Day: August 22, 2026

Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terus memperbarui layanan perpajakan agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Salah satu perubahan terbesarnya adalah hadirnya Coretax Administration System atau Coretax DJP yang mulai digunakan sebagai sistem utama administrasi perpajakan. Coretax dibuat untuk menyatukan berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya tersebar di beberapa aplikasi menjadi satu sistem yang saling terhubung. Kebutuhan terhadap sistem seperti Coretax semakin besar karena jumlah Wajib Pajak di Indonesia juga terus bertambah. Data DJP mencatat jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 86,7 juta pada akhir 2024. Jumlah tersebut naik sekitar 17,23% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 73,96 juta Wajib Pajak. Dari total tersebut, sekitar 80,27 juta merupakan Wajib Pajak orang pribadi. Dengan jumlah Wajib Pajak yang semakin banyak, pengelolaan administrasi pajak melalui banyak aplikasi tentu akan menjadi semakin rumit. Karena itu, menurut pendapat saya, penerapan Coretax merupakan langkah penting untuk membuat proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, terhubung, dan mudah dipantau. Namun, perubahan sistem juga membutuhkan kesiapan dari Wajib Pajak. Wajib Pajak perlu memastikan data pribadinya sudah benar, memiliki akses ke email dan nomor HP yang aktif, serta memahami cara menggunakan layanan Coretax. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha, KIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Pengertian dan Dasar Hukum Coretax DJP Coretax DJP adalah sistem administrasi perpajakan terpadu yang digunakan DJP untuk mengelola berbagai layanan pajak dalam satu sistem. Melalui Coretax, Wajib Pajak dapat mengakses layanan registrasi, pembayaran, pelaporan, pembaruan data, hingga layanan perpajakan lainnya secara lebih terintegrasi. Secara sederhana, pengertian Coretax tidak hanya sebatas aplikasi baru untuk melaporkan pajak. Coretax merupakan sistem utama yang digunakan untuk menyatukan data, proses kerja, dan layanan perpajakan dalam satu platform. Sistem ini mulai digunakan dalam administrasi perpajakan sejak 1 Januari 2025. Melalui sistem yang lebih terintegrasi, DJP berharap pelayanan kepada Wajib Pajak dapat berjalan lebih cepat dan data perpajakan dapat dikelola dengan lebih rapi. Selain itu, Coretax juga menjadi bagian dari program reformasi perpajakan di Indonesia. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III, Agung Eka Setiawan, menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital membuat sistem perpajakan juga harus ikut berubah. Menurutnya, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, perkembangan teknologi, serta semakin rumitnya kegiatan ekonomi membutuhkan sistem administrasi yang lebih modern dan efisien. Karena itu, Coretax dikembangkan sebagai salah satu solusi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan perpajakan yang lebih baik. Dasar Hukum Coretax DJP Pelaksanaan Coretax memiliki dasar hukum yang mengatur penggunaan sistem hingga layanan perpajakan yang tersedia di dalamnya. Salah satu aturan utamanya adalah PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang kemudian mengalami beberapa perubahan, termasuk perubahan terakhir melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026. Beberapa aturan yang berkaitan dengan Coretax antara lain: Karena aturan Coretax terus berkembang, Wajib Pajak sebaiknya tidak hanya menggunakan PMK 81 Tahun 2024 versi awal sebagai acuan. Wajib Pajak juga perlu memperhatikan aturan perubahan dan aturan teknis terbaru yang masih berlaku. Perubahan Utama setelah Pemberlakuan Coretax Pemberlakuan Coretax membawa sejumlah perubahan dalam administrasi perpajakan, mulai dari penggunaan identitas Wajib Pajak hingga pengelolaan cabang usaha. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk Indonesia serta penggunaan NPWP 16 digit dan NITKU. Sebelumnya, Wajib Pajak mungkin terbiasa menggunakan NPWP dengan format lama. Namun, dalam sistem Coretax, administrasi perpajakan sudah menggunakan format identitas yang disesuaikan dengan sistem terbaru. Beberapa perubahan utamanya dapat dilihat pada tabel berikut. Aspek Perubahan dalam Coretax Identitas orang pribadi NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk Format NPWP Administrasi menggunakan NPWP 16 digit Cabang usaha Cabang menggunakan NITKU Layanan digital Banyak layanan pajak tersedia dalam satu portal Data Wajib Pajak Sejumlah data dapat diperbarui melalui profil Coretax Informasi akun Data dan transaksi perpajakan menjadi lebih terintegrasi Salah satu perubahan penting adalah penerapan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau NITKU. Dalam konsep Coretax, satu entitas menggunakan satu NPWP. Sementara itu, lokasi usaha atau cabang yang berbeda akan menggunakan NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usahanya. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu lagi memperlakukan setiap cabang sebagai entitas dengan NPWP yang terpisah. Apa Dampaknya terhadap Efisiensi Administrasi Pajak? Coretax dapat membuat proses administrasi pajak menjadi lebih ringkas karena berbagai data dan layanan berada dalam satu sistem. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada kualitas sistem, kesiapan pengguna, serta ketepatan data yang dimiliki Wajib Pajak. Penelitian Artavia, Kusumaningarti, dan Rahayu pada 2026 menemukan bahwa penggunaan Coretax memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi administrasi dan kepuasan Wajib Pajak. Penelitian tersebut dilakukan terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax dapat membantu menghemat waktu, menyederhanakan proses administrasi, dan meningkatkan ketepatan data. Namun, hasil penelitian tersebut tetap perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup penelitiannya. Peneliti juga menemukan bahwa tingkat pemahaman teknologi setiap pengguna dapat berbeda. Selain itu, kesiapan sistem dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan layanan digital juga dapat memengaruhi pengalaman menggunakan Coretax. Dari sisi pemerintah, Coretax diharapkan dapat meningkatkan otomatisasi layanan, transparansi data Wajib Pajak, efisiensi administrasi, serta pengawasan berbasis data. Sementara itu, ekonom Awalil Rizky menilai bahwa Coretax memiliki potensi besar untuk menjadi sistem utama administrasi perpajakan. Namun, ia juga menilai bahwa sistem tersebut masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat berjalan secara maksimal. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi. Stabilitas sistem dan kemudahan penggunaan juga menjadi faktor yang sangat penting. Cara Aktivasi Akun Coretax Wajib Pajak Cara aktivasi akun Coretax berbeda tergantung riwayat penggunaan layanan pajak sebelumnya. Wajib Pajak yang sudah pernah menggunakan DJP Online umumnya tidak perlu melakukan aktivasi akun dari awal, sedangkan Wajib Pajak yang belum pernah memiliki akses DJP Online perlu melakukan aktivasi melalui menu yang tersedia di Coretax. Perbedaan tersebut penting dipahami karena tidak semua Wajib Pajak harus mengikuti langkah aktivasi yang sama. Cara Akses Coretax bagi Pengguna DJP Online Wajib Pajak yang sebelumnya sudah menggunakan DJP Online dapat mengakses Coretax dengan membuat kata sandi baru melalui fitur “Lupa Kata Sandi?”. Kelompok Wajib Pajak ini pada dasarnya sudah memiliki akun sehingga tidak perlu mengaktifkan akun dari awal. Berikut langkah yang dapat dilakukan: Wajib Pajak juga perlu berhati-hati ketika menerima email yang berkaitan dengan Coretax. Pastikan email yang diterima benar-benar berasal dari alamat resmi DJP dengan domain @pajak.go.id. Cara Aktivasi Coretax bagi Wajib Pajak