Fabby Daraja, Author at LegalMP

Piutang Usaha Menumpuk? Gini Cara Mengatasinya

July 16, 2026

Piutang usaha adalah uang yang masih harus dibayar pelanggan kepada perusahaan. Piutang muncul ketika perusahaan sudah memberikan barang atau jasa, tetapi pelanggan belum langsung melakukan pembayaran karena menggunakan sistem tempo atau kredit. Sistem pembayaran tempo memang bisa membantu meningkatkan penjualan. Pelanggan menjadi lebih mudah membeli barang atau menggunakan jasa tanpa harus membayar seluruh biaya di awal. Namun, penjualan yang besar belum tentu membuat kondisi keuangan perusahaan sehat. Bisa saja omzet terlihat tinggi, tetapi uang yang benar-benar masuk ke rekening perusahaan masih sedikit karena banyak invoice belum dibayar. Karena itu, piutang usaha tidak boleh hanya dianggap sebagai catatan pembukuan. Piutang perlu dikelola sebagai bagian dari strategi penjualan, pengaturan arus kas, dan perlindungan bisnis. Apa Itu Piutang Usaha? Piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas barang atau jasa yang sudah diberikan. Piutang biasanya muncul dari transaksi penjualan dengan sistem kredit atau pembayaran bertempo. Dalam laporan keuangan, piutang usaha dicatat sebagai aset. Alasannya, perusahaan memiliki hak untuk menerima uang dari pelanggan pada waktu yang sudah disepakati. Piutang usaha memiliki beberapa fungsi penting bagi bisnis, yaitu: Meskipun begitu, pembayaran secara kredit tidak sebaiknya diberikan kepada semua pelanggan. Perusahaan perlu memeriksa kemampuan bayar pelanggan sebelum memberikan fasilitas tempo. Perusahaan juga perlu menentukan batas maksimal kredit, waktu pembayaran, dan dokumen yang wajib dilengkapi. Perbedaan Piutang Usaha dan Utang Dagang Piutang usaha adalah uang yang harus diterima perusahaan dari pelanggan. Sementara itu, utang dagang adalah uang yang harus dibayar perusahaan kepada pemasok atau pihak lain. Keduanya sama-sama muncul dari transaksi kredit, tetapi posisi perusahaan berbeda. Pada piutang usaha, perusahaan bertindak sebagai pihak yang menagih. Kalau utang dagang, perusahaan bertindak sebagai pihak yang memiliki kewajiban membayar. Berikut perbedaannya: Aspek Piutang Usaha Utang Dagang Pengertian Uang yang harus diterima perusahaan Uang yang harus dibayar perusahaan Pihak yang terlibat Pelanggan atau klien Pemasok atau vendor Posisi dalam laporan keuangan Aset Kewajiban Dampak pada arus kas Menjadi kas masuk Menjadi kas keluar Sumber transaksi Penjualan secara kredit Pembelian secara kredit Risiko utama Pelanggan terlambat atau gagal membayar Perusahaan terlambat membayar pemasok Contoh Piutang Usaha dalam Bisnis Piutang usaha dapat ditemukan dalam berbagai jenis bisnis, mulai dari usaha perdagangan, jasa, manufaktur, dan proyek. 1. Piutang pada Bisnis Distributor Sebuah distributor mengirim barang senilai Rp100 juta kepada toko ritel. Kedua pihak sepakat bahwa pembayaran dilakukan 30 hari setelah barang diterima. Selama toko belum membayar, distributor mencatat Rp100 juta tersebut sebagai piutang usaha. 2. Piutang pada Bisnis Jasa Sebuah agensi pemasaran digital menyelesaikan proyek promosi senilai Rp25 juta. Setelah pekerjaan selesai, agensi mengirim invoice dengan batas pembayaran 14 hari. Sebelum klien melakukan pembayaran, nilai Rp25 juta masih tercatat sebagai piutang. 3. Piutang pada Bisnis Manufaktur Sebuah pabrik tekstil menerima pesanan senilai Rp200 juta. Pelanggan membayar uang muka sebesar 30%, sedangkan sisanya dibayar 60 hari setelah barang dikirim. Setelah barang dikirim, sisa pembayaran tersebut menjadi piutang usaha pabrik. 4. Piutang pada Bisnis Konstruksi Sebuah kontraktor menyelesaikan pekerjaan sesuai tahap yang telah disepakati. Setelah hasil pekerjaan disetujui, kontraktor mengajukan tagihan kepada pemilik proyek. Selama tagihan belum dibayar, nilai tersebut menjadi piutang perusahaan kontraktor. Piutang tidak selalu berarti pelanggan bermasalah. Piutang masih tergolong normal jika pelanggan membayar sesuai waktu yang disepakati. Masalah mulai muncul ketika pembayaran terlambat, dokumen transaksi tidak lengkap, atau perusahaan tidak memiliki sistem penagihan yang jelas. Dampak Piutang Macet terhadap Arus Kas Piutang macet adalah tagihan yang sulit atau gagal dibayar pelanggan. Kondisi ini dapat mengganggu arus kas karena perusahaan sudah mencatat penjualan, tetapi uangnya belum benar-benar diterima. Sebagai contoh, perusahaan mencatat penjualan sebesar Rp500 juta. Namun, jika Rp300 juta masih belum dibayar pelanggan, perusahaan hanya memiliki sebagian uang tunai untuk menjalankan kegiatan usaha. Piutang macet dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti: Karena itu, perusahaan perlu memantau umur setiap piutang. Salah satu cara yang umum digunakan adalah membuat daftar umur piutang atau aging schedule. Piutang dapat dikelompokkan menjadi: Semakin lama piutang tidak dibayar, semakin besar risiko tagihan tersebut sulit ditagih. Perusahaan juga dapat menggunakan Days Sales Outstanding atau DSO. DSO menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Rumus sederhananya adalah: DSO = Rata-rata Piutang ÷ Penjualan Kredit × Jumlah Hari Sebagai contoh, perusahaan memberikan waktu pembayaran 30 hari. Namun, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pelanggan rata-rata baru membayar setelah 55 hari. Artinya, terdapat keterlambatan rata-rata selama 25 hari. Selama waktu tersebut, uang perusahaan masih tertahan di pelanggan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 juga sering dikaitkan dengan penghapusan piutang macet. Namun, aturan tersebut tidak berlaku untuk seluruh piutang dagang antarperusahaan. PP Nomor 47 Tahun 2024 mengatur penghapusan piutang macet tertentu milik UMKM kepada bank atau lembaga keuangan milik negara. Penerapannya memiliki syarat dan batasan tertentu. Karena itu, perusahaan tidak dapat langsung menghapus tagihan pelanggan dengan menggunakan aturan tersebut. Cara Mencegah Piutang Macet Piutang macet dapat dikurangi jika perusahaan memiliki aturan kredit dan sistem penagihan yang jelas. Pencegahan sebaiknya dilakukan sebelum transaksi, bukan setelah pelanggan berhenti membayar. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: Perusahaan juga sebaiknya tidak menyerahkan seluruh keputusan kredit kepada tim penjualan. Tim penjualan biasanya berfokus mengejar omzet, sedangkan tim keuangan perlu menjaga arus kas dan risiko pembayaran. Karena itu, pemberian kredit sebaiknya mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang di bagian keuangan atau manajemen. Piutang Usaha Masuk Debit atau Kredit? Piutang usaha memiliki saldo normal di sisi debit karena termasuk aset perusahaan. Ketika penjualan kredit terjadi, jumlah piutang bertambah di sisi debit. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, saldo piutang berkurang di sisi kredit. Pada waktu yang sama, saldo kas bertambah di sisi debit. Contoh pencatatannya sebagai berikut: Transaksi Debit Kredit Penjualan kredit Rp10 juta Piutang Usaha Rp10 juta Pendapatan Rp10 juta Pelanggan membayar Rp10 juta Kas Rp10 juta Piutang Usaha Rp10 juta Pencatatan yang rapi membantu perusahaan mengetahui: Perusahaan sebaiknya memiliki catatan piutang untuk setiap pelanggan. Dengan begitu, bagian keuangan dapat mengetahui tagihan mana yang sudah dibayar dan tagihan mana yang masih harus ditagih. Tanpa pencatatan yang baik, perusahaan dapat kehilangan informasi penting. Masalah tersebut juga dapat memicu salah tagih, perbedaan saldo, atau sengketa dengan pelanggan. Dokumen Legal untuk Melindungi Piutang Piutang yang memiliki dokumen lengkap lebih mudah ditagih daripada piutang yang hanya berdasarkan percakapan lisan atau

SELENGKAPNYA

Utang Dagang: Pengertian, Perbedaan dengan Piutang, dan Cara Mengelolanya

July 15, 2026

Utang dagang merupakan bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Ketika membeli bahan baku, persediaan, atau jasa dari supplier dengan sistem pembayaran tempo, perusahaan memperoleh ruang untuk menjalankan operasional tanpa harus langsung mengeluarkan seluruh kas. Namun, fasilitas pembayaran tempo dapat berubah menjadi masalah ketika tanggal jatuh tempo tidak dipantau, piutang pelanggan terlambat masuk, atau transaksi tidak dilengkapi dokumen yang jelas. Kondisi tersebut membuat bisnis terlihat ramai secara penjualan, tetapi rekening perusahaan justru terus menipis. Menurut saya, utang dagang tidak selalu menjadi tanda bahwa bisnis sedang bermasalah. Utang dapat menjadi tuas pertumbuhan apabila digunakan untuk aktivitas produktif, memiliki sumber pembayaran yang terukur, dan dikelola dengan disiplin. Masalahnya bukan sada di seberapa besar utang perusahaan. Melainkan apakah perusahaan mengetahui kapan, dari mana, dan dengan uang apa utang tersebut akan dibayar. Apa Itu Utang Dagang? Utang dagang adalah kewajiban perusahaan kepada supplier atau penyedia jasa yang muncul karena pembelian barang maupun jasa secara kredit. Utang tersebut biasanya harus dibayar dalam jangka pendek sesuai tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam perjanjian, purchase order, invoice, atau dokumen transaksi lainnya. Dalam praktik sehari-hari, sebagian masyarakat juga menggunakan istilah hutang dagang. Meskipun demikian, artikel ini menggunakan bentuk baku “utang dagang”. Weygandt, Kimmel, dan Kieso menjelaskan bahwa liabilitas merupakan utang dan kewajiban yang dimiliki suatu bisnis. Salah satu bentuk liabilitas tersebut adalah accounts payable atau utang usaha kepada pemasok. Buku Accounting Principles edisi ke-12 mereka diterbitkan oleh John Wiley & Sons pada 2015. Utang dagang umumnya memiliki beberapa karakteristik: Sebagai contoh, toko bahan bangunan membeli semen senilai Rp100 juta dari distributor dengan tempo pembayaran 30 hari. Nilai Rp100 juta tersebut menjadi utang dagang sampai toko melakukan pembayaran kepada distributor. Utang dagang berbeda dari pinjaman bank. Pinjaman bank umumnya berasal dari lembaga keuangan, memiliki perjanjian kredit, serta dapat dikenakan bunga dan biaya administrasi. Sementara itu, utang dagang muncul langsung dari transaksi operasional dengan supplier. Apa Perbedaan Utang Dagang dan Piutang Dagang? Utang dagang merupakan kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada supplier. Sedangkan piutang dagang merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Utang menimbulkan arus kas keluar, sementara piutang diharapkan menghasilkan arus kas masuk. Berikut perbandingan utang dagang dan piutang dagang: Aspek Utang Dagang Piutang Dagang Posisi perusahaan Sebagai pihak yang harus membayar Sebagai pihak yang berhak menagih Sumber transaksi Pembelian barang atau jasa secara kredit Penjualan barang atau jasa secara kredit Posisi dalam laporan keuangan Liabilitas atau kewajiban lancar Aset lancar Dampak terhadap kas Menimbulkan kas keluar Menghasilkan kas masuk Risiko utama Keterlambatan pembayaran kepada supplier Pelanggan terlambat atau gagal membayar Dokumen pendukung PO, surat jalan, invoice supplier Kontrak penjualan, invoice pelanggan, bukti serah terima Keseimbangan antara utang dan piutang sangat menentukan kesehatan arus kas. Perusahaan dapat mengalami krisis likuiditas ketika utang jatuh tempo dalam 30 hari, tetapi mayoritas piutang baru dapat ditagih dalam 60 atau 90 hari. Survei BPS pada masa pandemi menunjukkan bahwa 69,02% pelaku Usaha Mikro dan Kecil membutuhkan bantuan modal usaha. Data tersebut merupakan gambaran kondisi pada 2020, bukan ukuran kondisi UMK saat ini, tetapi tetap menunjukkan betapa sensitifnya bisnis kecil terhadap keterbatasan modal kerja dan arus kas. Karena itu, omzet besar belum tentu menandakan likuiditas yang sehat. Penjualan kredit Rp500 juta masih berbentuk piutang sampai pelanggan benar-benar membayar. Di sisi lain, invoice supplier tetap memiliki tanggal jatuh tempo yang tidak ikut menunggu pelanggan melunasi tagihan. Cara Mengelola Utang dan Piutang Dagang dengan Efektif Pengelolaan utang dan piutang yang efektif membutuhkan pencatatan jatuh tempo, batas kredit, prosedur penagihan, serta proyeksi arus kas yang terintegrasi. Tujuannya untuk memastikan penerimaan kas tersedia sebelum kewajiban kepada supplier harus dibayar. Berikut strategi yang dapat diterapkan. 1. Buat Aging Schedule Utang dan Piutang Aging schedule mengelompokkan invoice berdasarkan umur tagihan, misalnya: Laporan tersebut membantu manajemen melihat invoice yang harus diprioritaskan. Tanpa aging schedule, tim keuangan cenderung bekerja secara reaktif: baru sibuk ketika supplier sudah menelepon dengan intonasi yang lebih “strategis”. 2. Selaraskan Tempo Pelanggan dan Supplier Hindari memberikan tempo pembayaran 60 hari kepada pelanggan jika supplier harus dibayar dalam 14 hari. Ketidaksesuaian tersebut menciptakan cash conversion gap yang harus ditutup menggunakan kas internal atau pembiayaan tambahan. Prinsip praktisnya, rata-rata waktu penagihan piutang sebaiknya tidak jauh lebih panjang daripada rata-rata waktu pembayaran utang. 3. Tetapkan Batas Kredit Pelanggan Sebelum memberikan fasilitas pembayaran tempo, perusahaan perlu mengevaluasi: Pelanggan lama sekalipun tetap membutuhkan batas kredit. Kepercayaan adalah modal relasi, tetapi bukan pengganti sistem pengendalian internal. 4. Terapkan Pencocokan Dokumen Sebelum invoice supplier dibayar, cocokkan sedikitnya tiga dokumen: Prosedur ini dikenal sebagai three-way matching. Tujuannya adalah mencegah pembayaran ganda, tagihan fiktif, perbedaan jumlah barang, dan kesalahan harga. 5. Gunakan Sistem Pembukuan Terintegrasi Penelitian lapangan terhadap pedagang grosir skala menengah menemukan bahwa pencatatan piutang yang masih mengandalkan nota dan buku manual membuat pengelolaan tagihan kurang efektif serta tidak cukup mendukung stabilitas arus kas. Penelitian tersebut diterbitkan pada 2025 oleh Asidiq, Sayuti, dan Mubarok. Sistem pembukuan digital dapat membantu perusahaan: Penelitian Rojak, Fariz, dan Husen juga menyimpulkan bahwa kebijakan kredit yang ketat, prosedur penagihan, pemantauan, dan penggunaan teknologi dapat mengurangi risiko piutang tidak tertagih serta menjaga stabilitas arus kas. 6. Gunakan Proyeksi Arus Kas Bergulir Buat proyeksi arus kas untuk 8–13 minggu ke depan. Masukkan perkiraan penerimaan pelanggan, pembayaran supplier, gaji, pajak, sewa, dan kebutuhan operasional lainnya. Proyeksi arus kas bergulir memberikan waktu bagi manajemen untuk: Risiko Utang Dagang Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Transaksi utang dagang tanpa dokumen tertulis meningkatkan risiko perbedaan harga, jumlah barang, tanggal jatuh tempo, kualitas barang, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kesepakatan lisan tidak otomatis tidak sah, tetapi jauh lebih sulit dibuktikan ketika hubungan bisnis memburuk. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Perjanjian yang dibuat secara sah juga mengikat para pihak sebagaimana prinsip dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Karena itu, transaksi kredit sebaiknya minimal memuat: Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, Pasal 1238 KUHPerdata mengatur kondisi ketika debitur dapat dinyatakan lalai. Pasal 1243 kemudian menjadi dasar tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga setelah debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya. Perlu diluruskan bahwa gagal membayar utang dagang pada dasarnya merupakan persoalan wanprestasi atau perdata, bukan otomatis tindak pidana.

SELENGKAPNYA

Daftar Izin Usaha Hotel dan Penginapan: KBLI 2025, Syarat, dan Alur Pengurusan

July 14, 2026

Setiap usaha hotel dan penginapan perlu memiliki izin yang sesuai dengan jenis usaha, lokasi, ukuran bangunan, dan tingkat risikonya. Pengurusan izin dilakukan melalui sistem OSS-RBA dengan memilih kode KBLI 2025 yang paling sesuai dengan kegiatan usaha. Bisnis hotel, vila, homestay, guest house, dan penginapan lainnya terus berkembang. Semakin banyak orang berwisata, semakin besar pula peluang usaha di bidang penginapan. Namun, menjalankan usaha penginapan tidak cukup hanya dengan memiliki bangunan dan menerima tamu. Pemilik usaha juga harus memastikan bahwa lokasi, bangunan, fasilitas, keamanan, lingkungan, dan izin usahanya sudah sesuai aturan. Saat ini, perizinan usaha menggunakan sistem berbasis risiko. Artinya, jenis izin yang harus dimiliki akan berbeda-beda, tergantung seberapa besar risiko kegiatan usahanya. Aturan utama yang digunakan saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Khusus untuk bidang pariwisata, standar usaha terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025. Peraturan ini menggantikan Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021. Menurut saya, sistem OSS-RBA membuat proses perizinan menjadi lebih praktis karena banyak tahapan dapat dilakukan secara online. Namun, kemudahan tersebut tetap bergantung pada ketelitian pemilik usaha saat memasukkan data. Kesalahan kecil, seperti alamat yang berbeda, luas bangunan yang tidak sesuai, atau salah memilih kode KBLI, dapat menghambat proses penerbitan izin. Kode KBLI Hotel dan Penginapan Terbaru Kode KBLI hotel dan penginapan harus dipilih berdasarkan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan. Pemilik usaha tidak boleh memilih KBLI hanya berdasarkan nama properti. Karena nama “hotel”, “vila”, atau “guest house” belum tentu menggambarkan jenis layanan yang sebenarnya. KBLI adalah singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Kode ini digunakan pemerintah untuk mengetahui jenis kegiatan yang dijalankan oleh suatu usaha. Berikut beberapa kode KBLI 2025 untuk usaha hotel dan penginapan: Jenis usaha akomodasi KBLI 2025 KBLI 2020 sebelumnya Hotel Bintang Lima 55101 55110 Hotel Bintang Empat 55102 55110 Hotel Bintang Tiga 55103 55110 Hotel Bintang Dua 55104 55110 Hotel Bintang Satu 55105 55110 Hotel Non Bintang 55106 55120 Homestay atau Rumah Tinggal Sewa 55201 55130 Hostel Remaja 55202 55191 Vila 55203 55193 Apartemen Hotel 55204 55194 Akomodasi Jangka Pendek Lainnya 55209 55199 Sejak KBLI 2025 mulai digunakan, pelaku usaha perlu memastikan bahwa kode usaha yang terdaftar di OSS sudah sesuai dengan klasifikasi terbaru. Pemilik usaha yang sebelumnya memakai KBLI 2020 perlu memeriksa apakah sistem OSS sudah melakukan penyesuaian atau konversi kode. Pemeriksaan ini perlu dilakukan lebih dulu terutama saat melakukan perubahan data, menambah kegiatan usaha, memperpanjang izin, atau mengurus izin tambahan. Cara Membedakan Hotel, Vila, dan Homestay Perbedaan jenis penginapan tidak hanya dilihat dari nama mereknya. Sebagai contoh, suatu tempat memakai nama “Villa Resort”. Tetapi memiliki resepsionis, layanan kamar, makanan dan minuman, petugas kebersihan, serta pelayanan tamu setiap hari. Dari kegiatan tersebut, usaha itu bisa lebih cocok masuk dalam kategori hotel. Sementara itu, vila biasanya berupa rumah pribadi yang disewakan dalam waktu pendek kepada wisatawan. Pengelolaannya lebih sederhana dan sering kali dilakukan langsung oleh pemilik. Sementara homestay merupakan rumah tinggal yang sebagian atau seluruh ruangannya digunakan untuk menerima tamu dalam waktu tertentu. Umumnya, pemilik juga tinggal atau terlibat langsung dalam pengelolaan tempat tersebut. Karena itu, sebelum memilih KBLI, pemilik usaha sebaiknya memeriksa beberapa hal berikut: Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah hotel dan akomodasi di Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34 ribu unit. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa bisnis penginapan terus berkembang dan membutuhkan pengelolaan izin yang tertib. Ketentuan untuk Koperasi dan UMKM Beberapa jenis usaha penginapan tertentu mendapat perlindungan khusus agar dapat dijalankan oleh koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dalam negeri. Ketentuan tersebut sebelumnya mengatur bidang usaha seperti Hotel Bintang Satu, Hotel Melati, pondok wisata, guest house, dan vila. Namun, karena kode KBLI telah diperbarui menjadi KBLI 2025, pelaku usaha perlu memeriksa kembali aturan penanaman modal yang muncul di OSS. Jangan hanya mengandalkan kode lama karena nama dan pengelompokan usahanya bisa berubah. Jenis Izin Usaha Hotel yang Harus Dimiliki Dokumen izin usaha hotel dapat berupa NIB, Sertifikat Standar, atau Izin, tergantung tingkat risiko usahanya. NIB merupakan identitas dasar usaha, sedangkan Sertifikat Standar dan Izin menunjukkan bahwa usaha sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Berikut gambaran umum dokumen berdasarkan tingkat risiko usaha: Tingkat risiko usaha Dokumen yang diperlukan Risiko rendah NIB Risiko menengah rendah NIB dan Sertifikat Standar berdasarkan pernyataan pelaku usaha Risiko menengah tinggi NIB dan Sertifikat Standar yang harus diverifikasi Risiko tinggi NIB dan Izin sebelum usaha beroperasi Apa Itu NIB? NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah nomor identitas resmi bagi pelaku usaha. NIB digunakan sebagai bukti bahwa usaha sudah terdaftar dalam sistem OSS. Namun, memiliki NIB belum tentu berarti seluruh kegiatan usaha sudah boleh langsung dijalankan. Pelaku usaha tetap harus melihat apakah ada Sertifikat Standar, Izin, atau dokumen tambahan yang harus dipenuhi. Apa Itu Sertifikat Standar? Sertifikat Standar adalah bukti bahwa kegiatan usaha telah memenuhi standar yang ditentukan pemerintah. Untuk usaha berisiko menengah rendah, Sertifikat Standar dapat terbit berdasarkan pernyataan pemilik usaha. Untuk usaha berisiko menengah tinggi, pemenuhan standar harus diperiksa dan disetujui oleh instansi yang berwenang. Khusus hotel bintang, Permenpar Nomor 6 Tahun 2025 membagi tingkat risiko berdasarkan luas bangunan. Hotel bintang dengan luas bangunan sampai dengan 6.000 meter persegi termasuk risiko menengah rendah. Sementara itu, hotel bintang dengan luas bangunan lebih dari 6.000 meter persegi termasuk risiko menengah tinggi. Namun, pelaku usaha tetap harus mengikuti tingkat risiko yang muncul pada sistem OSS karena hasilnya dapat dipengaruhi oleh lokasi, skala, fasilitas, dan data usaha lainnya. Selain NIB dan Sertifikat Standar, hotel dapat membutuhkan dokumen berikut: Perizinan berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak membahayakan tamu, pekerja, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Standar Fasilitas dan Keselamatan Hotel Hotel dan penginapan harus memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Standar tersebut harus benar-benar diterapkan di lokasi usaha. Tidak hanya tercantum dalam dokumen semata. Beberapa fasilitas dan prosedur yang perlu disiapkan antara lain: Hotel juga perlu menerapkan prinsip CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability), yaitu kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Meski begitu, sertifikat atau standar CHSE tidak selalu menggantikan izin lain. Pelaku usaha tetap harus memeriksa seluruh kewajiban yang muncul pada sistem OSS. Hasil penelitian dari Politeknik Negeri

SELENGKAPNYA

Cara Mengurus Izin Usaha Apotek Modern melalui OSS Sesuai Aturan Kemenkes

July 10, 2026

Apotek modern merupakan tempat pelayanan kefarmasian yang didukung oleh teknologi, seperti aplikasi kasir, sistem pemesanan online, dan layanan pengantaran obat. Dalam menjalankan kegiatannya, apotek modern harus memiliki pengelolaan obat yang baik, tenaga kefarmasian yang resmi, tempat pelayanan yang sesuai standar, serta izin usaha yang lengkap. Pengurusan izin usaha apotek modern dilakukan melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Setelah data diajukan melalui OSS, dokumen dan kondisi tempat usaha akan diperiksa oleh Dinas Kesehatan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP di kabupaten atau kota tempat apotek berada. Walaupun izin tidak diajukan langsung ke kantor pusat Kementerian Kesehatan, standar yang digunakan tetap mengacu pada aturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami alur pengurusannya agar tidak salah menyiapkan dokumen legalitasnya. Apa Perbedaan Apotek Biasa dan Apotek Modern? Apotek modern menggabungkan pelayanan langsung di tempat dengan penggunaan teknologi. Teknologi digunakan untuk mengatur stok obat, mencatat resep, menyimpan data transaksi, memberikan layanan konsultasi, serta membuat laporan. Walaupun sudah menggunakan sistem digital, apotek modern tetap wajib memiliki tempat usaha secara fisik. Semua pelayanan obat juga harus berada di bawah pengawasan apoteker yang memiliki izin praktik aktif. Aspek Apotek Biasa Apotek Modern Pengelolaan stok Dicatat secara manual atau menggunakan spreadsheet Menggunakan sistem stok otomatis Pelayanan resep Umumnya menggunakan resep kertas Dapat melayani resep kertas dan resep elektronik Konsultasi Dilakukan secara tatap muka Dapat dilakukan secara langsung maupun melalui layanan telefarmasi Pemesanan Konsumen datang langsung Dapat dilakukan langsung, melalui aplikasi, atau platform digital Pelaporan Banyak dilakukan secara manual Menggunakan sistem pelaporan elektronik Analisis bisnis Mengandalkan perkiraan Menggunakan data penjualan dan perputaran stok Perkembangan penggunaan layanan digital membuat peluang bisnis apotek modern semakin besar. Masyarakat mulai terbiasa membeli kebutuhan kesehatan melalui aplikasi dan menggunakan layanan pengantaran obat. Namun, pertumbuhan pasar digital tidak boleh menjadi satu-satunya alasan untuk membuka apotek. Pelaku usaha juga perlu memperhatikan jumlah penduduk, fasilitas kesehatan di sekitar lokasi, tingkat persaingan, daya beli masyarakat, dan kebutuhan obat di wilayah tersebut. Menurut Prof. Ilma Nugrahani dari Institut Teknologi Bandung, teknologi digital memberikan peluang bagi apoteker untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, teknologi tetap berfungsi sebagai alat bantu dan tidak dapat menggantikan tanggung jawab profesional seorang apoteker. Syarat Mendirikan Apotek Modern Untuk mendirikan apotek modern, pelaku usaha harus menyiapkan legalitas usaha, lokasi, bangunan, tenaga kefarmasian, fasilitas penyimpanan obat, serta dokumen teknis lainnya. Semua dokumen sebaiknya sudah disiapkan sebelum proses pemeriksaan dimulai. Dokumen yang tidak lengkap atau kondisi bangunan yang belum sesuai dapat membuat pengurusan izin menjadi lebih lama. Saat ini, perizinan usaha berbasis risiko mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Aturan tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sementara itu, standar kegiatan usaha apotek mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025. Dokumen dan persyaratan yang umumnya perlu disiapkan antara lain: Apotek juga harus memiliki ruangan yang mendukung kegiatan pelayanan. Ruangan tersebut digunakan untuk menerima resep, meracik obat, menyerahkan obat, memberikan konsultasi, menyimpan obat, dan menyimpan dokumen. Tata ruang apotek harus dibuat agar obat tetap aman, pasien merasa nyaman, dan informasi kesehatan pasien tetap terlindungi. Apa Pentingnya SIP Apoteker? Surat Izin Praktik atau SIP menunjukkan bahwa seorang apoteker memiliki izin resmi untuk bekerja di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Karena itu, apotek tidak boleh mencantumkan nama apoteker tanpa keterlibatan nyata dalam kegiatan operasional. Apoteker harus benar-benar menjalankan tugas, mengawasi pelayanan obat, mengatur jadwal kerja, serta bertanggung jawab terhadap kegiatan kefarmasian di apotek. Dalam aturan kesehatan terbaru, Surat Tanda Registrasi atau STR tenaga kesehatan dapat berlaku seumur hidup. Namun, SIP tetap memiliki masa berlaku lima tahun dan perlu diperpanjang. SIP diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan atau DPMPTSP. Semua tenaga kefarmasian yang bekerja di apotek juga harus memiliki SIP yang masih aktif. Apabila terjadi pergantian apoteker penanggung jawab atau perubahan data SIP, pelaku usaha harus segera memperbarui data tersebut pada sistem perizinan. Izin dan Dokumen yang Wajib Dimiliki Apotek Modern Apotek modern wajib memiliki NIB, Perizinan Berusaha Apotek, dan SIP tenaga kefarmasian. Apotek yang menyediakan layanan digital juga perlu memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan. Dokumen utama yang perlu dimiliki meliputi: Istilah Surat Izin Apotek atau SIA masih sering digunakan oleh masyarakat. Namun, dalam peraturan terbaru, istilah yang lebih banyak digunakan adalah Perizinan Berusaha Apotek atau PB Apotek. Pelaku usaha juga perlu memahami bahwa Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik atau CDOB bukan izin utama untuk semua apotek ritel. CDOB lebih berkaitan dengan kegiatan distribusi obat dalam jumlah besar atau dalam rantai pasok. Apabila apotek juga menjalankan usaha distribusi obat, pelaku usaha perlu memiliki KBLI dan izin usaha tambahan yang sesuai. Cara Mengurus Izin Usaha Apotek melalui OSS Pengurusan izin usaha apotek dimulai dengan mendaftarkan usaha melalui OSS. Setelah itu, pelaku usaha harus memilih KBLI yang sesuai, melengkapi dokumen teknis, dan mengikuti proses pemeriksaan oleh pemerintah daerah. Berikut tahapan yang perlu dilakukan: Dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2025, penilaian dan penerbitan izin apotek menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Proses pelayanan dapat diselesaikan paling lama sembilan hari setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Namun, proses tersebut dapat berlangsung lebih lama apabila masih ada dokumen atau fasilitas yang harus diperbaiki. Sebelum mengajukan izin, pelaku usaha sebaiknya melakukan pemeriksaan internal terlebih dahulu. Periksa kembali denah, ruang konsultasi, lemari penyimpanan, suhu ruangan, papan nama, alat pemadam kebakaran, dan jadwal apoteker. Langkah sederhana tersebut dapat mengurangi risiko revisi setelah pemeriksaan dilakukan. Apakah Apotek Modern Boleh Menyediakan Layanan Online? Apotek modern boleh menyediakan layanan telefarmasi, pemesanan obat secara online, dan layanan pengantaran. Namun, seluruh kegiatan tersebut tetap harus berada di bawah pengawasan apoteker. Sistem digital yang digunakan juga harus berasal dari Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi atau PSEF yang sudah memiliki izin. Apotek dapat menggunakan sistem sendiri yang memenuhi ketentuan atau bekerja sama dengan platform yang sudah berizin. Pelayanan secara online tetap mewajibkan apotek untuk memeriksa resep, memberikan informasi obat, menjaga data pasien, mencatat transaksi, dan mengawasi penyerahan obat tertentu. Kecepatan pelayanan harus diimbangi dengan ketelitian. Apoteker perlu memastikan bahwa obat diberikan kepada pasien yang tepat, dengan dosis yang benar, dan disertai penjelasan yang mudah dipahami. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar pelayanan kefarmasian di sejumlah apotek

SELENGKAPNYA

Daftar Izin Usaha Restoran dan KBLI 2025 yang Sesuai

July 9, 2026

Bisnis restoran masih memiliki peluang yang besar. Namun, persaingan di bidang kuliner juga semakin ketat. Pemilik restoran tidak cukup hanya mengandalkan rasa makanan, lokasi yang strategis, dan promosi yang menarik. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman tumbuh sebesar 13,14% pada kuartal pertama 2026. Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu yang tertinggi pada periode tersebut. Besarnya peluang bisnis kuliner juga diikuti dengan aturan yang semakin jelas. Restoran perlu memiliki izin usaha, dokumen bangunan, dokumen lingkungan, standar kebersihan, dan izin tambahan sesuai kegiatan yang dijalankan. Izin usaha restoran perlu disiapkan sejak awal agar dapat membantu restoran ketika ingin bekerja sama dengan pemasok, membuka cabang, mencari investor, mengajukan pinjaman, atau mengembangkan usaha menjadi waralaba. Apa Saja Izin Usaha Restoran yang Dibutuhkan? Izin usaha restoran pada 2026 umumnya meliputi NIB, Sertifikat Standar, dokumen lingkungan, izin bangunan, kesesuaian tata ruang, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, dan sertifikat halal. Dokumen yang dibutuhkan setiap restoran dapat berbeda, tergantung skala, lokasi, bentuk usaha, dan kegiatan bisnisnya. Dasar utama perizinan berusaha saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Aturan tersebut berlaku sejak 5 Juni 2025 dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Karena itu, informasi yang masih menggunakan PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai aturan utama perizinan perlu diperbarui. Berikut beberapa dokumen yang mungkin dibutuhkan oleh sebuah restoran: Tidak semua restoran membutuhkan dokumen yang sama. Sistem OSS akan menentukan persyaratan berdasarkan data usaha yang dimasukkan oleh pelaku usaha. KBLI Restoran dan Kafe 2025 yang Tepat KBLI adalah kode yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan utama sebuah usaha. Pemilik restoran perlu memilih KBLI berdasarkan kegiatan yang benar-benar dijalankan, bukan hanya berdasarkan nama merek atau konsep tempat usahanya. KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025. Perizinan usaha yang sebelumnya menggunakan KBLI 2020 tetap berlaku. Namun, pemilik usaha perlu melakukan penyesuaian jika terdapat perubahan kegiatan, tujuan, atau jenis usaha. Berikut beberapa kode KBLI yang berhubungan dengan usaha restoran dan kafe: Kode KBLI Nama KBLI 2025 Kegiatan usaha 56101 Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap Restoran, rumah makan, kantin, kafetaria, restoran cepat saji, makan di tempat, dibawa pulang, atau diantar 56303 Aktivitas Rumah Minum/Kafe Usaha yang kegiatan utamanya menyediakan minuman seperti kopi, teh, dan minuman lainnya 56102 Aktivitas Penyediaan Makanan Keliling atau Tidak di Bangunan Tetap Usaha makanan menggunakan gerobak, kendaraan, tempat bergerak, atau lokasi tidak permanen KBLI 56101 untuk restoran KBLI 56101 digunakan untuk usaha yang kegiatan utamanya menyediakan makanan di bangunan tetap. Kode ini dapat digunakan untuk: Nama resmi KBLI 56101 dalam KBLI 2025 adalah Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap. KBLI 56303 untuk kafe KBLI 56303 digunakan untuk usaha yang kegiatan utamanya menyediakan minuman, seperti kopi, teh, jus, dan minuman lainnya. Penggunaan kata “kafe” pada nama usaha tidak otomatis berarti harus menggunakan KBLI 56303. Pemilik usaha tetap perlu melihat kegiatan utama dan sumber pendapatan terbesar. Sebagai contoh, sebuah tempat menggunakan nama “Kafe Nusantara”, tetapi sebagian besar penjualannya berasal dari nasi, pasta, dan makanan berat. Dalam kondisi tersebut, KBLI 56101 kemungkinan lebih sesuai dibandingkan KBLI 56303. Pilihlah KBLI berdasarkan kegiatan utama yang benar-benar dilakukan setiap hari. Kesalahan memilih KBLI dapat membuat izin yang muncul di OSS tidak sesuai dengan operasional usaha. Tingkat Risiko Izin Usaha Restoran 2026 Tingkat risiko restoran tidak lagi ditentukan hanya dari jumlah kursi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025, tingkat risiko restoran ditentukan berdasarkan skala usahanya. Restoran skala mikro termasuk usaha dengan risiko menengah rendah. Sementara itu, restoran skala kecil, menengah, dan besar termasuk usaha dengan risiko menengah tinggi. Berikut pembagiannya: Skala usaha restoran Tingkat risiko Dokumen utama Mikro Menengah rendah NIB, Sertifikat Standar, SLHS, dan penilaian mandiri Kecil Menengah tinggi NIB, Sertifikat Standar terverifikasi, SLHS, dan pemenuhan standar usaha Menengah Menengah tinggi NIB, Sertifikat Standar terverifikasi, SLHS, dan dokumen pendukung lainnya Besar Menengah tinggi NIB, Sertifikat Standar terverifikasi, SLHS, dan dokumen pendukung lainnya Restoran dengan risiko menengah tinggi perlu mengunggah dokumen penilaian mandiri melalui OSS. Setelah itu, pemerintah daerah dapat melakukan pemeriksaan atau verifikasi. Untuk rumah minum atau kafe dengan KBLI 56303, tingkat risikonya termasuk menengah rendah. Usaha mikro dapat diwajibkan memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan. Sementara itu, usaha kecil, menengah, dan besar perlu memiliki SLHS. Syarat Izin Usaha Restoran 2026 Syarat izin usaha restoran dapat dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu dokumen pemilik atau badan usaha, persyaratan lokasi, dan persyaratan teknis operasional. Pelaku usaha sebaiknya memeriksa seluruh kebutuhan izin sebelum menyewa tempat dalam jangka panjang atau melakukan renovasi besar. 1. Dokumen pemilik dan badan usaha Dokumen awal yang perlu disiapkan antara lain: Restoran dapat dijalankan dalam beberapa bentuk usaha, seperti: Pemilihan bentuk usaha perlu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Pemilik usaha perlu mempertimbangkan jumlah pendiri, kebutuhan investor, rencana membuka cabang, pembagian kepemilikan, dan tanggung jawab hukum. 2. Kesesuaian tata ruang dan bangunan Lokasi restoran harus sesuai dengan tata ruang daerah. Sistem OSS akan mencocokkan lokasi usaha dengan RDTR atau aturan pemanfaatan ruang yang berlaku. Pemilik usaha juga perlu memastikan bahwa bangunan dapat digunakan sebagai restoran. PBG dan SLF mungkin dibutuhkan apabila restoran: PBG adalah dokumen persetujuan untuk mendirikan atau mengubah bangunan. Sementara itu, SLF menunjukkan bahwa bangunan layak digunakan sesuai fungsinya. Sebelum menyewa tempat, mintalah salinan PBG, SLF, dan informasi tata ruang dari pemilik bangunan. Jangan langsung tergiur harga sewa murah apabila bangunan ternyata tidak dapat digunakan sebagai restoran. 3. Dokumen lingkungan Kegiatan restoran dapat menghasilkan: Karena itu, restoran dapat diwajibkan memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL, UKL-UPL, atau dokumen lain. Jenis dokumen lingkungan ditentukan berdasarkan skala usaha, lokasi, kapasitas operasional, dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Pemilik usaha tidak perlu memilih dokumen secara sembarangan. Sistem OSS akan membantu menentukan dokumen lingkungan yang diperlukan berdasarkan data kegiatan usaha. 4. Sertifikat higiene dan sanitasi Restoran dengan KBLI 56101 wajib memenuhi standar kebersihan dan kesehatan melalui SLHS. SLHS adalah bukti bahwa pengolahan makanan dan minuman telah memenuhi standar kesehatan. Beberapa hal yang dapat diperiksa dalam proses penerbitan SLHS antara lain: Pemilik restoran tidak cukup hanya mengunggah dokumen. Kondisi dapur dan kegiatan operasional juga harus sesuai dengan standar yang berlaku. 5. Sertifikat halal Produk makanan dan minuman dari pelaku usaha mikro dan kecil memasuki batas akhir kewajiban sertifikasi halal

SELENGKAPNYA

Cara Daftar Shopee Mall dan Syarat Legalitas yang Perlu Disiapkan

July 8, 2026

Shopee Mall adalah program khusus bagi toko yang sudah diperiksa dan dinilai layak untuk menjual produk resmi. Untuk mendapatkan status Shopee Mall, penjual tidak cukup hanya memiliki banyak pesanan atau order-an. Shopee juga akan memeriksa keaslian produk, dokumen usaha, kepemilikan merek, dan kemampuan toko dalam melayani pembeli. Saat ini, semakin banyak toko yang menjual produk yang mirip satu sama lain. Bahkan bisa sama persis. Label Shopee Mall inilah yang dapat membantu sebuah brand mendapatkan kepercayaan konsumen karena dapat membuktikan kalau memiliki produk yang asli. Selain itu, pembeli akan lebih mudah mengenali toko milik brand resmi, distributor, atau penjual resmi dibandingkan toko biasa. Namun, cara daftar Shopee Mall sering kali masih disalahpahami karena belum tahu informasi terbarunya. Banyak panduan lama masih menyebutkan bahwa toko harus memiliki minimal 25 produk aktif dan batas produk pre-order sebesar 20%. Berdasarkan ketentuan Shopee yang diperbarui pada Mei 2026, toko perlu memiliki minimal 10 produk aktif. Jumlah produk pre-order juga harus kurang dari 5% dari seluruh produk yang dijual. Apa Itu Shopee Mall? Shopee Mall adalah bagian khusus di Shopee untuk toko yang menjual produk resmi dan telah melewati proses pemeriksaan. Program ini dapat diikuti oleh pemilik merek, distributor resmi, dan penjual resmi yang mampu membuktikan asal produk yang dijual. Penjual yang bergabung sebagai Shopee Mall harus memastikan seluruh produk yang dijual asli. Toko juga wajib mengikuti aturan mengenai informasi produk, pelayanan pelanggan, pengiriman, dan pengelolaan pesanan. Label Shopee Mall bisa menunjukkan bahwa identitas penjual, asal produk, dan hubungan toko dengan merek telah diperiksa oleh Shopee. Bagi pemilik usaha, Shopee Mall dapat memberikan beberapa manfaat berikut: Namun, memiliki badan usaha belum tentu membuat toko langsung diterima sebagai Shopee Mall. Shopee tetap akan memeriksa semua dokumen, produk, dan kualitas pengelolaan toko sebelum memberikan persetujuan. Syarat Legalitas Shopee Mall yang Perlu Disiapkan Syarat legalitas Shopee Mall dapat berbeda untuk setiap penjual. Dokumen yang diminta akan menyesuaikan bentuk usaha, hubungan penjual dengan merek, dan jenis produk yang dijual. Secara umum, penjual perlu menyiapkan dokumen identitas, dokumen usaha, bukti kepemilikan atau izin penggunaan merek, serta izin produk apabila memang diwajibkan. 1. Dokumen Identitas dan Usaha Dokumen identitas dan usaha digunakan untuk memastikan bahwa pihak yang mendaftar benar-benar memiliki hak untuk mengelola toko. Informasi pada KTP, NPWP, NIB, akta pendirian, rekening, dan formulir pendaftaran harus sesuai. Beberapa dokumen yang mungkin perlu disiapkan antara lain: Perbedaan nama, alamat, atau informasi pemilik pada dokumen dapat memperlambat proses pemeriksaan. Karena itu, periksa kembali semua data sebelum mengajukan pendaftaran. 2. Bukti Kepemilikan atau Hubungan dengan Merek Shopee perlu memastikan bahwa penjual memang memiliki hak untuk menjual produk dari merek yang didaftarkan. Dokumen yang dibutuhkan akan berbeda antara pemilik merek, distributor, dan penjual resmi. Jenis penjual Dokumen yang dapat disiapkan Pemilik merek Sertifikat merek atau bukti permohonan pendaftaran merek Distributor resmi Surat penunjukan distributor dari pemilik merek Penjual resmi Invoice, surat penunjukan, purchase order, atau bukti pembelian dari distributor resmi Pemilik merek toko Sertifikat atau bukti pendaftaran merek toko sesuai ketentuan Surat penunjukan sebaiknya mencantumkan nama pihak yang diberi izin, nama merek, jenis produk, wilayah penjualan, dan masa berlaku kerja sama. Invoice atau bukti pembelian juga harus menunjukkan asal produk secara jelas. Dokumen tersebut membantu Shopee memastikan bahwa barang berasal dari pemilik merek atau jalur distribusi yang sah. 3. Izin Produk Sesuai Jenis Barang Beberapa jenis produk membutuhkan izin khusus sebelum dapat dijual. Dokumen usaha dan sertifikat merek tidak dapat menggantikan izin produk. Izin tambahan biasanya diperlukan untuk kategori seperti: Dokumen yang mungkin diperlukan antara lain: Penjual perlu memeriksa izin untuk setiap kategori produk yang dijual. Jangan hanya memeriksa dokumen toko secara umum karena satu toko dapat menjual beberapa jenis produk dengan aturan yang berbeda. Apakah NIB Diperlukan untuk Daftar Shopee Mall? NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha. Dokumen ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha telah terdaftar melalui sistem OSS. Dalam pendaftaran Shopee Mall, NIB dapat menjadi salah satu dokumen penting untuk membuktikan bahwa toko dijalankan oleh usaha yang jelas. Namun, dokumen yang diminta tetap bergantung pada bentuk usaha, jenis produk, dan posisi penjual terhadap merek. NIB memiliki beberapa fungsi, yaitu: Aturan perizinan usaha berbasis risiko saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang masih sering digunakan sebagai rujukan dalam artikel lama. Sebelum mengajukan Shopee Mall, pastikan nama usaha, alamat, kegiatan usaha, dan identitas pengurus pada NIB sudah sesuai dengan dokumen lainnya. PT Umum, PT Perorangan, atau CV untuk Shopee Mall? Shopee dapat menerima beberapa bentuk usaha selama dokumen yang diberikan lengkap dan sesuai. Penjual dapat menggunakan PT Umum, PT Perorangan, atau CV berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Jangan lupa untuk mencantumkan jumlah pemilik, tanggung jawab usaha, rencana mencari investor, dan target pengembangan bisnis. Aspek PT Umum PT Perorangan CV Kedudukan Badan hukum Badan hukum Badan usaha bukan badan hukum Jumlah pendiri Umumnya dua orang atau lebih Satu orang Minimal dua orang atau lebih Pengguna Bisnis yang ingin berkembang lebih besar Usaha mikro dan kecil dengan satu pemilik Usaha bersama dengan pengelolaan sederhana Tanggung jawab Harta perusahaan terpisah dari harta pemilik Harta perusahaan terpisah sesuai ketentuan Sekutu aktif dapat bertanggung jawab sampai harta pribadi Rencana pengembangan Sesuai untuk investasi dan kerja sama besar Sesuai untuk pemilik tunggal Sesuai untuk usaha kemitraan sederhana Kapan Sebaiknya Memilih PT Umum? PT Umum dapat dipilih oleh bisnis yang ingin berkembang lebih besar, memiliki beberapa pemilik, mencari investor, atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Selain itu, bentuk badan usaha inijuga memberikan pemisahan yang lebih jelas antara harta perusahaan dan harta pemegang saham. Pemilik PT Umum juga hanya bertanggung jawab sesuai jumlah modal yang dimiliki. Bukan seluruh harta pribadi yang dimiliki. Kapan Sebaiknya Memilih PT Perorangan? PT Perorangan dapat dipilih oleh satu orang yang menjalankan usaha mikro atau kecil. Bentuk usaha ini lebih sederhana karena hanya membutuhkan satu pendiri. Badan usaha ini dapat menjadi pilihan bagi pemilik brand yang masih menjalankan usahanya sendiri, tetapi ingin memiliki badan hukum yang jelas. Kapan Sebaiknya Memilih CV? CV dapat digunakan oleh usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Dalam CV terdapat sekutu aktif yang mengelola bisnis dan sekutu pasif

SELENGKAPNYA

Cara Ajukan Pinjaman UMKM Online Pemerintah Tanpa Jaminan

July 7, 2026

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM masih sering kesulitan mendapatkan modal. Usaha mereka sudah berjalan, punya pelanggan, dan memiliki peluang untuk berkembang. Namun sayangnya tidak semua pelaku UMKM mempunyai aset seperti sertifikat tanah atau kendaraan yang bisa dijadikan jaminan. Kredit Usaha Rakyat atau KUR bisa menjadi salah satu pilihan untuk mendapatkan tambahan modal. Program ini ditujukan bagi pelaku usaha yang menjalankan usaha produktif dan dinilai mampu membayar pinjaman, tetapi belum memiliki jaminan tambahan yang cukup. Istilah pinjaman UMKM online pemerintah tanpa jaminan biasanya merujuk pada program KUR yang diajukan melalui bank atau lembaga keuangan resmi. Pemerintah membantu memberikan subsidi bunga. Untuk proses pengecekan, persetujuan, dan pencairan dananya dilakukan oleh pihak penyalur KUR. Walaupun pengajuan awal bisa dilakukan secara online, tapi prosesnya sampai selesai belum bisa dilakukan sepenuhnya dari internet. Pemohon tetap bisa diminta melengkapi dokumen, mengikuti wawancara, menerima survei tempat usaha, dan menandatangani perjanjian sebelum dana dicairkan. Apa Itu Pinjaman UMKM Online Pemerintah Tanpa Jaminan? Pinjaman UMKM online pemerintah tanpa jaminan adalah pembiayaan usaha melalui program KUR yang tidak membutuhkan jaminan tambahan untuk jenis dan jumlah pinjaman tertentu. Namun, pemohon tetap harus lolos penilaian usaha, pengecekan dokumen, riwayat kredit, dan kemampuan membayar cicilan. Dana KUR bisa digunakan untuk dua kebutuhan utama: KUR bukan bantuan dana gratis. Dana yang diterima tetap harus dibayar kembali sesuai cicilan, bunga atau margin, serta jangka waktu yang sudah disepakati. Karena itu, pelaku UMKM sebaiknya tidak hanya melihat jumlah dana yang bisa didapat. Pemohon juga harus menghitung apakah usaha mampu membayar cicilan setiap bulan tanpa mengganggu kebutuhan operasional. Ketentuan KUR 2026 yang Perlu Dipahami Pelaku UMKM KUR 2026 memberikan pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan dibandingkan pinjaman usaha biasa. KUR Super Mikro memiliki bunga 3% efektif per tahun. Sementara KUR Mikro dan KUR Kecil umumnya memiliki bunga mulai dari 6% efektif per tahun. Secara umum, KUR dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah pinjamannya: Jenis KUR Jumlah Pinjaman Bunga Dasar Jaminan Tambahan KUR Super Mikro Sampai Rp10 juta 3% per tahun Tidak diperlukan KUR Mikro Di atas Rp10 juta sampai Rp100 juta Mulai 6% per tahun Tidak diperlukan KUR Kecil Di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta Mulai 6% per tahun Bisa diminta Bunga KUR Mikro dan KUR Kecil tidak selalu tetap di angka 6%. Untuk usaha di sektor perdagangan non-ekspor, bunga dapat naik jika pemohon sudah beberapa kali menerima KUR. Sebagai contoh, bunga pengajuan pertama bisa 6%, lalu naik menjadi 7%, 8%, atau 9% pada pengajuan berikutnya sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, pelaku usaha di sektor produksi dan perdagangan berorientasi ekspor bisa mendapatkan kesempatan pengajuan yang lebih luas. Kebijakan ini dibuat untuk membantu usaha produktif meningkatkan kapasitas dan memperluas pasar. Apakah KUR Benar-benar Tanpa Jaminan? KUR Super Mikro dan KUR Mikro memang tidak membutuhkan jaminan tambahan. Namun, bukan berarti pinjaman diberikan begitu saja tanpa pemeriksaan. Bank atau lembaga penyalur tetap akan menilai kondisi usaha dan kemampuan pemohon membayar cicilan. Ada dua jenis jaminan yang perlu dipahami: Untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro, jaminan tambahan tidak diwajibkan. Namun, untuk KUR Kecil dengan jumlah pinjaman di atas Rp100 juta, penyalur bisa meminta jaminan tambahan. Jadi, istilah “tanpa jaminan” lebih tepat dipahami sebagai tanpa jaminan aset tambahan untuk jumlah pinjaman tertentu. Pemohon tetap harus melalui proses pengecekan, penilaian, dan penandatanganan perjanjian. Pelaku UMKM juga perlu waspada terhadap pihak yang menjanjikan KUR pasti cair tanpa survei atau pengecekan. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, atau uang muka kepada pihak yang tidak jelas. Syarat Mengajukan Pinjaman UMKM Online Pemerintah Syarat pengajuan KUR meliputi data pribadi, bukti usaha, legalitas, dan kondisi keuangan. Setiap bank atau lembaga penyalur bisa memiliki ketentuan yang sedikit berbeda. 1. Memiliki usaha yang benar-benar berjalan Pemohon harus memiliki usaha yang menghasilkan barang atau jasa. Usaha tersebut juga harus memiliki peluang untuk menghasilkan pendapatan dan membayar cicilan. Penyalur biasanya akan melihat bukti bahwa usaha benar-benar ada, seperti: Usaha yang baru berupa rencana biasanya lebih sulit mendapatkan persetujuan. 2. Memenuhi ketentuan lama usaha KUR Mikro dan KUR Kecil biasanya mensyaratkan usaha sudah berjalan minimal enam bulan. Untuk KUR Super Mikro, usaha yang berjalan kurang dari enam bulan masih bisa mengajukan jika memenuhi syarat tambahan, misalnya: Aturan lama usaha bisa berbeda tergantung jenis KUR dan kebijakan penyalur. 3. Menyiapkan dokumen identitas Dokumen pribadi digunakan untuk memastikan data pemohon benar dan sesuai. Dokumen yang biasanya diminta meliputi: Pastikan nama, alamat, dan data pribadi sama di semua dokumen. 4. Memiliki legalitas usaha Legalitas usaha membantu bank atau lembaga penyalur memastikan bahwa usaha pemohon benar-benar ada dan resmi. Dokumen yang biasanya digunakan adalah: NIB bisa dibuat melalui sistem Online Single Submission atau OSS. 5. Menyiapkan NPWP untuk jumlah pinjaman tertentu NPWP biasanya diminta jika jumlah pinjaman yang diajukan lebih dari Rp50 juta. Pastikan data nama, Nomor Induk Kependudukan, dan informasi usaha pada NPWP sesuai dengan dokumen lainnya. Perbedaan data dapat memperlambat proses pemeriksaan. 6. Memiliki riwayat kredit yang baik Penyalur akan memeriksa riwayat pinjaman pemohon melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Riwayat pinjaman yang diperiksa bisa berasal dari: Pemohon masih bisa memiliki cicilan lain selama pembayarannya lancar dan jumlah cicilan masih sesuai kemampuan. Tunggakan atau riwayat pembayaran buruk bisa membuat pengajuan KUR ditolak. 7. Menyiapkan bukti transaksi usaha Bukti transaksi membantu penyalur melihat kondisi keuangan usaha. Dokumen yang bisa digunakan antara lain: Pembukuan tidak harus rumit. Yang penting, data tersebut mampu menunjukkan pemasukan dan pengeluaran usaha secara jelas. Langkah Mengajukan Pinjaman UMKM Online Tanpa Jaminan Pengajuan KUR dilakukan melalui beberapa tahap. Prosesnya dimulai dari menghitung kebutuhan modal sampai dana diterima. 1. Tentukan jumlah modal yang dibutuhkan Hitung kebutuhan dana berdasarkan kondisi usaha. Jangan langsung mengajukan jumlah maksimal jika usaha sebenarnya hanya membutuhkan dana lebih kecil. Contoh penggunaan dana yang jelas: Rencana penggunaan dana yang jelas akan lebih mudah dipahami oleh pihak penyalur. 2. Hitung kemampuan membayar cicilan Sebelum mengajukan pinjaman, hitung: Pastikan cicilan KUR bisa dibayar dari hasil usaha. Jangan mengandalkan pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama. Sebaiknya masih ada sisa uang setelah membayar cicilan untuk menghadapi penurunan penjualan atau kenaikan biaya. 3. Pilih penyalur KUR resmi KUR disalurkan melalui bank dan lembaga keuangan yang sudah

SELENGKAPNYA

Cara Membuat Rekening Bisnis BCA, Mandiri, OCBC, BNI, dan BRI Terbaru

July 3, 2026

Membuka rekening bisnis merupakan salah satu langkah fundamental setelah perusahaan memperoleh dokumen legalitas usaha. Rekening bisnis membantu perusahaan untuk memisahkan uang pribadi dan uang operasional, memantau arus kas, menerima pembayaran pelanggan, membayar vendor, menjalankan payroll, serta menyiapkan riwayat transaksi yang lebih profesional. Umumnya, pengusaha seringkali mencampur uang bisnisnya ke dalam rekening pribadi. Menurut saya, ini langkah yang kurang tepat. Sejak awal sebaiknya para pengusaa memisahkan uang bisnis dengan uang pribadi ke rekening terpisah. Apa alasannya? Pertama, supaya memudahkan pembukuan keuangan bisnis. Selain itu, juga dapat membangun jejak transaksi yang dapat digunakan ketika perusahaan mengajukan kredit, mengikuti tender, menjalani audit, atau bekerja sama dengan perusahaan lain. Penjelasan lebih lanjutnya, ada di bawah ini. Mengapa Bisnis Perlu Memiliki Rekening Khusus? Rekening bisnis dibutuhkan untuk memisahkan transaksi perusahaan dari keuangan pribadi, memperkuat pengendalian internal, dan menghasilkan riwayat transaksi yang lebih mudah dipertanggungjawabkan. Rekening atas nama badan usaha juga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan ketika bertransaksi dengan pelanggan, vendor, investor, dan lembaga keuangan. Manfaat utama kalau punya rekening khusus perusahaan meliputi: Nilai kredit UMKM di Indonesia mencapai sekitar Rp1.498,64 triliun pada Maret 2026. Data tersebut menunjukkan besarnya peran pembiayaan formal bagi pengembangan usaha, meskipun kepemilikan rekening bisnis tidak otomatis membuat perusahaan memperoleh pinjaman. Bank tetap menilai kemampuan membayar, legalitas, laporan keuangan, arus kas, agunan apabila dipersyaratkan, serta rekam jejak debitur. Sebagai contoh, Bank Mandiri mencantumkan rekening koran atau riwayat rekening minimal enam bulan sebagai salah satu dokumen dalam pengajuan kredit investasi. Penggunaan pembayaran formal juga dapat membantu perusahaan memperoleh data transaksi yang lebih tertib. Penelitian terhadap 120 pelaku UMKM di Surabaya menemukan bahwa penggunaan QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume transaksi. Namun, dampak QRIS terhadap omzet tetap dapat berbeda berdasarkan karakteristik pelanggan, lokasi usaha, dan tingkat penggunaan pembayaran digital. Syarat Umum Membuka Rekening Bisnis dan Rekening Korporasi Syarat pembukaan rekening bisnis umumnya terdiri atas identitas pengurus, dokumen pendirian perusahaan, NPWP, NIB, data pemegang saham, dan informasi pemilik manfaat. Bank dapat meminta dokumen tambahan sesuai bentuk badan usaha, tingkat risiko kegiatan, struktur kepemilikan, serta hasil proses Know Your Customer atau KYC. Dokumen yang sebaiknya dipersiapkan meliputi: Bank wajib menerapkan proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah berdasarkan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Kewajiban tersebut diatur antara lain dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023. Perbandingan Rekening Bisnis BCA, Mandiri, OCBC, BNI, dan BRI Setiap bank memiliki fokus produk yang berbeda. BCA dan Mandiri kuat untuk transaksi giro dan ekosistem korporasi, OCBC menawarkan fleksibilitas transaksi digital dan valas, BNI menyediakan pilihan tabungan bisnis serta BNIdirect, sedangkan BRI memiliki jaringan unit kerja yang luas dan dukungan QLola. Bank Produk yang Relevan Setoran Awal yang Dicantumkan Kanal Bisnis BCA Giro BCA atau Tahapan Gold Giro Rp1 juta; Tahapan Gold Rp10 juta KlikBCA Bisnis Mandiri Mandiri Giro untuk badan usaha Rp1 juta Kopra by Mandiri OCBC Giro bisnis/Nyala Bisnis Mulai sekitar Rp1 juta untuk produk tertentu OCBC Business BNI Taplus Bisnis Non Perorangan atau BNI Giro Berbeda menurut kategori produk BNIdirect Bisnis BRI BritAma Bisnis atau Giro BRI Umumnya Rp1 juta untuk badan usaha QLola by BRI Nominal, biaya, saldo minimum, dan ketentuan pembukaan dapat berubah. Calon nasabah perlu memeriksa kembali Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebelum mengajukan permohonan. Cara Membuat Rekening Bisnis di BCA Untuk PT, CV, yayasan, koperasi, atau badan usaha lain, Giro BCA merupakan pilihan yang lebih jelas karena produk tersebut memang tersedia bagi nasabah badan. Tahapan Gold mencantumkan setoran awal Rp10 juta, sedangkan Giro BCA Rupiah mencantumkan penempatan awal Rp1 juta. Dokumen badan usaha untuk Giro BCA dapat mencakup identitas dan NPWP pengurus maupun pemegang saham, NPWP badan, akta pendirian, akta perubahan, pengesahan Kementerian Hukum, NIB, dan perizinan lain sesuai risiko usaha. Langkah pembukaannya: 1. Tentukan Produk Rekening Pilih Giro BCA apabila rekening akan dibuka atas nama PT, CV, koperasi, yayasan, atau organisasi. Giro BCA Rupiah mencantumkan penempatan awal dan saldo minimum sebesar Rp1 juta. 2. Periksa Dokumen Perusahaan Pastikan nama, alamat, susunan pengurus, pemegang saham, dan kegiatan usaha sudah sama pada: Apabila terdapat perubahan direksi atau pemegang saham, selesaikan terlebih dahulu pencatatan perubahannya sebelum mengajukan rekening. 3. Tentukan Pengurus yang Datang ke Bank Pilih direksi atau pengurus yang sesuai dengan kewenangan dalam anggaran dasar. Apabila proses diwakilkan, siapkan surat kuasa yang ditandatangani pihak berwenang. 4. Ajukan Minat Pembukaan Giro Calon nasabah dapat mengisi formulir “Apply Giro BCA” dengan memasukkan nama, tanggal lahir, alamat usaha, cabang yang dipilih, nomor telepon, dan alamat email. Formulir tersebut berfungsi sebagai pengajuan awal. Proses pemeriksaan dokumen dan penandatanganan tetap diselesaikan sesuai instruksi kantor cabang. 5. Datang ke Kantor Cabang BCA Bawa dokumen asli dan salinannya. Sebaiknya bawa pula: 6. Isi Formulir Pembukaan Rekening Pengurus akan diminta melengkapi data: 7. Jalani Verifikasi KYC Petugas BCA akan mencocokkan dokumen asli dengan formulir. Petugas juga dapat meminta penjelasan mengenai model bisnis, pelanggan, vendor, sumber dana, dan tujuan penggunaan rekening. Untuk kegiatan usaha yang diawasi regulator tertentu, BCA dapat meminta izin usaha tambahan dari OJK, Bank Indonesia, Bappebti, atau instansi terkait. 8. Tentukan Spesimen Tanda Tangan Perusahaan perlu menentukan apakah transaksi atau instruksi kepada bank dapat ditandatangani: Ketentuan tersebut harus selaras dengan anggaran dasar dan keputusan internal perusahaan. 9. Tandatangani Dokumen Pembukaan Direksi atau pihak berwenang menandatangani: 10. Lakukan Setoran Awal Lakukan penempatan awal sesuai jenis mata uang. Untuk Giro BCA Rupiah, penempatan awal yang dicantumkan adalah Rp1 juta. 11. Tunggu Persetujuan dan Nomor Rekening BCA akan memeriksa data dan dokumen perusahaan. Rekening dapat digunakan setelah proses verifikasi selesai dan rekening dinyatakan aktif oleh bank. 12. Daftarkan KlikBCA Bisnis atau myBCA Bisnis Setelah Giro BCA aktif, ajukan platform transaksi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk myBCA Bisnis, pendaftaran dilakukan melalui kantor cabang, kantor cabang korporasi, atau relationship manager dengan mengisi formulir Ocean by BCA dan menyerahkan dokumen pendukung. Untuk KlikBCA Bisnis, pendaftaran dilakukan melalui kantor cabang tempat perusahaan membuka rekening. 13. Tentukan Struktur Pengguna Perusahaan dapat memilih struktur pengguna seperti: Pada skema multiotorisasi, Sysadmin dapat mengatur pengguna, limit, rekening yang dapat diakses, serta alur persetujuan transaksi. 14. Terima Kredensial dan Token Setelah pengajuan layanan selesai, perusahaan dapat menerima: Untuk myBCA Bisnis, Corporate ID, User ID, dan perangkat otorisasi diberikan setelah

SELENGKAPNYA

Cara Menghitung Penyusutan Aset Perusahaan untuk Efisiensi Bisnis dan Pajak

July 2, 2026

Aset seperti mesin, kendaraan, komputer, peralatan produksi, dan bangunan tidak memberikan manfaat ekonomi selamanya. Nilainya akan berkurang karena digunakan, mengalami keausan, tertinggal secara teknologi, atau mendekati akhir masa manfaat. Penurunan nilai manfaat tersebut dicatat sebagai penyusutan aset perusahaan. Pencatatan yang tepat membantu manajemen mengetahui biaya operasional sebenarnya, nilai buku aset, laba perusahaan, dan penghasilan kena pajak. Penyusutan seharusnya tidak dipandang sebagai pekerjaan administratif yang dilakukan menjelang penyusunan laporan keuangan. Bagi perusahaan yang sedang bertumbuh, data penyusutan merupakan instrumen strategis untuk merencanakan penggantian aset, menjaga arus kas, dan menghindari koreksi fiskal. Apa Itu Penyusutan Aset Perusahaan? Penyusutan aset perusahaan adalah proses mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya. Beban penyusutan dicatat setiap periode untuk mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi aset, bukan untuk menunjukkan harga pasar aset tersebut. Dalam pelaporan keuangan, jumlah yang dapat disusutkan umumnya berasal dari harga perolehan aset setelah dikurangi estimasi nilai residu. Jumlah tersebut kemudian dialokasikan selama umur manfaat dengan metode yang mencerminkan pola pemakaian aset. IAS 16, yang menjadi rujukan pengembangan standar aset tetap, menegaskan bahwa aset tetap merupakan barang berwujud yang digunakan untuk produksi, penyediaan jasa, penyewaan, atau administrasi dan diperkirakan digunakan lebih dari satu periode. Standar tersebut juga mengharuskan perusahaan meninjau umur manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan secara berkala. Di Indonesia, standar aset tetap dalam SAK Indonesia menggunakan penomoran PSAK 216: Aset Tetap sejak perubahan penomoran berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Penyusutan memengaruhi beberapa komponen laporan keuangan: Jenis Aset Tetap yang Dapat Disusutkan Aset yang dapat disusutkan umumnya merupakan aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan usaha, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dan nilainya berkurang karena pemakaian atau keusangan. Tanah pada umumnya tidak disusutkan karena masa manfaatnya tidak terbatas. Secara komersial, suatu aset umumnya memenuhi kriteria aset tetap apabila: Badan Pusat Statistik mengelompokkan barang modal yang berkaitan dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto ke dalam bangunan dan konstruksi, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan dan ternak, serta barang modal lainnya. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa investasi fisik perusahaan tidak hanya berbentuk gedung, tetapi juga mencakup berbagai aset produktif yang perlu dikelola masa manfaatnya. Contoh aset tetap yang lazim disusutkan adalah: Kategori aset Contoh Mesin dan alat produksi Mesin cetak, mesin pengemas, alat potong Peralatan kantor Meja, kursi, lemari, mesin penghancur dokumen Perangkat teknologi Komputer, server, printer, perangkat jaringan Alat transportasi Mobil operasional, truk distribusi, sepeda motor Bangunan Kantor, gudang, pabrik, bangunan semi permanen Peralatan khusus Kamera studio, alat laboratorium, peralatan konstruksi Untuk kepentingan pajak, PMK Nomor 72 Tahun 2023 mengatur penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai dikecualikan dari objek penyusutan tersebut. Metode Penyusutan Aset yang Sering Digunakan Perusahaan Metode penyusutan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi aset. Dua metode yang paling sering digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus yang menghasilkan beban relatif tetap. Sementara metode saldo menurun yang menghasilkan beban lebih besar pada tahun-tahun awal. Standar akuntansi mengakui beberapa metode, termasuk garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Pemilihan metode tidak seharusnya didasarkan hanya pada metode yang menghasilkan laba atau pajak paling kecil, tetapi pada pola pemanfaatan aset yang paling realistis. 1. Metode Garis Lurus Metode garis lurus membagi jumlah yang dapat disusutkan secara merata selama umur manfaat aset. Metode ini cocok untuk aset yang memberikan manfaat relatif stabil setiap tahun, seperti bangunan kantor, furnitur, dan sebagian peralatan administrasi. Rumus penyusutan garis lurus secara komersial: Penyusutan per tahun = (Harga perolehan − Nilai residu) ÷ Umur manfaat Contoh: Perhitungannya: (Rp120.000.000 − Rp20.000.000) ÷ 5 = Rp20.000.000 per tahun Perusahaan mencatat beban penyusutan sebesar Rp20.000.000 setiap tahun selama estimasi umur manfaat mesin, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan pada umur manfaat atau nilai residunya. Keunggulan metode garis lurus: 2. Metode Saldo Menurun Metode saldo menurun menghitung penyusutan berdasarkan nilai buku aset pada awal setiap periode. Beban penyusutan menjadi lebih besar pada masa awal penggunaan dan terus mengecil, sehingga cocok untuk aset yang cepat kehilangan produktivitas atau mengalami keusangan teknologi. Rumus sederhananya: Penyusutan tahun berjalan = Tarif penyusutan × Nilai buku awal tahun Contoh aset senilai Rp100.000.000 dengan tarif saldo menurun 50%: Tahun Nilai buku awal Beban penyusutan Nilai buku akhir 1 Rp100.000.000 Rp50.000.000 Rp50.000.000 2 Rp50.000.000 Rp25.000.000 Rp25.000.000 3 Rp25.000.000 Rp12.500.000 Rp12.500.000 Metode saldo menurun dapat relevan untuk komputer, perangkat teknologi, mesin berintensitas tinggi, atau kendaraan yang mengalami penurunan manfaat lebih cepat pada tahun pertama. Sebuah studi kasus pada PT Weldington Indonesia menemukan bahwa metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi daripada metode garis lurus pada periode yang dianalisis. Dampaknya adalah laba fiskal periode awal menjadi lebih rendah. Namun, hasil tersebut tidak dapat digeneralisasi karena dampak pajak tetap bergantung pada kelompok aset, tahun perolehan, dan konsistensi penerapan metode. Perbandingan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun Metode garis lurus menghasilkan beban yang stabil, sedangkan saldo menurun mempercepat pembebanan biaya pada periode awal. Total penyusutan sepanjang umur aset pada akhirnya relatif sama, tetapi waktu pengakuan bebannya berbeda. Faktor Garis lurus Saldo menurun Beban penyusutan Tetap atau relatif stabil Tinggi di awal, menurun kemudian Dasar perhitungan Harga perolehan dikurangi residu Nilai buku awal periode Cocok untuk Bangunan, furnitur, aset administratif Mesin, kendaraan, perangkat teknologi Kompleksitas Lebih sederhana Lebih kompleks Dampak laba awal Beban lebih rendah dibanding saldo menurun Laba periode awal lebih rendah Ketentuan fiskal bangunan Diperbolehkan Tidak diperbolehkan Percepatan penyusutan tidak otomatis menciptakan penghematan pajak permanen. Metode saldo menurun lebih tepat dipahami sebagai pergeseran waktu pengakuan beban atau tax deferral: beban menjadi lebih besar di awal, tetapi lebih kecil pada tahun-tahun selanjutnya. Cara Menghitung Penyusutan Aset Perusahaan dengan Benar Penghitungan penyusutan dimulai dengan mengidentifikasi biaya perolehan, nilai residu, umur manfaat, tanggal aset siap digunakan, dan pola konsumsi manfaatnya. Setelah itu, perusahaan memilih metode komersial dan memeriksa apakah penghitungan fiskalnya membutuhkan perlakuan berbeda. Gunakan langkah berikut: Jangan menggabungkan seluruh komputer, furnitur, dan kendaraan ke dalam satu akun tanpa daftar rinci. Register aset per unit akan memudahkan stock opname, penghapusan aset, pemeriksaan pajak, dan perencanaan penggantian

SELENGKAPNYA

Contoh Laporan Arus Kas Perusahaan: Operasional, Investasi, Pendanaan, dan Cara Membuatnya

July 1, 2026

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini membantu manajemen menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban, membiayai operasional, melakukan ekspansi, dan mempertahankan likuiditas bisnis. Perusahaan dapat mencatat laba dalam laporan laba rugi, tetapi belum tentu memiliki uang tunai yang cukup. Kondisi tersebut bisa terjadi karena sebagian penjualan masih berbentuk piutang, persediaan terlalu banyak, atau pembayaran pelanggan terlambat. Inilah alasan laporan arus kas sering disebut sebagai “urat nadi” keuangan perusahaan. Laba menunjukkan performa secara akuntansi, sedangkan arus kas menunjukkan apakah uang benar-benar tersedia untuk menjalankan bisnis. Weygandt, Kimmel, dan Kieso menjelaskan bahwa laporan arus kas dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas pada masa depan, membayar dividen, memenuhi kewajiban, serta memahami perbedaan antara laba bersih dan kas dari aktivitas operasional. Perbedaan Laba dan Arus Kas Laba adalah selisih antara pendapatan dan beban berdasarkan prinsip akrual, sedangkan arus kas mencatat uang yang benar-benar masuk atau keluar. Perusahaan yang membukukan laba tinggi tetap dapat mengalami krisis likuiditas apabila penjualan belum tertagih atau pengeluaran kas tidak terkendali. Contohnya, sebuah PT mencatat penjualan sebesar Rp500 juta. Namun, apabila Rp400 juta dari penjualan tersebut masih berupa piutang, perusahaan baru menerima kas sebesar Rp100 juta. Sementara itu, perusahaan tetap harus membayar: Karena itu, mengejar omzet tanpa mengendalikan siklus kas adalah strategi yang berbahaya. Omzet terlihat atraktif dalam presentasi, tetapi kaslah yang membayar tagihan—vendor belum menerima pembayaran dalam bentuk slide PowerPoint. Tiga Jenis Arus Kas Perusahaan Berdasarkan PSAK 207 tentang Laporan Arus Kas, arus kas perusahaan diklasifikasikan menjadi: PSAK 207 merupakan penomoran terbaru dari PSAK 2. Perubahan penomoran tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Contoh Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasional Arus kas operasional mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, seperti penerimaan pelanggan, pembayaran pemasok, gaji, pajak, dan biaya operasional. Arus kas operasional positif menunjukkan bahwa kegiatan inti bisnis mampu menghasilkan kas. Aktivitas operasional biasanya menjadi bagian yang paling diperhatikan oleh pemilik bisnis, investor, dan kreditur. Alasannya, kas operasional menunjukkan apakah perusahaan dapat bertahan dari hasil kegiatan utamanya tanpa terus bergantung pada utang atau tambahan modal. Contoh Transaksi Arus Kas Operasional Transaksi yang umumnya masuk dalam aktivitas operasional antara lain: Kas masuk: Kas keluar: Aktivitas operasional pada dasarnya mencerminkan dampak kas dari transaksi yang membentuk pendapatan dan beban perusahaan. Informasi ini membantu pengguna laporan keuangan menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban dan menghasilkan arus kas masa depan. Contoh Laporan Arus Kas Operasional Metode Langsung Berikut contoh laporan arus kas operasional PT Nusantara Niaga untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025. Keterangan Kas Masuk Kas Keluar Penerimaan kas dari pelanggan Rp1.200.000.000 — Pembayaran kepada pemasok — Rp650.000.000 Pembayaran gaji karyawan — Rp220.000.000 Pembayaran pajak — Rp55.000.000 Pembayaran biaya operasional lainnya — Rp150.000.000 Arus kas bersih dari aktivitas operasional Rp125.000.000 Perhitungannya adalah: Rp1.200.000.000 − Rp650.000.000 − Rp220.000.000 − Rp55.000.000 − Rp150.000.000 = Rp125.000.000 Artinya, aktivitas utama PT Nusantara Niaga menghasilkan kas bersih sebesar Rp125 juta. Contoh Laporan Arus Kas Operasional Metode Tidak Langsung Metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, kemudian disesuaikan dengan transaksi nonkas dan perubahan akun modal kerja. Metode ini menjelaskan mengapa laba bersih perusahaan berbeda dengan jumlah kas yang benar-benar dihasilkan dari kegiatan operasional. Misalnya, PT Nusantara Niaga membukukan laba bersih sebesar Rp95 juta. Keterangan Penyesuaian Laba bersih Rp95.000.000 Ditambah: beban penyusutan Rp40.000.000 Dikurangi: kenaikan piutang usaha (Rp25.000.000) Ditambah: penurunan persediaan Rp15.000.000 Ditambah: kenaikan utang usaha Rp10.000.000 Dikurangi: penurunan utang pajak (Rp10.000.000) Arus kas bersih dari aktivitas operasional Rp125.000.000 Beban penyusutan ditambahkan kembali karena beban tersebut mengurangi laba, tetapi tidak menyebabkan kas keluar pada periode berjalan. Kenaikan piutang dikurangkan karena sebagian pendapatan belum diterima secara tunai. Sebaliknya, kenaikan utang usaha ditambahkan karena sebagian biaya belum dibayarkan kepada pemasok. PSAK 207 memperbolehkan perusahaan menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas operasional. Metode langsung menunjukkan kelompok penerimaan dan pembayaran kas bruto, sedangkan metode tidak langsung melakukan rekonsiliasi laba atau rugi dengan transaksi nonkas, akrual, dan pos investasi atau pendanaan. Cara Menganalisis Arus Kas Operasional Analisis arus kas operasional tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah hasil akhirnya positif atau negatif. Manajemen perlu membandingkan arus kas operasional dengan laba bersih, utang lancar, belanja modal, serta tren beberapa periode. Dalam contoh PT Nusantara Niaga: Rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap Rp1 laba bersih menghasilkan sekitar Rp1,32 kas operasional. Secara sederhana, kualitas konversi laba menjadi kas tergolong baik dalam contoh ini. Namun, hasil tersebut tetap harus dibandingkan dengan: Tanda Bahaya pada Arus Kas Operasional Manajemen perlu melakukan evaluasi apabila menemukan kondisi berikut: Arus kas operasional negatif tidak selalu menunjukkan perusahaan gagal. Perusahaan yang sedang berkembang dapat mengalami arus kas negatif karena memperbesar persediaan, menambah karyawan, atau memperluas pasar. Namun, arus kas negatif yang terjadi berulang tanpa strategi pemulihan merupakan sinyal risiko likuiditas. Contoh Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus kas investasi mencatat transaksi pembelian dan penjualan aset jangka panjang, seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, perangkat lunak, dan investasi keuangan. Arus kas investasi negatif dapat menunjukkan perusahaan sedang melakukan ekspansi, tetapi tetap harus didukung oleh kas operasional yang sehat. Aktivitas investasi berhubungan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan manfaat ekonomi pada masa depan. Contoh Transaksi Arus Kas Investasi Kas masuk dari aktivitas investasi: Kas keluar dari aktivitas investasi: Contoh Laporan Arus Kas Investasi Keterangan Kas Masuk Kas Keluar Penjualan kendaraan operasional lama Rp30.000.000 — Pembelian mesin produksi baru — Rp90.000.000 Pembelian perangkat lunak perusahaan — Rp20.000.000 Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp80.000.000) Perhitungannya adalah: Rp30.000.000 − Rp90.000.000 − Rp20.000.000 = minus Rp80.000.000 Hasil negatif tidak otomatis menunjukkan kondisi buruk. Dalam contoh tersebut, PT Nusantara Niaga menggunakan kas untuk membeli mesin dan perangkat lunak yang diharapkan meningkatkan kapasitas serta efisiensi operasional. Hubungan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Perusahaan Belanja modal atau capital expenditure perlu dinilai berdasarkan manfaat ekonominya, bukan hanya besarnya pengeluaran. Investasi yang produktif dapat meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan laba jangka panjang, sedangkan investasi tanpa perhitungan dapat mengunci kas pada aset yang tidak menghasilkan. Penelitian Hendri Kwistianus dan Juniarti terhadap 60 perusahaan berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia dengan 240 observasi menemukan bahwa capital expenditure berpengaruh terhadap kinerja fundamental jangka panjang. Penelitian

SELENGKAPNYA

Author: Fabby Daraja