Perubahan modal, pengurus, pemegang saham, alamat, hingga bidang usaha merupakan bagian yang wajar dalam perkembangan sebuah Perseroan Terbatas atau PT.
Namun, perubahan tersebut tidak cukup hanya dicatat dalam dokumen internal perusahaan.
Perusahaan juga perlu mencatat perubahan tersebut secara resmi melalui akta perubahan perusahaan.
Setelah itu, perubahan perlu dilaporkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH sesuai dengan jenis perubahannya.
Menurut pandangan saya, masih banyak pemilik usaha yang menganggap akta perubahan hanya sebagai urusan administrasi tambahan.
Padahal, data perusahaan yang tidak diperbarui dapat menjadi masalah pada kemudian hari.
Masalah tersebut biasanya baru terasa saat perusahaan mengajukan pinjaman bank, menerima investor, mengikuti tender, mengurus izin usaha, atau menghadapi sengketa.
Karena itu, artikel ini akan membahas jenis perubahan PT, prosedur pengurusan, perkiraan biaya, batas waktu pelaporan, serta pembaruan data melalui AHU Online dan OSS RBA.
Apa Itu Akta Perubahan Perusahaan?
Akta perubahan perusahaan adalah dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan notaris untuk mencatat keputusan pemegang saham mengenai perubahan anggaran dasar atau data PT.
Dokumen tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengajukan persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum melalui SABH.
Akta perubahan biasanya dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.
Namun, dalam kondisi tertentu, keputusan juga dapat diambil tanpa mengadakan RUPS secara langsung.
Cara tersebut dikenal sebagai keputusan sirkuler atau circular resolution.
Keputusan sirkuler dapat digunakan apabila seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara memberikan persetujuan secara tertulis.
Akta perubahan perusahaan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:
- Menjadi bukti bahwa perubahan telah disetujui secara sah oleh para pemegang saham.
- Menjadi dasar untuk memperbarui data PT dalam SABH atau AHU Online.
- Menjelaskan siapa saja yang berwenang menjadi direksi dan komisaris perusahaan.
- Menunjukkan susunan modal dan kepemilikan saham terbaru.
- Menjaga kesesuaian data antara akta, AHU, NIB, izin usaha, dan dokumen perusahaan lainnya.
M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam administrasi perusahaan.
Dengan kata lain, pihak lain yang bekerja sama dengan PT perlu mengetahui informasi legal terbaru perusahaan melalui data yang tercatat dalam sistem pemerintah.
Karena itu, keputusan internal pemegang saham saja belum cukup untuk memberikan kepastian kepada pihak luar.
Jenis Perubahan Perusahaan yang Memerlukan Akta
Secara umum, perubahan PT terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan.
Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum, sedangkan perubahan lainnya cukup dilaporkan melalui pemberitahuan.
Perbedaan tersebut perlu dipahami sejak awal.
Pasalnya, kesalahan dalam memilih jenis pengajuan dapat membuat permohonan ditolak atau data perusahaan tidak tercatat dengan benar.
1. Perubahan Anggaran Dasar
Perubahan anggaran dasar adalah perubahan terhadap ketentuan utama PT yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan.
Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan tertentu harus memperoleh persetujuan Menteri Hukum, sedangkan perubahan lainnya cukup diberitahukan.
Berikut pembagian mekanismenya:
| Jenis Perubahan | Mekanisme pada SABH |
| Nama perseroan | Persetujuan Menteri Hukum |
| Tempat kedudukan perseroan | Persetujuan Menteri Hukum |
| Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha | Persetujuan Menteri Hukum |
| Jangka waktu berdirinya perseroan | Persetujuan Menteri Hukum |
| Besarnya modal dasar | Persetujuan Menteri Hukum |
| Pengurangan modal ditempatkan dan disetor | Persetujuan Menteri Hukum |
| Perubahan status perseroan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya | Persetujuan Menteri Hukum |
| Ketentuan anggaran dasar lainnya | Pemberitahuan kepada Menteri Hukum |
Sebagai contoh, PT yang ingin menambah bidang usaha perlu memeriksa kembali maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang tertulis dalam anggaran dasarnya.
Selain itu, perusahaan perlu memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Perusahaan sebaiknya tidak memilih terlalu banyak KBLI hanya agar terlihat dapat menjalankan berbagai jenis usaha.
Sebab, setiap KBLI dapat memiliki tingkat risiko dan persyaratan izin yang berbeda.
2) Perubahan Data Perseroan
Perubahan data perseroan merupakan pembaruan informasi PT yang tidak selalu mengubah ketentuan utama dalam anggaran dasar.
Perubahan tersebut umumnya perlu dilaporkan kepada Menteri Hukum melalui SABH agar informasi mengenai pengurus, pemegang saham, dan perusahaan tetap terbaru.
Beberapa contoh perubahan data perseroan meliputi:
- Pergantian direksi atau dewan komisaris.
- Berakhirnya masa jabatan direksi atau komisaris.
- Pengalihan saham dan perubahan susunan pemegang saham.
- Perubahan data pribadi pemegang saham atau pengurus.
- Perubahan alamat lengkap yang masih berada dalam kabupaten atau kota yang sama.
- Pembaruan data pemilik manfaat atau beneficial owner.
Proses ubah direktur PT sebaiknya dilakukan segera setelah keputusan pemegang saham ditetapkan.
Direksi baru yang belum tercatat dalam data perusahaan dapat mengalami kesulitan saat mewakili PT.
Misalnya, direksi baru dapat terkendala ketika mengurus rekening bank, mengakses OSS, berhubungan dengan instansi pemerintah, atau menandatangani transaksi dengan mitra.
Selain itu, proses ubah pemegang saham juga perlu dilakukan dengan hati-hati.
Perusahaan perlu memeriksa anggaran dasar, perjanjian pemegang saham, bukti pembayaran, persetujuan organ perusahaan, dan aturan investasi yang berlaku.
Pemeriksaan tambahan diperlukan apabila perubahan tersebut melibatkan pemegang saham asing.
Bagaimana Cara Mengurus Akta Perubahan PT?
Pengurusan akta perubahan PT dimulai dari keputusan pemegang saham, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris dan pengajuan melalui SABH.
Setelah dokumen perubahan terbit, perusahaan perlu memperbarui data pada sistem dan dokumen lain yang terdampak.
1. Memeriksa Legalitas Perusahaan
Sebelum mengadakan RUPS, perusahaan sebaiknya memeriksa seluruh dokumen legalitas yang dimiliki.
Pemeriksaan tersebut dapat mencakup:
- Akta pendirian dan seluruh akta perubahan sebelumnya.
- SK pengesahan, persetujuan, atau bukti penerimaan pemberitahuan dari AHU.
- Daftar pemegang saham dan susunan modal perusahaan.
- Masa jabatan direksi dan komisaris.
- NIB, KBLI, serta perizinan berusaha dalam OSS RBA.
- Dokumen pemilik manfaat perusahaan.
Pemeriksaan awal dapat membantu perusahaan menemukan perubahan lama yang belum dilaporkan.
Selain itu, perusahaan dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan data antara akta, AHU, dan OSS RBA.
2. Mengadakan RUPS atau Keputusan Sirkuler
RUPS harus dilakukan sesuai dengan aturan pemanggilan, jumlah kehadiran, dan jumlah suara yang ditentukan dalam UUPT serta anggaran dasar perusahaan.
Kemudian, hasil RUPS perlu dicatat dalam risalah atau berita acara rapat.
Apabila keputusan diambil secara sirkuler, seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara harus menyetujuinya secara tertulis.
Persetujuan tersebut nantinya menjadi dasar pembuatan akta perubahan oleh notaris.
3. Membuat Akta di Hadapan Notaris
Keputusan perubahan yang hanya ditulis dalam risalah RUPS di bawah tangan perlu dinyatakan kembali dalam akta notaris.
UUPT mengatur bahwa keputusan perubahan anggaran dasar yang tidak dibuat langsung dalam berita acara rapat berbentuk akta notaris harus dinyatakan dalam akta paling lambat 30 hari sejak keputusan RUPS.
Setelah itu, notaris akan memeriksa dokumen pendukung yang diberikan perusahaan.
Notaris kemudian menyusun Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau jenis akta lain yang sesuai dengan perubahan tersebut.
4. Mengajukan Perubahan melalui SABH
Setelah akta selesai, notaris akan mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan melalui SABH.
Untuk perubahan anggaran dasar, permohonan persetujuan atau pemberitahuan pada umumnya perlu diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal akta notaris.
Jika pengajuan diterima, perusahaan dapat memperoleh salah satu dari dua dokumen berikut:
- Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau data perseroan.
Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa perubahan perusahaan telah tercatat dalam administrasi badan hukum.
5. Memperbarui Dokumen Lain yang Terdampak
Pengurusan perubahan tidak selalu selesai setelah dokumen dari AHU terbit.
Perusahaan juga perlu memeriksa dokumen lain yang menggunakan data lama.
Dokumen tersebut dapat meliputi:
- NIB dan perizinan berusaha pada OSS RBA.
- NPWP dan data administrasi perpajakan.
- Rekening bank perusahaan.
- Sertifikat standar atau izin sektoral.
- Kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan investor.
- Data BPJS dan administrasi ketenagakerjaan.
Langkah tersebut diperlukan agar seluruh dokumen perusahaan menggunakan informasi yang sama.
Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko penolakan atau permintaan perbaikan data pada kemudian hari.
Berapa Biaya Akta Perubahan PT?
Biaya akta perubahan PT tidak memiliki satu harga tetap yang berlaku untuk semua perusahaan.
Total biaya biasanya bergantung pada jenis perubahan, jumlah dokumen, susunan transaksi, tarif PNBP, serta jasa notaris atau konsultan yang digunakan.
Secara umum, biaya pengurusan dapat terdiri dari beberapa komponen berikut:
| Komponen | Keterangan |
| Honorarium notaris | Biaya pembuatan akta, pemeriksaan dokumen, dan pengajuan melalui SABH |
| PNBP | Biaya resmi untuk layanan administrasi badan hukum |
| Biaya pendukung | Dapat mencakup pemesanan nama, legalisasi, atau penerjemahan dokumen |
| Jasa konsultasi | Biaya pendampingan untuk menentukan struktur perubahan dan memperbarui legalitas |
| Pembaruan perizinan | Dapat muncul jika perubahan memengaruhi NIB atau izin sektoral |
Di pasaran, biaya akta perubahan PT umumnya berada pada kisaran Rp2.500.000 sampai Rp7.500.000.
Namun, kisaran tersebut merupakan perkiraan harga jasa di pasar, bukan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah.
Perubahan susunan pengurus yang sederhana biasanya membutuhkan biaya lebih rendah.
Sebaliknya, perubahan modal, jual beli saham bertingkat, masuknya investor asing, atau perubahan beberapa data sekaligus dapat membutuhkan biaya lebih besar.
Sebelum menggunakan jasa notaris atau konsultan, perusahaan sebaiknya meminta rincian biaya secara tertulis.
Rincian tersebut perlu memisahkan honorarium, PNBP, dan biaya tambahan lainnya.
Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui apakah harga yang ditawarkan sudah mencakup pembaruan OSS atau hanya sampai penerbitan dokumen AHU.
Bagaimana Cara Memperbarui Data AHU dan OSS RBA?
Dokumen perubahan yang sudah terbit dari AHU belum tentu membuat seluruh data dalam OSS RBA langsung berubah secara otomatis.
Karena itu, perusahaan perlu memeriksa hasil penarikan data dan memperbarui NIB, KBLI, alamat, penanggung jawab, nilai investasi, serta izin usaha yang terdampak.
Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:
- Pastikan SK atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari AHU telah terbit.
- Masuk ke akun OSS RBA milik perusahaan.
- Periksa profil badan usaha dan data yang ditarik dari AHU.
- Perbarui data kegiatan usaha, lokasi, modal, atau penanggung jawab jika diperlukan.
- Sesuaikan KBLI dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan perusahaan.
- Periksa tingkat risiko dan persyaratan izin untuk setiap KBLI.
- Unduh kembali NIB atau dokumen perizinan terbaru setelah pembaruan berhasil.
KBLI 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 untuk menggantikan klasifikasi sebelumnya.
Meskipun demikian, berlakunya KBLI 2025 tidak selalu berarti seluruh PT harus langsung membuat akta perubahan.
Perusahaan perlu memetakan kode KBLI lama ke kode yang baru terlebih dahulu.
Kemudian, perusahaan perlu memeriksa apakah penyesuaian tersebut mengubah maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang tertulis dalam anggaran dasar.
Jika penyesuaian hanya bersifat pemetaan kode dan tidak mengubah kegiatan usaha, perusahaan perlu memastikan mekanisme pembaruannya kepada notaris atau pengelola OSS.
Kapan Perusahaan Harus Mengurus Akta Perubahan?
Perusahaan perlu mengurus akta perubahan ketika keputusan bisnis mengubah anggaran dasar atau data perseroan yang tercatat.
Sebaiknya, pengurusan dilakukan sebelum data baru digunakan untuk menandatangani kontrak, mengurus rekening bank, mengajukan izin, atau menjalankan tindakan hukum atas nama PT.
Beberapa kondisi yang umumnya membutuhkan akta perubahan antara lain:
- Masuknya investor baru atau perubahan susunan modal.
- Penjualan, hibah, atau pengalihan saham.
- Pergantian direksi dan komisaris.
- Perpanjangan masa jabatan direksi dan komisaris.
- Penambahan bidang usaha atau KBLI.
- Perubahan nama perusahaan.
- Perpindahan tempat kedudukan ke kabupaten atau kota lain.
- Perubahan status perseroan tertutup atau terbuka.
- Perubahan alamat atau informasi penting perusahaan.
Akta yang terlambat diajukan dapat ditolak oleh sistem karena melewati batas waktu.
Jika kondisi tersebut terjadi, perusahaan mungkin perlu mengulang keputusan pemegang saham dan membuat akta baru.
Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memiliki kalender kepatuhan legalitas.
Kalender tersebut paling tidak perlu mencatat tanggal keputusan pemegang saham, tanggal akta notaris, dan batas waktu pengajuan melalui SABH.
Kesimpulan
Akta perubahan perusahaan merupakan dokumen penting untuk menjaga data dan status hukum PT tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Dokumen tersebut diperlukan ketika perusahaan mengubah modal, pengurus, pemegang saham, alamat, nama, maupun bidang usaha.
Selain membuat akta, perusahaan perlu memastikan perubahan telah tercatat melalui AHU Online.
Kemudian, perusahaan perlu menyelaraskan data tersebut dengan OSS RBA, perpajakan, perbankan, dan dokumen operasional lainnya.
Menurut saya, perusahaan yang dikelola dengan baik tidak seharusnya menunggu masalah muncul sebelum memperbarui legalitas.
Pembaruan data secara teratur dapat membantu perusahaan menjaga kepercayaan mitra, investor, bank, dan pemerintah.
Jika terdapat perbedaan data atau perubahan lama yang belum dilaporkan, perusahaan sebaiknya meminta notaris atau konsultan hukum melakukan pemeriksaan legalitas terlebih dahulu.
Dengan pemeriksaan tersebut, perusahaan dapat mengetahui masalah yang perlu diselesaikan sebelum mengajukan perubahan baru.
Ringkasan
- Akta perubahan perusahaan digunakan untuk mencatat perubahan anggaran dasar atau data PT.
- Perubahan tertentu membutuhkan persetujuan Menteri Hukum, sedangkan perubahan lainnya cukup diberitahukan.
- Pergantian direksi, komisaris, dan pemegang saham perlu diperbarui melalui SABH.
- Keputusan perubahan perlu dituangkan dalam akta dan diajukan sesuai batas waktu yang berlaku.
- Biaya akta perubahan PT di pasaran umumnya berkisar antara Rp2.500.000 sampai Rp7.500.000.
- Kisaran biaya tersebut bukan tarif resmi pemerintah.
- Data yang sudah diperbarui melalui AHU perlu disesuaikan dengan OSS RBA, NIB, perpajakan, bank, dan izin sektoral.
- Penyesuaian KBLI 2025 perlu didahului dengan pemeriksaan kegiatan usaha dan anggaran dasar.
- Perusahaan perlu mencatat tanggal keputusan, tanggal akta, dan batas waktu pengajuan SABH.
Referensi
- Badan Pusat Statistik. 2025. Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Badan Pusat Statistik.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Hukum Republik Indonesia. 2025. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Database Peraturan Perundang-undangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Pramono, Nindyo. Hukum Perseroan Terbatas dan Kajian Hukum Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Yani, Julia Fitri, Dhoni Martien, dan Yurisa Martanti. 2022. “Akibat Hukum terhadap Perseroan Terbatas atas Akta Perubahan Anggaran Dasar yang Tidak Dilaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI.” Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial.
