Day: 28 Agustus 2026

Sekarang, menjalankan usaha sendiri tidak berarti harus terus menggunakan bentuk usaha pribadi tanpa badan hukum. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) bisa mendirikan PT Perorangan atau Perseroan Perorangan meskipun perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh satu orang. PT Perorangan memberikan kesempatan bagi pengusaha individu untuk memiliki badan hukum dengan proses yang lebih sederhana dibandingkan PT biasa. Penggunaan PT Perorangan juga terus meningkat di Indonesia. Data Kementerian Hukum menunjukkan bahwa hingga Februari 2026 sudah ada sekitar 308.680 Perseroan Perorangan yang terdaftar di Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut UMKM memberikan kontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Karena itu, legalitas usaha menjadi salah satu bagian penting agar UMKM bisa berkembang, bekerja sama dengan perusahaan lain, hingga mendapatkan akses pendanaan yang lebih luas. Menurut pendapat saya, PT Perorangan menjadi salah satu pilihan legalitas yang cukup menarik bagi freelancer, pemilik bisnis digital, pendiri startup kecil, dan pengusaha pemula. Selain prosesnya dilakukan secara elektronik, biaya administrasinya juga relatif terjangkau. Pemilik usaha juga tidak perlu mencari partner hanya untuk memenuhi syarat jumlah pemegang saham seperti pada PT biasa. Meski prosesnya lebih sederhana, pendirian PT Perorangan tetap memiliki sejumlah aturan yang harus dipenuhi. Karena itu, penting untuk memahami syarat pendirian PT perorangan 2026, ketentuan modal, dokumen yang diperlukan, hingga proses pendaftarannya melalui AHU dan OSS. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha, KIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Syarat Pendirian PT Perorangan Terbaru 2026 Syarat pendirian PT perorangan 2026 pada dasarnya cukup sederhana. PT Perorangan harus didirikan oleh satu orang Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat hukum dan menjalankan usaha dalam kategori Usaha Mikro atau Usaha Kecil. Setelah proses pendaftaran selesai, perusahaan tersebut akan memiliki status sebagai badan hukum. Ketentuan PT Perorangan diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 8 Tahun 2021, serta aturan teknis terbaru melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025. Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 sejak 17 Desember 2025. Kualifikasi Pendiri PT Perorangan Pendiri PT Perorangan harus merupakan Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan mampu melakukan tindakan hukum. Selain itu, pendiri tersebut akan menjadi satu-satunya pemegang saham dalam perusahaan. Secara umum, berikut beberapa syarat yang perlu dipenuhi: Ketentuan usia minimal 17 tahun sendiri pernah menjadi pembahasan dalam berbagai penelitian hukum. Salah satunya adalah penelitian dalam Jurnal Magister Hukum Udayana yang membahas perbedaan aturan usia dalam pendirian Perseroan Perorangan dengan konsep kedewasaan dalam KUHPerdata. Penelitian tersebut menilai bahwa penyelarasan aturan tetap penting agar ketentuan mengenai usia pendiri memiliki kepastian hukum yang lebih kuat. Berapa Modal Minimal PT Perorangan? Tidak ada nominal modal minimal PT Perorangan yang ditentukan secara khusus oleh pemerintah. Besarnya modal dasar dapat ditentukan sendiri oleh pendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan usaha. Namun, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Penyetoran modal tersebut kemudian dibuktikan dengan dokumen atau pernyataan sesuai ketentuan administrasi yang berlaku. Artinya, anggapan bahwa mendirikan PT selalu membutuhkan modal dasar minimal Rp50 juta sudah tidak sesuai dengan aturan saat ini. Meski begitu, PT Perorangan hanya bisa digunakan oleh usaha yang masih masuk kategori UMK. Karena itu, besarnya modal usaha tetap perlu memperhatikan kriteria dalam PP Nomor 7 Tahun 2021. Kategori Usaha Kriteria Modal Usaha Usaha Mikro Maksimal Rp1 miliar Usaha Kecil Lebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliar Nilai modal tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha. Selain berdasarkan modal, usaha yang sudah berjalan juga dapat dikategorikan berdasarkan hasil penjualan tahunan sesuai aturan yang berlaku. Sebagai contoh, seorang pengusaha menetapkan modal dasar PT Perorangannya sebesar Rp100 juta. Maka, minimal Rp25 juta harus ditempatkan dan disetor sebagai modal perusahaan. Sebaiknya, jangan menentukan modal dasar hanya agar perusahaan terlihat memiliki nilai yang besar. Besarnya modal lebih baik disesuaikan dengan kemampuan keuangan, kebutuhan operasional, dan kondisi bisnis yang sebenarnya. Dengan begitu, data legal perusahaan akan lebih sesuai dengan kondisi usaha di lapangan. Dokumen PT Perorangan 2026 yang Perlu Disiapkan Dokumen PT perorangan 2026 relatif lebih sederhana dibandingkan dokumen pendirian PT biasa. Pendiri juga tidak wajib membuat akta pendirian di hadapan notaris karena proses pendirian dilakukan melalui Pernyataan Pendirian secara elektronik. Meski demikian, beberapa data dan dokumen tetap perlu dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran. Berikut beberapa di antaranya: Pada 2026, pemilihan bidang usaha juga perlu memperhatikan KBLI 2025. KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 dan mulai digunakan sebagai acuan klasifikasi kegiatan usaha. Karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak langsung menggunakan kode KBLI lama yang ditemukan dari artikel, dokumen lama, atau perusahaan lain. Pastikan kode KBLI yang dipilih benar-benar sesuai dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan perusahaan. Pemilihan KBLI yang tidak sesuai dapat menimbulkan masalah ketika mengurus NIB atau izin usaha tertentu. Selain itu, perlu dipahami bahwa Pernyataan Pendirian bukan merupakan akta notaris. Dokumen tersebut merupakan formulir elektronik yang digunakan sebagai dasar pendaftaran Perseroan Perorangan. Sejumlah penelitian hukum menilai bahwa proses tanpa akta notaris memang membuat pendirian Perseroan Perorangan menjadi lebih sederhana. Namun, pendiri tetap harus berhati-hati saat mengisi data perusahaan. Kesalahan pada identitas, modal, alamat, atau kegiatan usaha dapat menimbulkan kendala administrasi pada kemudian hari. Cara Daftar PT Perorangan Online 2026 Cara daftar PT perorangan online dilakukan melalui sistem Administrasi Hukum Umum atau AHU Kementerian Hukum. Setelah badan hukum terbentuk, proses kemudian dilanjutkan melalui OSS untuk mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha. Sejak April 2026, pendaftaran akun baru Perseroan Perorangan juga telah dialihkan dari sistem lama ptp.ahu.go.id menuju platform terbaru di layanan.ahu.go.id. Berikut tahapan yang perlu dilakukan. 1. Membuat Akun AHU Tahap pertama adalah membuat akun pada sistem AHU Kementerian Hukum. Akun tersebut nantinya digunakan untuk mengakses layanan pendirian Perseroan Perorangan. Pendiri dapat membuka platform Layanan AHU Online V2 dan melakukan pendaftaran sebagai pengguna individu. Bagi pengguna yang sebelumnya sudah mempunyai akun pada sistem Perseroan Perorangan lama, proses pembaruan akun dapat dilakukan mengikuti petunjuk yang tersedia dalam sistem AHU. 2. Mengisi Pernyataan Pendirian Setelah memiliki akun, pendiri dapat memilih menu Perseroan Perorangan dan masuk ke layanan pendirian. Pada tahap ini, pendiri perlu mengisi Pernyataan Pendirian