Fabby Daraja, Author at LegalMP

5 Langkah Melindungi Hak Aplikasi ke DJKI untuk Mendapat Perlindungan Hukum Resmi

November 28, 2025

Aplikasi sudah menjadi aset paling berharga bagi pengembang dan perusahaan teknologi. Aplikasi yang mereka bangun, bisa menjadi sumber pendapatan utamanya. Pendapatannya pun juga pasti tak main-main jumlahnya. Apalagi, aplikasi sudah jadi manusia pakai sehari-hari sehingga wajar saja ini menjadi sumber pundi-pundi uang bagi pengembang dan perusahaan teknologi. Memang semua orang, pihak, atau perusahaan resmi bisa meluncurkan aplikasinya sendiri. Masalahnya, ada di setelah aplikasi itu terbit. Apakah aplikasi itu sudah unik dan beda dari lainnya yang sudah ada lebih dulu? Karena kalau ada kemiripan, ganjarannya bisa terseret ke masalah hukum. Contohnya dari kasus Hak Cipta antara Gojek vs Karya Anak Bangsa (KAB). Kedua pihak itu berseteru terkait masalah Go-Box yang muncul di Play Store versi truan. Awalnya, Gojek sudah mengembangkan aplikasi Go-Box pada tahun 2016. Tampilan UI (User Interface), ikon, warna, dan alur fiturnya sudah mirip dengan layanan resmi mereka. Tak lama kemudian, KAB meluncurkan juga aplikasi Go-Box dengan tampilan UI, ikon, warna, serta alur fitur yang mirip seperti Gojek. Penggunaan elemen visual yang mirip ini, sudah masuk kategori pelanggaran hak cipta dan bisa dibawa ke ranah hukum. Tim Legal Gojek pun melakukan takedown request ke Google karena pelanggaran hak cipta & passing off, disertai bukti kepemilikan merek dan hak cipta atas desain UI mereka. Setelah diverifikasi, Google menghapus aplikasi tiruan tersebut dari Play Store, dan Gojek melanjutkan langkah hukum dengan melaporkan pengembangnya ke aparat penegak hukum karena mengeksploitasi brand dan elemen ciptaan tanpa izin. Dari kasus ini, kita bisa belajar kalau sebuah aplikasi yang kita bangun harus punya hak cipta agar bisa terlindungi secara hukum. Persis seperti apa yang dilakukan Gojek di kasus itu. Kalau kamu sudah masuk ke artikel ini, saya asumsikan kamu sudah tahu pentingnya melindungi hak aplikasi. Untuk mempertegasnya kembali, mari kita tinjau kembali. Pengertian Hak Aplikasi dan Mengapa Penting untuk Penggunanya? Hak aplikasi adalah perlindungan hukum atas karya digital seperti kode, desain, dan identitas sebuah aplikasi. Mengapa karya digitalnya perlu dilindungi secara hukum? 1. Melindungi Hasil Kerja dan Ide Sebuah aplikasi lahir dari usaha membuat kode, menyusun fitur, dan merancang tampilan. Tanpa perlindungan hukum, karya tersebut bisa digunakan orang lain tanpa sepengetahuan pembuatnya. Dengan mendaftarkan hak aplikasi, pengembang diakui sebagai pemilik yang sah dan berhak atas manfaat dari karyanya. Ini menjadi cara untuk menjaga hasil kerja agar tidak disalahgunakan. 2. Meningkatkan Kepercayaan di Pasar Industri digital sangat cepat bergerak sehingga pengembang perlu menunjukkan kejelasan identitas produknya. Aplikasi yang tercatat di DJKI memberi sinyal bahwa pengembang mengelola produknya secara profesional. Investor, mitra, dan calon klien lebih yakin bekerja sama ketika melihat aplikasi memiliki perlindungan hukum. Dokumen resmi semacam hak cipta atau merek juga dapat digunakan dalam proses kerja sama, lisensi, atau penawaran bisnis. 3. Dasar Hukum untuk Menindak Pelanggaran Jika suatu saat menemukan aplikasi dijiplak, dibajak, atau digunakan tanpa izin, perlindungan resmi dari DJKI menjadi pegangan utama dalam proses hukum. Sertifikat dari DJKI menunjukkan bahwa Anda adalah pemilik sah aplikasi tersebut. Proses penegakan hak, baik secara perdata maupun pidana, menjadi jauh lebih terarah karena bukti kepemilikan sudah tercatat secara resmi. 4. Menjadi Aset Perusahaan Aplikasi yang memiliki perlindungan hukum bisa dicatat sebagai aset yang memiliki nilai. Aset ini dapat diperhitungkan dalam valuasi bisnis ketika mencari investor, melakukan kerja sama, atau menjual usaha. Hak aplikasi juga bisa dilisensikan sehingga menghasilkan pemasukan tambahan. Catatan legal ini memudahkan pengelolaan keuangan karena aset yang tercatat memiliki nilai yang lebih jelas. Apa Saja Hak Aplikasi yang Wajib Dilindungi? Aplikasi punya banyak elemen yang bisa diamankan agar tidak dipakai orang lain tanpa izin, seperti: 1. Ide Aplikasi Ide biasanya masih berupa konsep, tetapi tetap bisa diamankan melalui paten. Paten melindungi cara kerja, metode, atau konsep teknis yang baru. Proses pengajuannya cukup panjang karena melewati pemeriksaan detail, namun hasilnya memberi hak eksklusif selama dua puluh tahun. Paten cocok digunakan jika konsep aplikasimu benar-benar punya nilai komersial dan memiliki cara kerja yang khas. 2. Source Code Source code adalah bagian yang membuat aplikasi berjalan. Jika kode ini disalin pihak lain, mereka bisa membuat aplikasi serupa tanpa memulai dari awal. Untuk melindunginya, kamu bisa mendaftarkan hak cipta. Saat mendaftar, tidak harus menyerahkan seluruh kode, cukup sampel yang menunjukkan bahwa kodenya dibuat secara orisinal oleh pengembang. 3. Desain Antarmuka (UI dan UX) Tampilan aplikasi dan cara pengguna berinteraksi dengan fitur merupakan bagian yang sering dilihat pertama kali. Elemen visual seperti ikon, warna, layout, dan komposisi bisa dilindungi melalui hak cipta. Jika ingin perlindungan yang lebih luas untuk bentuk dan estetika, kamu juga bisa mengajukan perlindungan desain industri. Kedua perlindungan ini menjaga desain agar tidak ditiru pihak lain. 4. Nama Aplikasi dan Logo Nama dan logo membentuk identitas sebuah aplikasi. Jika ada pihak lain memakai nama atau gambar yang mirip, pengguna bisa keliru dan reputasi bisnismu ikut terdampak. Untuk mengamankannya, daftarkan merek dagang ke DJKI. Biasanya pengembang memilih kelas 9 untuk perangkat lunak dan kelas 42 untuk layanan teknologi. Setelah terdaftar, kamu punya hak untuk melarang penggunaan nama atau logo yang mirip. Jenis-jenis Hak Terkait Aplikasi Menurut Undang-Undang Sebelum masuk ke detailnya, berikut adalah rangkuman bentuk perlindungan hukum yang bisa dipakai untuk menjaga aplikasi agar tidak mudah ditiru pihak lain. – Hak Cipta untuk Program Komputer Hak cipta menjaga kode program, tampilan grafis, dan elemen orisinal lain dalam sebuah aplikasi. Perlindungan ini muncul otomatis setelah aplikasi dibuat dalam bentuk yang bisa disimpan, digunakan, atau dijalankan. Walaupun otomatis, banyak pengembang tetap mendaftarkannya ke DJKI sebagai bukti awal jika terjadi sengketa. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 40 ayat (1) huruf a. Masa berlakunya selama 50 tahun setelah pertama kali dipublikasikan sesuai Pasal 59. Perlindungan yang dimaksud mencakup source code, object code, dokumentasi, dan algoritma yang dinyatakan dalam kode. Pendaftaran dilakukan lewat sistem e-Hakcipta DJKI dengan mengunggah contoh kode atau tampilan aplikasinya. – Hak Merek untuk Identitas Aplikasi Hak merek melindungi nama aplikasi, logo, dan elemen visual lain yang menjadi identitasnya. Perlindungan ini mengikuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berbeda dengan hak cipta yang otomatis berjalan, hak merek hanya berlaku setelah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat dari DJKI sesuai Pasal 3. Masa perlindungannya 10 tahun dan bisa

SELENGKAPNYA

25+ Bisnis Daur Ulang Menjanjikan: Peluang, Modal, dan Legalitasnya

November 27, 2025

Berbagai negara di dunia lagi gencar-gencarnya menggaungkan ekonomi yang ramah dengan lingkungan. Hampir semua sektor industri yang memberi dampak buruk ke lingkungan, perlahan-lahan mulai diatur lagi. Tujuannya supaya operasional mereka lebih ramah lingkungan dengan berbagai cara seperti mengurangi emisi karbon, atau juga mendaur ulang limbah menjadi barang bernilai guna. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh industri skala besar saja. Mulai dari sektor kecil pun sudah melakukannya. Bahkan, sampai ke perorangan atau individu pribadi. Sudah mulai banyak individu bermunculan yang serius menekuni bisnis daur ulang ini. Apakah menguntungkan? Sangat! Pasar daur ulang global bernilai 57,69 miliar dolar AS pada tahun 2021 dan diproyeksikan akan mencapai 88,01 miliar dolar AS pada tahun 2030 menurut Precedence Research. Angka ini juga berkat didorong oleh regulasi lingkungan yang ketat dan permintaan konsumen terhadap produk berkelanjutan. Di Indonesia, sektor daur ulang menunjukkan potensi besar dengan volume sampah nasional mencapai 68,5 juta ton per tahun. Namun tingkat daur ulangnya baru sekitar 11-12% saja berdasarkan dari data KLHK. Angka daur ulang ini masih sangat kecil. Makanya, pemain baru di bisnis daur ulang punya peluang besar meraup keuntungan yang melimpah. Kamu juga bisa melakukannya. Tinggal menemukan bisnis daur ulang apa yang cocok untuk kamu. Daftar Bisnis Daur Ulang yang Sangat Menghasilkan Wajar saja kamu belum tahu mau menekuni bisnis daur ulang apa karena informasi seputar ini masih sangat terbatas. Namun, kamu bisa melihatnya di bawah ini supaya ada gambaran: 1. Bank Sampah Digital Bank sampah digital menggabungkan konsep bank sampah tradisional dengan teknologi aplikasi mobile untuk memudahkan transaksi dan pelacakan. Model bisnis ini memungkinkan nasabah menyetorkan sampah terpilah dan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan uang atau produk. Peluang: Model ini berkembang pesat dengan dukungan aktif pemerintah daerah dan membuka peluang kerjasama CSR perusahaan. Sistem franchise memungkinkan ekspansi cepat, sementara pendapatan bisa diperoleh dari berbagai sumber termasuk penjualan material daur ulang, komisi layanan aplikasi, dan program kemitraan strategis. Modal: Legalitas: 2. Daur Ulang Plastik Menjadi Pallet atau Biji Plastik Bisnis ini mengolah limbah plastik menjadi pallet plastik untuk industri logistik atau biji plastik (pellet) sebagai bahan baku manufaktur. Permintaan pallet plastik terus meningkat karena lebih tahan lama dan higienis dibanding kayu. Peluang: Industri manufaktur dan logistik memberikan permintaan stabil dengan margin keuntungan mencapai 30-50% per unit. Program Extended Producer Responsibility dari brand besar membuka peluang kontrak jangka panjang, sementara pasar ekspor biji plastik ke negara berkembang terus tumbuh. Modal: Legalitas: 3. Kompos dari Sampah Organik Mengolah sampah organik rumah tangga, pasar, atau restoran menjadi pupuk kompos berkualitas untuk pertanian urban dan perkebunan. Bisnis ini memiliki siklus produksi cepat (30-60 hari) dan permintaan pasar yang konsisten. Peluang: Pertumbuhan urban farming dan komunitas berkebun menciptakan pasar yang terus berkembang. Kerjasama dengan pasar tradisional dan program food waste management membuka aliran bahan baku stabil. Diversifikasi produk seperti kompos cair dan granul, ditambah sertifikasi organik, memungkinkan penetapan harga premium di segmen konsumen sadar lingkungan. Modal: Legalitas: 4. Daur Ulang Kertas Menjadi Produk Craft Mengubah limbah kertas bekas menjadi berbagai produk bernilai seperti kartu nama, undangan, buku catatan, hiasan dinding, atau kemasan ramah lingkungan dengan sentuhan artistik. Peluang: Pasar produk ramah lingkungan dan handmade terus tumbuh. Banyak perusahaan dan penyelenggara acara pernikahan membutuhkan produk ini. Platform jual-beli online memudahkan Anda menjangkau pembeli di mana saja. Modal: Legalitas: 5. Furniture dari Kayu Pallet Bekas Upcycling pallet kayu bekas menjadi furniture stylish seperti meja, kursi, rak, atau dekorasi rumah dengan gaya industrial dan rustic yang sedang tren. Peluang: Furniture upcycle sedang tren di kalangan anak muda dengan keuntungan 40-60%. Peluang besar untuk pesanan khusus dari kafe, co-working space, dan hotel. Bahkan bisa diekspor ke luar negeri yang menghargai produk ramah lingkungan. Modal: Legalitas: 6. Daur Ulang Ban Bekas Menjadi Pot atau Playground Equipment Mengolah ban bekas kendaraan menjadi pot tanaman kreatif, ayunan taman, atau elemen playground yang aman dan tahan lama untuk taman kota dan sekolah. Peluang: Bahan baku mudah didapat dari bengkel dan toko ban, bahkan sering gratis. Pemerintah banyak membangun taman dan sekolah ramah lingkungan yang membutuhkan produk ini. Komunitas berkebun urban juga menjadi pasar potensial. Modal: Legalitas: 7. Produksi Eco-Brick dan Batako dari Plastik Teknologi inovatif yang mengolah sampah plastik menjadi bata ramah lingkungan (eco-brick) atau campuran batako untuk konstruksi bangunan dengan kekuatan setara material konvensional. Peluang: Solusi inovatif untuk mengatasi sampah plastik sekaligus kebutuhan bangunan. Permintaan konstruksi ramah lingkungan meningkat dengan dukungan program pemerintah. Harganya bersaing dengan bata biasa namun lebih ramah lingkungan. Modal: Legalitas: 8. Daur Ulang Tekstil Menjadi Produk Fashion Mengubah pakaian bekas, kain perca, atau limbah tekstil industri menjadi produk fashion baru seperti tas, dompet, aksesori, atau pakaian dengan konsep upcycling yang bernilai estetis tinggi. Peluang: Limbah pakaian bekas sangat banyak tersedia sebagai bahan baku. Konsumen yang peduli lingkungan terus bertambah dan siap membeli produk fashion berkelanjutan. Potensi viral di media sosial dengan cerita yang menarik. Modal: Legalitas: 9. Bisnis Minyak Jelantah Menjadi Biodiesel Mengolah minyak goreng bekas dari rumah tangga, restoran, dan industri makanan menjadi biodiesel sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Peluang: Minyak goreng bekas dari restoran dan rumah makan sangat melimpah. Pemerintah mendukung energi terbarukan dan ada peluang kerjasama dengan SPBU. Keuntungan bisa mencapai 25-40% dengan volume penjualan besar. Modal: Legalitas: 10. Pengolahan E-Waste (Sampah Elektronik) Bisnis pengumpulan dan pengolahan sampah elektronik untuk mengekstrak logam mulia dan material berharga seperti tembaga, emas, perak, dan rare earth metals dari perangkat elektronik bekas. Peluang: Sampah elektronik tumbuh paling cepat dan mengandung logam mulia bernilai tinggi. Regulasi pemerintah mendorong industri ini berkembang. Kompetitor masih sedikit karena teknologinya kompleks, jadi peluang masih terbuka lebar. Modal: Legalitas: 11. Tas dan Aksesori dari Banner Bekas Upcycling banner bekas event, billboard, dan spanduk vinyl menjadi tas, dompet, dan aksesori fashion yang tahan air, kuat, dan memiliki karakter visual unik. Peluang: Bahan baku banner bekas bisa didapat gratis atau murah dari penyelenggara acara. Setiap produk unik dengan cerita tersendiri. Turis dan ekspatriat sangat menghargai produk berkelanjutan dengan keuntungan hingga 60-80%. Modal: Legalitas: 12. Briket Arang dari Limbah Pertanian Mengolah limbah pertanian seperti sekam padi, tongkol jagung, tempurung kelapa, atau serbuk gergaji menjadi briket arang sebagai bahan bakar alternatif yang

SELENGKAPNYA

6 Prosedur Pendirian UD Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

November 26, 2025

Modal yang terbatas dan tipis bukan lagi jadi penghalang pengusaha untuk membuat bisnisnya menjadi resmi dan legal. Masalah modal memang sering menjadi alasannya. Apalagi setelah tahu berapa harga pendirian PT (Perseroan Terbatas) dan CV (Persekutuan Komanditer) yang angkanya bisa mencapai di atas Rp 2 juta. Memang biaya untuk mendirikan PT dan CV relatif besar. Saya melihat sendiri beberapa pengusaha langsung mundur ketika tahu berapa biaya untuk mendirikan PT dan CV. Mereka menganggap, uang segitu sebaiknya buat modal beli bahan baku aja untuk operasional. Atau bisa juga buat modal marketing agar bisnisnya lebih banyak dilihat calon pelanggan. Saya memaklumi dan mewajarkan alasan itu. Tapi, menurut saya tetap tidak benar kalau pengusaha masih bersikeras tidak mau mengurus legalitas untuk usahanya. Sebab, pengusaha yang modalnya terbatas masih punya solusi lain dengan mendirikan Usaha Dagang (UD) untuk melegalkan bisnisnya. Pengertian dan Karakteristik Usaha Dagang (UD) Apakah UD itu lebih baik daripada PT maupun CV? Apakah saya kayak mendirikan UD? Ini yang juga sering jadi pertanyaan pengusaha yang saya temui. Untuk menjawabnya, coba kita pahami dulu pengertian dan karakteristik dari UD. A) Pengertian UD Usaha Dagang (UD) adalah bentuk usaha perorangan yang bergerak dalam kegiatan jual beli tanpa melakukan proses produksi. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 menjelaskan bahwa lembaga perdagangan bisa berbentuk perorangan atau badan usaha yang memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen tanpa mengubah bentuk atau nilai barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa UD hanya berfokus pada aktivitas perdagangan tanpa menambah nilai ekonomi pada barang. UD juga termasuk kategori Usaha Mikro karena kebutuhan modalnya kecil dan proses pendiriannya sederhana. Sedangkan pihak yang membantu kegiatan usaha hanya berperan sebagai karyawan. Regulasi yang mengatur UD mencakup UU No. 3 Tahun 1982 tentang Perdagangan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/1/1998, serta PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. B) Karakteristik UD Beberapa karakteristik utama UD antara lain: UD bukan badan hukum: UD tidak memiliki pemisahan antara pemilik dan usahanya. Konsekuensinya, seluruh aset pribadi pemilik dan aset usaha dianggap satu kesatuan. Kepemilikan tunggal: UD biasanya dijalankan oleh satu orang sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan struktur manajemen yang rumit. Modal awal kecil atau fleksibel: UD tidak mensyaratkan modal minimum tertentu sehingga bisa dimulai dengan dana yang terbatas sesuai kemampuan pemilik. Berfokus pada aktivitas perdagangan: UD umumnya berperan sebagai perantara yang membeli barang dari produsen atau grosir lalu menjualnya kembali kepada pengecer atau konsumen dilansir dari Kontrak Hukum. Sesuai untuk usaha mikro atau kecil: UD cocok bagi pelaku usaha yang ingin memulai bisnis dengan risiko rendah dan proses legalitas yang sederhana. Syarat Administratif untuk Pendirian UD Sebelum memulai prosedur pendaftaran, ada beberapa syarat administratif yang perlu kamu penuhi landasan agar UD bisa dilegalkan dengan benar. Berikut syarat-syarat tersebut: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Identitas diri selalu menjadi syarat paling awal ketika seseorang ingin mendirikan Usaha Dagang. KTP dan KK berfungsi sebagai dasar untuk membuktikan siapa pemilik usaha yang akan didaftarkan. Dalam praktiknya, alamat yang tertera di KTP sering menjadi acuan bagi pemerintah setempat saat menerbitkan dokumen lanjutan. Karena itu, ketepatan alamat menjadi hal penting yang perlu diperiksa sejak awal. Jika ada perbedaan antara alamat KTP dan lokasi usaha yang direncanakan, biasanya akan muncul tambahan langkah administratif. Solusinya adalah melakukan pembaruan data terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahapan berikutnya. Pembaruan ini dapat dilakukan di Dinas Kependudukan atau melalui pelayanan administrasi wilayah masing-masing. Setelah dokumen identitas dinyatakan valid, proses pengajuan domisili usaha dan izin lain akan menjadi lebih lancar. 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi NPWP adalah identitas perpajakan yang wajib dimiliki setiap orang yang menjalankan usaha. Dokumen ini akan menjadi dasar pelaporan transaksi usaha agar sesuai ketentuan yang berlaku. NPWP pribadi pemilik UD nantinya dipakai dalam berbagai proses administratif. Untuk membuat NPWP pribadi, biasanya diperlukan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. SKT menunjukkan bahwa seseorang telah terdaftar sebagai wajib pajak aktif. Dari dokumen ini, sistem perpajakan akan mengenali profil pemilik usaha. NPWP juga berfungsi ketika pemilik usaha ingin membuka rekening bank khusus usaha. Bank memerlukan identitas pajak pemilik untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan. 3. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU / SKDP) Surat domisili usaha adalah dokumen yang membuktikan di mana sebuah usaha beroperasi. Dokumen ini diterbitkan oleh pemerintah setempat untuk memastikan alamat usaha jelas dan tercatat secara resmi. SKDP menjadi salah satu dokumen dasar yang biasanya diminta pada tahap awal perizinan. Untuk memperoleh surat domisili, pelaku usaha perlu meminta pengantar dari RT dan RW di lingkungan lokasi usaha berdiri. Dengan surat pengantar ini, pemilik usaha dapat melanjutkan proses ke Kelurahan dan kemudian ke Kecamatan. Setiap tahapan memastikan bahwa alamat usaha telah sesuai aturan wilayah. 4. Menentukan Nama Dagang atau Nama Usaha Nama ini bisa menggunakan nama pribadi atau nama unik yang dianggap mewakili karakter usaha. Pemilihan nama yang tepat membantu usaha dikenal lebih mudah oleh pelanggan. Dalam memilih nama, pemilik usaha perlu memastikan bahwa nama tersebut tidak menyalahi aturan atau norma setempat. Menariknya, nama UD bisa memakai nama pribadi, seperti “UD Budi Jaya” atau nama unik yang kamu tentukan sendiri. 5. Menentukan Bidang Usaha atau Jenis Kegiatan Usaha Bidang usaha adalah kategori kegiatan yang akan dijalankan oleh pemilik UD. Penentuan bidang usaha sejak awal membantu pemerintah mengklasifikasikan kegiatan bisnis dalam sistem perizinan. Klasifikasi ini biasanya mengacu pada daftar kegiatan usaha yang ada di OSS dilansir dari 3ecpa.co.id. Setiap jenis usaha memiliki karakteristik perizinan yang berbeda. Karena itu, pemilik usaha perlu memahami jenis kegiatan yang akan dilakukan, apakah bergerak di perdagangan ritel, grosir, jasa, atau kategori lainnya. Penentuan ini akan mempengaruhi jenis izin yang perlu diurus. Langkah-langkah Prosedur Pendirian UD Setelah mengetahui apa saja syarat awalnya, sekarang kita lanjut mulai mendirikan UD dengan prosedur resmi: 1. Menentukan nama dagang dan domisili usaha Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menetapkan nama usaha yang akan digunakan. Nama ini sebaiknya jelas, mudah diingat, dan tidak menyerupai usaha lain di wilayah yang sama. Setelah menemukan nama yang sesuai, pastikan nama tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku di daerah. Beberapa daerah memiliki pedoman yang mengatur format atau penggunaan nama usaha. Selain nama, tentukan

SELENGKAPNYA

Syarat Mendirikan Firma dan Prosedur Legalitasnya yang Perlu Disusun dari Awal

November 25, 2025

Pada beberapa sektor, para profesional cenderung memilih menjalankan usaha bersama dengan rekan seprofesinya. Caranya yaitu dengan mendirikan badan usaha firma. Contohnya firma hukum yang berisi para profesional yang ahli di bidang hukum sesuai namanya. Firma sendiri merupakan bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kenapa para profesional ini memilih firma? Karena bentuk badan usaha ini ada pembagian tanggung jawab yang merata antar sekutunya. Ini bisa membuat pengelolaan usahanya menjadi lebih fleksibel dan adil. Saat ini, proses pendaftaran firma dapat dilakukan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) sejak terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Dengan sistem ini, proses pendirian firma kini jauh lebih efisien dan mudah dibandingkan mendaftarkannya secara manual di Pengadilan Negeri. Apalagi, biaya pendirian firma jika dilakukan sendiri bisa menembus angka Rp 3.000.000 hingga Rp 10.000.000. Itu untuk pembuatan akta dan pendaftarannya saja. Belum kelengkapan dokumen legalitas lainnya. Untungnya, saat ini sudah ada jasa layanan pengurusan firma dengan jauh lebih cepat pengerjaannya tapi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Dan kamu juga bisa mendapatkan layanan ini. Namun, sebelum itu kamu harus memenuhi persyaratan pendirian firma dan prosedur pendaftaran legalitasnya seperti apa. Syarat Pendirian Firma yang Dipenuhi Dulu Sebelum memulai pendaftarannya, kamu perlu memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan hukum yang telah ditetapkan, seperti: 1. Persyaratan Pendiri Pendiri firma harus merupakan warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun, dengan minimal dua orang pendiri yang memiliki keahlian atau profesi yang sejalan. Setiap pendiri wajib melampirkan dokumen identitas berupa KTP dan NPWP pribadi sebagai syarat administrasi dasarnya. 2. Persyaratan Nama Firma Nama firma harus belum dipakai secara sah oleh CV, firma, atau persekutuan perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. Selain itu, nama tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah, atau internasional kecuali mendapat izin dari lembaga terkait. Berdasarkan Permenkumham 17/2018, pemilihan nama firma harus dilakukan melalui pengajuan ke Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu. 3. Persyaratan Modal dan Usaha Firma tidak memiliki ketentuan minimal modal dasar secara spesifik. Modal dalam firma bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri yang dituangkan dalam akta pendirian. Setiap pendiri menyerahkan modal sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akta. 4. Persyaratan Domisili Kondisi fisik perusahaan harus berbentuk gedung untuk memenuhi standar pengesahan akta. Firma harus memiliki alamat usaha yang jelas dan resmi untuk kegiatan operasional, yang nantinya akan menjadi domisili resmi dalam dokumen legalitas. 5. Persyaratan Dokumen Pendukung Dokumen yang perlu disiapkan meliputi: 6. Kesepakatan Pembagian Keuntungan Sesuai Pasal 17-18 KUHD, pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil kepada seluruh anggota dan diatur secara jelas dalam akta pendirian. Kesepakatan ini berisi hak dan kewajiban masing-masing sekutu, termasuk mekanisme pengambilan keputusan. Prosedur Legalitas dan Pendaftaran Firma Kalau sudah memenuhi syaratnya, langkah selanjutnya untuk prosedur pendaftaran firma yaitu: Tahap 1: Pemesanan dan Pengecekan Nama Firma Langkah pertama adalah memastikan nama yang dipilih belum digunakan firma lain. Sebaiknya kamu menyiapkan tiga nama cadangan saat pengecekan nama firma. Pemesanan nama bisa kamu lakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kemenkumham secara online. Jika nama yang diajukan tersedia, maka dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan akta. Tahap 2: Pembuatan Akta Pendirian di Notaris Setelah nama firma disetujui, para pendiri harus menghadap notaris untuk membuat Akta Pendirian Firma. Dalam penandatanganan akta notaris, semua pihak harus hadir. Kalau dikuasakan, perlu melengkapi surat kuasa yang dibubuhkan dengan materai. Akta pendirian ini berisi beberapa informasi penting seperti nama firma, identitas para sekutu, tujuan usaha, pembagian modal, hak dan kewajiban para sekutu, serta mekanisme pengambilan keputusan. Tahap 3: Pendaftaran dan Pengesahan SKT Notaris akan memproses pengesahan pendaftaran badan usaha firma dan mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham untuk memperoleh keabsahan. Berdasarkan Permenkumham 17/2018, pendaftaran ini dilakukan secara online dan lebih cepat dibandingkan sistem lama yang melalui Pengadilan Negeri. Tahap 4: Pengurusan NPWP Firma Setelah memiliki akta dan SKT, pendiri firma wajib mengurus NPWP di kantor pajak. Kenapa begitu? Pada dasarnya semua badan usaha harus memiliki NPWP sebagai nomor kewajiban pajak. Kemudian melaporkan penghasilan firma setiap tahunnya. Karena firma itu termasuk badan usaha, maka perlu juga mengurus NPWP badannya. Pengurusan NPWP badan dapat kamu lakukan secara online melalui sistem e-registration Direktorat Jenderal Pajak. Tahap 5: Pendaftaran NIB melalui OSS RBA Setiap firma wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha. Sistem OSS RBA membagi perizinan berdasarkan tingkat risiko usaha, mulai dari risiko rendah yang hanya memerlukan NIB, hingga risiko tinggi yang memerlukan NIB dan izin operasional. Tahap 6: Pengurusan Sertifikat Standar (jika diperlukan) Untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah atau tinggi, firma perlu mengurus Sertifikat Standar yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA setelah pelaku usaha membuat pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha. Tahap 7: Perizinan Tambahan Sesuai Bidang Usaha Tergantung pada jenis usaha yang dijalankan, firma mungkin memerlukan izin tambahan seperti izin lingkungan, izin operasional khusus, atau sertifikasi tertentu yang relevan dengan bidang usahanya. Biaya dan Tahap Finalisasi Pendirian Firma Berdasarkan data terkini, biaya pembuatan Akta Pendirian Firma di notaris berkisar antara Rp 3.000.000 sampai Rp 10.000.000 termasuk biaya pendaftaran Akta dilansir dari QP Office. Untuk firma hukum atau firma dengan struktur yang lebih kompleks, biaya pendirian bisa lebih tinggi. Pembuatan akta notaris untuk firma hukum umumnya memerlukan biaya antara Rp 5.000.000 hingga Rp 10.000.000, dan biaya untuk mendapatkan izin usaha serta pengurusan ke Kemenkumham berkisar antara Rp 2.000.000 hingga Rp 4.000.000. Bantuan Layanan Pendirian Firma Terima Beres, Lebih Mudah dan Cepat Solusi yang lebih mudah dan terjangkau untuk mendirikan firma yaitu kamu bisa memercayakannya ke jasa pengurusan legalitas usaha di Legal MP. Fasilitas lengkap yang kamu dapatkan: 1. Pesan Nama FirmaKami membantu pengecekan dan pemesanan nama firma melalui sistem SABU Kemenkumham untuk memastikan nama yang kamu pilih tersedia dan sesuai ketentuan. 2. Akta PendirianPembuatan akta pendirian firma yang sah di hadapan notaris dan memuat seluruh kesepakatan para

SELENGKAPNYA

Jasa Pembuatan SBU Murah dengan Konsultan Profesional

November 23, 2025

Industri konstruksi di Indonesia tumbuh dengan sangat pesat. Bahkan, jadi salah satu penumpu ekonomi nasional. Sektor ini sukses berkontribusi rata-rata hingga 10.31% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Tiap tahunnya lahir banyak perusahaan konstruksi baru. Harapannya bisa dapat cipratan proyek di daerah maupun nasional yang lagi gencar melakukan pembangunan. Sayangnya harapan itu bisa sirna sekejap. Membuat perusahaan konstruksi, tidak cukup modal akta PT dan CV semata. Harus juga mengurus Sertifikat Badan Usaha (SBU). Dari sekitar 142.000 badan usaha konstruksi yang terdaftar, cupa 65% saja yang punya SBU aktif dan valid menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Padahal, data dari Kementerian PUPR juga menyebutkan kalau lebih dari 60% proyek infrastruktur mensyaratkan SBU aktif sebagai prasyarat utamanya. Kalau tidak punya SBU, sama saja tidak bisa kena cipratan proyek. Memang, mengurus SBU itu prosesnya cukup rumit dan panjang. Kalau dilakukan sendiri bisa muncul banyak kendala dan masalah yang menghambat perusahaan. Regulasi terkini yang mengatur tentang SBU adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi. Kendala dan Masalah Membuat SBU secara Mandiri Kompleksitas regulasi, persyaratan teknis yang ketat, dan keterbatasan pemahaman tentang prosedur menjadi hambatan utama yang dapat menghambat proses bisnis perusahaan. Berikut adalah kendala-kendala umum yang sering dihadapi pengusaha saat mengurus SBU secara mandiri: 1. Tidak Paham tentang Regulasi dan Persyaratan Terbaru Perubahan regulasi SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang diberlakukan tahun 2025 membawa banyak terhadap usaha di Indonesia. Adanya sistem OSS (Online Single Submission) membuat pengajuan dan penerbitan SBU akan dilakukan melalui online single submission. Banyak pengusaha tidak mengikuti update regulasi terbaru seperti PP 5/2021 dan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022. Alhasil, mereka mengajukan dokumen yang tidak sesuai standar atau menggunakan format lama yang sudah tidak berlaku. Perubahan sistem ke digital ini juga membuat bingung pelaku usaha yang tidak melek teknologi. 2. Salah dalam Memilih Bentuk Badan Usaha Konsultasi Gratis Jasa Pembuatan SBU Langsung Klik Disini Salah satu kendala krusial yang sering tidak disadari pengusaha salah memilih legalitas usaha. Contohnya, mereka memilih PT Perorangan. Padahal, PT Perorangan tidak bisa mengajukan SBU untuk klasifikasi tertentu. PT Perorangan bisa membuat SBU (Sertifikat Badan Usaha) dengan catatan PT Perorangan hanya bisa mengajukan SBU untuk klasifikasi usaha kecil dan menengah. Berdasarkan perizinan berusaha aktivitas arsitek, syarat-syaratnya diperuntukkan untuk badan usaha, bukan orang perseorangan. Hal ini menjadi masalah serius karena banyak pengusaha yang sudah mendirikan PT Perorangan biar biayanya lebih hemat, namun ternyata kemudian terkendala saat ingin mengajukan SBU dengan klasifikasi menengah atau besar. Akibatnya, mereka harus melakukan konversi atau upgrade ke PT Umum terlebih dahulu, yang memakan waktu dan biaya tambahan. Untuk kualifikasi besar dan proyek-proyek strategis, badan usaha harus berbentuk PT Umum atau CV yang memiliki struktur organisasi lengkap. Apalagi, penyelenggara tender cenderung lebih percaya terhadap badan usaha PT Umum dan CV daripada usaha perseorangan seperti PT Perorangan. 3. Dokumen Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai Standar Proses mengurus SBUJK dimulai dari mengajukan permohonan, membayar biayanya, lalu masuk ke tahap pengecekan data dan dokumen oleh lembaga terkait. Setelah dicek, permohonan bisa disetujui atau ditolak. Semua persyaratan ini mengacu pada PP No. 5/2021 seperti: Kesalahan yang paling sering bikin pengurusan SBUJK gagal adalah: 4. Keterbatasan Tenaga Kerja yang Bersertifikat Untuk bisa melakukan registrasi SBU, badan usaha wajib memiliki tenaga kerja yang telah bersertifikat Akreditasi LPJK PUPR, yaitu SKK – Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan masuk keanggotaan Asosiasi Perusahaan Konstruksi. Persyaratan tenaga ahli ini menjadi kendala karena: 5. Salah Menentukan Klasifikasi dan Sub-Klasifikasi Memilih Sub Klasifikasi SBU harus disesuaikan dengan kemampuan pekerjaan yang kamu lakukan. Sesuaikan juga dengan nilai aset yang dimiliki, serta peralatan kerja untuk subklasifikasi tersebut. Salah memilih klasifikasi akan berakibat: 6. Proses Verifikasi dan Validasi yang Rumit Proses verifikasi oleh LPJK sangat ketat dan detail. LPJK PUPR akan memverifikasi pengajuan SBU Konstruksi. Apabila pengajuan telah selesai, maka pegiat usaha tinggal menunggu nomor yang ada dalam SBU dan akan diterbitkan dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada satu dokumen saja yang tidak sesuai, seluruh proses bisa tertunda atau bahkan ditolak, mengharuskan pengajuan ulang dari awal. 7. Konsekuensi Keterlambatan atau Tidak Memiliki SBU Menurut PP No. 5/2021, perusahaan jasa konstruksi wajib punya SBUJK. Kalau tidak punya, ada denda yang harus dibayar, yaitu 10% dari nilai kontrak untuk perusahaan nasional dan PMA, serta 20% dari nilai kontrak untuk kantor perwakilan perusahaan asing. Kalau setelah diberikan peringatan tertulis dan denda perusahaan tetap tidak mengurus kewajiban ini dalam waktu 30 hari, maka pemerintah bisa memberikan sanksi yang lebih tegas berupa penghentian sementara kegiatan usaha sampai perusahaan menyelesaikan semua kewajibannya. Peran dan Manfaat Menggunakan Konsultan SBU Profesional Menggunakan jasa konsultan SBU profesional memberikan solusi efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses pengurusan sertifikasi badan usaha. Peran dan manfaatnya antara lain: 1. Pemahaman Mendalam tentang Regulasi Terbaru Konsultan SBU selalu mengikuti aturan dan pembaruan terbaru dari pemerintah. Mereka memantau perubahan regulasi seperti PP 5 Tahun 2021, Permen PUPR 8 Tahun 2022, serta update sistem OSS dan SIJK. Ini bisa membantu perusahaan menyiapkan semua dokumen sesuai standar yang berlaku. Dengan begitu, risiko salah dokumen atau berkas ditolak dapat ditekan sejak awal. Perusahaan dapat bergerak lebih tenang karena semua persyaratan telah disesuaikan oleh ahlinya. 2. Efisiensi Waktu dan Tenaga Mengurus SBU membutuhkan waktu panjang dan banyak proses administratif. Konsultan membantu mulai dari persiapan dokumen, pengisian formulir, hingga komunikasi dengan LSBU dan LPJK. Proses upload dan revisi di OSS juga ditangani langsung oleh tim konsultan. Pemilik usaha tidak perlu bolak balik mengurus hal teknis yang menyita tenaga. Perusahaan dapat fokus mengurus kegiatan operasional karena proses SBU sudah ditangani secara penuh. 3. Minim Risiko Kesalahan dan Penolakan Kesalahan kecil pada dokumen sering menyebabkan pengajuan SBU tertunda. Konsultan memastikan setiap berkas lengkap dan sesuai persyaratan sebelum diajukan. Mereka juga membantu menyusun dokumen secara berurutan agar mudah diverifikasi oleh lembaga terkait. Proses pengisian formulir dilakukan dengan panduan yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan. Dengan dukungan konsultan, risiko penolakan bisa diminimalkan sehingga proses berjalan lebih lancar. 4. Konsultasi Strategi Pemilihan Klasifikasi Pada tahap awal, konsultan akan

SELENGKAPNYA

Jasa Sertifikasi ISO Dibantu Konsultan Profesional

November 22, 2025

Kamu sudah terpikirkan untuk mengurus sertifikasi ISO? Selamat! Kamu sudah satu langkah lebih di depan daripada kebanyakan pengusaha lainnya. Sertifikasi ISO itu salah satu dokumen untuk meningkatkan citra perusahaan. Karena, dokumen ini jadi bukti kalau perusahaanmu kredibel dengan operasional kerja yang layak. Pengurusan ISO ini makin hari makin naik. Pengusaha sudah mulai banyak sadar apa kegunaan dari sertifikat ini. Bahkan, jumlah sertifikasi ISO global meningkat lebih dari 13% untuk standar manajemen risiko, keamanan informasi, dan manajemen mutu menurut data International Organization for Standardization (ISO Survey 2023). Kalau di Indonesia, sertifikasi ISO sering dibutuhkan untuk kewajiban tender (mengacu ke Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) serta syarat kerjasama B2B, terutama ISO 9001 (Mutu), ISO 14001 (Lingkungan), dan ISO 45001 (K3). Mungkin kamu salah satunya mengapa mulai menyadari kalau butuh sertifikasi ISO. Sayangnya, sertifikat ini jangan kamu urus sendiri. Akan banyak kendala. Bahkan, jadi masalah yang berbahaya. Butuh pemahaman yang jelas tentang aturan ISO, kemampuan menyusun dokumen yang cukup banyak, menjalankan sistem manajemen secara konsisten, sampai mempersiapkan perusahaan menghadapi audit dari lembaga penilai. Di sinilah konsultan ISO berperan penting karena mereka membantu perusahaan melalui semua tahapan sertifikasi agar prosesnya lebih mudah, teratur, dan efisien. Kendala dan Bahaya Mengurus Sertifikasi ISO Sendiri Sudah banyak kasus perusahaan yang terhambat mengurus sertifikasi ISO secara mandiri. Mereka jadi boros waktu, tenaga, sumber daya, sampai biaya yang jadi sia-sia. Alasannya bermacam-macam, seperti: 1. Salah Menafsirkan Persyaratan Standar ISO Kasus yang sering terjadi yaitu perusahaan gagal pada tahap auditnya. Mereka salah menyiapkan dokumen wajib seperti Context of the Organization, Risk & Opportunity Assessment, atau Operational Control. Misalnya pada ISO 9001:2015. Di sini jelas mengatur kewajiban management review dan internal audit (klausa 9.3 & 9.2). Namun sering tidak dijalankan sesuai aturan. Perusahaan cuma punya dokumennya, tapi tidak menjalankan praktiknya. Contohnya internal audit tidak benar-benar dilakukan, atau rapat tinjauan manajemen hanya formalitas tanpa bukti. Kegagalan ini biasanya langsung membuat perusahaan major non-conformity, atau pelanggaran besar yang otomatis menghentikan proses penerbitan sertifikat sampai diperbaiki. Padahal, dokumennya sudah sah. Tapi, yang bikin gagal karena ada antara dokumen “di atas kertas” dengan “di lapangan.” 2. Tidak Paham Regulasi Ketenagakerjaan dan K3 yang Terhubung ke ISO Tidak cukup hanya dengan memiliki sertifikat ISO saja. Pengurusan dokumen kelengkapannya masih belum selesai. Contohnya perusahaan mau mendapatkan ISO 45001:2018 atau standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Otomatis, perusahaan itu juga harus mematuhi aturan K3 yang juga berlaku di Indonesia. Standar ini tidak berdiri sendiri. Masih ada standar lainnya. Seperti HIRADC, SOP K3, dan struktur P2K3 harus mengikuti ketentuan dalam Permenaker No. 5/2018, PP No. 50/2012, serta aturan pengawasan ketenagakerjaan lainnya. Kalau dokumen atau praktik K3 gak sesuai regulasi nasional ini, maka auditor ISO otomatis bisa membatalkannya. Sederhananya, kalau aturan di Indonesia saja belum bisa kamu penuhi, apalagi sertifikasi ISO international. Pasti tertolak nantinya karena ISO mengharuskan fondasi legal perusahaan sudah kokoh dulu sebelum melangkah ke level global. 3. SDM Terbatas sehingga Prosesnya Berlarut-larut Tanpa pengalaman yang cukup, perusahaan akhirnya membuat SOP yang tidak relevan atau terlalu administratif sehingga tidak benar-benar mendukung kebutuhan operasional. Padahal, auditor ISO berpedoman pada ISO 19011:2018 yang menekankan efektivitas, kepatuhan proses, serta bukti objektif. Artinya, auditor hanya mencari dokumen yang benar-benar digunakan dan dijalankan. Ketika implementasi dilakukan sepenuhnya oleh tim internal, pekerjaannya cenderung berjalan lebih lama karena mereka tetap harus menangani tugas operasional harian. Kondisi ini cukup berat bagi perusahaan kecil yang punya keterbatasan tenaga dan waktu. Proses yang biasanya bisa selesai dalam 3 sampai 4 bulan jika didampingi konsultan, dapat berubah menjadi 8 sampai 12 bulan ketika dilakukan sendiri tanpa panduan yang terarah. 4. Salah Pilih Lembaga Sertifikasi dan Berakhir Tidak Diakui Banyak perusahaan tidak sadar bahwa lembaga sertifikasi untuk ISO itu harus memiliki akreditasi resmi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) sesuai ketentuan ISO/IEC 17021-1:2015. Jika tidak memeriksa status akreditasinya, perusahaan bisa saja menerima sertifikat dari lembaga yang tidak diakui. Sertifikat seperti ini tidak memiliki kekuatan untuk kebutuhan tender, audit pelanggan, maupun kerja sama B2B (Business-to-Business). Dampaknya cukup merugikan karena perusahaan harus mengulang seluruh proses sertifikasi dari awal agar hasilnya benar-benar sah dan dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan standar internasional. Peran dan Manfaat Konsultan ISO Profesional Sudah memahami apa saja kendala dan bahayanya mengurus sertifikasi ISO? Satu-satunya jalan keluarnya adalah menggunakan konsultan ISO profesional. Selain mempercepat proses pengerjaan, konsultan ini punya peran yang besar bagi perusahaan: 1. Menyusun Sistem Manajemen yang Sesuai Regulasi Indonesia Konsultan profesional akan menyesuaikan standar ISO dengan aturan sektoral yang berlaku di Indonesia. Misalnya: Ini berguna untuk memastikan dokumen otomatis compliance ready bagi regulator dan auditor. 2. Mempercepat Proses dan Mengurangi Risiko Non-Conformity Konsultan yang berpengalaman memahami pola audit berdasarkan ISO 19011 dan mengetahui area mana yang sering menjadi temuan major atau minor. Pengetahuan ini membuat proses implementasi lebih efektif sehingga perusahaan tidak perlu trial and error. Waktu menuju audit sertifikasi dapat dipangkas signifikan karena setiap langkah diarahkan langsung menuju pemenuhan standar yang dibutuhkan. 3. Menyediakan Template, SOP, dan Formulir yang Sudah Teruji Auditor Perusahaan tidak perlu membuat dokumen dari awal. Karena, konsultan telah menyediakan paket lengkapnya: Selanjutnya, dokumen akan disesuaikan dengan konteks operasional perusahaan agar tetap praktis dan dapat diterapkan oleh tim internal. 4. Mendampingi Saat Audit Hingga Lolos Sertifikasi Pada tahap audit eksternal, konsultan akan: Pendampingan ini mengikuti prinsip audit dalam ISO 19011:2018, sehingga proses audit berjalan lebih lancar dan perusahaan bisa mencapai kelulusan sertifikasi tanpa hambatan administratif atau teknis. Tips Memilih Konsultan ISO yang Benar-benar Bisa Dipercaya Jangan asal pilih penyedia jasa ISO yang kamu temukan. Sekarang, jumlahnya semakin banyak. Sayangnya, tidak semuanya bisa dipercaya. Konsultan yang bagus, harus bisa benar-benar bekerja dengan standar profesional dan memahami konteks regulasi di Indonesia. Untuk menyaringnya, kamu bisa menggunakan cara ini untuk memilih konsultan ISO: 1. Pastikan Konsultan Memahami Regulasi Nasional yang Berlaku Konsultan yang kompeten harus mampu menjelaskan hubungan antara standar ISO dengan aturan sektoral seperti PP 22/2021 tentang lingkungan, Permenaker 5/2018 serta PP 50/2012 untuk K3, hingga Perpres 12/2021 terkait pengadaan pemerintah. Mereka harus bisa menjelaskan kaitan regulasi dengan penerapan ISO untuk menunjukkan bahwa dokumen yang disusun akan sesuai kebutuhan regulator maupun auditor. Jika konsultan tidak memahami regulasi ini, perusahaan bisa-bisa

SELENGKAPNYA

5 Syarat Mitra MBG Terbaru dan 6 Langkah Daftarnya dari Awal

November 21, 2025

Inspiratif sekali sosok Yasika Aulia Ramadhani. Usianya baru 20 tahun. Tapi, sudah sukses jadi mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Gak tanggung-tanggung, Ia berhasil mengelola 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan. Selain karena kerja kerasnya, saya yakin dukungan semangat dari sang ayah tercinta juga turut membantunya untuk bisa mengelola puluhan dapur MBG ini. Yasika sendiri merupakan Anak dari Wakil Ketua II DPRD Sulsel Yasir Mahmud dan Andi Tenri Engka. Lewat Yayasan Yasika Group, Yasika saat ini menjalankan 41 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan dengan sebaran 16 dapur di Makassar, 3 di Parepare, 2 di Gowa, serta 10 dapur baru di Kabupaten Bone. Selain itu, masih ada 3 dapur lagi yang hampir rampung di beberapa kecamatan seperti Tanete Riattang hingga Kajuara. Dari total 17 dapur yang sudah aktif, sekitar 50 pekerja di tiap unit terlibat, sehingga keseluruhan tenaga kerja mencapai 850 orang. Kamu bisa mengikuti kisah sukses anak muda inspiratif ini menjadi mitra MBG. Anak muda saja bisa. Tentu kalau kamu berusia di atasnya, apalagi punya pengalaman mengelola organisasi atau perusahaan, saya yakin kamu pasti mampu menjadi mitra MBG untuk berperan dalam memperbaiki gizi generasi penerus bangsa kita. Program MBG adalah langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan makanan sehat secara gratis bagi kelompok sasaran utama. Kini, keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk lewat Perpres Nomor 83 Tahun 2024 membuat pengelolaan dan kerja sama dalam program ini semakin kuat dan terarah secara resmi dilansir dari Setkab.go.id. Selama kamu sudah memenuhi syarat-syaratnya dan prosedur pendaftaran apa saja yang harus dilalui, nanti bisa jadi mitra MBG. Apa saja itu? Mari kita bahas lengkap di artikel ini! Jenis-jenis Mitra Program Makan Bergizi Gratis Sebelum bergabung, ada baiknya kamu memahami lebih dulu kategori mitra yang tersedia dalam program MBG. Tujuannya agar posisi kamu maupun perusahaan bisa sesuai dan peluang kolaborasi dapat dimaksimalkan. 1. Mitra Non-Yayasan Kategori ini mencakup berbagai bentuk usaha seperti PT, CV, koperasi, BUMDes, UMKM, usaha dagang, hingga instansi pemerintah. Model ini memberi keleluasaan dalam pengelolaan serta peluang penyediaan bahan atau penyajian menu bergizi dalam jumlah yang cukup besar. Karena cakupannya yang luas, calon mitra diharapkan memiliki legalitas yang lengkap dan kesiapan operasional yang terstruktur dirangkum dari Infiniti.id. 2. Mitra Yayasan Kategori ini terdiri dari yayasan yang berperan sebagai penghubung antara penyalur anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Mitra dalam kategori ini biasanya menjalankan fungsi pengelolaan program, pendampingan, serta monitoring. Banyak yayasan mengelola beberapa lokasi sekaligus sehingga cocok bagi organisasi yang memiliki jaringan luas dan rekam pengalaman sosial. 3. Mitra Penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Penyedia Makanan dan Bahan Pangan Lokal Kategori ini mencakup pengelola dapur layanan atau UMKM yang menyediakan bahan pangan lokal bagi pelaksanaan program MBG. Peran ini berguna untuk mendukung rantai pasok daerah, menggerakkan ekonomi komunitas, serta menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah mengenai penggunaan bahan pangan lokal dalam penyediaan menu dilansir dari Indonesia.go.id. Syarat Menjadi Mitra Program MBG yang Baru Setelah mengetahui macam mitra yang tersedia, berikut adalah daftar syarat terbaru yang perlu dipenuhi oleh calon mitra. Pastikan seluruh poin ini kamu penuhi agar proses peninjauan berjalan lancar. 1. Badan Hukum atau Status Usaha yang Sah Calon mitra harus memiliki bentuk usaha atau lembaga yang diakui secara hukum seperti PT, CV, koperasi atau yayasan. Bila masih berupa individu atau komunitas, dapat melampirkan surat rekomendasi dari lembaga yang kredibel. Ketentuan ini membantu memastikan komitmen jangka panjang serta tanggung jawab pelaksanaan penyediaan makanan bergizi. Konsultasi Gratis Bikin Yayasan Tinggal Klik Link Disini 2. Menggunakan Bahan Pangan Lokal Calon mitra diharuskan memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai komponen utama menu yang disajikan. Ketentuan ini bukan sekadar syarat administratif, namun menjadi bagian dari strategi untuk menguatkan ekonomi lokal dan mendukung ketahanan pangan. Contohnya, kamu bisa bekerja sama dengan UMKM setempat yang memasok sayur, ikan atau lauk berbasis produk daerah ke dapur MBG. 3. Dokumen Legalitas: KTP, NPWP, NIB, Akta Usaha Dokumen legal yang biasanya diminta meliputi KTP penanggung jawab, NPWP badan usaha, NIB, serta akta pendirian dan perubahan yang sesuai dengan bentuk usaha. Dokumen ini dibutuhkan untuk keperluan pendaftaran online dan proses verifikasi lapangan oleh BGN atau pihak pengelola program dilansir dari Legalitas.org. 4. Alamat Usaha dan Data Kontak yang Jelas Calon mitra perlu mencantumkan alamat usaha lengkap untuk domisili dan lokasi produksi, alamat email resmi, nomor telepon atau HP, serta logo atau identitas usaha bila tersedia. Ketersediaan data ini mendukung kegiatan pemantauan serta pelaporan selama kerja sama berjalan. 5. Komitmen Operasional dan Volume Penyediaan Walaupun tidak selalu tercantum angka tertentu, calon mitra diharapkan memiliki kapasitas penyediaan makanan bergizi yang konsisten serta sesuai standar operasional yang berlaku. Misalnya keteraturan distribusi, kondisi kebersihan dapur, dan kesiapan logistik. Ketentuan ini berguna untuk membantu menghindari calon mitra yang belum memiliki kemampuan nyata untuk mengelola kegiatan program. Langkah dan Cara Mendaftar Menjadi Mitra Resmi MBG Proses pendaftaran mitra kini dapat dilakukan sepenuhnya melalui portal daring yang telah disediakan. Kamu bisa mengikuti rangkaian langkahnya secara runtut agar prosesnya terasa lebih rapi dan mudah diikuti. 1. Akses Portal Mitra BGN Langkah pertama, bukalah laman pendaftaran mitra di situs Badan Gizi Nasional melalui https://mitra.bgn.go.id. Setelah halaman terbuka, cek kembali apakah alamat web yang kamu akses sudah benar. Gunakan browser telah diperbarui atau versi terbaru agar formulir tidak mengalami gangguan ketika diisi. Pastikan koneksi internet kamu stabil untuk membantu proses pengisian berjalan lebih mulus. Dengan persiapan sederhana ini, kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa kendala teknis. 2. Membuat Akun Baru atau Masuk ke Akun yang Sudah Ada Jika kamu belum memiliki akun, pilih menu Buat Akun Baru. Lalu isi informasi dasar seperti nama usaha atau lembaga, jenis badan, email aktif, nomor telepon, dan kata sandi. Proses ini membantu sistem mengenali identitasmu sehingga data pendaftaran bisa tercatat dengan benar. Kalau sudah pernah mendaftar, cukup login menggunakan email dan kata sandi yang terdaftar. Setelah masuk, kamu dapat melanjutkan pengisian formulir lanjutan yang lebih detail. Tahapan ini menjadi pintu awal sebelum mengunggah dokumen yang diperlukan. 3. Mengisi Formulir dan Mengunggah Dokumen Persyaratan Pada tahap berikutnya, kamu diminta melengkapi formulir berisi data lembaga, informasi kontak, jenis kemitraan, serta lokasi layanan bila kamu mengelola SPPG. Setiap

SELENGKAPNYA

Syarat Izin Usaha Pertambangan dan Cara Mengurusnya sampai Terbit

November 20, 2025

Indonesia itu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam mineral dan batubara. Jumlahnya sangat melimpah di dalam tanah kita. Dan yang berhasil diproduksi juga sangat banyak. Produksi batu bara Indonesia hingga Juni 2025, sudah mencapai 35,7 ton menurut data Kementerian ESDM. Capaian ini sudah 48,34% dari target APBN sebesar 739,67 juta ton. Untuk mencapai target ini, perlu melibatkan sampai 587 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di seluruh nusantara. Selain itu, investasi di sektor mineral dan batu bara terus menunjukkan tren yang sangat positif. Sangat menguntungkan bagi negara. Realisasi investasi meningkat dari 2,4 juta USD (sekitar Rp 38,4 miliar) pada semester pertama 2024 menjadi 3,1 juta USD (sekitar Rp 49,6 miliar) pada semester pertama 2025. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah perusahaan pertambangan besar di Indonesia terus bertambah untuk turut mengambil keuntungan ini. Ini jadi bukti kalau industri tambang kita semakin berkembang dan aktif. Namun, jalan perusahaan untuk bisa ikut menambang tidak semulus itu. Tidak semudah UMKM yang berjualan. Untuk dapat beroperasi secara legal di sektor pertambangan, setiap badan usaha, koperasi, atau perorangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) lebih dulu. Izin ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis-jenis IUP atau Izin Usaha Pertambangan yang Ada Apa Itu Izin Usaha Pertambangan (IUP)? IUP merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang mencakup tahapan kegiatan dari eksplorasi hingga pascatambang. IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batu bara secara resmi dan legal. Ada beberapa jenis IUP yang saat ini berlaku di Indonesia: 1. IUP Eksplorasi IUP Eksplorasi diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Tujuan utamanya adalah mengetahui potensi dan cadangan mineral atau batubara di lokasi tambang. Masa berlaku IUP Eksplorasi bervariasi tergantung jenis komoditas: mineral logam berlaku selama 8 tahun, mineral bukan logam selama 3 tahun, mineral bukan logam khusus selama 7 tahun, batuan selama 3 tahun, dan batubara selama 7 tahun. Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan kegiatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 2. IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi diberikan kepada perusahaan yang telah menyelesaikan tahap eksplorasi dan studi kelayakan, serta siap melanjutkan ke tahap operasi produksi. Kegiatan yang tercakup meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan hasil tambang. Masa berlaku IUP Operasi Produksi untuk mineral logam adalah 20 tahun dan batubara 20 tahun, dengan perpanjangan dapat diberikan dua kali masing-masing 10 tahun. 3. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Izin ini diberikan khusus untuk kegiatan distribusi dan penjualan hasil tambang. Jangka waktu izin ini adalah 5 tahun dengan perpanjangan hingga 5 tahun sekali perpanjang. Untuk area operasi dalam provinsi, izinnya dikeluarkan oleh Gubernur. Sedangkan untuk cakupan wilayah antar provinsi, izin dikeluarkan oleh Menteri ESDM. 4. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian IUP Khusus ini diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang yang telah diperoleh dari IUP Operasi Produksi. Izin ini mendukung program hilirisasi nasional dan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara di dalam negeri. 5. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK diberikan untuk usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), termasuk sebagai kelanjutan dari Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah berakhir. IUPK dapat diberikan melalui lelang atau penunjukan langsung kepada BUMN atau badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. Masa berlaku IUPK untuk mineral logam adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun. 6. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) IPR diberikan untuk kegiatan pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas maksimal 5 hektare dan teknologi sederhana. Hanya dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, atau koperasi. Masa berlaku IPR adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan IUP Tambang Emas Salah satu sektor tambang yang cukup diminati saat ini adalah tambang emas. Tambang emas sendiri masuk dalam kategori pertambangan mineral logam. Untuk mendapatkan IUP tambang emas. pemohon wajib memenuhi empat kelompok syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Baik untuk tahap eksplorasi maupun tahap operasi produksi. Berikut daftar lengkap syarat yang harus disiapkan: 1. Persyaratan Administratif Untuk perusahaan yang ingin mengajukan IUP Eksplorasi mineral logam (termasuk emas), wajib menyiapkan: 2. Persyaratan Teknis Syarat teknis yang wajib dipenuhi mencakup: 3. Persyaratan Lingkungan Syarat lingkungan yang harus dipenuhi antara lain: 4. Persyaratan Finansial Syarat finansial yang perlu dipenuhi meliputi: Proses Perizinan IUP Eksplorasi Proses pengajuan IUP Eksplorasi harus melalui dua tahap utama yang dijalankan secara berurutan. Pemahaman yang baik tentang alur ini membantu pemohon menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mempercepat proses terbitnya izin. Berikut setiap tahapan untuk mengurus perizinan IUP Eksplorasi: 1. Tahap Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Perusahaan, koperasi, atau perorangan mengajukan permohonan wilayah untuk memperoleh WIUP kepada Menteri ESDM, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan ditentukan oleh letak wilayah dan seberapa luas wilayah yang diminta, yaitu: 2. Verifikasi dan Rekomendasi Sebelum WIUP diberikan, Menteri harus memperoleh rekomendasi dari Gubernur atau Bupati atau Walikota. Gubernur juga wajib memperoleh rekomendasi dari Bupati atau Walikota. Gubernur memeriksa kesesuaian usulan WIUP dengan rencana tata ruang untuk memastikan wilayah tersebut memang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat rekomendasi. 3. Prioritas Permohonan Permohonan WIUP yang lebih dulu melengkapi syarat titik koordinat lintang dan bujur sesuai ketentuan Sistem Informasi Geografis nasional serta telah membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta akan mendapat prioritas pertama dalam proses pemberian WIUP. 4. Keputusan Permohonan WIUP Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan WIUP dalam waktu paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Keputusan penerimaan disampaikan bersama peta WIUP yang berisi batas wilayah dan titik koordinat. Jika ditolak, keputusan disampaikan secara tertulis kepada pemohon berikut alasan penolakan. 5. Tahap Permohonan IUP Eksplorasi Setelah WIUP diterima, pemohon mengajukan permohonan IUP Eksplorasi dengan melengkapi seluruh persyaratan administratif,

SELENGKAPNYA

Cara Membuat PT Perorangan, Prosedur dari Awal sampai Selesai yang Mudah

November 19, 2025

Pemerintah sepertinya semakin terlihat memerhatikan kebaikan para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Mulai rutin memberikan bantuan, pelatihan, dan insentif pajak. Semua ini agar pelaku UMK bisa berkembang dan terus maju. Salah satu cara lainnya untuk membantu pelaku UMK yaitu ketika pemerintah membuat dan memperkenalkan bentuk legalitas usaha baru. Yaitu, PT Perorangan. PT Perorangan lahir sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Supaya, pelaku UMK bisa punya status PT bagi bisnisnya dengan lebih mudah dan murah. Sebab, untuk bisa membuat PT Umum seperti sebelumnya itu sangat susah. Belum lagi harganya sangat mahal. Pelaku UMK tentu susah menggapainya. Apa Beda PT Umum vs PT Perorangan? Meski sama-sama statusnya PT, tapi apa perbedaan antara PT Umum dengan PT Perorangan? Perbedaannya bisa kita lihat dari berbagai aspek dan struktur legalitas usaha itu sendiri: 1. Jumlah Pendiri dan Struktur Kepemilikan Sebelum memilih bentuk PT Perorangan, ada baiknya memahami perbedaan dasarnya dengan PT Umum. PT Umum adalah bentuk perusahaan yang didirikan oleh minimal dua orang karena dianggap sebagai wadah kerja sama modal. Setiap pendiri wajib punya bagian saham sejak awal dan semuanya dicatat dalam akta resmi. PT Perorangan berbeda, karena cukup didirikan oleh satu orang saja. Pendiri langsung menjadi pemegang saham tunggal sekaligus direktur, tanpa posisi komisaris. Bentuk ini cocok bagi usaha yang masih berada pada kategori usaha mikro dan kecil. Seluruh pengaturannya ini bersumber dari UU PT yang diperbarui melalui UU Cipta Kerja serta PP 8 Tahun 2021. 2. Proses Pendirian dan Dokumen Legalitas Untuk PT Umum, proses pendiriannya harus lewat notaris dan dituangkan dalam akta resmi berbahasa Indonesia. Setelah itu, akta tersebut diajukan untuk disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar statusnya menjadi badan hukum yang sah. Untuk PT Perorangan, pendiri cukup membuat surat pernyataan pendirian yang berisi tujuan, kegiatan usaha, modal, dan informasi dasar lainnya. Dokumen ini cukup didaftarkan secara online melalui SABH tanpa harus ke notaris. Seluruh proses ini mengikuti aturan pendaftaran badan hukum untuk usaha mikro dan kecil sesuai PP 8 Tahun 2021. 3. Kriteria Skala Usaha PT Umum bisa dipakai oleh semua skala usaha, baik yang kecil, menengah, maupun besar. Tidak ada batasan omzet atau nilai modal tertentu. Biasanya format ini dipilih untuk bisnis yang butuh struktur lebih lengkap dan pembagian peran yang lebih luas. PT Perorangan hanya diperbolehkan untuk usaha yang masuk kategori mikro atau kecil. Ukurannya dilihat dari modal usaha maupun omzet tahunan. Usaha mikro memiliki modal maksimal Rp 1 miliar atau omzet maksimal Rp 2 miliar. Sedangkan usaha kecil berada pada kisaran modal lebih dari Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar atau omzet tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai Rp 15 miliar. Ketentuan ini merujuk pada PP 7 Tahun 2021 tentang UMKM. 4. Modal Dasar dan Persyaratan Permodalan Modal dasar PT Umum ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Tidak ada batas minimal, kecuali untuk PT PMA yang wajib memiliki modal dasar minimal Rp 10 miliar. Dari modal dasar tersebut, minimal 25% harus ditempatkan dan disetor, dan penyetorannya wajib dibuktikan dengan dokumen yang sah. Pada PT Perorangan, modal dasar juga ditentukan sendiri oleh pendiri. Namun modal tersebut harus langsung ditempatkan dan disetor minimal 25% dan bukti penyetorannya wajib diunggah secara online maksimal 60 hari setelah mengisi pernyataan pendirian. Semua ini diatur dalam PP 8 Tahun 2021 dan UU PT yang sudah diperbarui melalui UU Cipta Kerja. 5. Kewajiban Pelaporan Baik PT Umum maupun PT Perorangan tetap punya kewajiban menyusun laporan keuangan setiap tahun. Untuk PT Perorangan, laporan keuangan wajib dikirimkan secara elektronik melalui sistem SABH dan nantinya akan diberikan bukti penerimaan. Batas waktu pengirimannya maksimal enam bulan setelah periode akuntansi berakhir. Aturan ini mengikuti ketentuan dalam Permenkumham 21 Tahun 2021. Syarat Mendirikan PT Perorangan yang Harus Dipenuhi Untuk mendirikan PT Perorangan, ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi terbaru, antara lain: 1. Status Kewarganegaraan PT Perorangan hanya boleh dibuat oleh Warga Negara Indonesia, karena prosesnya mengharuskan pengisian Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia dan hanya WNI yang diizinkan menjadi pendirinya. Orang asing tidak bisa memakai skema ini karena pemerintah ingin memastikan fasilitas ini benar-benar digunakan untuk pelaku usaha mikro dan kecil lokal. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) PP 8 Tahun 2021. 2. Syarat Usia dan Kecakapan Hukum Untuk bisa mendirikan PT Perorangan, seseorang harus berusia minimal 17 tahun dan memenuhi syarat kecakapan hukum. Maksudnya, pendiri tidak berada dalam pengampuan, tidak sedang dipailitkan, dan mampu melakukan tindakan hukum secara penuh. Syarat ini dipakai untuk memastikan pendiri dapat bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (2) PP 8 Tahun 2021. 3. Batasan Pendirian dalam Satu Tahun Satu orang hanya boleh mendirikan satu PT Perorangan dalam satu tahun, sehingga tidak bisa membuat beberapa perseroan sekaligus dalam periode yang sama. Batasan ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kemudahan pendirian dan agar pendiri tetap fokus mengelola usaha yang dibangun. Aturan ini tercantum dalam Pasal 153B ayat (3) UU PT setelah perubahan UU Cipta Kerja. 4. Dokumen Identitas yang Diperlukan Untuk mendaftar PT Perorangan, pendiri wajib menyiapkan dokumen identitas dasar seperti KTP yang masih berlaku, NPWP pribadi yang aktif, dan email yang bisa digunakan untuk menerima notifikasi dari sistem. Semua dokumen ini nantinya diperlukan untuk proses pendaftaran secara online melalui SABH sesuai mekanisme administrasi yang berlaku. 5. Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) PT Perorangan hanya bisa dibentuk jika usaha kamu masih masuk kategori mikro atau kecil, yang ditentukan dari modal usaha dan omzet tahunan. Usaha mikro memiliki modal maksimal Rp 1 miliar atau omzet tahunan maksimal Rp 2 miliar, sementara usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Kalau modal usahanya melebihi batas itu, maka format PT Perorangan tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi ketentuan UMK sebagaimana diatur dalam Pasal 35 PP 7 Tahun 2021. 6. Pernyataan Pendirian yang Lengkap Dalam mendirikan PT Perorangan, pendiri harus mengisi pernyataan pendirian yang berisi data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, NIK, dan NPWP sebagai direktur sekaligus pemegang saham. Selain itu, pernyataan juga harus memuat nama dan domisili PT, jangka waktu berdiri, kegiatan usaha, detail modal dasar dan modal disetor, jumlah serta nilai saham, dan alamat lengkap perusahaan. Format ini

SELENGKAPNYA

6 Legalitas Bisnis Kafe Wajib, Izin Lainnya Tidak Perlu Dulu

November 18, 2025

Anak sekolah, kuliah, karyawan, orang tua, semua kalangan suka ngopi. Entah itu mereka butuh tempat ngopi di kafe buat melepas lelah, atau memang wajib minum kopi agar lebih kuat beraktivitas. Makanya, pertumbuhan bisnis kafe di Indonesia begitu pesatnya. Konsumsi kopi di Indonesia pada periode 2024/2025 diperkirakan meningkat sebesar 10.000 kantong. Sebelumnya dari 4,45 juta kantong pada periode 2020/2021 menjadi 4,8 juta kantong pada akhir tahun 2025 dilansir dari Bizsense.id. Dari konsumsi ini, wajar kalau nilai pasar kopi kita sangat besar. Pada tahun 2025, diperkirakan mencapai 11,58 miliar dollar AS atau sekitar Rp 194,0 triliun dikutip dari Kompas dengan jumlah outlet coffee shop lebih dari 20.000 outlet. Namun, peluang bisnis yang menjanjikan ini gak sejalan dengan kesiapan para pengusaha yang ikut-ikutan punya bisnis kafe. Ada banyak yang usianya seumur jagung. Baru jalan 6 bulan udah berhenti. Syukur-syukur bisa bertahan 1 tahun. Salah satu alasannya adalah karena mereka gak mengurus legalitas usaha untuk bisnis kafenya. Dampak Bisnis Kafe yang Tidak Punya Legalitas Usaha Kondisi bisnis kafe yang tidak punya legalitas bisa menimbulkan risiko yang nyata. Sangat memengaruhi keberlanjutan bisnisnya. 1. Sanksi Administratif Bertahap hingga Penutupan Usaha Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran perizinan di sektor pariwisata, pelaku usaha dapat menerima sanksi administratif berupa tiga kali peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi dimulai dari teguran pertama sampai teguran ketiga, dan dalam tiga hari kerja dapat dilanjutkan dengan pembatasan operasional sebagaimana diinformasikan. 2. Penyegelan Tempat Usaha Restoran atau kafe yang beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan dapat dikenai tindakan penyegelan oleh otoritas. Pemilik usaha tidak dapat mengakses tempat usaha dan mengalami kerugian finansial karena operasional terhenti, berdasarkan informasi SIP Law Firm. Beberapa kafe di berbagai daerah telah mengalami penutupan akibat izin yang tidak lengkap. 3. Kerugian Finansial Bertambah Besar Selain denda administratif yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah, penghentian operasional menimbulkan kerugian lain seperti tetap membayar sewa tempat, menggaji karyawan, dan menanggung bahan baku yang tidak terpakai. Tidak ada pemasukan saat usaha berhenti, sehingga kerugiannya bisa lebih besar dibanding biaya pengurusan izin. 4. Reputasi Bisnis Menurun Restoran yang terkena tindakan hukum biasanya mengalami penurunan jumlah pelanggan karena nama baiknya menurun. Di era digital, informasi mengenai penutupan usaha atau pelanggaran izin cepat menyebar di media sosial dan langsung bisa menurunkan tingkat kepercayaan pelanggan serta mitra kerja. 5. Hambatan untuk Mengembangkan Usaha Kafe tanpa legalitas lengkap akan sulit memperluas bisnis. Beberapa peluang yang sulit diakses adalah membuka cabang baru, memperoleh pinjaman modal dari bank, bekerja sama dengan platform digital, atau menggunakan rekening bisnis. Pelaku usaha yang belum memiliki NIB juga dapat mengalami kendala dalam mengurus berbagai dokumen administrasi. 6. Potensi Sanksi Pidana untuk Situasi Tertentu Sanksi pidana tidak diterapkan pada pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dengan risiko rendah atau menengah dilansir dari BPLawyers. Namun, jika usaha menimbulkan gangguan bagi masyarakat seperti kebisingan atau ketertiban, pelaku usaha bisa dikenai pidana kurungan hingga tiga hari atau denda sebagaimana diberitakan Detik. Cara Urus Legalitas Bisnis Kafe yang Wajib Dilengkapi Dulu Setelah memahami risiko beroperasi tanpa legalitas, saatnya kamu mengetahui 6 legalitas wajib yang harus diurus terlebih dahulu. Kalau kamu lihat di Google, ada banyak sekali izin yang perlu diurus untuk bisnis kafe. Menurut saya itu benar tapi sangat memberatkan. Ada beberapa legalitas yang perlu dilengkapi di awal. Sisanya, bisa tidak perlu diurus lebih dulu. Berikut penjelasan lengkapnya berdasarkan regulasi terbaru: 1. Badan Usaha CV atau PT Perorangan Langkah pertama untuk melegalkan bisnis kafe yaitu dengan mendirikan bentuk legalitas usahanya. Rekomendasi terbaik buat bisnis kafe adalah badan usaha CV atau usaha perorangan berbentuk PT Perorangan. Apa bedanya? CV (Commanditaire Vennootschap) adalah badan usaha yang merupakan bentuk persekutuan dan bukan badan hukum. CV tidak memiliki pemisahan harta antara kekayaan pribadi dan kekayaan usaha, sehingga jika terjadi utang atau masalah hukum, harta pribadi pemilik bisa digunakan untuk menyelesaikan kewajiban usaha. Setelah pendirian, kamu akan mendapatkan Akta Pendirian atau Akta Notaris yang dibuat oleh notaris sebagai bukti pendirian CV. PT Perorangan adalah usaha perorangan yang memiliki status badan hukum. Keunggulan utama PT Perorangan adalah adanya pemisahan harta antara harta pribadi dan harta perusahaan. Artinya, jika terjadi masalah pada usaha, harta pribadi Anda tetap terlindungi. Untuk PT Perorangan, kamu akan mendapatkan Pernyataan Pendirian Kemenkumham yang diterbitkan oleh sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM. Mana yang terbaik buat bisnis kafe? Pilih CV atau PT Perorangan? Semua itu tergantung pada skala bisnis kamu. Lalu juga kebutuhan perlindungan hukum serta pengembangan usahanya. Untuk kafe skala kecil-menengah dengan satu pendiri, PT Perorangan bisa menjadi pilihan yang lebih praktis dan aman. Sementara kalau pilih CV, lebih cocok kalau kamu menjalankan usaha bersama rekan lain dan ingin struktur yang lebih fleksibel. 2. SK Kemenkumham Surat Keputusan (SK) Kemenkumham adalah dokumen resmi yang menegaskan pengesahan badan usaha Anda di mata hukum Indonesia. SK ini diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Baik CV maupun PT Perorangan sama-sama membutuhkan dan akan mendapatkan SK Kemenkumham setelah proses pendaftarannya selesai. Untuk CV, SK Kemenkumham berfungsi sebagai pengesahan akta pendirian yang telah dibuat notaris. Sedangkan untuk PT Perorangan, SK Kemenkumham menjadi bukti bahwa pernyataan pendirian kamu telah disetujui dan disahkan oleh negara. Dokumen ini jadi bukti kalau usahamu sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM. SK Kemenkumham juga dipakai sebagai syarat untuk mengurus berbagai perizinan lanjutan seperti NPWP Badan, NIB, dan dokumen legalitas lainnya. Proses penerbitan SK Kemenkumham kini telah terintegrasi secara digital melalui sistem AHU Online, sehingga prosesnya lebih cepat dan transparan. Biasanya, SK ini akan terbit bersamaan atau segera setelah pendirian badan usaha selesai diproses oleh notaris. 3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Badan) NPWP Badan adalah identitas perpajakan untuk badan usaha yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku bisnis untuk bisa mengakses berbagai kebutuhan soal perpajakan. Berbeda dengan NPWP pribadi, NPWP Badan khusus untuk entitas bisnis seperti CV atau PT Perorangan Anda. Sesuai regulasi perpajakan Indonesia, setiap badan usaha wajib memiliki NPWP Badan untuk keperluan administrasi perpajakan. NPWP Badan nanti juga dipakai untuk melaporkan penghasilan usaha, membayar pajak, membuat faktur pajak, dan berbagai keperluan administrasi keuangan lainnya. Untuk bisnis kafe, NPWP Badan bisa berfungsi sebagai: 4. NIB

SELENGKAPNYA

Author: Fabby Daraja