Day: August 23, 2026

Bisnis travel umroh terus tumbuh setiap tahun seiring tingginya minat masyarakat Indonesia untuk beribadah ke Tanah Suci. Namun, membuka usaha di bidang ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Setiap biro perjalanan yang ingin memberangkatkan jamaah umroh wajib mengantongi izin resmi yang dikenal dengan istilah PPIU, atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Tanpa izin ini, sebuah travel tidak memiliki dasar hukum untuk menjual paket umroh, dan jamaah yang menggunakan jasanya kehilangan perlindungan hukum jika terjadi masalah di kemudian hari. Artikel ini membahas secara menyeluruh apa itu PPIU, syarat mendirikan travel umroh yang legal, dokumen yang perlu disiapkan, alur pengajuan izin, hingga risiko yang mengintai travel umroh ilegal. Apa Itu PPIU? PPIU adalah singkatan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, yaitu biro perjalanan wisata yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh bagi jamaah Indonesia. Definisi ini konsisten disebutkan dalam beberapa produk hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ada perkembangan penting yang perlu diketahui pelaku usaha travel umroh. Sejak akhir 2025, kewenangan pengelolaan ibadah haji dan umroh yang sebelumnya berada di Kementerian Agama (Kemenag) resmi dialihkan ke lembaga baru bernama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Pengalihan ini merupakan konsekuensi dari revisi ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019, dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kemenag pun telah dibubarkan seiring terbentuknya Kemenhaj. Meski proses dan prinsip perizinannya secara umum masih mengacu pada kerangka regulasi yang sama. Regulasi paling anyar yang mengatur standar usaha PPIU adalah Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan. Aturan yang ditetapkan pada 30 Juli 2026 ini mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 yang sebelumnya menjadi acuan utama standar usaha PPIU dan PIHK. Tiga aturan berikut menjadi rujukan paling relevan bagi siapa pun yang ingin mendirikan travel umroh secara legal: Ketiganya saling melengkapi: undang-undang memberi dasar kewenangan, peraturan pemerintah mengatur posisinya dalam sistem perizinan berusaha nasional, dan peraturan menteri menjabarkan standar teknis yang harus dipenuhi di lapangan. Syarat Mendirikan Travel Umroh Sebelum mengajukan izin PPIU, sebuah perusahaan perlu memenuhi sejumlah prasyarat dasar. Berdasarkan Permen Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026, pelaku usaha yang ingin mengajukan izin PPIU terlebih dahulu wajib memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan Biro Perjalanan Wisata dengan kode KBLI 79121, dan telah menjalankan usaha biro perjalanan wisata tersebut paling sedikit satu tahun. Setelah izin PPIU terbit, kegiatan usaha akan tercatat dengan kode KBLI 79122 yang khusus mewadahi aktivitas biro perjalanan ibadah umroh. Beberapa syarat umum lain yang biasa diminta dalam proses pengurusan izin PPIU meliputi: Setelah izin PPIU terbit, perusahaan juga wajib mengikuti proses sertifikasi usaha yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Umrah dan Haji Khusus (LSUHK) terakreditasi Komite Akreditasi Nasional, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 Tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha PPIU dan PIHK. Sertifikasi ini bersifat wajib dan menjadi bagian dari sistem pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas layanan travel umroh. Dokumen Pengajuan Izin PPIU ke Kemenhaj Setelah syarat dasar terpenuhi, tahap berikutnya adalah menyiapkan berkas pengajuan. Beberapa dokumen yang umumnya diminta antara lain: No. Dokumen Keterangan 1 Surat permohonan izin PPIU Surat permohonan resmi yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pihak yang berwenang sesuai ketentuan. 2 Akta pendirian dan perubahan PT Akta notaris pendirian perusahaan beserta akta perubahan terakhir, termasuk bukti pengesahan dari Kementerian Hukum. 3 NIB dan perizinan Biro Perjalanan Wisata NIB serta perizinan berusaha untuk kegiatan Biro Perjalanan Wisata dengan KBLI 79121 yang telah memenuhi masa operasional yang dipersyaratkan. 4 NPWP perusahaan Dokumen perpajakan perusahaan yang menunjukkan bahwa badan usaha telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. 5 Dokumen alamat dan kantor operasional Bukti kepemilikan atau penggunaan kantor serta dokumen yang menunjukkan alamat dan kesiapan tempat usaha sesuai standar yang dipersyaratkan. 6 Jaminan bank Bukti jaminan berupa deposito atau bank garansi sesuai ketentuan yang berlaku, diterbitkan oleh bank yang memenuhi persyaratan. 7 Struktur organisasi dan data pengurus Susunan direksi, komisaris, pengurus, serta struktur organisasi perusahaan yang menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab. 8 Dokumen kompetensi SDM Data dan bukti kompetensi tenaga kerja yang akan menangani penyelenggaraan perjalanan ibadah, termasuk personel yang memiliki tugas pelayanan dan pembinaan jamaah. 9 Laporan keuangan perusahaan Laporan keuangan yang menunjukkan kondisi dan kemampuan finansial perusahaan sesuai persyaratan yang ditetapkan. 10 Dokumen pendukung perlindungan jamaah Dokumen terkait kesiapan perusahaan dalam memenuhi ketentuan perlindungan dan pelayanan jamaah, termasuk aspek asuransi dan pengelolaan dana jamaah. 11 Dokumen sarana dan prasarana Data atau bukti mengenai fasilitas kantor, ruang pelayanan, sarana komunikasi, serta fasilitas lain yang mendukung kegiatan operasional PPIU. 12 Dokumen pendukung lainnya Dokumen tambahan dapat diminta sesuai hasil verifikasi dan ketentuan teknis yang berlaku saat pengajuan. Seluruh dokumen ini diunggah melalui sistem digital yang terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) untuk penerbitan NIB dan sertifikat standar usaha berbasis risiko, serta sistem layanan haji dan umroh untuk verifikasi teknis oleh instansi berwenang. Pastikan seluruh dokumen dalam kondisi masih berlaku dan sesuai format yang diminta, karena kelengkapan berkas sangat menentukan kecepatan proses verifikasi. Alur dan Estimasi Waktu Perizinan PPIU Secara garis besar, proses pengurusan izin PPIU dapat dipetakan dalam beberapa tahap berikut: A. Pendaftaran NIB dan Izin Biro Perjalanan Wisata melalui OSS-RBAPelaku usaha terlebih dahulu membuat akun OSS dan melengkapi data perusahaan. Selanjutnya, pilih KBLI 79121 – Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dan lengkapi persyaratan yang diminta sistem. Setelah proses selesai, NIB diterbitkan sebagai identitas legal usaha dan menjadi salah satu dokumen dasar untuk melanjutkan proses perizinan. B. Memenuhi Masa Operasional Minimal 1 TahunPerusahaan harus memiliki rekam jejak sebagai Biro Perjalanan Wisata yang telah beroperasi minimal satu tahun. Tahap ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pengalaman, kegiatan usaha yang berjalan, serta kesiapan dalam menyelenggarakan perjalanan wisata sebelum mengajukan izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). C. Mengajukan Permohonan Izin PPIUSetelah memenuhi masa operasional, perusahaan dapat mengajukan permohonan izin PPIU kepada Kementerian Haji dan Umrah. Pengajuan dilakukan dengan melampirkan surat permohonan resmi serta dokumen legalitas perusahaan, dokumen keuangan, struktur