Fabby Daraja, Author at LegalMP

Prosedur Perubahan Data OSS: Cara Edit NIB, Alamat, dan KBLI Terbaru

August 25, 2026

Data usaha yang tercantum dalam sistem Online Single Submission Berbasis Risiko atau OSS RBA harus sesuai dengan kondisi bisnis yang sebenarnya. Karena itu, pelaku usaha perlu memperbarui data OSS ketika terjadi perubahan alamat, pengurus, pemegang saham, modal, lokasi usaha, atau bidang usaha. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sekitar 17 juta Nomor Induk Berusaha atau NIB telah diterbitkan melalui OSS hingga 13 Agustus 2026. Lebih dari 97% NIB tersebut dimiliki oleh pelaku usaha mikro. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa OSS telah menjadi sistem utama yang digunakan pelaku usaha untuk mengurus dan mengelola perizinan. Namun, memiliki NIB saja belum cukup karena informasi di dalamnya juga harus terus diperbarui. Jika data OSS berbeda dengan akta perusahaan, AHU, data pajak, atau kondisi usaha di lapangan, perusahaan dapat mengalami kendala saat membuka rekening bank, mengajukan pinjaman, mengikuti tender, atau mengurus izin tambahan. Menurut saya, perubahan data OSS sebaiknya tidak ditunda karena ketidaksesuaian data dapat berkembang menjadi masalah legalitas yang lebih rumit. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu memahami prosedur perubahan data OSS agar pembaruan dapat dilakukan dengan benar. Apa yang Dimaksud dengan Perubahan Data OSS? Perubahan data OSS adalah proses memperbarui informasi pelaku usaha atau kegiatan bisnis yang tersimpan dalam sistem OSS RBA. Pembaruan tersebut dapat memengaruhi NIB, Sertifikat Standar, izin usaha, serta Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha atau PB-UMKU. Istilah edit NIB sering digunakan untuk menjelaskan proses pembaruan data usaha. Meski begitu, tidak semua informasi di dalam NIB dapat langsung diubah melalui sistem OSS. Beberapa data harus diperbarui terlebih dahulu melalui sistem asalnya. Misalnya, perubahan nama perusahaan, alamat kedudukan, modal, pengurus, dan pemegang saham badan usaha biasanya harus diproses melalui akta notaris dan sistem Administrasi Hukum Umum atau AHU. Sementara itu, perubahan data perpajakan perlu dilakukan melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Setelah data pada sistem asal selesai diperbarui, perusahaan dapat melakukan sinkronisasi ke OSS. Dasar hukum perizinan berbasis risiko terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain itu, ketentuan teknisnya diatur melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Kedua aturan tersebut menggantikan sejumlah ketentuan lama yang sebelumnya mengacu pada regulasi tahun 2021. Kapan Data OSS Harus Diubah? Data OSS perlu diubah ketika informasi perusahaan atau kegiatan usaha tidak lagi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pembaruan perlu dilakukan agar NIB dan perizinan lainnya tetap sesuai dengan identitas, lokasi, serta kegiatan operasional perusahaan. Perubahan data OSS biasanya diperlukan dalam beberapa kondisi berikut: PP Nomor 28 Tahun 2025 membagi kegiatan usaha ke dalam tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Karena itu, perubahan jenis kegiatan, lokasi, kapasitas produksi, atau skala usaha dapat memengaruhi tingkat risiko perusahaan. Perubahan tingkat risiko juga dapat menimbulkan kewajiban perizinan tambahan. Data Apa Saja yang Bisa Diubah di OSS? Data OSS yang dapat diperbarui meliputi informasi pelaku usaha, profil perusahaan, lokasi proyek, dan bidang usaha. Namun, cara memperbarui setiap data berbeda karena beberapa informasi berasal dari sistem AHU atau DJP. Jenis Perubahan Jalur Pembaruan Nomor telepon dan email Profil akun atau hak akses OSS Alamat kegiatan usaha Menu kegiatan atau lokasi usaha di OSS Penambahan bidang usaha Menu pengembangan atau penambahan kegiatan usaha Penghentian kegiatan usaha Pencabutan kegiatan dan perizinan terkait Nama badan usaha Akta perubahan dan AHU terlebih dahulu Alamat kedudukan badan usaha Akta perubahan dan AHU terlebih dahulu Direksi dan komisaris Akta perubahan dan AHU terlebih dahulu Pemegang saham Akta perubahan dan AHU terlebih dahulu Modal perusahaan Akta perubahan dan AHU terlebih dahulu Data NPWP Sistem DJP terlebih dahulu KBLI 2020 menjadi KBLI 2025 Fitur konversi KBLI pada OSS Pembagian tersebut perlu dipahami sebelum melakukan edit NIB. Jika data berasal dari AHU, pelaku usaha tidak dapat langsung mengetik ulang informasi tersebut melalui OSS. Perusahaan harus menyelesaikan proses perubahan akta dan AHU terlebih dahulu. Setelah itu, data terbaru dapat ditarik atau disinkronkan ke dalam OSS. Prosedur Perubahan Data OSS dan Edit NIB Prosedur perubahan data OSS dilakukan melalui akun OSS milik pelaku usaha. Namun, nama menu dan tahapan yang muncul dapat berbeda tergantung pada bentuk badan usaha, skala bisnis, jenis data, dan tingkat risiko kegiatan. Berikut langkah umum untuk mengubah data OSS: Pastikan data dalam dokumen OSS sudah sama dengan akta, AHU, NPWP, dan kondisi usaha sebenarnya. Cara Mengubah Alamat Perusahaan di OSS Perubahan alamat perusahaan di OSS perlu dibedakan antara alamat kedudukan badan usaha dan lokasi kegiatan usaha. Alamat kedudukan badan usaha biasanya mengikuti informasi yang tercantum dalam akta dan AHU, sedangkan lokasi kegiatan usaha tercatat sebagai data proyek dalam OSS. Jika perusahaan memindahkan alamat kedudukan yang tercantum dalam anggaran dasar, perusahaan perlu membuat akta perubahan melalui notaris. Kemudian, perubahan tersebut harus diproses melalui sistem AHU. Setelah data AHU diperbarui, perusahaan dapat melakukan sinkronisasi ke OSS. Sementara itu, perubahan atau penambahan lokasi operasional dapat dilakukan melalui menu lokasi atau kegiatan usaha di OSS. Perubahan lokasi usaha dapat menimbulkan beberapa persyaratan berikut: Karena itu, pelaku usaha sebaiknya memeriksa persyaratan lokasi sebelum memindahkan kegiatan operasional. Langkah tersebut dapat mengurangi risiko alamat baru tidak sesuai dengan tata ruang atau jenis usaha yang dijalankan. Cara Melakukan Perubahan KBLI OSS Perubahan KBLI OSS diperlukan ketika perusahaan menambah kegiatan usaha, menghentikan kegiatan tertentu, atau menyesuaikan klasifikasi usaha dengan KBLI 2025. KBLI yang dipilih harus sesuai dengan isi akta dan kegiatan bisnis yang benar-benar dijalankan. Sebelum menambahkan atau mengubah KBLI, periksa tiga aspek berikut: Pada 2026, pelaku usaha juga perlu memperhatikan penyesuaian dari KBLI 2020 ke KBLI 2025. Dalam proses penyesuaian tersebut, kode KBLI lama dapat tetap sama, berubah, dipecah, digabungkan, atau dihapus. Oleh sebab itu, pelaku usaha sebaiknya membaca uraian setiap KBLI dan tidak hanya mencocokkan nomor kodenya. Sebagai contoh, satu kegiatan usaha yang sebelumnya masuk dalam satu kode dapat dipecah menjadi beberapa kode baru. Perusahaan perlu memilih kode yang paling tepat berdasarkan aktivitas utama dan aktivitas pendukungnya. Dokumen yang Dibutuhkan untuk Perubahan Data OSS Dokumen perubahan data OSS berbeda-beda tergantung pada jenis perubahan, bentuk perusahaan, lokasi, dan tingkat risiko kegiatan. Meski tidak semua dokumen berikut selalu diperlukan, pelaku usaha sebaiknya menyiapkannya sejak awal. Kebutuhan Perubahan Dokumen yang Perlu Disiapkan Perubahan identitas badan usaha Akta perubahan dan dokumen AHU

SELENGKAPNYA

Panduan Akta Perubahan Perusahaan: Jenis, Cara Mengurus, Biaya, dan Update AHU–OSS

August 24, 2026

Perubahan modal, pengurus, pemegang saham, alamat, hingga bidang usaha merupakan bagian yang wajar dalam perkembangan sebuah Perseroan Terbatas atau PT. Namun, perubahan tersebut tidak cukup hanya dicatat dalam dokumen internal perusahaan. Perusahaan juga perlu mencatat perubahan tersebut secara resmi melalui akta perubahan perusahaan. Setelah itu, perubahan perlu dilaporkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH sesuai dengan jenis perubahannya. Menurut pandangan saya, masih banyak pemilik usaha yang menganggap akta perubahan hanya sebagai urusan administrasi tambahan. Padahal, data perusahaan yang tidak diperbarui dapat menjadi masalah pada kemudian hari. Masalah tersebut biasanya baru terasa saat perusahaan mengajukan pinjaman bank, menerima investor, mengikuti tender, mengurus izin usaha, atau menghadapi sengketa. Karena itu, artikel ini akan membahas jenis perubahan PT, prosedur pengurusan, perkiraan biaya, batas waktu pelaporan, serta pembaruan data melalui AHU Online dan OSS RBA. Apa Itu Akta Perubahan Perusahaan? Akta perubahan perusahaan adalah dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan notaris untuk mencatat keputusan pemegang saham mengenai perubahan anggaran dasar atau data PT. Dokumen tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengajukan persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum melalui SABH. Akta perubahan biasanya dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Namun, dalam kondisi tertentu, keputusan juga dapat diambil tanpa mengadakan RUPS secara langsung. Cara tersebut dikenal sebagai keputusan sirkuler atau circular resolution. Keputusan sirkuler dapat digunakan apabila seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara memberikan persetujuan secara tertulis. Akta perubahan perusahaan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain: M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Perseroan Terbatas menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam administrasi perusahaan. Dengan kata lain, pihak lain yang bekerja sama dengan PT perlu mengetahui informasi legal terbaru perusahaan melalui data yang tercatat dalam sistem pemerintah. Karena itu, keputusan internal pemegang saham saja belum cukup untuk memberikan kepastian kepada pihak luar. Jenis Perubahan Perusahaan yang Memerlukan Akta Secara umum, perubahan PT terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan. Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum, sedangkan perubahan lainnya cukup dilaporkan melalui pemberitahuan. Perbedaan tersebut perlu dipahami sejak awal. Pasalnya, kesalahan dalam memilih jenis pengajuan dapat membuat permohonan ditolak atau data perusahaan tidak tercatat dengan benar. 1. Perubahan Anggaran Dasar Perubahan anggaran dasar adalah perubahan terhadap ketentuan utama PT yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perubahan tertentu harus memperoleh persetujuan Menteri Hukum, sedangkan perubahan lainnya cukup diberitahukan. Berikut pembagian mekanismenya: Jenis Perubahan Mekanisme pada SABH Nama perseroan Persetujuan Menteri Hukum Tempat kedudukan perseroan Persetujuan Menteri Hukum Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha Persetujuan Menteri Hukum Jangka waktu berdirinya perseroan Persetujuan Menteri Hukum Besarnya modal dasar Persetujuan Menteri Hukum Pengurangan modal ditempatkan dan disetor Persetujuan Menteri Hukum Perubahan status perseroan tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya Persetujuan Menteri Hukum Ketentuan anggaran dasar lainnya Pemberitahuan kepada Menteri Hukum Sebagai contoh, PT yang ingin menambah bidang usaha perlu memeriksa kembali maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang tertulis dalam anggaran dasarnya. Selain itu, perusahaan perlu memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Perusahaan sebaiknya tidak memilih terlalu banyak KBLI hanya agar terlihat dapat menjalankan berbagai jenis usaha. Sebab, setiap KBLI dapat memiliki tingkat risiko dan persyaratan izin yang berbeda. 2) Perubahan Data Perseroan Perubahan data perseroan merupakan pembaruan informasi PT yang tidak selalu mengubah ketentuan utama dalam anggaran dasar. Perubahan tersebut umumnya perlu dilaporkan kepada Menteri Hukum melalui SABH agar informasi mengenai pengurus, pemegang saham, dan perusahaan tetap terbaru. Beberapa contoh perubahan data perseroan meliputi: Proses ubah direktur PT sebaiknya dilakukan segera setelah keputusan pemegang saham ditetapkan. Direksi baru yang belum tercatat dalam data perusahaan dapat mengalami kesulitan saat mewakili PT. Misalnya, direksi baru dapat terkendala ketika mengurus rekening bank, mengakses OSS, berhubungan dengan instansi pemerintah, atau menandatangani transaksi dengan mitra. Selain itu, proses ubah pemegang saham juga perlu dilakukan dengan hati-hati. Perusahaan perlu memeriksa anggaran dasar, perjanjian pemegang saham, bukti pembayaran, persetujuan organ perusahaan, dan aturan investasi yang berlaku. Pemeriksaan tambahan diperlukan apabila perubahan tersebut melibatkan pemegang saham asing. Bagaimana Cara Mengurus Akta Perubahan PT? Pengurusan akta perubahan PT dimulai dari keputusan pemegang saham, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta notaris dan pengajuan melalui SABH. Setelah dokumen perubahan terbit, perusahaan perlu memperbarui data pada sistem dan dokumen lain yang terdampak. 1. Memeriksa Legalitas Perusahaan Sebelum mengadakan RUPS, perusahaan sebaiknya memeriksa seluruh dokumen legalitas yang dimiliki. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup: Pemeriksaan awal dapat membantu perusahaan menemukan perubahan lama yang belum dilaporkan. Selain itu, perusahaan dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan data antara akta, AHU, dan OSS RBA. 2. Mengadakan RUPS atau Keputusan Sirkuler RUPS harus dilakukan sesuai dengan aturan pemanggilan, jumlah kehadiran, dan jumlah suara yang ditentukan dalam UUPT serta anggaran dasar perusahaan. Kemudian, hasil RUPS perlu dicatat dalam risalah atau berita acara rapat. Apabila keputusan diambil secara sirkuler, seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara harus menyetujuinya secara tertulis. Persetujuan tersebut nantinya menjadi dasar pembuatan akta perubahan oleh notaris. 3. Membuat Akta di Hadapan Notaris Keputusan perubahan yang hanya ditulis dalam risalah RUPS di bawah tangan perlu dinyatakan kembali dalam akta notaris. UUPT mengatur bahwa keputusan perubahan anggaran dasar yang tidak dibuat langsung dalam berita acara rapat berbentuk akta notaris harus dinyatakan dalam akta paling lambat 30 hari sejak keputusan RUPS. Setelah itu, notaris akan memeriksa dokumen pendukung yang diberikan perusahaan. Notaris kemudian menyusun Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau jenis akta lain yang sesuai dengan perubahan tersebut. 4. Mengajukan Perubahan melalui SABH Setelah akta selesai, notaris akan mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan melalui SABH. Untuk perubahan anggaran dasar, permohonan persetujuan atau pemberitahuan pada umumnya perlu diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal akta notaris. Jika pengajuan diterima, perusahaan dapat memperoleh salah satu dari dua dokumen berikut: Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa perubahan perusahaan telah tercatat dalam administrasi badan hukum. 5. Memperbarui Dokumen Lain yang Terdampak Pengurusan perubahan tidak selalu selesai setelah dokumen dari AHU terbit. Perusahaan juga perlu memeriksa dokumen lain yang menggunakan data lama. Dokumen tersebut dapat meliputi: Langkah tersebut diperlukan agar seluruh dokumen perusahaan menggunakan informasi yang sama. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko penolakan atau permintaan perbaikan data pada kemudian hari. Berapa Biaya Akta

SELENGKAPNYA

Izin Usaha Jasa Titip (Jastip): Syarat, KBLI, Cara Daftar, dan Aturan Pajak Terbaru

August 21, 2026

Bisnis jasa titip atau jastip semakin populer karena banyak orang ingin membeli produk yang tidak tersedia di daerahnya. Melalui layanan ini, pelanggan bisa menitipkan pembelian produk lokal, barang edisi terbatas, hingga produk dari luar negeri. Perkembangan bisnis jastip juga didukung oleh kebiasaan masyarakat yang semakin sering berbelanja melalui internet. Statista mencatat bahwa nilai pasar e-commerce Indonesia berada di kisaran USD65 miliar. Sementara itu, International Trade Administration memperkirakan nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai USD52,93 miliar pada 2023 dan berpotensi meningkat menjadi USD86,81 miliar pada 2028. Namun, belum ada data resmi yang menjelaskan secara khusus berapa nilai transaksi yang berasal dari bisnis jasti Pada awalnya, jastip memang sering dilakukan sebagai kegiatan sampingan ketika seseorang sedang bepergian. Hanya saja jastip yang dilakukan secara rutin dan menghasilkan keuntungan sudah dapat dianggap sebagai kegiatan usaha. Menurut pandangan saya, mengurus izin usaha jasa titip bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi. Legalitas juga memberikan perlindungan bagi pelaku usaha saat menghadapi pemeriksaan Bea Cukai, kewajiban pajak, komplain pelanggan, dan kerja sama bisnis. Syarat dan Cara Mengurus Legalitas Bisnis Jastip melalui OSS Cara mengurus legalitas bisnis jastip dimulai dengan memilih bentuk usaha, menentukan kode KBLI, dan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha melalui OSS. NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha, sedangkan dokumen tambahan yang dibutuhkan akan mengikuti tingkat risiko serta jenis produk yang dijual. Aturan perizinan usaha saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, sistem perizinan berbasis risiko juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tersebut menggantikan aturan sebelumnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Syarat Izin Usaha Jastip Syarat izin usaha jastip dapat berbeda tergantung bentuk usaha dan jenis barang yang dijual. Namun, pelaku usaha perorangan biasanya perlu menyiapkan data berikut: Bisnis jastip sebenarnya dapat dijalankan atas nama orang pribadi. Namun, pelaku usaha dapat mempertimbangkan PT Perorangan atau PT Umum jika bisnis sudah berkembang. Badan usaha akan semakin dibutuhkan ketika jastip sudah memiliki karyawan, omzet rutin, pemasok tetap, atau jumlah transaksi yang cukup besar. Selain itu, badan usaha dapat membantu memisahkan urusan bisnis dari keuangan pribadi pemilik. Cara Membuat NIB untuk Usaha Jastip Pendaftaran NIB untuk bisnis jastip dapat dilakukan secara daring melalui sistem OSS. Berikut tahapan yang perlu dilakukan: NIB menjadi identitas resmi untuk memulai dan menjalankan usaha di Indonesia. Namun, NIB tidak selalu menggantikan seluruh izin yang dibutuhkan. Kegiatan usaha dengan risiko menengah dapat memerlukan Sertifikat Standar. Selain itu, penjualan kosmetik, makanan, obat, atau barang tertentu mungkin membutuhkan izin tambahan dari instansi terkait. Memilih Kode KBLI Jasa Titip Belanja yang Sesuai Saat ini, belum ada kode KBLI yang secara khusus menggunakan nama “jasa titip”. Karena itu, pemilihan KBLI jasa titip belanja harus disesuaikan dengan jenis barang, cara penjualan, dan sumber penghasilan pelaku usaha. Perlu dipahami bahwa KBLI 47911 tidak mencakup perdagangan seluruh jenis barang. Kode tersebut hanya mencakup penjualan melalui media atau internet untuk kelompok makanan, minuman, tembakau, bahan kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium. Berikut beberapa pilihan KBLI yang dapat dipertimbangkan oleh pelaku jastip: Kode KBLI Ruang Lingkup Contoh Penggunaan 47911 Perdagangan eceran melalui media untuk makanan, minuman, tembakau, bahan kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium Jastip kosmetik, makanan, atau minuman 47912 Perdagangan eceran melalui media untuk tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi Jastip pakaian, tas, aksesori, atau sepatu 47913 Perdagangan eceran melalui media untuk perlengkapan rumah tangga dan dapur Jastip peralatan rumah atau perlengkapan dapur 47914 Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran dalam kelompok 47911 sampai 47913 Jastip yang menjual beberapa kelompok produk 47919 Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai barang lainnya Jastip produk lain yang tidak masuk kelompok sebelumnya Daftar tersebut mengikuti kelompok perdagangan eceran melalui pemesanan pos atau internet yang ditampilkan dalam sistem OSS. Selain jenis barang, pelaku jastip juga perlu memperhatikan cara bisnis memperoleh keuntungan. Ada jastiper yang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Namun, ada juga jastiper yang hanya membelikan barang sesuai pesanan dan menerima biaya jasa. Jika pendapatan utama berasal dari biaya jasa, kegiatan tersebut kemungkinan lebih dekat dengan jasa perantara. Oleh sebab itu, pemilihan KBLI sebaiknya tidak hanya melihat media penjualan, tetapi juga mempertimbangkan alur transaksi dan sumber pendapatan. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan bahwa barang yang dibawa oleh personal shopper termasuk barang yang tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Karena bersifat komersial, barang tersebut harus diberitahukan melalui dokumen kepabeanan yang berlaku. Pelaku jastip juga wajib membayar Bea Masuk dan pajak impor sesuai ketentuan. Skema Perhitungan dan Kewajiban Pajak Jastip Kewajiban pajak jastip dapat dibagi menjadi pajak atas barang impor dan Pajak Penghasilan dari kegiatan usaha. Karena itu, membayar Bea Masuk dan pajak impor belum tentu menyelesaikan seluruh kewajiban pajak pelaku jastip. Penghasilan atau biaya jasa yang diterima tetap harus dicatat dan dilaporkan dalam SPT Tahunan. A) Bea Masuk dan Pajak Impor Barang Jastip Barang jastip dari luar negeri termasuk barang yang dibawa untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, fasilitas pembebasan sebesar USD500 untuk barang pribadi penumpang tidak dapat digunakan pada barang jastip. Ketentuan mengenai barang bawaan penumpang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 203/PMK.04/2017. Kemudian, aturan tersebut diperbarui melalui PMK Nomor 34 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 6 Juni 2025. Berdasarkan penjelasan Bea Cukai, barang selain barang pribadi dapat dikenai pungutan berikut: Jumlah pungutan yang harus dibayar dapat berbeda untuk setiap barang. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh nilai pabean, jenis produk, dan aturan khusus yang berlaku atas barang tersebut. Sementara itu, fasilitas pembebasan hingga USD500 hanya berlaku untuk barang pribadi penumpang pada setiap kedatangan. Jika nilai barang pribadi melebihi USD500, Bea Masuk sebesar 10% dikenakan atas nilai yang melebihi batas tersebut. B) Contoh Sederhana Perhitungan Barang Jastip Sebagai contoh, Bea Cukai menetapkan nilai pabean barang jastip sebesar Rp10.000.000. Perhitungan awalnya dapat digambarkan sebagai berikut: Contoh tersebut hanya memberikan gambaran sederhana dan bukan hasil perhitungan resmi. Dalam praktiknya, pelaku jastip harus mengikuti kurs pajak dan ketentuan yang berlaku ketika barang tiba di Indonesia. Penelitian Devi dan rekan-rekan pada 2026 menjelaskan bahwa tidak adanya bukti transaksi dapat menyulitkan proses penetapan nilai pabean. Jika harga pembelian tidak dapat dibuktikan, Bea

SELENGKAPNYA

Cara Urus Izin Usaha Toko Bangunan & KBLI Terbaru: Panduan Lengkap Legalitas Usaha Material

August 20, 2026

Izin usaha toko bangunan adalah legalitas yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission Berbasis Risiko atau OSS RBA. Untuk mendapatkannya, pemilik toko perlu memilih kode KBLI yang sesuai, mengisi data lokasi, dan memenuhi persyaratan yang muncul dalam sistem OSS. Bisnis toko bangunan memiliki peluang pasar yang cukup stabil karena kebutuhan pembangunan dan renovasi properti terus berjalan. Namun, persediaan barang yang lengkap dan lokasi yang strategis belum cukup untuk menjaga kelangsungan usaha. Pemilik toko juga perlu memastikan kegiatan usaha, tempat usaha, dan bentuk badan usahanya sudah tercatat secara resmi. Menurut saya, pengusaha jangan menganggap legalitas sebagai beban biaya yang berat di awal Legalitas justru menjadi investasi jangka panjang untuk melindungi kegiatan usaha, meningkatkan kepercayaan pemasok, dan membuka peluang ekspansi. Artikel ini akan membahas peluang bisnis, KBLI perdagangan bahan bangunan terbaru, persyaratan izin, serta cara mengurus NIB toko bangunan melalui OSS RBA. Peluang Bisnis Toko Bangunan dan Pentingnya Legalitas Legalitas usaha jual material membantu toko bangunan beroperasi sesuai aturan dan terlihat lebih terpercaya. Dokumen usaha yang lengkap juga dibutuhkan ketika pemilik toko ingin mengajukan pinjaman, menjadi distributor, membuka cabang, atau mengikuti pengadaan barang. Permintaan material bangunan sangat berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan renovasi properti. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% sepanjang 2024. Sementara itu, sektor konstruksi di Jawa Timur tumbuh sebesar 6,90% pada periode yang sama. Pertumbuhan kegiatan konstruksi dapat meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai produk berikut: Selain itu, legalitas menjadi semakin penting ketika toko mulai melayani kontraktor, perusahaan, atau proyek pemerintah. Pelanggan bisnis biasanya membutuhkan identitas usaha, dokumen penawaran, rekening atas nama badan usaha, bukti transaksi, dan dokumen perpajakan. Karena itu, legalitas usaha jual material dapat membantu toko bangunan menjangkau pasar yang lebih besar. Jenis Izin dan KBLI Toko Bangunan Terbaru KBLI toko bangunan ditentukan berdasarkan jenis barang, target pembeli, dan cara penjualannya. Berdasarkan KBLI 2025, toko yang menjual bahan konstruksi langsung kepada konsumen dapat menggunakan KBLI 47521. Sementara itu, usaha yang menjual berbagai material bangunan dalam jumlah besar kepada toko, kontraktor, atau perusahaan dapat menggunakan KBLI 46738. KBLI 47521 untuk Toko Material Eceran KBLI 47521 adalah kode untuk kegiatan Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi. Kode tersebut mencakup toko yang menjual beragam bahan konstruksi secara langsung kepada konsumen akhir. Produk yang dapat masuk dalam KBLI 47521 cukup luas, mulai dari bahan logam, kayu, semen, pasir, batu, hingga perlengkapan sanitasi. Contoh kegiatan usaha yang dapat menggunakan KBLI 47521 antara lain: Pemilik toko tetap perlu memeriksa seluruh produk yang dijual sebelum memilih KBLI. Langkah tersebut penting karena satu toko bisa menjual beberapa kelompok barang yang memiliki kode berbeda. KBLI 46738 untuk Distributor Material Bangunan KBLI 46738 adalah kode untuk kegiatan Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan. Kode tersebut cocok digunakan oleh distributor atau pedagang besar yang menjual material kepada toko, kontraktor, atau pelaku usaha lainnya. Produk yang termasuk dalam KBLI 46738 antara lain semen, pasir, paku, cat, dan berbagai jenis material bangunan lainnya. Perlu diketahui bahwa KBLI 46632 yang tercantum dalam kerangka awal bukan kode umum untuk distributor material bangunan. Dalam KBLI 2020, KBLI 46632 digunakan khusus untuk perdagangan besar kaca. Kemudian, dalam KBLI 2025, perdagangan besar kaca lembaran masuk ke dalam KBLI 46732. Berikut beberapa KBLI yang dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan material bangunan: Model usaha KBLI 2025 Keterangan Toko material yang menjual kepada konsumen akhir 47521 Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi Distributor berbagai material bangunan 46738 Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan Distributor semen, kapur, pasir, dan batu 46734 Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu Distributor kaca lembaran 46732 Perdagangan Besar Kaca Lembaran Distributor cat 46737 Perdagangan Besar Cat Satu toko dapat membutuhkan lebih dari satu KBLI apabila menjalankan kegiatan penjualan eceran sekaligus perdagangan besar. Karena itu, pemilihan KBLI harus mengikuti kegiatan yang benar-benar dijalankan oleh toko. Pemilik usaha sebaiknya tidak asal memilih banyak KBLI untuk kegiatan yang belum pernah dijalankan. Regulasi Perizinan Toko Bangunan yang Berlaku Perizinan toko bangunan saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan tersebut menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dengan demikian, PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi dasar terbaru untuk mengurus perizinan melalui OSS RBA. Kemudian, petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025. Peraturan tersebut mengatur tata cara pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS. Jenis dokumen yang diterbitkan kepada pelaku usaha akan bergantung pada beberapa faktor berikut: Pemilik toko tidak boleh langsung menganggap bahwa NIB menjadi satu-satunya dokumen yang dibutuhkan. Sistem OSS dapat menampilkan kewajiban tambahan berupa persyaratan dasar, Sertifikat Standar, atau perizinan penunjang sesuai kegiatan usaha. Syarat Izin Toko Material Bangunan Syarat izin toko material bangunan umumnya mencakup identitas pemilik, data badan usaha, alamat toko, kode KBLI, modal, dan informasi produk. Selain itu, pemilik usaha mungkin perlu memenuhi persyaratan tata ruang dan lingkungan sesuai lokasi serta kegiatan tokonya. Berikut dokumen dan data yang umumnya perlu disiapkan: Surat Keterangan Domisili Usaha tidak selalu menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan NIB. Namun, pemilik toko tetap perlu memiliki bukti penggunaan lokasi yang sah. Bukti tersebut dapat berupa sertifikat kepemilikan, perjanjian sewa, atau dokumen lain yang menjelaskan hak penggunaan tempat usaha. Selain itu, SPPL juga tidak selalu diwajibkan untuk semua toko bangunan. Jenis dokumen lingkungan akan ditentukan berdasarkan skala, lokasi, dan dampak kegiatan usaha melalui sistem OSS. Penelitian Prasiwi, Mursyidah, dan Sutanto menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan UMK melalui OSS masih dipengaruhi oleh pemahaman pelaku usaha. Selain itu, kemampuan menggunakan sistem digital, kejelasan informasi, dan pendampingan petugas juga dapat memengaruhi kelancaran proses perizinan. Karena itu, pemilik toko perlu menyiapkan data secara lengkap sebelum mulai mengurus izin. Cara Urus NIB Toko Bangunan melalui OSS RBA Cara urus NIB toko bangunan dimulai dengan membuat akun OSS, melengkapi profil usaha, memilih KBLI, dan mengisi data lokasi. Setelah seluruh data diperiksa dan pernyataan pelaku usaha disetujui, sistem akan menerbitkan NIB serta menampilkan kewajiban lanjutan yang perlu dipenuhi. Berikut langkah-langkah mengurus NIB toko bangunan: Sebelum memilih KBLI, buatlah daftar seluruh produk yang dijual oleh toko. Sebagai contoh, toko yang menjual semen, cat, perlengkapan listrik, dan alat pertukangan mungkin membutuhkan beberapa KBLI. Dengan daftar tersebut, pemilik usaha

SELENGKAPNYA

Escrow Account: Pengertian, Cara Kerja, dan Manfaatnya untuk Transaksi Bisnis

August 19, 2026

Escrow account adalah rekening khusus yang digunakan untuk menyimpan dana transaksi sementara waktu. Dana tersebut baru diberikan kepada penerima setelah semua ketentuan yang disepakati oleh pembeli dan penjual terpenuhi. Rekening escrow melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dalam mengelola dana transaksi. Dengan sistem tersebut, penjual tidak dapat langsung menggunakan uang pembeli sebelum menyelesaikan kewajibannya. Escrow account semakin banyak digunakan untuk transaksi bernilai besar, transaksi jarak jauh, pembelian properti, pendanaan digital, dan kerja sama antar bisnis. Dalam transaksi bisnis, rekening escrow digunakan untuk mengatur kapan pembayaran boleh diberikan kepada penerima. Escrow agent tidak bertindak sebagai pembeli maupun penjual. Hanya menjalankan instruksi yang telah disepakati dalam perjanjian. Fungsi Utama Escrow Account Escrow account memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: Perbedaan Escrow Account dan Rekening Bank Biasa Escrow account memiliki aturan penggunaan yang lebih terbatas dibandingkan rekening bank biasa. Pemilik rekening bank biasa dapat menggunakan dananya kapan saja, sedangkan dana escrow hanya dapat dicairkan ketika persyaratan tertentu sudah terpenuhi. Aspek Escrow account Rekening bank biasa Tujuan penggunaan Menyimpan dana untuk transaksi tertentu Menyimpan dan mengelola uang pemilik rekening Penguasaan dana Dibatasi oleh isi perjanjian Dikendalikan oleh pemilik rekening Proses pencairan Dilakukan setelah syarat transaksi terpenuhi Dilakukan sesuai permintaan pemilik rekening Pihak yang terlibat Pembayar, penerima, dan escrow agent Bank dan pemilik rekening Perlindungan transaksi Memiliki aturan pencairan tambahan Tidak secara langsung melindungi transaksi tertentu Rekening escrow juga berbeda dari rekening milik penjual yang hanya disebut sebagai “rekening bersama”. Perlindungan escrow baru dapat berjalan jika terdapat pengelola yang netral, pemisahan dana, aturan pencairan, proses pemeriksaan, dan cara menyelesaikan perselisihan. Bagaimana Cara Kerja Escrow dalam Transaksi Bisnis? Escrow transaksi bisnis bekerja dengan menyimpan pembayaran dari pembeli sampai penjual menyelesaikan kewajibannya. Escrow agent akan memeriksa apakah syarat pencairan sudah terpenuhi sebelum memberikan dana kepada penjual atau mengembalikannya kepada pembeli. Cara kerja rekening bersama bisnis umumnya berlangsung melalui tahapan berikut: Contoh Penerapan Escrow dalam Transaksi Bisnis Kapan Escrow Account Digunakan? Escrow account sebaiknya digunakan ketika nilai transaksi cukup besar, pihak yang bertransaksi belum saling mengenal, atau pembayaran dilakukan secara bertahap. Penggunaan escrow juga disarankan ketika barang, jasa, atau dokumen dalam transaksi perlu diperiksa terlebih dahulu. Semakin besar kerugian yang dapat muncul jika transaksi gagal, semakin penting penggunaan escrow account. Beberapa transaksi yang dapat menggunakan escrow account meliputi: 1. Escrow Properti Escrow properti digunakan untuk menyimpan pembayaran sampai dokumen dan proses jual beli properti dinyatakan lengkap. Dana dapat ditahan sampai pemeriksaan dokumen kepemilikan, pembayaran pajak, dan proses pengalihan hak selesai. Dalam pembelian rumah yang masih dibangun, escrow properti dapat mengatur pencairan dana berdasarkan perkembangan pembangunan. Pembeli tetap perlu memeriksa legalitas pengembang, status tanah, izin pembangunan, dan isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Escrow account tidak dapat menggantikan pemeriksaan legalitas properti. 2. Transaksi B2B Bernilai Tinggi Escrow dapat digunakan dalam pembelian mesin, pengadaan bahan baku, proyek teknologi, konstruksi, perdagangan antardaerah, dan pekerjaan yang dibayar secara bertahap. Rekening bersama bisnis memberikan perlindungan kepada pembeli dan penjual selama proses transaksi berlangsung. 3. Merger dan Akuisisi Dalam transaksi merger dan akuisisi, sebagian dana pembelian dapat disimpan sementara dalam escrow account. Dana tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yang baru diketahui setelah transaksi selesai. Contohnya adalah kewajiban pajak yang belum diselesaikan, pelanggaran perjanjian, atau tuntutan yang sebelumnya telah diatur dalam kontrak. 4. Pendanaan Digital POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengatur Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI. Penggunaan rekening penampungan membantu memisahkan dana milik pengguna dari uang yang digunakan untuk kegiatan operasional penyelenggara. Sebagian aturan pelaporan dalam POJK Nomor 40 Tahun 2024 telah diperbarui melalui POJK Nomor 8 Tahun 2026. Untuk layanan urun dana atau securities crowdfunding, POJK Nomor 17 Tahun 2025 telah menggantikan POJK Nomor 57/POJK.04/2020. Investor perlu memeriksa izin penyelenggara dan peraturan terbaru sebelum menyetorkan dana karena ketentuan dapat berubah. 5. Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam PP Nomor 36 Tahun 2023 mengatur pemasukan, penempatan, penggunaan, pengawasan, dan sanksi terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA. Aturan DHE SDA kemudian diperbarui, termasuk melalui PP Nomor 21 Tahun 2026. Pembaruan tersebut juga mencakup pengawasan terhadap rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan DHE SDA. Apa Risiko Transaksi Tanpa Escrow? Transaksi tanpa escrow membuat dana langsung berpindah sebelum pembeli memperoleh kepastian bahwa penjual telah memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penipuan, penggunaan dana sebelum waktunya, perselisihan kepemilikan, dan kesulitan mendapatkan pengembalian dana. Beberapa risiko transaksi tanpa rekening bersama bisnis meliputi: Perkembangan ekonomi digital membuat kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang aman semakin meningkat. Laporan Google, Temasek, dan Bain yang dikutip Reuters memperkirakan nilai barang dagangan bruto e-commerce Indonesia mencapai sekitar USD71 miliar pada 2025. Nilai tersebut diperkirakan meningkat menjadi USD140 miliar pada 2030. Besarnya nilai transaksi digital tidak berarti setiap pembayaran online harus menggunakan escrow account khusus. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi digital perlu diikuti dengan peningkatan keamanan pembayaran, pemeriksaan identitas, perlindungan akun, dan prosedur penyelesaian sengketa. Contoh Penggunaan Escrow di Indonesia Penggunaan escrow di Indonesia dapat ditemukan dalam marketplace, layanan pendanaan digital, transaksi perusahaan, pengelolaan DHE SDA, dan jual beli properti. Cara penerapannya dapat berbeda karena setiap sektor memiliki jenis transaksi, risiko, dan aturan tersendiri. 1. Marketplace Digital Marketplace biasanya menyimpan pembayaran pembeli sampai barang diterima atau masa pengajuan komplain berakhir. Setelah transaksi dinyatakan selesai, marketplace meneruskan dana kepada penjual. Sistem pembayaran tersebut memiliki cara kerja yang menyerupai escrow. Pengguna tetap perlu membaca syarat dan ketentuan layanan karena tidak semua sistem penahanan pembayaran memiliki kedudukan hukum yang sama dengan escrow account di bank. 2. Lelang Resmi Negara Dalam lelang negara, peserta biasanya harus menyetorkan uang jaminan sebelum mengikuti proses lelang. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Uang jaminan milik peserta yang tidak menang akan dikembalikan melalui prosedur resmi. Uang jaminan lelang tidak dapat langsung dianggap sama dengan escrow dalam transaksi bisnis. Keduanya memang digunakan untuk menampung dana, tetapi memiliki aturan, pengelola, dan cara pencairan yang berbeda. 3. Industri Properti Escrow properti dapat digunakan untuk menyimpan pembayaran sampai proses pemeriksaan dokumen dan tahapan jual beli selesai. Pada proyek pembangunan, dana juga dapat diberikan secara bertahap berdasarkan perkembangan fisik bangunan. Perkembangan pembangunan sebaiknya diperiksa oleh konsultan atau pihak independen sebelum dana dicairkan. Cara Memilih Layanan Escrow yang

SELENGKAPNYA

Panduan SP2DK Pajak: Cara Menjawab dan Dokumen yang Disiapkan

August 18, 2026

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau SP2DK merupakan surat resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang meminta Wajib Pajak menjelaskan data perpajakannya. Surat tersebut biasanya dikirim karena terdapat data yang diduga belum sesuai dengan laporan atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Menerima SP2DK bukan berarti Wajib Pajak sudah terbukti melanggar aturan atau sedang menjalani pemeriksaan pajak. Wajar jika Wajib Pajak merasa khawatir setelah menerima surat himbauan pajak. Namun, Wajib Pajak sebaiknya tidak terburu-buru menyetujui seluruh data dalam surat, langsung melakukan pembayaran, atau mengabaikannya karena merasa sudah melaporkan pajak dengan benar. Menurut saya, SP2DK dapat dipandang sebagai pengingat awal atau pemeriksaan kesehatan terhadap administrasi perpajakan. Proses klarifikasi sejak awal dapat membantu mencegah kesalahan pelaporan menumpuk dan menimbulkan kekurangan pajak serta sanksi administrasi yang lebih besar. Lalu, jika dapat SP2DK harus bagaimana? Secara umum, kamu perlu periksa keaslian surat, pahami data yang dipertanyakan, cocokkan dengan pembukuan, siapkan bukti pendukung, dan kirim tanggapan sebelum batas waktunya berakhir. Sebelum itu, sebaiknya pahami dulu apa itu SP2DK pajak secara utuh. Apa Itu SP2DK Pajak? SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP untuk meminta penjelasan kepada Wajib Pajak mengenai data yang menunjukkan adanya dugaan kewajiban pajak yang belum dipenuhi. Melalui SP2DK, Wajib Pajak memperoleh kesempatan untuk memberikan klarifikasi sebelum DJP menentukan langkah berikutnya berdasarkan jawaban dan bukti yang diterima. SP2DK digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan mekanisme self-assessment. Dalam sistem tersebut, Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemudian melakukan pengawasan menggunakan data yang tersedia dalam sistem perpajakan. Berdasarkan SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau P2DK dilakukan ketika penelitian kepatuhan material menemukan dugaan adanya kewajiban pajak yang belum dipenuhi. SP2DK berbeda dengan pemeriksaan pajak karena beberapa alasan berikut: DJP juga menjelaskan bahwa Wajib Pajak tidak perlu langsung takut ketika menerima SP2DK. Surat tersebut memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memeriksa kembali laporan pajaknya dan menjelaskan perbedaan data yang ditemukan. Oleh karena itu, SP2DK tidak dapat langsung dianggap sebagai pemeriksaan atau penyidikan tindak pidana perpajakan. Berapa Lama Batas Waktu Menjawab SP2DK? Wajib Pajak perlu menyampaikan tanggapan SP2DK paling lambat 14 hari sesuai dengan ketentuan pengawasan terbaru. Jika dokumen pendukung belum terkumpul seluruhnya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis paling lama tujuh hari sebelum batas waktu tanggapan berakhir. Sebelumnya, SE-05/PJ/2022 menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Sekarang, ketentuan pengawasan juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025. Berdasarkan penjelasan DJP mengenai PMK 111/2025, ketentuan penyampaian tanggapan SP2DK meliputi: Tanggal penerbitan surat menjadi bagian penting dalam menghitung batas waktu tanggapan. Karena itu, Wajib Pajak perlu memeriksa tanggal penerbitan serta petunjuk yang tertulis dalam SP2DK. Penyebab Wajib Pajak Mendapat SP2DK SP2DK umumnya diterbitkan ketika DJP menemukan perbedaan antara laporan Wajib Pajak dan data yang tersimpan dalam sistem perpajakan. Perbedaan tersebut dapat berasal dari SPT, faktur pajak, bukti potong, catatan transaksi, kepemilikan aset, atau informasi yang diberikan oleh pihak lain. Berikut beberapa penyebab umum Wajib Pajak menerima SP2DK: 1. Perbedaan omzet dalam SP Jumlah omzet yang tercantum dalam SPT Tahunan tidak sama dengan total penjualan pada SPT Masa PPN, laporan keuangan, atau sumber data transaksi lainnya. 2. Terdapat penghasilan yang belum dilaporkan DJP menemukan penghasilan, pembayaran, atau transaksi yang belum dicantumkan dalam SPT Tahunan. 3. Data faktur pajak tidak sesuai Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan tidak cocok dengan laporan PPN atau data dari lawan transaksi. 4. Perbedaan biaya dan bukti potong Perusahaan mencatat biaya jasa, gaji, sewa, atau transaksi lainnya, tetapi pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, atau PPh Final belum dilakukan atau dilaporkan dengan benar. 5. Penambahan aset tidak sesuai dengan jumlah penghasilan Wajib Pajak memiliki tambahan aset atau investasi yang sumber dananya belum dapat dijelaskan melalui penghasilan, pinjaman, warisan, hibah, atau sumber sah lainnya. 6. Terdapat informasi dari pihak ketigaDJP dapat mencocokkan laporan Wajib Pajak dengan data dari lembaga keuangan, instansi pemerintah, notaris, bea cukai, dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Mengapa UMKM Bisa Mendapat SP2DK? SP2DK UMKM dapat diterbitkan ketika DJP menemukan perbedaan antara data transaksi dan laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Penyebab lainnya dapat berupa penerapan PPh Final 0,5% yang tidak sesuai, omzet yang belum dilaporkan, atau masa penggunaan tarif final yang sudah berakhir. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko SP2DK UMKM meliputi: Penelitian Umi Hanik mengenai SP2DK di KPP Pratama Malang Utara menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak dapat berubah setiap tahun. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa pengawasan dan kepatuhan sukarela memiliki peran penting dalam menyelesaikan perbedaan data perpajakan. Dokumen yang Harus Disiapkan untuk Menjawab SP2DK Dokumen untuk menjawab SP2DK perlu disesuaikan dengan jenis pajak, tahun pajak, dan transaksi yang sedang dipertanyakan. Wajib Pajak tidak harus mengirimkan seluruh arsip perusahaan. Namun, setiap penjelasan penting perlu dilengkapi dengan dokumen yang sesuai, konsisten, dan mudah diperiksa. Berikut dokumen yang umumnya perlu disiapkan: Kelompok dokumen Dokumen pendukung Laporan keuangan Laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan rekonsiliasi fiskal Transaksi perbankan Rekening koran perusahaan dan rekening pribadi yang digunakan untuk transaksi usaha Penjualan Rekap penjualan bulanan, invoice, nota, kontrak, dan laporan marketplace PPN Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan, serta SPT Masa PPN Pemotongan PPh Bukti potong PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, dan PPh Final Pembukuan Buku besar, jurnal transaksi, daftar piutang, daftar utang, dan kartu stok Aset dan pendanaan Bukti pembelian aset, perjanjian pinjaman, setoran modal, hibah, atau warisan Pelaporan pajak SPT Tahunan, SPT Masa, bukti pembayaran, dan bukti penerimaan elektronik Jangan lupa untuk memberikan nomor pada setiap dokumen lampiran sesuai dengan nomor penjelasan dalam surat tanggapan. Susunan tersebut memudahkan Account Representative mencocokkan penjelasan dengan bukti transaksi yang disertakan. Cara Menjawab SP2DK dengan Benar Cara menghadapi SP2DK yang tepat adalah dengan memisahkan proses pemeriksaan data, pencocokan angka, dan penyusunan jawaban. Wajib Pajak perlu menjawab setiap data secara jelas, menyertakan dasar perhitungan, dan tidak terburu-buru mengakui kekurangan pajak sebelum seluruh informasi diperiksa. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan: 1. Periksa keaslian SP2DKPastikan nomor surat, nama KPP, identitas Wajib Pajak, NPWP, tahun pajak, dan nama petugas sudah sesuai. Hubungi KPP melalui saluran resmi jika terdapat informasi yang

SELENGKAPNYA

Beda Jaminan Fidusia dan Gadai serta Cara Pendaftarannya

August 14, 2026

Jaminan fidusia adalah jaminan utang yang memungkinkan barang tetap dikuasai dan digunakan oleh pemiliknya selama kewajiban pembayaran masih dijalankan. Skema jaminan fidusia sering digunakan dalam kredit kendaraan, pembiayaan mesin produksi, dan pinjaman untuk modal usaha. Melalui jaminan fidusia, kreditur memperoleh kepastian atas pelunasan utang, sedangkan debitur tetap dapat menggunakan barang yang dijaminkan. Saya melihat biaya pendaftaran fidusia sering dianggap debitur hanya sebagai biaya tambahan dalam pengajuan kredit. Sebenarnya ini kurang tepat. Pendaftaran fidusia dapat melindungi debitur dari penarikan barang secara sewenang-wenang sekaligus memberikan kepastian hukum kepada kreditur. Pengertian Jaminan Fidusia dan Konsep Dasarnya dalam Hukum Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak dan benda tertentu lainnya yang tetap berada dalam penguasaan debitur. Setelah didaftarkan secara resmi, jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pembayaran lebih dahulu daripada kreditur lainnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan. Meskipun hak kepemilikannya dialihkan sebagai jaminan, barang tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas: Dalam hukum, konsep tersebut dikenal dengan istilah constitutum possessorium. Artinya, hak kepemilikan atas barang dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan, tetapi barangnya tetap dikuasai dan digunakan oleh debitur. Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. menjelaskan bahwa fidusia memisahkan antara kepemilikan secara hukum dan penguasaan barang secara fisik. Hak kepemilikan secara hukum beralih kepada kreditur, sedangkan barangnya tetap dikuasai debitur untuk mendukung kegiatan ekonomi. Prof. Subekti, S.H. juga menjelaskan bahwa fidusia berkembang karena adanya kebutuhan dalam praktik pemberian kredit. Debitur membutuhkan pinjaman, tetapi tetap perlu menggunakan kendaraan, mesin, atau barang modal lainnya untuk menjalankan usaha. Perbedaan Fidusia dan Gadai yang Wajib Diketahui Perbedaan fidusia dan gadai terutama terlihat dari pihak yang menguasai barang selama masa pinjaman. Dalam fidusia, barang tetap berada pada debitur, sedangkan dalam gadai, barang harus diserahkan kepada kreditur atau pihak lain yang telah disepakati. Parameter Jaminan Fidusia Gadai Penguasaan barang Barang tetap dikuasai debitur Barang dikuasai kreditur atau pihak ketiga Dasar hukum UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1150–1160 KUH Perdata Bukti hukum Akta notaris dan Sertifikat Jaminan Fidusia Perjanjian atau surat bukti gadai Jenis barang Benda bergerak berwujud, tidak berwujud, dan bangunan tertentu Benda bergerak Penggunaan barang Umumnya tetap dapat digunakan debitur Tidak dapat digunakan debitur karena barang telah diserahkan Hak kreditur Memiliki hak untuk didahulukan setelah fidusia didaftarkan Memiliki hak untuk didahulukan sesuai ketentuan gadai Proses pengikatan Didaftarkan melalui sistem fidusia Dilakukan dengan menyerahkan barang kepada penerima gadai Contohnya, motor yang dibeli melalui perusahaan pembiayaan tetap dapat digunakan oleh pembelinya karena kendaraan tersebut dijadikan jaminan fidusia. Berbeda dengan perhiasan yang digadaikan karena perhiasan tersebut harus diserahkan kepada perusahaan pergadaian selama pinjaman belum dilunasi. Contoh Jaminan Fidusia dan Barang yang Bisa Dijaminkan Contoh jaminan fidusia antara lain kendaraan bermotor, mesin produksi, inventaris perusahaan, persediaan barang, piutang usaha, dan hak kekayaan intelektual tertentu. Sebelum dijaminkan, kepemilikan, nilai ekonomi, identitas, dan kemungkinan penjualan barang tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu. A) Benda bergerak berwujud Benda bergerak berwujud adalah barang yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat secara langsung. Beberapa contohnya meliputi: B) Benda bergerak tidak berwujud Benda bergerak tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi mempunyai nilai ekonomi. Beberapa contohnya meliputi: Penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam. Kreditur biasanya akan memeriksa status kepemilikan, pencatatan atau pendaftaran, masa perlindungan, nilai ekonomi, serta peluang penjualan hak tersebut apabila debitur tidak melunasi utangnya. C) Benda tidak bergerak tertentu Bangunan tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan juga dapat menjadi objek jaminan fidusia. Contohnya adalah bangunan yang berdiri di atas tanah milik orang lain selama memenuhi persyaratan hukum. Rumah susun juga tidak otomatis dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Jenis jaminan untuk rumah susun perlu ditentukan berdasarkan status tanah, bukti kepemilikan, dan kemungkinan penggunaan hak tanggungan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, piutang perusahaan pembiayaan mencapai Rp506,82 triliun pada November 2025 atau tumbuh 1,09% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing bruto pada periode tersebut tercatat sebesar 2,44%. Data tersebut menunjukkan bahwa industri pembiayaan memiliki peran yang besar dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Alur dan Cara Pendaftaran Fidusia Online Cara pendaftaran fidusia dilakukan melalui pembuatan akta notaris, pengajuan secara elektronik, pembayaran PNBP, dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran harus diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 1. Menyiapkan perjanjian pokok Sebelum membuat jaminan fidusia, kreditur dan debitur harus memiliki perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban pembayaran. Perjanjian pokok tersebut dapat berupa perjanjian kredit, pembiayaan, atau utang-piutang. Jaminan fidusia mengikuti keberadaan perjanjian pokok tersebut. Artinya, jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya utang atau kewajiban yang dijamin. 2. Membuat Akta Jaminan Fidusia Pemberi dan penerima fidusia perlu membuat Akta Jaminan Fidusia dalam bahasa Indonesia di hadapan notaris yang berwenang. Akta Jaminan Fidusia setidaknya memuat: Data yang dicantumkan harus sesuai dengan dokumen kepemilikan dan perjanjian antara kedua pihak. Kesalahan penulisan data dapat menimbulkan kendala saat melakukan perubahan, penghapusan, atau eksekusi jaminan. 3. Mengajukan pendaftaran melalui AHU Online Akta Jaminan Fidusia kemudian didaftarkan secara elektronik melalui layanan fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam praktiknya, proses pendaftaran biasanya dilakukan oleh notaris berdasarkan akta dan kuasa dari para pihak. Informasi yang dimasukkan dalam sistem harus sesuai dengan isi Akta Jaminan Fidusia. 4. Membayar biaya PNBP Pemohon harus membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sesuai dengan nilai penjaminan dan jenis layanan yang digunakan. Bukti pembayaran sebaiknya disimpan bersama Akta Jaminan Fidusia dan dokumen perjanjian pokok. 5. Mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Setelah seluruh persyaratan dan pembayaran selesai, Sertifikat Jaminan Fidusia akan diterbitkan secara elektronik. Sertifikat tersebut memuat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Sebelum pendaftaran diajukan, para pihak sebaiknya memeriksa nama pemilik, identitas barang, nomor dokumen, nilai barang, nilai penjaminan, dan informasi perjanjian pokok. Pemeriksaan tersebut dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan masalah pada kemudian hari. Biaya Pendaftaran Fidusia Resmi Berdasarkan Tarif PNBP Terbaru Biaya pendaftaran fidusia terdiri atas PNBP pemerintah dan biaya profesional, seperti jasa pembuatan akta oleh notaris. Sejak 1 Agustus 2026,

SELENGKAPNYA

Proses PKPU dan Kepailitan Sesuai Hukum: Tahapan, Syarat, Jangka Waktu, dan Perbedaannya

August 13, 2026

Masalah arus kas, penurunan penjualan, dan banyaknya utang yang jatuh tempo dapat membuat sebuah perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut dapat dialami oleh perusahaan yang sebenarnya masih memiliki kegiatan usaha dan peluang untuk kembali berkembang. Ketika perundingan secara langsung tidak lagi menghasilkan kesepakatan, PKPU dapat digunakan sebagai jalur hukum untuk menyelesaikan masalah utang. PKPU adalah singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Melalui PKPU, debitor dan kreditor mendapatkan kesempatan untuk menyusun kesepakatan pembayaran utang di bawah pengawasan Pengadilan Niaga. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP pada lima Pengadilan Niaga menunjukkan bahwa permohonan PKPU dan kepailitan pernah mencapai lebih dari 600 perkara dalam satu tahun. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa PKPU dan kepailitan telah menjadi bagian penting dalam penyelesaian masalah keuangan perusahaan di Indonesia. Penulis berpandangan bahwa PKPU sebaiknya digunakan sebagai sarana untuk memulihkan bisnis yang masih layak dipertahankan. PKPU tidak seharusnya digunakan hanya untuk menekan atau mematikan usaha debitor yang sebenarnya masih mempunyai peluang untuk bangkit. Apa Itu PKPU? PKPU adalah proses hukum yang memberikan waktu kepada debitor dan kreditor untuk merundingkan kembali pembayaran utang. Tujuan utama PKPU adalah menghasilkan rencana perdamaian agar debitor dapat memenuhi kewajibannya dan terhindar dari kepailitan. Dasar hukum PKPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selama proses PKPU berlangsung, debitor memperoleh waktu untuk memperbaiki kondisi keuangan dan menawarkan skema pembayaran kepada para kreditor. Kreditor juga mendapatkan kesempatan untuk memeriksa kondisi keuangan debitor dan menilai kemampuan debitor dalam membayar utangnya. Rencana pembayaran dalam PKPU dapat disusun melalui beberapa pilihan berikut: Menurut pandangan Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., PKPU pada dasarnya menyediakan ruang perundingan yang mendapatkan perlindungan hukum. Ruang perundingan tersebut memungkinkan debitor yang beriktikad baik untuk memperbaiki kondisi keuangannya tanpa menghadapi tindakan penagihan atau eksekusi aset secara sendiri-sendiri. Meskipun demikian, PKPU tidak berarti debitor dapat berhenti membayar utang tanpa tanggung jawab. Debitor harus menggunakan waktu PKPU untuk membuka informasi keuangan, mencatat seluruh tagihan, dan menyiapkan rencana perdamaian yang masuk akal. Apa Perbedaan Pailit dan PKPU? Perbedaan PKPU dan pailit dapat dilihat dari tujuan, pengelolaan harta, dan hasil akhirnya. PKPU bertujuan mencari jalan keluar melalui restrukturisasi utang, sedangkan kepailitan berfokus pada pengurusan dan pemberesan harta debitor untuk membayar kreditor. Berikut perbandingan antara PKPU dan kepailitan: Parameter PKPU Kepailitan Tujuan utama Menyusun ulang pembayaran utang dan mencapai perdamaian Mengurus atau membereskan harta debitor untuk membayar kreditor Pihak yang mengelola Debitor bersama Pengurus Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas Kewenangan debitor Masih dapat mengurus harta dengan persetujuan Pengurus Tidak lagi berhak menguasai dan mengurus harta yang masuk dalam boedel pailit Arah penyelesaian Mempertahankan kelangsungan usaha Menggunakan harta pailit untuk membayar para kreditor Hasil akhir Perdamaian yang disahkan pengadilan atau kepailitan apabila perdamaian gagal Pemberesan harta atau perdamaian dalam proses kepailitan Kegiatan usaha Masih dapat berjalan dengan pengawasan Pengurus Dapat dilanjutkan dalam keadaan tertentu di bawah kewenangan Kurator Dalam proses PKPU, debitor masih dapat menjalankan usahanya. Namun, tindakan pengurusan atau pengalihan harta harus dilakukan dengan persetujuan Pengurus. Sementara itu, setelah putusan pailit dijatuhkan, kewenangan untuk mengurus harta yang masuk dalam boedel pailit beralih kepada Kurator. Pailit juga tidak selalu berarti perusahaan langsung ditutup dan seluruh asetnya langsung dijual. Dalam keadaan tertentu, kegiatan usaha masih dapat dilanjutkan apabila langkah tersebut dinilai lebih menguntungkan bagi harta pailit dan para kreditor. Apa Syarat Pengajuan PKPU? Permohonan PKPU harus didasarkan pada adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh debitor atau kreditor ketika terdapat alasan untuk memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 37 Tahun 2004, berikut beberapa ketentuan penting dalam pengajuan PKPU: 1. Terdapat Hubungan Utang Piutang Pemohon harus dapat membuktikan adanya kewajiban pembayaran antara debitor dan kreditor. Bukti tersebut dapat berupa perjanjian, faktur, bukti pencairan dana, surat pengakuan utang, berita acara, atau dokumen transaksi lainnya. 2. Utang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih Utang yang dijadikan dasar permohonan harus sudah memasuki waktu pembayaran. Jatuh tempo dapat ditentukan dalam perjanjian, muncul akibat percepatan pembayaran, atau timbul setelah debitor dinyatakan lalai. 3. Debitor Memiliki Lebih dari Satu Kreditor PKPU digunakan untuk menyelesaikan utang secara bersama-sama dengan para kreditor. Karena itu, pemohon perlu menjelaskan dan membuktikan bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor. 4. Debitor Diperkirakan Tidak Dapat Melanjutkan Pembayaran Debitor dapat mengajukan PKPU apabila tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditor juga dapat mengajukan PKPU apabila mempunyai alasan untuk memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. 5. Permohonan Didukung Bukti yang Memadai Permohonan PKPU harus dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan hubungan utang, nilai tagihan, tanggal jatuh tempo, dan kondisi pembayaran. Debitor juga dapat menyampaikan rencana perdamaian bersamaan dengan permohonan atau setelah putusan PKPU dijatuhkan. Menyiapkan rencana perdamaian sejak awal dapat menunjukkan bahwa debitor serius menyelesaikan kewajibannya. Apakah Permohonan PKPU Harus Dibuktikan Secara Sederhana? Permohonan PKPU harus didukung oleh bukti yang jelas mengenai adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jika keberadaan utang masih memerlukan pemeriksaan yang panjang dan rumit, sengketa tersebut dapat dinilai tidak sesuai untuk diselesaikan melalui proses PKPU yang waktunya terbatas. Pembuktian sederhana berarti fakta mengenai utang dan kewajiban pembayaran dapat diperiksa tanpa proses pembuktian yang terlalu kompleks. Pengadilan tetap harus memeriksa keabsahan utang, hubungan hukum para pihak, dan dokumen yang menjadi dasar permohonan. Kajian Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 28 No. 3 menjelaskan pentingnya pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU. Prinsip tersebut diperlukan agar PKPU tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak beriktikad baik. Kajian tersebut dapat dibaca melalui Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga memberikan pedoman khusus mengenai permohonan pailit atau PKPU terhadap pengembang apartemen dan rumah susun. Dalam keadaan tertentu, perselisihan antara konsumen dan pengembang dianggap tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana karena berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli. Namun, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat langsung dianggap sebagai larangan untuk mengajukan PKPU terhadap seluruh perusahaan properti. Pengadilan tetap perlu memeriksa kedudukan para pihak, jenis utang, isi perjanjian, dan tingkat kerumitan sengketanya. Berapa Hari Proses PKPU Berlangsung? PKPU Sementara berlangsung paling lama 45 hari sejak putusan

SELENGKAPNYA

Contoh Somasi Wanprestasi dan Cara Pengirimannya yang Benar Sesuai Hukum

August 12, 2026

Pembatalan kesepakatan secara sepihak, pekerjaan yang tidak selesai, atau pembayaran yang melewati jatuh tempo sering menimbulkan sengketa perdata. Sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, pihak yang dirugikan biasanya mengirimkan somasi sebagai peringatan resmi agar pihak lain segera memenuhi kewajibannya. Somasi tidak selalu wajib dikirim dalam setiap perkara wanprestasi. Namun, somasi dapat menjadi bukti bahwa debitur sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya. Somasi sangat diperlukan apabila perjanjian tidak mengatur bahwa debitur otomatis dianggap lalai setelah batas waktu berakhir. Menurut penulis, kekuatan somasi tidak bergantung pada seberapa keras ancaman yang ditulis di dalamnya. Somasi yang baik harus berisi kronologi yang jelas, tuntutan yang masuk akal, batas waktu yang wajar, dan bukti pengiriman yang dapat diperiksa. Memahami Arti Somasi dan Wanprestasi dalam Hukum Perdata Somasi adalah teguran yang diberikan kreditur kepada debitur agar segera menjalankan kewajibannya dalam batas waktu tertentu. Sementara itu, wanprestasi artinya kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi isi perjanjian, baik karena tidak melaksanakan kewajiban, terlambat, tidak sesuai kesepakatan, maupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak. Dalam sebuah perjanjian, pihak yang berhak menerima pembayaran, barang, atau jasa disebut kreditur. Sementara itu, pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian disebut debitur. Kewajiban tersebut dapat berupa pembayaran uang, penyerahan barang, pelaksanaan jasa, atau larangan melakukan tindakan tertentu. Prof. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak menjalankan kewajibannya, lalai, mengingkari janji, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi ketika kewajiban dilaksanakan terlambat atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Unsur, Bentuk Wanprestasi, dan Dampak Hukumnya Wanprestasi terjadi ketika terdapat perjanjian yang sah, kewajiban yang jelas, pelanggaran terhadap kewajiban, dan kelalaian yang dapat dibuktikan. Pihak yang dirugikan dapat meminta pemenuhan perjanjian, pembatalan kontrak, ganti rugi, atau beberapa tuntutan sekaligus sesuai isi perjanjian dan ketentuan hukum. Wanprestasi umumnya dibagi menjadi empat bentuk berikut. Debitur sama sekali tidak menjalankan kewajiban yang sudah dijanjikan. Contohnya, penyedia jasa telah menerima pembayaran, tetapi tidak mengerjakan proyek yang disepakati. Debitur akhirnya menjalankan kewajibannya, tetapi pelaksanaannya melewati waktu yang sudah disepakati. Keterlambatan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi kreditur. Debitur menjalankan kewajibannya, tetapi hasilnya berbeda dari ketentuan dalam kontrak. Contohnya, pemasok mengirimkan barang dengan jenis, jumlah, atau kualitas yang tidak sesuai pesanan. Debitur melakukan tindakan yang secara jelas dilarang dalam perjanjian. Contohnya, debitur membocorkan informasi rahasia atau menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan. Kreditur dapat meminta beberapa bentuk penyelesaian sesuai isi kontrak dan keadaan perkara. Bentuk penyelesaian tersebut meliputi: Angka tersebut belum dapat dipastikan melalui data resmi Mahkamah Agung yang tersedia untuk masyarakat. Data perkara harus diperiksa berdasarkan tahun, tingkat pengadilan, dan jenis perkaranya agar tidak menimbulkan kesimpulan yang salah. Unsur Wajib Surat dan Contoh Somasi Wanprestasi Surat somasi wanprestasi perlu menjelaskan identitas para pihak, perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum, kewajiban yang dilanggar, tuntutan kreditur, dan batas waktu penyelesaian. Tuntutan dalam somasi harus ditulis secara jelas agar debitur memahami kewajiban yang harus segera diselesaikan. Surat somasi sebaiknya memuat beberapa informasi berikut: Tidak ada aturan umum yang menyatakan bahwa batas waktu dalam somasi harus selalu 3 × 24 jam atau tujuh hari kerja. Batas waktu sebaiknya ditentukan berdasarkan jenis kewajiban, tingkat kesulitan penyelesaian, isi kontrak, dan besarnya kerugian yang terjadi. Contoh Somasi Wanprestasi Contoh surat somasi berikut dapat digunakan sebagai acuan awal untuk menangani masalah pembayaran atau pelanggaran kontrak. Isi surat tetap harus disesuaikan dengan fakta, bukti, ketentuan penyelesaian sengketa, dan identitas para pihak yang terlibat. [KOP SURAT/IDENTITAS PENGIRIM] Hal: Somasi I atas Wanprestasi Perjanjian [Nama Perjanjian] Kepada Yth.[Nama Debitur/Pimpinan Perusahaan][Alamat Lengkap] Dengan hormat, Saya/Kami, [nama kreditur atau kuasa], bertindak untuk dan atas nama [nama pribadi/perusahaan], menyampaikan somasi berdasarkan fakta-fakta berikut: Berdasarkan fakta tersebut, kami meminta Saudara untuk: Seluruh kewajiban tersebut harus diselesaikan paling lambat [jumlah hari] hari kalender/hari kerja sejak surat somasi ini diterima. Apabila batas waktu tersebut terlewati tanpa adanya penyelesaian, kami akan mengambil langkah hukum sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah hukum tersebut dapat berupa pengajuan gugatan wanprestasi serta tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Somasi ini disampaikan dengan tetap membuka kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah. Demikian surat somasi ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti. [Kota], [Tanggal] Hormat kami, [Tanda tangan] [Nama lengkap][Jabatan, jika ada] DOWNLOAD SURAT SOMASI WANPRESTASI PDF – KLIK LINK DI SINI Cara Mengirim Somasi Wanprestasi agar Dapat Dibuktikan Peraturan tidak menentukan satu cara khusus yang wajib digunakan untuk mengirimkan somasi dalam setiap sengketa perdata. Cara pengiriman yang dipilih harus dapat membuktikan isi surat, identitas penerima, alamat tujuan, tanggal pengiriman, dan waktu surat tersebut diterima. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengirimkan somasi: Metode Bukti yang perlu disimpan Catatan Pos atau kurir tercatat Resi, riwayat pelacakan, bukti penyerahan, dan salinan surat Kirim ke alamat yang tercantum dalam kontrak atau data resmi perusahaan Penyerahan langsung Tanda terima, nama penerima, jabatan, tanggal, dan stempel Gunakan saksi apabila penerima menolak memberikan tanda tangan Email Email terkirim, lampiran, alamat tujuan, data email, dan balasan Gunakan alamat email resmi yang tercantum dalam kontrak atau komunikasi bisnis WhatsApp Salinan percakapan, tangkapan layar, nomor tujuan, dokumen, dan status pengiriman Simpan percakapan secara lengkap dan jangan hanya mengambil satu tangkapan layar Melalui kuasa hukum Surat kuasa, salinan somasi, dan bukti pengiriman Cocok digunakan untuk sengketa dengan nilai besar atau perkara yang rumit Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya pada dasarnya diakui sebagai alat bukti hukum berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. UU ITE terakhir diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun demikian, pengakuan terhadap bukti elektronik tidak berarti setiap tangkapan layar otomatis dapat membuktikan seluruh tuntutan pengirim. Hakim tetap akan memeriksa keaslian, kelengkapan, keutuhan, dan hubungan bukti elektronik dengan bukti lainnya. Pengirim sebaiknya menyimpan file asli, perangkat yang digunakan, riwayat percakapan lengkap, dokumen terlampir, serta bukti bahwa nomor telepon atau alamat email benar-benar digunakan oleh debitur. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, termasuk penggunaan sistem e-Court dan pemanggilan dalam proses pengadilan. Namun, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tidak secara khusus menyatakan bahwa setiap somasi pribadi yang dikirim melalui WhatsApp otomatis sah sebagai bukti. Strategi Pengiriman yang Lebih Aman Pengiriman somasi melalui lebih dari satu

SELENGKAPNYA

Notaris Kini Bisa Urus Legalitas Perusahaan Secara Nasional menurut Aturan Terbaru

August 11, 2026

Pengusaha tidak harus menggunakan jasa notaris yang berada di daerah yang sama dengan alamat perusahaan. Pendirian perusahaan seperti PT atau CV dapat dibantu oleh notaris dari daerah lain selama prosesnya tetap mengikuti aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudahan ini membuat pengusaha memiliki lebih banyak pilihan. Pengusaha dapat memilih notaris berdasarkan pengalaman, kualitas pelayanan, kecepatan proses, dan biaya yang ditawarkan. Wilayah Kerja Notaris Tetap Dibatasi Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, setiap notaris memiliki tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Sementara itu, wilayah jabatannya mencakup seluruh provinsi tempat notaris tersebut berkedudukan. Artinya, notaris tidak memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh Indonesia. Notaris tetap harus menjalankan tugas dan membuat akta di dalam wilayah jabatan yang telah ditentukan. Meski begitu, alamat perusahaan yang didirikan tidak harus berada di provinsi yang sama dengan notaris. Sebagai contoh, notaris yang berkedudukan di Jawa Timur dapat membantu mendirikan PT yang beralamat di Jakarta. Namun, proses pembuatan dan penandatanganan akta tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan jabatan notaris. Legalitas Perusahaan Dapat Digunakan di Seluruh Indonesia Dokumen pendirian perusahaan tidak hanya berlaku di daerah tempat notaris bekerja. Setelah perusahaan didaftarkan dan mendapatkan pengesahan atau pencatatan dari pemerintah, legalitas perusahaan tersebut diakui secara nasional. PT mendapatkan status sebagai badan hukum setelah proses pendaftarannya selesai dan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum. Sementara itu, pendirian CV dicatat melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau SABU. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan usaha di berbagai daerah di Indonesia. Namun, perusahaan tetap harus memenuhi ketentuan mengenai perizinan usaha, lokasi kegiatan, KBLI, dan izin khusus sesuai bidang usahanya. Apakah Harus Selalu Menggunakan Notaris yang Sama? Perusahaan tidak wajib terus menggunakan notaris yang membuat akta pendiriannya. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk selalu menggunakan notaris yang sama. Pemilik usaha boleh menggunakan jasa notaris lain ketika ingin mengubah data atau dokumen perusahaan. Notaris yang berbeda dapat membantu mengurus berbagai perubahan, seperti: Sebelum mengurus perubahan, notaris baru perlu memeriksa akta pendirian, akta perubahan sebelumnya, dan dokumen perusahaan lainnya. Beberapa jenis perubahan juga membutuhkan persetujuan melalui RUPS atau keputusan resmi lainnya sesuai ketentuan perusahaan. Manfaat bagi Pengusaha Kebebasan memilih notaris memberikan sejumlah keuntungan bagi pengusaha, seperti: 1. Memiliki Lebih Banyak Pilihan Pengusaha dapat memilih notaris atau penyedia jasa legalitas berdasarkan pengalaman, kemampuan, harga, dan kualitas pelayanan. Pilihan tersebut tidak hanya terbatas pada notaris yang berada di daerah perusahaan. 2. Proses Pengurusan Lebih Fleksibel Sebagian proses pendaftaran perusahaan sudah dilakukan melalui sistem elektronik. Kondisi ini membuat pengiriman data dan pengurusan administrasi menjadi lebih mudah. Namun, tahapan yang berkaitan dengan pembuatan dan penandatanganan akta tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. 3. Tidak Terikat dengan Satu Notaris Perusahaan dapat menggunakan notaris lain jika membutuhkan perubahan legalitas pada masa mendatang. Pemilik usaha bebas memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. 4. Memudahkan Perluasan Usaha Perusahaan dapat membuka dan menjalankan kegiatan usaha di daerah lain. Syaratnya, perusahaan harus memiliki perizinan dan memenuhi ketentuan usaha yang berlaku di daerah tersebut. Kesimpulan Pengusaha dapat mengurus pendirian PT atau CV melalui notaris yang berasal dari daerah lain. Sementara itu, legalitas perusahaan yang telah terdaftar atau disahkan secara resmi dapat digunakan secara nasional. Perusahaan juga tidak harus memakai notaris yang sama untuk mengurus perubahan legalitas. Pemilik usaha dapat memilih notaris lain sesuai dengan kebutuhan. Jika membutuhkan bantuan untuk mendirikan perusahaan atau mengubah legalitas yang sudah ada, kamu dapat menggunakan layanan LegalMP. Tim LegalMP akan membantu prosesnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. FAQ (Pertanyaan yang Sering Ditanyakan) 1. Apakah pendirian PT atau CV harus menggunakan notaris satu daerah? Tidak, pengusaha dapat menggunakan notaris dari daerah lain selama prosesnya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. 2. Apakah notaris bisa mengurus legalitas perusahaan secara nasional? Ya, notaris bisa mengurus legalitas perusahaan seperti PT atau CV secara nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Apakah legalitas perusahaan berlaku secara nasional? Ya, legalitas perusahaan yang telah disahkan atau dicatat oleh pemerintah diakui di seluruh Indonesia. 4. Apakah perusahaan harus selalu menggunakan notaris yang sama? Tidak, perusahaan dapat memilih notaris lain untuk mengurus perubahan data atau dokumen legalitas. 5. Apakah perusahaan bisa menjalankan usaha di daerah lain? Bisa, selama perusahaan memenuhi ketentuan KBLI, perizinan usaha, lokasi kegiatan, dan izin khusus yang diperlukan.

SELENGKAPNYA

Author: Fabby Daraja