Fabby Daraja, Author at LegalMP

Syarat Koperasi Simpan Pinjam Bisa Berdiri dan Ketentuan Bunganya Menurut Regulasi

November 15, 2025

Koperasi simpan pinjam (KSP) ada di mana-mana. Karena, hampir semua koperasi yang berdiri di Indonesia, itu bentuknya adalah koperasi simpan pinjam. Meskipun masih banyak jenis koperasi yang lain. Seperti koperasi produksi, konsumen, jasa, pemasaran, dan sebagainya. Pada tahun 2024, jumlah koperasi aktif di Indonesia tercatat sebanyak 131.617 unit, berdasarkan data dari IndonesiaBaik.id. Hampir 70 persen koperasi bergerak di sektor simpan pinjam, sementara koperasi yang berfokus pada sektor riil masih di bawah 20 persen, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) yang dilansir dari Tempo.co. Kenapa koperasi simpan pinjam lebih diminati? Dibandingkan koperasi produsen atau konsumen, koperasi simpan pinjam lebih unggul dalam menyediakan akses finansial yang cepat dan mudah. Koperasi simpan pinjam memberikan solusi keuangan praktis melalui simpanan dan pinjaman dengan prosedur yang lebih sederhana, serta menawarkan bunga yang lebih ringan daripada lembaga keuangan lainnya. Hal ini sangat bermanfaat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang seringkali membutuhkan modal usaha dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Bagaimana Cara Kerja Koperasi Simpan Pinjam? Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan jenis koperasi yang hanya menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya jenis usaha. Koperasi ini memiliki mekanisme operasional yang terstruktur dan berbasis pada prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana dan pemberian pinjaman kepada anggota. Berikut penjelasan mengenai mekanisme operasional KSP: 1. Penghimpunan Dana Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dana melalui dua jenis simpanan, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka koperasi. Tabungan koperasi merupakan simpanan yang tidak terikat waktu dan dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan anggota. Sedangkan simpanan berjangka koperasi adalah simpanan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara anggota dan koperasi. Dana yang dihimpun melalui kedua jenis simpanan ini akan menjadi modal operasional KSP yang nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. 2. Penyaluran Dana Setelah dana dihimpun, koperasi akan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada anggota koperasi dan koperasi lain melalui perjanjian kerja sama. Proses penyaluran dana ini harus memenuhi beberapa prinsip penting, seperti memastikan pemberian pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat risiko, dan kemampuan pemohon pinjaman. Selain itu, penyaluran dana harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang mencukupi dan adanya dukungan agunan yang memadai untuk menjaga keberlanjutan koperasi. 3. Pemberian Imbalan dan Penetapan Suku Bunga Koperasi Simpan Pinjam memberikan imbalan berupa bunga atau bentuk lain kepada anggota atas simpanan yang dilakukan, dengan besaran bunga simpanan maksimal 9% per tahun. Untuk pinjaman yang diberikan kepada anggota, koperasi mengenakan suku bunga yang tidak boleh melebihi 24% per tahun. Besaran suku bunga ini ditetapkan oleh rapat pengurus koperasi dalam rentang suku bunga yang telah disetujui oleh rapat anggota. Hal ini untuk memastikan bahwa suku bunga yang diterapkan tetap wajar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh koperasi. 4. Pengelolaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam wajib mengelola operasionalnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Baik dalam pengelolaan dana maupun dalam pemberian pinjaman kepada anggota. Koperasi juga harus memiliki sistem informasi yang memadai untuk melayani anggota dengan baik dan transparan. Pengelolaan koperasi juga harus memperhatikan kesehatan koperasi dengan menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pinjaman. Selain itu, KSP dapat mengasuransikan simpanan anggota untuk memberikan perlindungan tambahan. Koperasi simpan pinjam tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha di sektor riil untuk menjaga fokus pada usaha simpan pinjam saja. 5. Transformasi Menuju Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Dengan adanya regulasi terbaru dalam UU P2SK, ada peluang bagi Koperasi Simpan Pinjam untuk bertransformasi menjadi lembaga jasa keuangan (LJK). Jadi nanti diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika koperasi memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain adalah penghimpunan dana yang melibatkan pihak selain anggota koperasi, penyaluran pinjaman kepada non-anggota, pendanaan yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan, serta penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang melampaui sektor simpan pinjam. Transformasi ini memungkinkan KSP untuk bisa memperluas jangkauan layanannya dan membuat operasionalnya jadi lebih lancar serta efisien di masa depan. Apakah Koperasi Simpan Pinjam Itu Riba? Pertanyaan tentang status hukum Koperasi Simpan Pinjam dalam perspektif Islam, khususnya terkait riba, telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah. Berikut adalah analisis berdasarkan berbagai sumber dan kutipan: 1. Ijma Ulama tentang Bunga adalah Riba Menurut Republika Online, ijma ulama sepakat bahwa bunga adalah riba. Baik besar maupun kecil persentasenya, dan hukumnya haram. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank pada akhir 2003. Diharamkannya riba atau bunga ini berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-279 dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dan dua saksinya dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Keputusan Bahtsul Masail NU Bahtsul Masail Diniyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Pesantren Ihya Ulumuddin, Kesugihan, Cilacap tahun 1987 memutuskan bahwa: 3.. Koperasi Simpan Pinjam Syariah sebagai Alternatif Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Fatwa ini menyebutkan: Untuk menghindari riba, umat Islam disarankan untuk beralih ke koperasi syariah atau Baitul Maal wat Tamwil (BMT), karena koperasi syariah yang menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah halal sesuai ketentuan syariah. Selain itu, sebaiknya hindari berpartisipasi dalam KSP konvensional. Bahkan kalau itu hanya sekedar sebagai penyimpan. Syarat dan Cara Mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018, berikut adalah syarat dan prosedur mendirikan KSP: Syarat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam dapat dibentuk dalam dua bentuk: A. KSP Primer Didirikan oleh minimal 9 orang (berdasarkan UU Cipta Kerja No. 11/2020) atau 20 orang (berdasarkan Permenkop UKM No. 9/2018) individu sebagai pendiri dengan syarat: B. KSP Sekunder Didirikan oleh minimal 3 koperasi primer sebagai anggotanya dengan syarat: Dokumen yang Diperlukan Dokumen Umum: Dokumen Khusus KSP: Prosedur Pendirian KSP Langkah 1: Persiapan dan Rapat Pendirian Langkah 2: Pendaftaran Nama Koperasi Langkah 3: Pembuatan Akta Pendirian Langkah 4: Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Langkah 5: Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Langkah 6: Penerbitan Izin Usaha Izin usaha diterbitkan oleh: Persyaratan Khusus Operasional Setelah mendapat izin, KSP wajib: Pembukaan Jaringan Pelayanan KSP dapat membuka

SELENGKAPNYA

Panduan Pembentukan Koperasi Pertanian Desa dari Syarat sampai Modalnya

November 14, 2025

Koperasi pertanian desa saat ini gencar dibangun untuk membantu para petani agar lebih mandiri serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Harapannya, koperasi ini bisa membantu masalah klasik yang sering terjadi pada petani. Sulit mendapat modal, masih terlalu bergantung pada tengkulak, sampai terkendala menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Saat ini, pemerintah juga mendorong penguatan koperasi melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Targetnya yaitu membangun 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Lewat koperasi ini, pemerintah ingin petani bisa memperoleh kebutuhan produksi dengan harga lebih terjangkau, mengakses pinjaman dengan bunga ringan, dan menjual hasil panen secara bersama-sama sehingga harganya lebih menguntungkan. Kalau kamu salah satu pihak dari perangkat desa maupun pemangku kepentingan lainnya yang ingin membentuk koperasi pertanian desa, coba simak pelan-pelan dulu isi artikel ini agar tidak prosesnya jadi lancar tanpa kendala. Apa Saja Dukungan Koperasi untuk Modal Petani? Koperasi pertanian desa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah modal yang sering dihadapi petani. Lewat unit simpan pinjam koperasi, petani bisa mengakses pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Petani jadi bisa membeli bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian tanpa harus terjebak pada bunga tinggi atau praktik yang merugikan. Selain menyediakan pinjaman, koperasi juga memfasilitasi pengadaan sarana produksi pertanian secara kolektif. Dengan membeli bahan-bahan pertanian dalam jumlah besar, koperasi dapat mendapatkan harga yang lebih murah. Harga murah ini lalu disalurkan ke anggota sehingga biaya produksi dapat ditekan dan keuntungan petani meningkat. Koperasi juga bisa membantu memasarkan hasil panen secara bersama-sama, sehingga petani tidak bergantung pada tengkulak yang sering menekan harga. Dampak bagi Perekonomian Desa Pembentukan koperasi pertanian memberikan manfaat bagi perekonomian desa, antara lain: • Meningkatkan daya beli masyarakat Akses modal yang lebih mudah dan harga bahan produksi yang lebih terjangkau memungkinkan petani meningkatkan hasil usaha mereka. Ketika pendapatan petani meningkat, daya beli masyarakat desa juga bertumbuh, yang berkontribusi pada perekonomian lokal. • Membuka lapangan kerja baru Koperasi yang mengelola usaha seperti toko sembako, cold storage, pengolahan hasil pertanian, dan layanan kesehatan desa dapat membuka kesempatan kerja baru bagi warga desa. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran serta mencegah urbanisasi. • Menstabilkan harga komoditas Koperasi yang memiliki fasilitas penyimpanan seperti gudang atau cold storage dapat mengatur waktu penjualan hasil panen. Dengan cara ini, petani dapat menjual produk mereka saat harga lebih menguntungkan dan tidak tergantung pada harga saat panen raya. • Mengurangi kemiskinan Dengan meningkatnya pendapatan petani dan terbukanya akses kepada berbagai layanan ekonomi, tingkat kemiskinan di desa dapat berkurang. Koperasi dapat menjadi alat untuk mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata. • Memperkuat UMKM lokal Koperasi dapat mendukung pelaku UMKM di desa dengan menyediakan bahan baku, membantu pemasaran produk, dan memberikan akses modal. Kerjasama ini memperkuat ekonomi desa secara keseluruhan. • Menjaga ketahanan pangan Dengan mengelola distribusi sembako dan hasil pertanian, koperasi memastikan ketersediaan pangan di desa dengan harga yang wajar, terutama ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi atau krisis pangan. • Memberdayakan perempuan dan pemuda Koperasi memberi kesempatan kepada perempuan dan pemuda untuk berperan dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Mereka dapat terlibat sebagai anggota, pengurus, atau pengelola unit usaha koperasi. Syarat Pembentukan Koperasi Pertanian Desa Pembentukan koperasi pertanian desa harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam regulasi perkoperasian Indonesia. Regulasi yang menjadi landasan hukum untuk pembentukan koperasi antara lain: Persyaratan Dasar Untuk mendirikan koperasi pertanian desa yang sah secara hukum, beberapa syarat dasar berikut harus dipenuhi: Persyaratan Administrasi dan Legalitas Untuk mendapatkan status badan hukum, koperasi harus melengkapi dokumen-dokumen berikut: Cara Mendirikan Koperasi Pertanian Desa Proses pendirian koperasi pertanian desa melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang perlu dilakukan: A) Tahap Persiapan dan Sosialisasi Tahap awal pembentukan koperasi dimulai dengan sosialisasi dan persiapan yang matang: B) Tahap Musyawarah dan Pembentukan Setelah persiapan matang, dilakukan musyawarah desa untuk menyepakati pembentukan koperasi: C) Tahap Legalisasi Setelah musyawarah, langkah selanjutnya adalah melakukan legalisasi koperasi: D) Tahap Operasional Setelah memperoleh status badan hukum, koperasi dapat memulai operasional: Regulasi Terkait Kesimpulan Pembentukan koperasi pertanian desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Dengan mengikuti panduan dan memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam regulasi, masyarakat desa dapat memanfaatkan potensi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan peluang yang tepat dengan dukungan pemerintah, yang mencakup pendampingan, pelatihan, dan alokasi dana. Keberhasilan koperasi awalnya sangat bergantung pada aspek legalitasnya lebih dulu. Kemudian harus dikuatkan lagi lewat komitmen pengurus dan partisipasi aktif anggota dalam menjalankan usaha bersama dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan profesionalitas. Dengan koperasi yang sehat, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

SELENGKAPNYA

Cara Daftar Koperasi Merah Putih: Gaji Pengurus, Struktur, Modal, dan Bidangnya

November 13, 2025

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih lahir untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat yang paling bawah. Dalam hal ini dari sektor desa/kelurahan dan ke bawahnya. Model Koperasi Merah Putih ini menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 33. Di situ dijelaskan kalau perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk bisa mewujudkannya, Presiden Ri Ke-8, Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025. Melalui Inpres itu, Prabowo ingin membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini resmi meluncur pada pada Hari Koperasi Nasional ke-78, tepatnya pada 21 Juli 2025. Sejak tanggal itu hingga sekarang, berbagai perangkat desa atau kelurahan mulai berbondong-bondong mendirikan Koperasi Merah Putih. Kalau kamu salah satu yang ingin mendirikannya, kita akan bahas lengkap bagaimana cara mendaftar Koperasi Merah Putih dalam artikel ini. Sejarah dan Tujuan Koperasi Merah Putih Inpres soal pembentukan Koperasi Merah Putih baru lahir saat Juli 2025. Namun, wacana ini sudah diterangkan Presiden Prabowo jauh-jauh hari sebelumnya ke semua kepala daerah. Yaitu saat retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025. Dalam retreat ini, Presiden Prabowo berbicara banyak ke semua kepala daerah betapa pentingnya Koperasi Merah Putih ini untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kemudian program ini diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas di Istana Negara pada Senin, 3 Maret 2025. Selain untuk meningkatkan ketahanan pangan, Koperasi Merah Putih punya beberapa tujuan lain, seperti: Berapa Gaji Pengurus Koperasi Merah Putih? Salah satu daya tarik dari pembentukan Koperasi Merah Putih ini yaitu berapa besaran gaji pengurusnya. Sebab, pembentukan koperasi ini pastinya bisa membuka lapangan kerja baru. Wajar saja masyarakat sekitar tertarik untuk ikut mendaftar sebagai pengurus maupun pegawainya. Saking banyaknya orang yang tertarik, sampai muncul berita hoaks soal besaran gaji pengurus Koperasi Merah Putih. Isu di media sosial menyebut pengurus Koperasi Merah Putih menerima gaji Rp5–8 juta per bulan dan pengawas hingga Rp15 juta. Ternyata ini tidak benar. Pemerintah menegaskan informasi tersebut sebatas rumor. Menko Perekonomian Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kalau penetapan gaji belum dilakukan, sementara Wamen Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa proses rekrutmen saja belum berjalan karena fokus pemerintah masih pada pembentukan kelembagaan. Staf Khusus Menteri Koperasi Adi Sulistyowati juga menegaskan kalau pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan menetapkan gaji pengurus koperasi. Penetapan honor atau gaji sepenuhnya menjadi keputusan internal koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), dengan tetap mengikuti aturan ketenagakerjaan. Besarannya mempertimbangkan kondisi finansial koperasi, kebutuhan operasional, hingga tingkat tanggung jawab pengurus. Tidak semua pengurus otomatis mendapat honor, semuanya bergantung pada hasil rapat dan kemampuan koperasi. Faktor penentuan gaji pengurus Skema kompensasi yang biasanya diterapkan koperasi Kisaran honor yang lazim di berbagai koperasi Honorarium ini bukan hak tetap. Jika keuangan koperasi belum stabil, pembayaran bisa dikurangi, ditunda, atau tidak diberikan sama sekali sesuai keputusan rapat anggota. Dengan kata lain, seluruh skema kompensasi bersifat fleksibel dan berbasis musyawarah internal dari koperasi itu sendiri, bukan keputusan pemerintah pusat. Koperasi Merah Putih Bisa Bergerak di Bidang Apa Saja? Koperasi secara umum, itu banyak jenisnya. Ada yang simpan pinjam, ada yang cuma fokus sektor konsumsi penyediaan kebutuhan sehari-hari, ada yang khusus produksi, ada yang fokus di pemasaran, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Sebenarnya kurang lebih sama. Apalagi namanya juga tetap koperasi. Jadi, bentuk badan usahanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan regulasi terkait. Dalam aturan itu, koperasi bisa menjalankan usaha di bidang produksi, distribusi, konsumsi, jasa, dan simpan pinjam. Koperasi bisa fokus pada satu bidang atau mengkombinasikan beberapa bidang usaha sekaligus. Semua tergantung pada keputusan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Jadi kalau ditanya, apakah Koperasi Merah Putih bisa bergerak di simpan pinjam saja? Jawabannya ya, Koperasi Merah Putih sangat bisa bergerak di bidang simpan pinjam. Bahkan, simpan pinjam merupakan salah satu bidang usaha koperasi yang paling umum dan populer di Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) yang menjadi bagian dari koperasi serba usaha memiliki peran penting dalam memberikan akses permodalan kepada anggota dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Namun, untuk menjalankan usaha simpan pinjam, koperasi harus memenuhi persyaratan tertentu. Seperti memiliki izin usaha simpan pinjam dari instansi berwenang dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan untuk melindungi kepentingan anggota. Dalam praktiknya: Prosedur Cara Daftar Koperasi Merah Putih Mendirikan koperasi di Indonesia membutuhkan persiapan yang matang. Mulai dari modal, struktur organisasi, hingga penyusunan dokumen legal. Seluruh proses ini diatur dalam berbagai regulasi, terutama UU No. 25 Tahun 1992, Permenkop UKM No. 10/2015, dan Permenkop UKM No. 9/2018. Berikut panduan lengkap yang dapat dijadikan acuan praktis bagi para pendiri “Koperasi Merah Putih”. A) Dasar Hukum Perkoperasian Koperasi beroperasi berdasarkan regulasi berikut: Regulasi ini menjadi pedoman utama mulai dari pendirian, pengesahan badan hukum, hingga pembinaan koperasi. C) Komponen Modal Koperasi Menurut Pasal 41 UU 25/1992, modal koperasi terbagi menjadi dua kelompok besar: 1. Modal Sendiri 2. Modal Pinjaman Tidak ada batas minimal modal untuk mendirikan koperasi, namun nominalnya harus realistis dengan rencana bisnis. D) Struktur Organisasi Koperasi Struktur koperasi ditentukan dalam UU No. 25/1992 Pasal 21–29, yang menegaskan bahwa pengambilan keputusan tertinggi tetap berada di tangan anggota. E) Syarat Resmi Pendirian Koperasi Mengacu pada Permenkop UKM No. 9/2018, syarat pendirian meliputi: F) Prosedur Pendaftaran 1. Persiapan Dokumen Siapkan dokumen berikut: 2. Rapat Pembentukan 3. Pembuatan Akta Pendirian 4. Pengajuan Pengesahan Berdasarkan Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018, ajukan permohonan pengesahan melalui: Sistem Online Simkop (Sistem Informasi Manajemen Perkoperasian): Atau ke Dinas Koperasi: 5. Proses Verifikasi 6. Penerbitan Badan Hukum 7. Pengurusan Pasca Pengesahan Setelah berbadan hukum, urus: G) Biaya H) Kewajiban Setelah Berdiri Catatan Penting: “Koperasi Merah Putih” bukan jenis koperasi khusus, melainkan nama yang dapat digunakan untuk koperasi dengan berbagai jenis usaha (konsumen, produsen, simpan pinjam, dll). Pastikan nama koperasi tidak sama dengan koperasi lain yang sudah terdaftar di wilayah yang sama. Kesimpulan Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang dibentuk untuk memperkuat ekonomi desa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 dan Inpres No. 9 Tahun 2025. Besaran gaji pengurus tidak ditetapkan pemerintah, tetapi diputuskan melalui Rapat Anggota berdasarkan kemampuan keuangan dan kebutuhan operasional koperasi. Bidang usahanya juga beragam, mencakup produksi, konsumsi, pemasaran, jasa, hingga simpan

SELENGKAPNYA

Cara Daftar Merek Internasional UMKM seperti Kopi Gayo dan Sritex

November 12, 2025

UMKM di Indonesia sebaiknya tidak boleh nyaman menikmati pasar di negeri sendiri. Sebab, ada beberapa produk UMKM yang lagi banyak dicari oleh pasar luar negeri. Contohnya fashion dan kerajinan tangan yang sangat diminati Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Malaysia. Mereka sangat suka dengan desain unik dan sentuhan tradisional produk kita seperti batik, tas, tenun, kerajinan rotan, dan dekorasi rumah. Ada lagi produk dari bahan baku dan hasil alam seperti karbon aktif dari batok kelapa, olahan laut dan buah segar/beku, rumput laut, sampai potongan kayu Damar. Barang ini lagi banyak diburu oleh industri di Amerika Serikat dan Eropa. Lalu ada juga produk makanan dan minuman olahan seperti kopi speciality macam Kopi Gayo, Kopi Sumatera, sampai rempah-rempah dan gula aren. Permintaan produk ini sangat tinggi di Asia Tenggara dan Timur Tengah seperti Arab Saudi. Kementerian Perdagangan mencatat peningkatan minat pembeli internasional terhadap produk UMKM Indonesia. Pada periode Januari hingga April 2025, nilai transaksi business matching mencapai US$57,61 juta atau sekitar Rp947,4 miliar dengan melibatkan ratusan pelaku usaha lokal. Hingga Oktober 2025, total transaksi termasuk purchase order dan potensi kesepakatan dagang mencapai US$130,17 juta atau sekitar Rp2,17 triliun. Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM mencapai 17 persen, meskipun angka tersebut masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti Tiongkok dan Thailand. Untuk mendukung peningkatan ekspor, UMKM mendapatkan sejumlah kemudahan dari pemerintah agar lebih siap bersaing di pasar global. Namun sebelum memasuki pasar internasional, pelaku UMKM perlu memastikan perlindungan merek melalui pendaftaran internasional agar bisnis tetap aman dan terhindar dari sengketa. Apa Itu Hak Merek Internasional? Hak merek internasional adalah perlindungan hukum atas merek dagang yang berlaku di berbagai negara secara bersamaan. Ini merupakan mekanisme yang memungkinkan pemilik merek untuk mendaftarkan dan melindungi identitas brand mereka di banyak yurisdiksi melalui satu sistem pendaftaran terpadu. Jadi tidak perlu harus mendaftar secara terpisah di setiap negara. Hak ini juga bisa memberikan kepada pemilik merek eksklusivitas untuk menggunakan tanda, logo, nama, atau simbol tertentu dalam kegiatan perdagangan internasional. Lalu juga bisa melindungi mereka dari pemalsuan dan pelanggaran merek di negara-negara yang telah diregistrasi. Sistem Madrid: Jalur Resmi Pendaftaran Merek Internasional Satu-satunya cara untuk bisa mendaftarkan merek secara internasional adalah melalui Sistem Madrid. Sistem Madrid adalah mekanisme internasional yang dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) yang memfasilitasi pendaftaran merek ke lebih dari 100 negara anggota sekaligus melalui satu aplikasi tunggal. Sistem ini sangat efisien karena: Protokol Madrid Protokol Madrid (Madrid Protocol to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) adalah perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum Sistem Madrid. Indonesia resmi menjadi anggota Protokol Madrid sejak 2 Oktober 2018, membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk mendaftarkan merek mereka secara internasional dengan lebih mudah. Dasar Hukum di Indonesia Implementasi sistem merek internasional di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi: Regulasi ini mengatur prosedur, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran merek internasional bagi pelaku usaha Indonesia, serta perlindungan merek asing yang masuk ke Indonesia. Contoh Sukses Merek Indonesia yang Go International 1. Kopi Gayo Kopi Gayo merupakan contoh produk Indonesia yang berhasil mendapatkan perlindungan merek di tingkat internasional. Kopi ini berasal dari dataran tinggi Gayo, Aceh, dan dikenal karena memiliki karakteristik rasa yang khas sesuai dengan kondisi geografis daerah asalnya. Merek Kopi Gayo telah terdaftar sebagai merek kolektif di sejumlah negara, sehingga para petani dan pelaku usaha di wilayah tersebut dapat menggunakan nama yang sama secara sah dan terlindungi. Selain itu, Kopi Gayo juga memiliki perlindungan Indikasi Geografis (IG) yang menegaskan bahwa produk ini hanya dapat menggunakan nama “Gayo” jika benar-benar berasal dari daerah tersebut. Melalui perlindungan hukum tersebut, posisi Kopi Gayo di pasar ekspor menjadi lebih kuat karena konsumen internasional dapat mengenali asal dan kualitas produk secara jelas. Perlindungan merek dan promosi media sosial juga membantu meningkatkan nilai jual kopi di pasar global serta memberikan manfaat ekonomi bagi petani di daerah Gayo. Dengan demikian, perlindungan kekayaan intelektual berperan penting dalam menjaga reputasi, kualitas, dan keberlanjutan usaha kopi ini di tingkat internasional. 2. Sritex (PT Sri Rejeki Isman Tbk) Sritex memang sekarang bangkrut karena utang yang disebabkan kesalahan dan kelalaiannya si pemilik sendiri. Namun, dulunya Sritex sangat berjaya di pasar internasional. Sritex merupakan perusahaan tekstil Indonesia yang telah lama memperhatikan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Perusahaan ini mendaftarkan merek dagangnya di lebih dari 30 negara yang menjadi tujuan ekspor, sehingga identitas merek Sritex diakui secara resmi di banyak pasar luar negeri. Selain pendaftaran merek, Sritex juga melakukan perlindungan terhadap desain tekstil hasil riset dan pengembangan internal melalui pendaftaran paten desain di beberapa negara. Langkah perlindungan tersebut memberikan kepastian hukum atas produk yang dipasarkan dan memperkuat posisi perusahaan di industri tekstil global. Dengan perlindungan merek dan desain, Sritex dapat menjalankan kegiatan ekspor dengan lebih aman serta menjaga keaslian produk dari risiko peniruan. Upaya ini juga memperkuat hubungan bisnis dengan mitra internasional karena adanya kejelasan status hak kekayaan intelektual perusahaan. Alasan Daftar Merek Luar dan Benefitnya bagi UMKM Berikut poin-poin kunci mengenai benefit pendaftaran merek internasional bagi UMKM: 1. Perlindungan Hukum Eksklusif (Cegah Sengketa Merek Asing) Pendaftaran merek internasional memberikan hak eksklusif bagi UMKM untuk menggunakan merek di negara tujuan ekspor. Perlindungan ini mencegah situasi trademark squatting, yaitu ketika pihak lain mendaftarkan merek lebih dulu dan menghalangi ekspansi kamu. Dengan kepemilikan resmi yang diakui secara internasional, UMKM memiliki dasar hukum kuat untuk menindak penggunaan ilegal serta memerangi produk tiruan yang berusaha memanfaatkan reputasi merek di pasar global. 2. Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Konsumen Merek yang terdaftar di luar negeri memancarkan profesionalisme dan komitmen serius terhadap keberlanjutan bisnis. Kredibilitas ini meningkatkan kepercayaan konsumen internasional bahwa produk berasal dari entitas yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan mutunya. Reputasi yang lebih kuat juga membantu menarik minat investor, distributor, hingga calon mitra franchise yang mencari brand dengan struktur legal formal dan legitimasi yang jelas. 3. Mempermudah Ekspansi dan Efisiensi Biaya Dengan sistem seperti Protokol Madrid, proses pendaftaran merek di banyak negara menjadi lebih terpusat dan efisien, sehingga mengurangi effort administratif dan pengeluaran dibanding pendaftaran per negara. Efisiensi ini mempercepat UMKM dalam memetakan dan mengeksekusi strategi ekspansi pasar. Selain itu, perlindungan yang terkoordinasi mendukung konsistensi identitas merek di berbagai negara, memastikan brand presence tetap seragam dan mudah dikenali. 4. Menambah Nilai

SELENGKAPNYA

Alur Perubahan Akta Koperasi dan Biayanya sesuai Regulasi

November 11, 2025

Akta koperasi adalah dokumen hukum resmi memuat seluruh aturan dasar pendirian dan operasional sebuah koperasi, mulai dari nama, alamat, tujuan, struktur kepengurusan, hingga ketentuan permodalan. Akta pendirian koperasi dibuat di hadapan notaris pembuat akta koperasi dan disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai syarat utama koperasi mendapat status badan hukum. Tanpa akta koperasi sah, koperasi tidak bisa beroperasi secara legal, tidak bisa membuka rekening bank atas nama koperasi, dan tidak bisa mengakses program pembiayaan pemerintah. Perubahan akta koperasi bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, selama memenuhi syarat ditetapkan oleh regulasi berlaku. Proses ini penting dilakukan ketika terjadi perubahan mendasar dalam struktur atau kebijakan internal koperasi, seperti pergantian pengurus, perubahan nama, atau penambahan jenis usaha. Tanpa memperbarui akta, koperasi berisiko menghadapi masalah hukum menghambat operasional. Perubahan anggaran dasar koperasi harus dilakukan secara resmi agar status hukum koperasi tetap valid di mata negara. Proses perubahan akta koperasi melibatkan tiga pihak utama: pengurus koperasi sebagai pemohon, notaris pembuat akta koperasi sebagai penyusun akta otentik, dan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pihak pengesah. Ketiga pihak ini harus berkoordinasi dengan baik agar proses berjalan sesuai alur dan tidak ada dokumen terlewat. Memahami alur perubahan akta koperasi secara menyeluruh akan menghemat waktu dan biaya serta meminimalkan risiko penolakan dari instansi terkait. Kapan Akta Koperasi Perlu Diubah? Akta koperasi perlu diperbarui setiap kali terjadi perubahan signifikan mengubah identitas atau arah organisasi. Proses perubahan ini bertujuan memastikan data koperasi di sistem pemerintah tetap valid, sehingga mempermudah akses perizinan, dukungan program pemerintah, hingga akses pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan. Perubahan akta koperasi dilakukan dengan cara merevisi Anggaran Dasar (AD) melalui mekanisme rapat anggota resmi dan kemudian dibuat ulang oleh notaris pembuat akta koperasi. Data akta pendirian koperasi wajib selalu mencerminkan kondisi aktual koperasi agar tidak ada ketidaksesuaian antara dokumen hukum dan kenyataan di lapangan. Adapun alasan perubahan akta koperasi yang biasanya dilakukan dan diperlukan antara lain: 1. Perubahan Nama Koperasi Untuk kebutuhan rebranding atau penyesuaian identitas organisasi agar lebih sesuai dengan arah bisnis dan komunitas yang dilayani. 2. Perubahan Alamat atau Domisili Dilakukan ketika koperasi berpindah wilayah administrasi, terutama jika perubahan mencakup perpindahan kota atau kabupaten. 3. Perubahan Maksud dan Tujuan atau Bidang Usaha Terjadi ketika koperasi ingin memperluas atau mengubah lini bisnis, misalnya dari hanya simpan pinjam menjadi menyediakan layanan perdagangan atau jasa tertentu. 4. Perubahan Modal Dasar, Simpanan Pokok, atau Simpanan Wajib Biasanya untuk memperkuat modal organisasi, mendukung ekspansi usaha, atau mengikuti ketentuan internal koperasi. 5. Perubahan Susunan Pengurus dan/atau Pengawas Diperlukan saat ada pergantian kepengurusan akibat berakhirnya masa jabatan, pengunduran diri, atau evaluasi internal. 6. Penyesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan Dilakukan ketika ada aturan baru yang mengharuskan koperasi melakukan perubahan pada anggaran dasar agar tetap sesuai ketentuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setiap perubahan anggaran dasar koperasi wajib dilaporkan kepada pejabat berwenang dan mendapat pengesahan agar memiliki kekuatan hukum. Inilah mengapa proses perubahan akta koperasi tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan notaris pembuat akta koperasi dan Kemenkop. Syarat dan Dokumen untuk Perubahan Akta Koperasi Sebelum memulai proses perubahan akta koperasi, pastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Kelengkapan dokumen adalah kunci agar proses berjalan lancar tanpa penundaan dari pihak Kementerian Koperasi dan UKM. Ketidaklengkapan dokumen adalah penyebab paling umum proses perubahan akta koperasi terhambat atau ditolak sistem. Notaris pembuat akta koperasi umumnya akan membantu mengecek kelengkapan dokumen sebelum proses pembuatan akta dimulai. Berikut dokumen wajib disiapkan: 1. Berita Acara RAT atau RALB Berita acara rapat ini menjadi bukti bahwa perubahan akta disetujui oleh anggota koperasi. Dokumen ini harus dibuat pada saat rapat resmi, baik dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) maupun RALB (Rapat Anggota Luar Biasa). Rapat juga wajib memenuhi jumlah kehadiran minimal sesuai aturan koperasi. Setelah selesai, dokumen wajib ditandatangani pengurus dan pengawas sebagai bukti keputusan yang sah. 2. Salinan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Sebelumnya Akta pendirian koperasi dan seluruh perubahan sebelumnya perlu disertakan sebagai riwayat resmi koperasi. Dokumen ini penting untuk menunjukkan koperasi mengikuti proses hukum dari awal hingga perubahan terakhir. Dengan adanya riwayat lengkap, pemerintah bisa memastikan data koperasi akurat dan konsisten. Notaris pembuat akta koperasi memerlukan dokumen ini untuk menyusun akta perubahan secara benar dan tidak kontradiktif dengan ketentuan sebelumnya. Tanpa dokumen ini, proses perubahan bisa ditolak karena tidak ada bukti legal lengkap. 3. Fotokopi KTP Pengurus dan Pengawas KTP diperlukan untuk membuktikan identitas resmi pengurus dan pengawas koperasi. Data harus sesuai dengan informasi yang dicatat dalam berita acara rapat. Jika ada pergantian pengurus, KTP pengurus baru juga harus dilampirkan. KTP ini juga akan digunakan notaris pembuat akta koperasi untuk mencantumkan data pengurus secara akurat dalam akta perubahan. KTP harus masih berlaku agar tidak menghambat proses verifikasi. 4. Surat Kuasa Bermaterai (jika dikuasakan) Surat kuasa dibutuhkan jika proses perubahan akta dilakukan oleh orang lain, bukan pengurus langsung. Dokumen ini menjadi bukti bahwa pihak tersebut benar-benar diberi wewenang. Surat kuasa harus bermaterai agar sah secara hukum. Tanpa surat kuasa, pihak lain tidak bisa mengurus perubahan atas nama koperasi. 5. Draf AD/ART yang Sudah Direvisi Draf AD/ART disiapkan untuk menunjukkan perubahan yang sudah disepakati dalam rapat anggota. Dokumen ini harus memuat seluruh poin yang diubah secara detail. Pemerintah akan memeriksa draf untuk memastikan perubahan sesuai aturan koperasi. Pastikan kalimat dan format rapi supaya proses pengesahan lebih cepat. 6. Bukti Pembayaran PNBP Setiap perubahan akta wajib membayar biaya resmi (PNBP) sesuai ketentuan pemerintah. Biaya perubahan untuk koperasi primer adalah Rp50.000, dan koperasi sekunder Rp100.000 sesuai PP No. 29 Tahun 2024. Bukti pembayaran harus dilampirkan dalam berkas pengajuan sebagai bukti transaksi sah. Berbeda dengan biaya notaris pembuat akta koperasi, PNBP ini merupakan biaya resmi dibayarkan langsung ke negara melalui bank persepsi ditunjuk. Tanpa bukti ini, permohonan tidak akan diproses. 7. NIB dan Sertifikat Standar Koperasi NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas resmi koperasi dalam sistem perizinan usaha. Dokumen ini menunjukkan koperasi telah terdaftar dan aktif. Sertifikat standar juga perlu disiapkan sebagai bukti pemenuhan persyaratan usaha koperasi. Jika NIB belum ada atau tidak aktif, pengajuan perubahan bisa terhambat. NIB koperasi ini juga akan dicocokkan dengan data tercantum dalam akta koperasi untuk memastikan konsistensi data. 8. Laporan Keuangan Terakhir (jika dibutuhkan)

SELENGKAPNYA

Proses Pengalihan Saham PT Terbaru sesuai Aturan: Syarat, Tata Cara, dan Dampak Hukumnya

November 8, 2025

Pengalihan saham PT biasanya dilakukan karena adanya kebutuhan jual beli, pewarisan, atau restrukturisasi perusahaan. Alasannya bisa macam-macam. Bisa berupa transaksi jual beli saham, di mana pemegang saham memindahkan kepemilikannya kepada pihak lain demi memperoleh keuntungan atau mengubah portofolio investasinya. Lalu ada pewarisan, ketika saham secara hukum beralih kepada ahli waris setelah pemegang saham meninggal dunia. Ada juga yang untuk restrukturisasi perusahaan dalam rangka penyesuaian struktur modal, merger, atau akuisisi. Sampai pergantian kepemilikan yang dilakukan untuk tujuan investasi, pengalihan kontrol usaha, atau penarikan modal dari perusahaan. Namun, proses pengalihan saham PT ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Tidak boleh dilakukan sesuka hati tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Di lapangan, sering kali saham dijual atau dipindahtangankan hanya dengan perjanjian di atas kertas tanpa melalui proses hukum yang sah. Akibatnya, muncul masalah seperti status kepemilikan yang tidak diakui negara, sengketa antara pemegang saham, hingga kesulitan saat mengurus perubahan data di Kemenkumham atau ketika ingin menarik investor baru. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, tata cara pengalihan saham kini sudah diatur lebih jelas dan terintegrasi secara digital melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum). Apa Itu Alih Saham PT? Secara hukum, alih saham adalah proses pemindahan hak kepemilikan atas sebagian atau seluruh saham suatu Perseroan Terbatas (PT) dari satu pihak ke pihak lain. Definisi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menjelaskan bahwa saham merupakan bukti penyertaan modal dan memberikan hak serta kewajiban kepada pemiliknya (pemegang saham). Ketika saham dialihkan, maka hak dan kewajiban tersebut ikut berpindah kepada pihak penerima saham. Penjelasan yang Lebih Sederhana Dalam bahasa yang lebih sederhana, alih saham bisa diartikan sebagai proses jual-beli kepemilikan perusahaan. Misalnya, seseorang memiliki 60% saham di sebuah PT. Lalu ia menjual 20% kepada orang lain. Maka kepemilikan perusahaan tersebut otomatis berubah dari 60% menjadi 40%. Artinya, posisi dan suara dalam rapat pemegang saham pun ikut menyesuaikan dengan porsi baru. Contoh Analogi Mudahnya Kamu dan temanmu memiliki usaha bersama berupa “kue tart” utuh. Setiap potongan kue ini mewakili saham dari PT atau perusahaan. Ketika kamu memberikan satu potong kue kepada orang lain, berarti kamu juga memberikan sebagian rasa “memiliki” terhadap usaha itu. Ia berhak ikut menikmati hasil keuntungan (dividen) dan punya suara dalam keputusan penting usaha tersebut. Syarat Pengalihan Saham PT yang Harus Dipenuhi Dulu Supaya proses pengalihan saham berjalan lancar, sah secara hukum, dan tidak memicu sengketa antar pemegang saham, ini syarat yang harus kamu penuhi dulu: 1. Saham Harus Ditawarkan ke Pemegang Saham Lama Terlebih Dahulu Jika ada pemegang saham ingin menjual sahamnya, dia harus menawarkan dulu ke pemegang saham lain di perusahaan. Ini memberikan kesempatan kepada pemegang saham lama untuk membeli dulu sebelum ditawarkan ke pihak luar. Aturannya ada di Pasal 57 dan 58 UU PT. Fungsinya untuk menjaga struktur kepemilikan tetap terkontrol. Jika tidak ada pemegang saham internal yang mau membeli, barulah sahamnya boleh ditawarkan ke pihak lain di luar perusahaan. Jadi tidak bisa langsung jual ke orang luar tanpa izin. 2. Perlu Persetujuan RUPS, Direksi, atau Komisaris Selain aturan undang-undang, biasanya anggaran dasar PT mewajibkan persetujuan dari organ perusahaan seperti RUPS, Direksi, dan Komisaris. Tujuannya agar perusahaan bisa mengontrol siapa saja yang masuk sebagai pemegang saham baru. Jika sudah disetujui, proses pemindahan saham harus selesai paling lama 90 hari sejak persetujuan diberikan. Aturan ini merujuk pada Pasal 56 UU PT. Mekanisme ini berguna untuk melindungi kepentingan semua pemegang saham. 3. Bisa Perlu Izin dari Instansi Pemerintah Tertentu Beberapa jenis usaha mengharuskan pengalihan saham mendapat persetujuan atau pemberitahuan ke lembaga pemerintah. Misalnya perusahaan sektor keuangan harus lapor atau minta izin ke OJK, dan perusahaan dengan modal asing harus lapor ke BKPM. Ini agar perubahan kepemilikan tidak melanggar ketentuan khusus sektor bisnis. Jadi tidak cukup hanya persetujuan internal perusahaan. Pemerintah tetap ikut mengawasi demi menjaga stabilitas dan kepatuhan hukum dilansir dari ProLegal. 4. Pengecualian untuk Perpindahan Saham karena Hukum Ada kondisi tertentu dimana pengalihan saham terjadi otomatis dan tidak butuh persetujuan pemegang saham lain atau RUPS. Contohnya warisan saat pemilik saham meninggal, ataupun merger dan pemisahan perusahaan. Namun jika aturan sektor usaha mewajibkan izin instansi pemerintah, izin tetap perlu diajukan. Jadi walaupun proses perpindahan saham otomatis menurut hukum, bisa saja tetap ada kewajiban melapor atau minta izin regulator. Hal ini tergantung aturan bidang usaha terkait dikutip dari Easybiz. Tata Cara Pengalihan Saham PT dengan Prosedur yang Benar Setelah memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi, langkah selanjutnya adalah melaksanakan prosedur pengalihan saham sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tata cara pemindahan hak atas saham telah diatur secara jelas dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berikut tata caranya: 1. Pembuatan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Pengalihan saham bisa dibuat lewat akta notaris atau perjanjian biasa yang ditandatangani para pihak. Namun dalam praktik bisnis yang prudent, akta notaris jauh lebih aman karena kekuatan hukumnya lebih kuat. Dokumen ini wajib mencantumkan identitas penjual dan pembeli saham, jumlah saham, nilai nominal, harga transaksi, dan syarat yang disepakati. Jika terjadi sengketa, akta notaris akan lebih mudah dijadikan bukti di pengadilan. Intinya, akta autentik meminimalkan risiko dan menjaga kepastian hukum bagi semua pihak. 2. Penyampaian Akta kepada Perseroan Setelah akta ditandatangani, dokumen tersebut harus diserahkan secara resmi kepada perusahaan. Langkah ini menjadi bukti bahwa perusahaan sudah mengetahui adanya perubahan pemilik saham. Penyerahan biasanya dilakukan secara tertulis dan disertai tanda terima. Jika dokumen tidak disampaikan, perusahaan tidak bisa mencatat perubahan tersebut secara resmi. Akibatnya, status kepemilikan saham secara administratif bisa terhambat. 3. Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Direksi perusahaan berkewajiban mencatat pengalihan saham dalam daftar pemegang saham internal perusahaan. Catatan ini memuat nama pemilik baru, jumlah saham, nilai saham, dan tanggal perpindahan. Pencatatan menjadi bukti sah bahwa pemegang saham baru telah resmi memiliki hak atas saham tersebut. Tanpa pencatatan ini, hak pemegang saham baru bisa dipertanyakan. Maka itu, ketelitian dan ketepatan pencatatan sangat penting agar tidak muncul masalah di kemudian hari. 4. Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM Setelah pencatatan internal selesai, perusahaan harus melapor ke Kementerian Hukum dan HAM melalui sistem AHU Online. Pelaporan ini wajib dilakukan maksimal tiga puluh hari sejak pencatatan. Jika perusahaan terlambat

SELENGKAPNYA

Daftar Izin Usaha Pertanian untuk Jalin Kerjasama dengan Mitra

November 7, 2025

Usaha pertanian itu sangat berat menjalankannya. Harus bangun pagi-pagi untuk datang ke lahan. Siang hingga sore harus panas-panasan mengerjakannya. Malamnya pun masih aktif ke sana-sini untuk mengirimkan hasil tani yang ada agar bisa laku terjual. Ini pekerjaan yang butuh banyak sekali tenaga dan waktu. Setiap keringatnya harus bisa dibayar dengan bayaran yang setimpal. Namun, semua pekerjaan itu tidaklah cukup. Tidak akan bisa mendapatkan bayaran yang setara dengan kerja kerasnya. Karena, hasil tani yang sudah ada harus dikirimkan ke berbagai mitra untuk bisa didistribusi dengan baik. Untuk bisa mendistribusikannya ini, pengusaha tani harus memiliki berbagai dokumen dan izin usaha pertanian. Apa Manfaat Punya Izin Usaha Pertanian? Selain untuk bisa kerjasama dengan mitra, ada beberapa manfaat lain jika kamu punya izin usaha pertanian. Beberapa di antaranya adalah: 1. Syarat Utama untuk Menjalin Kerjasama dengan Mitra Pertama kita bahas lebih detail poin ini ya. Karena, poin menjalin kerjasama dengan mitra punya banyak manfaatnya bagi usaha tani. Mitra usaha seperti perusahaan besar, BUMN, atau lembaga pembiayaan biasanya hanya mau bekerja sama dengan pelaku usaha yang memiliki legalitas lengkap. Izin usaha menunjukkan bahwa kamu serius, kredibel, dan memiliki struktur bisnis yang tertib. Misalnya, saat ingin memasok hasil panen ke industri makanan, pihak pembeli akan meminta dokumen seperti NIB, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), atau izin usaha budidaya pertanian. Dengan legalitas lengkap, proses negosiasi menjadi lebih mudah karena mitra yakin kamu memenuhi standar kerja sama yang profesional. 2. Diakui Secara Hukum dan Terlindungi Dengan izin usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin usaha sektor pertanian, kegiatan bisnis kamu diakui secara resmi oleh negara. Artinya, kamu memiliki dasar hukum yang kuat saat menjalankan usaha, menandatangani kontrak, atau mengajukan klaim bila terjadi sengketa. Misalnya, ketika terjadi gagal panen akibat keterlambatan pasokan pupuk, kamu punya hak hukum untuk menuntut sesuai perjanjian. Tanpa izin, posisi kamu akan lemah karena secara hukum bisnis tersebut belum dianggap sah. Izin usaha tani juga bisa membangun kepercayaan dari pihak luar karena bisnismu bisa dinilai lebih kredibel dan profesional. 3. Membuka Akses Pembiayaan dan Bantuan Pemerintah Pelaku pertanian bakal sulit mendapatkan akses modal dari bank, lembaga keuangan, maupun program bantuan pemerintah kalau ia tidak punya izin usaha resmi. Padahal, banyak sekali program subsidi, bantuan alat mesin pertanian (alsintan), dan kredit usaha rakyat (KUR) bagi izin usaha tani. Kamu perlu melampirkan NIB serta izin usaha aktif untuk bisa mendapatkan itu semua. Selain itu, kamu bisa mengajukan pinjaman dengan bunga rendah dan tenor panjang. 4. Memperluas Akses Pasar dan Bisa Melakukan Ekspor Legalitas usaha juga menjadi kunci jika kamu ingin menembus pasar yang lebih luas, termasuk ekspor. Dengan memiliki izin resmi seperti Izin Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (IUP-T) atau sertifikasi dari Kementerian Pertanian, kamu bisa mendaftarkan produkmu ke marketplace B2B, koperasi ekspor, atau bahkan ikut program promosi produk Indonesia di luar negeri. Hal ini membantu usaha pertanian naik kelas, dari skala lokal menjadi skala global. 5. Menjadi Bukti Profesionalisme dan Punya Daya Saing Ketika usaha pertanianmu memiliki izin resmi, citra yang terbentuk di mata publik dan calon mitra menjadi lebih profesional. Izin usaha menunjukkan bahwa kamu taat aturan, transparan, dan siap bertumbuh secara berkelanjutan. Dalam jangka panjang, hal ini meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat reputasi merek, dan membuat usaha lebih mudah diaudit. Banyak koperasi dan perusahaan besar memilih mitra dengan legalitas lengkap karena mereka dinilai lebih konsisten dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Maka, izin bukan sekadar dokumen administratif, tapi juga simbol kredibilitas dan keunggulan kompetitif. Jenis Izin Usaha Pertanian Wajib Dimiliki Pertama Kali Setelah semua manfaat itu, gak ada alasan lagi bagi kamu untuk gak mau mengurus izin usaha pertanian. Memang, perlu sedikit meluangkan waktu buat mengurusnya. Apalagi dokumen yang diperlukan cukup kompleks. Apa saja itu? 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) NIB adalah identitas resmi usaha yang dibuat lewat sistem OSS. Dokumen ini berisi data perusahaan, bidang usaha, dan status izin kamu. NIB sekarang menggantikan SIUP, TDP, dan SKU jadi kamu tidak perlu mengurus dokumen itu lagi. Kecuali kalau untuk skala menengah-besar, tetap membutuhkan SIUP. Jangan lupa untuk memilih kode KBLI yang benar supaya kegiatan usahamu sesuai aturan dan tidak terkendala saat kerja sama dengan pihak lain. Kenapa petani harus punya NIB? Bagi petani, NIB membantu mengakui kegiatan usahanya secara hukum. Lewat NIB, petani bisa ikut program bantuan pemerintah, dapat pembiayaan dari bank atau koperasi, dan lebih mudah kerja sama dengan perusahaan lain. Selain itu, aktivitas usaha jadi lebih tertata, mulai dari produksi, distribusi, sampai pemasaran. Punya NIB itu ibarat punya identitas resmi sebagai pelaku usaha. 2. Badan Usaha CV Untuk menjalankan usaha pertanian secara resmi, kamu perlu mendirikan badan usaha seperti CV. Dokumen wajib yang harus dimiliki adalah Akta Pendirian dari notaris dan SK pengesahan dari Kemenkumham. Di dalamnya tercantum pemilik, modal, dan jenis usaha yang kamu jalankan. Tanpa legalitas ini, kamu akan sulit bekerja sama dengan perusahaan besar atau lembaga pendanaan. Kenapa bukan pakai PT? Untuk usaha pertanian yang punya target besar, seperti butuh modal tinggi atau mau ekspor, PT bisa jadi pilihan yang lebih strategis. PT lebih dipercaya investor, lembaga keuangan, dan mitra besar. Struktur kepemilikannya juga lebih jelas dan profesional. Namun, bukan berarti CV tidak bagus. Banyak pelaku pertanian memulai dari CV karena prosesnya lebih simpel dan biayanya lebih ringan. Jadi, kalau kamu sudah punya rencana berkembang besar, PT sangat menguntungkan. Tapi kalau kamu masih tahap merintis dan ingin mulai cepat, CV sudah cukup kuat untuk jalan. 3. NPWP dan SKT Pajak Badan Setelah punya badan usaha, kamu wajib memiliki NPWP perusahaan. Kamu juga perlu SKT Pajak sebagai bukti bahwa perusahaan sudah terdaftar di sistem pajak. Melalui dokumen ini, kewajiban pajak perusahaan akan tercatat dan kamu bisa melakukan transaksi resmi. Kepatuhan pajak akan meningkatkan kepercayaan partner dan calon investor. 4. Rekening Badan atau Rekening Perusahaan Rekening ini digunakan khusus untuk transaksi usaha agar tidak bercampur dengan uang pribadi. Untuk membuka rekening perusahaan, biasanya bank meminta Akta, SK Kemenkumham, NIB, NPWP, dan KTP pengurus. Dengan rekening ini, laporan keuangan lebih rapi dan mudah dicek saat butuh pembiayaan atau audit. Partner bisnis juga lebih percaya karena semua transaksinya bisa bersifat resmi. Izin Usaha Lanjutan Khusus Petani Komersial Skala Menengah-Besar Setelah mengetahui

SELENGKAPNYA

Prinsip Kripto Syariah: Cara Baru Pengusaha Muslim Berinvestasi?

November 6, 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia bisnis mengalami perkembangan yang begitu cepatnya. Terutama dalam perkembangan teknologi. Perubahan yang paling berdampak ke sektor bisnis yaitu dari sistem keuangan digital. Ini ditandai dengan munculnya aset kripto atau mata uang kripto yang makin ke sini makin banyak dibahas dan digunakan. Namun, tak sedikit yang menilai kalau penggunaan aset kripto ini tidaklah halal dari sudut pandang Islam. Jadi, muncul banyak penolakan. Terutama dari kalangan umat muslim dengan berbagai latar belakang seperti karyawan maupun pengusaha. Buat mengatasinya, lahirlah kripto syariah. Mungkin ini upaya agar konsep kripto bisa diterima oleh kalangan muslim. Prinsip utama dari konsep ini adalah bagaimana seseorang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi blockchain tanpa meninggalkan aturan yang telah diatur dalam hukum Islam. Seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Lantas bagaimana sih prinsip kerja dari kripto syariah ini? Apakah benar halal dan cocok dijadikan investasi bagi pengusaha Muslim? Sebelum lanjut itu dulu, baiknya kita paham dasar dari aset kripto secara umum supaya lebih mudah memahami yang versi syariahnya. Apa Itu Kripto dengan Penjelasan Sederhana Kripto atau cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital yang dibuat menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data dan transaksi di dalamnya. Kripto tidak dicetak seperti uang kertas atau logam yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan keberadaannya disimpan serta dikelola melalui sistem jaringan komputer global yang disebut blockchain. Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain (PMK 68/2022). Masih terlalu sulit memahaminya ya? Mari kita coba pakai analogi yang lebih sederhana. Coba posisikan dirimu jadi anak kecil. Kamu punya koin mainan di taman bermain. Tapi koin ini tidak kamu simpan di dompet. Bentuknya pun juga bukan plastik seperti koin di Timezone. Koin ini disimpan di semacam buku catatan besar yang “ajaib”. Buku itu dijaga bareng-bareng oleh banyak anak di seluruh dunia. Setiap kali kamu mendapatkan koin karena menang permainan, semua anak ikut mencatat kejadian itu di buku masing-masing. Dan isi catatannya sama persis. Jadi, semua anak punya catatan yang sama. Sehingga, gak ada anak lain yang bisa mengaku-ngaku punya lebih banyak koin daripada yang sebenarnya. Buku catatan besar itu adalah gambaran dari teknologi penyimpanan blockchain, dan koin itu ibarat kripto. Tidak ada mesin yang bisa mencetak koin ini. Koin baru terbentuk ketika anak-anak membantu mencatat dan memastikan setiap transaksi benar. Ini membuat koin tersebut aman, jujur, dan tidak bisa dipalsukan. Apa Itu Kripto Syariah dan Bagaimana Konsep serta Prinsipnya? Setelah tahu dasar cara kerja dari aset kripto, sekarang lanjut ke versi syariahnya. Kripto syariah adalah jenis aset kripto yang dibangun dan dioperasikan berdasarkan prinsip keuangan Islam. Dalam Islam, setiap bentuk transaksi keuangan harus terhindar dari tiga unsur yang dilarang, yaitu riba, gharar, dan maysir. Nah kripto syariah dibangun untuk menghindari ketiga hal itu. Selain itu, proyek kripto syariah juga memperhatikan bagaimana keuntungan dibagikan kepada para pemegang token. Umumnya, sistem yang digunakan berbasis bagi hasil atau profit sharing, bukan bunga tetap. Hal ini selaras dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam memperoleh keuntungan. Dan prinsip Islam yang mengharamkan bunga. Di sisi lain, proyek kripto syariah juga memastikan bahwa dana yang terkumpul dari para investor tidak digunakan untuk mendanai aktivitas yang dilarang dalam Islam. Contohnya seperti industri minuman keras, perjudian, atau bisnis berbasis riba. Dengan begitu, setiap transaksi yang dilakukan dalam ekosistem kripto syariah diharapkan tetap bersih dan sesuai dengan nilai-nilai halal. Contoh Kripto Syariah di Indonesia 1. Tokenisasi Emas (misal: GIDR) Model ini menghubungkan nilai token dengan cadangan emas fisik, sehingga memberikan stabilitas dan kepastian nilai bagi investor. GIDR menjadi salah satu contoh yang mendapatkan perhatian karena mengikuti fatwa MUI dan masuk proses sandbox OJK. 2. Islamic Coin ($ISLM) Islamic Coin hadir sebagai aset kripto global yang mengintegrasikan prinsip keuangan Islam ke dalam dunia blockchain. Proyek ini mendapat sorotan karena model tata kelola dan ekonominya dirancang agar halal dan berorientasi pada kemaslahatan. Investor muslim melihatnya sebagai peluang early-stage di ekosistem web3 yang sejalan dengan nilai syariah. 3. AlifCoin AlifCoin dikembangkan sebagai pionir kripto halal dengan misi memperkuat ekosistem digital berbasis nilai Islam. Proyek ini fokus pada transparansi, kepatuhan syariah, dan potensi utilitas dalam keuangan umat. Pendekatan yang terstandarisasi menjadikan AlifCoin sebagai opsi bagi pengguna yang mengutamakan etika dalam investasi digital. 4. Gcoin Gcoin diklaim sebagai salah satu kripto syariah pertama yang menerapkan prinsip keuangan Islam di ruang DeFi. Proyek ini menghindari unsur riba dan spekulasi berlebihan, sekaligus membangun model distribusi nilai yang lebih adil. Ini menandai upaya serius membawa prinsip syariah ke sektor yang biasanya didominasi spekulasi tinggi. 5. Platform Fasset Indonesia Fasset menyediakan akses aset digital yang telah melalui kurasi syariah ketat, termasuk bebas riba, gharar, dan maisir. Platform ini menawarkan gateway aman bagi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi kripto secara etis. Dengan dukungan ekosistem yang compliant, Fasset memosisikan diri sebagai infrastruktur jembatan antara ekonomi digital dan ekonomi syariah. Pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang Kripto Syariah Majelis Ulama Indonesia membahas soal cryptocurrency dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke-7 yang berlangsung pada 9–11 November 2021 di Jakarta, dihadiri ratusan ulama. Dalam keputusan tersebut, MUI menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dinilai tidak sesuai syariat. Alasannya ada unsur ketidakpastian, risiko kerugian yang tinggi, dan bertentangan dengan aturan negara yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran resmi. Ketua Komisi Fatwa menjelaskan bahwa kripto sebagai mata uang dianggap bermasalah karena nilai yang naik-turun ekstrem, rawan spekulasi, dan tidak memiliki bentuk fisik yang jelas sehingga masuk kategori aktivitas yang mengandung ketidakjelasan dan unsur spekulatif. Kripto sebagai Aset Investasi: Ada Syaratnya Namun, pandangan MUI tidak hitam-putih. Untuk kripto sebagai aset atau komoditas investasi, hukumnya bisa berbeda. Kripto tidak boleh diperdagangkan jika mengandung unsur spekulasi yang berlebihan, tidak jelas wujud atau nilainya, dan tidak memenuhi syarat sebagai aset menurut syariah, seperti harus bisa dimiliki, diukur, dan diserahterimakan dengan jelas. Sebaliknya, jika suatu aset kripto memiliki dasar nilai yang jelas (underlying asset), manfaat yang nyata, serta memenuhi kriteria syariah sebagai komoditas, maka perdagangan kripto tersebut bisa dibolehkan. Dampak Fatwa Ini Fatwa MUI tidak otomatis menjadi hukum

SELENGKAPNYA

Syarat Pendirian Bank Digital dan Prosedur Lengkapnya Menurut Regulasi

November 5, 2025

Popularitas bank digital di Indonesia terus meningkat seiring dengan kemudahan yang ditawarkannya. Kini, masyarakat bisa melakukan transfer, membayar tagihan, hingga mengatur keuangan hanya lewat ponsel, tanpa perlu datang ke kantor cabang atau ATM. Beberapa bank besar seperti Bank Mandiri, BCA, dan BRI bahkan telah memiliki anak usaha khusus yang fokus pada layanan digital dikutip dari Bisnis.com. Contohnya, aplikasi Livin’ by Mandiri mencatat hingga 2,8 miliar transaksi dengan nilai lebih dari Rp3.271 triliun sepanjang tahun 2023. Hingga tahun 2025, jumlah bank digital di Indonesia diperkirakan telah mencapai setidaknya 17 institusi, meskipun angka pastinya bisa berbeda tergantung pada definisi dan klasifikasi yang digunakan. Fenomena ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan industri keuangan digital di tanah air. Beberapa aplikasi bank digital bahkan berhasil menembus lebih dari 10 juta kali instalasi, menandakan semakin tingginya kepercayaan dan adopsi masyarakat terhadap layanan perbankan berbasis teknologi. Tren ini juga diperkuat oleh peningkatan signifikan pada volume transaksi BI-FAST, yang akan terus mendorong pertumbuhan transaksi bank digital sepanjang tahun 2025 dilansir dari CNBC Indonesia. Melihat tren tersebut, banyak investor mulai melirik sektor ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Namun, sebelum membangun layanan serupa, pelaku usaha perlu memahami bahwa pendirian bank digital tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada sejumlah syarat dan perizinan resmi yang wajib dipenuhi agar operasionalnya diakui secara legal di Indonesia. Apa Itu Bank Digital? Bank Digital merupakan bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan melaksanakan kegiatan usahanya terutama melalui saluran elektronik, tanpa memiliki kantor fisik selain kantor pusat, atau hanya menggunakan kantor fisik dalam jumlah terbatas menurut Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Seluruh aktivitas seperti pembukaan rekening, transaksi, pengelolaan produk keuangan, dan layanan nasabah dilakukan melalui aplikasi maupun platform digital sehingga nasabah dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Kehadiran kantor fisik sangat terbatas dan biasanya hanya sebatas kantor pusat untuk memenuhi ketentuan administratif dan operasional yang diperlukan oleh regulasi. Dengan model ini, bank digital mampu memberikan layanan yang lebih efisien, cepat, dan hemat biaya operasional. Teknologi menjadi fondasi utamanya. Mulai dari penggunaan sistem keamanan data berlapis, analitik big data untuk memahami perilaku nasabah, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas layanan. Meski menawarkan kemudahan dan inovasi, penyelenggaraan bank digital tetap wajib memenuhi aturan perlindungan konsumen, keamanan siber, serta standar prudensial agar kepercayaan masyarakat terjaga dalam ekosistem keuangan digital nasional. Syarat Pendirian Bank Digital di Indonesia Berdasarkan Aturan Terbaru Untuk bisa beroperasi secara sah di Indonesia, bank digital harus memenuhi berbagai syarat dan mendapatkan izin resmi. Menurut Suherman (2020), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perbankan agar bertransformasi ke layanan digital. OJK juga telah mengatur layanan perbankan digital melalui aturan khusus bagi bank umum. Intinya, layanan perbankan digital adalah layanan bank berbasis elektronik yang memanfaatkan data nasabah secara maksimal untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan lebih personal. Dengan kata lain, semua proses bank dibuat lebih praktis lewat teknologi, tetapi tetap berada dalam pengawasan dan aturan pemerintah agar aman bagi masyarakat. Supaya dapat beroperasi secara resmi, bank digital di Indonesia hanya boleh dijalankan oleh bank yang berbadan hukum Indonesia (BHI). Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum (POJK 12/2021). Dalam regulasi tersebut juga dijelaskan bahwa bank digital merupakan bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan melaksanakan kegiatan usahanya terutama melalui saluran elektronik, tanpa memiliki kantor fisik selain kantor pusat, atau hanya menggunakan kantor fisik dalam jumlah terbatas (Pasal 1 angka 22 POJK 12/2021). Pendirian bank digital dapat dilakukan melalui dua cara: Praktiknya, langkah transformasi ini sering dilakukan melalui akuisisi bank BHI yang kemudian dialihkan menjadi bank digital. Salah satu contoh yang menonjol adalah Bank BCA yang mengakuisisi PT Bank Royal Indonesia dan mengubahnya menjadi BCA Digital. Namun, berkat adanya ketentuan dalam POJK 12/2021, kini pelaku usaha juga memiliki peluang untuk mendirikan bank BHI baru guna membangun layanan bank digital dari awal. Dalam hal ini, terdapat beberapa persyaratan utama yang wajib dipenuhi: Selain itu, setiap bank digital tetap diwajibkan memiliki minimal satu kantor fisik sebagai Kantor Pusat. Lalu wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bank BHI, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 30 POJK 12/2021. Meskipun konsep bank digital merupakan layanan tanpa tatap muka, keberadaannya tetap harus berlandaskan legalitas formal, kepemilikan modal yang kuat, dan pengawasan langsung dari OJK agar dapat beroperasi secara sah di Indonesia. Rangkuman Syarat Pendirian Bank Digital Berikut rangkuman syarat pendirian bank digital di Indonesia tanpa mencantumkan regulasinya: Mengurus Rencana Bisnis dan Perizinan Pendirian Bank Digital di Indonesia Sebelum mendirikan bank digital, calon pelaku usaha harus menyiapkan rencana bisnis yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Rencana bisnis menjadi dokumen penting yang berisi strategi dan langkah operasional bank digital agar memenuhi standar keamanan, tata kelola, dan keberlanjutan usaha. Menurut Pasal 24 ayat (1) POJK 12/2021, rencana bisnis bank digital wajib memuat beberapa hal pokok: Mengurus Tahapan Perizinan Pendirian BHI Setelah rencana bisnis disiapkan, calon pelaku usaha perlu mengurus tahapan perizinan pendirian bank berbadan hukum Indonesia (BHI). Berdasarkan Pasal 14 POJK 12/2021, proses perizinan bank dilakukan dalam dua tahap, yaitu Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha. A) Tahap pertama adalah Persetujuan Prinsip. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) POJK 12/2021, permohonan ini diajukan kepada OJK oleh salah satu calon pemilik atau calon Pemegang Saham Pengendali (PSP). Dokumen dan data yang disertakan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 POJK 12/2021. Setelah seluruh dokumen diterima secara lengkap, OJK akan memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (1) POJK 12/2021. Jika disetujui, Persetujuan Prinsip tersebut berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang atas pertimbangan OJK, sesuai Pasal 17 ayat (1) dan (3) POJK 12/2021. Dalam waktu tersebut, calon pendiri bank BHI wajib menyelesaikan seluruh persiapan pendirian dan melanjutkan proses ke tahap pengurusan Izin Usaha. Apabila jangka waktu 6 bulan terlewati tanpa adanya pengajuan Izin Usaha, maka Persetujuan Prinsip tersebut otomatis tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) POJK 12/2021.

SELENGKAPNYA

Koperasi Syariah: Cara Mendirikan dan Legalitas yang Dilengkapi

November 4, 2025

Koperasi syariah yang terus banyak berdiri sekarang ini menunjukkan kalau industri keuangan syariah di Indonesia makin berkembang pesat. Bahkan, Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga Global Islamic Economy Indicator, naik dari peringkat empat di tahun 2023, dengan komponen terkuat pada makanan-minuman halal dan pariwisata ramah muslim berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report tahun 2024. Kontribusi usaha syariah dan pembiayaan syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2024 mencapai rasio 46,71%. Ini menunjukkan peran strategis ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024). Memang, konsep kerja koperasi syariah sangat sejalan dengan kebutuhan umat saat ini. Kerjanya sesuai dengan sistem ekonomi yang halal, menjunjung prinsip keadilan, serta berorientasi pada keberkahan. Apa saja hasil kerja dari koperasi syariah? Di antaranya menyediakan akses pembiayaan sesuai prinsip syariah, serta mendorong kemandirian usaha dan pemerataan kesejahteraan. Selain itu, koperasi syariah juga menjalankan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dengan akad syariah tanpa unsur riba, maisir, atau gharar. Untuk mendukung keberlanjutan sistem ekonomi halal ini, pemerintah telah memperbarui berbagai aturan agar siapa pun bisa lebih mudah mendirikan koperasi syariah. Dasar hukum utamanya meliputi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Bagaimana prosedur pendirian koperasi syariah yang terbaru? Legalitas apa saja yang dibutuhkan supaya bisa beroperasi secara sah dan dilindungi hukum? Mari kita lihat lebih lanjut di pembahasan ini. Prinsip dan Sistem Kerja Koperasi Syariah Koperasi syariah beroperasi di atas fondasi nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan bersama. Seluruh aktivitasnya berpijak pada Al-Qur’an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, sehingga memastikan setiap transaksi terhindar dari riba, unsur spekulasi, dan ketidakjelasan. Dalam kerangka tersebut, koperasi syariah juga menjadi wahana pemberdayaan umat yang mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi secara kolektif. A) Prinsip Utama Kekuatan koperasi syariah terletak pada semangat kebersamaan dan saling menolong, yang diwujudkan melalui dua konsep inti: – Syirkah, yakni kerja sama dalam usaha untuk mencapai keuntungan bersama secara adil – Ta’awun, yaitu prinsip tolong-menolong sebagai wujud solidaritas ekonomi antar anggota B) Sistem Kerja Berbeda dari sistem keuangan konvensional, koperasi syariah tidak mengenal bunga. Mekanisme yang digunakan adalah bagi hasil berdasarkan kesepakatan yang jelas dan transparan. Studi menunjukkan bahwa dalam akad mudharabah, seluruh modal disediakan oleh pemilik dana (shahibul mal), sementara pelaku usaha bertugas menjalankan kegiatan operasional dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal (nisbah). Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola (Fattah & Muchlis, 2024). Di antaranya: – Mudharabah, ketika satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha, lalu keuntungan dibagi proporsional – Musyarakah, yaitu penyertaan modal secara bersama dengan pembagian hasil sesuai porsi kontribusi. Penelitian menunjukkan bahwa musyarakah memiliki potensi yang baik dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang memerlukan kontribusi modal besar dari berbagai pihak, seperti proyek infrastruktur atau properti (Husaini & Riza, 2021). C) Produk Layanan Untuk mendukung kebutuhan ekonomi umat, koperasi syariah menyediakan berbagai layanan, antara lain: – Simpanan Syariah Fasilitas tabungan bagi anggota dengan sistem imbal hasil sesuai akad syariah – Pembiayaan Syariah Penyediaan modal bagi usaha-usaha halal melalui akad seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah Dengan struktur dan konsep ini, koperasi syariah membangun ekosistem ekonomi yang produktif, beretika, dan selaras dengan nilai-nilai syariah bagi seluruh anggotanya. Pendapat Ahli soal Koperasi Syariah Menurut Nur S. Buchori (2012) dalam literatur “Koperasi Syariah: Teori dan Praktik”, koperasi syariah adalah bentuk usaha bersama yang dikelola secara rapi, musyawarah, dan mandiri, dengan setiap anggota punya suara dan peran. Koperasi ini berjalan dengan landasan nilai moral dan ajaran agama, terutama soal halal dan haram, serta menghindari sistem yang mengandung riba, perjudian, atau ketidakjelasan transaksi. Sementara itu, Ahmad Ifham, dewan pengarah syariah, menggambarkan koperasi syariah sebagai lembaga usaha yang hanya menjalankan kegiatan halal, memberi manfaat bagi anggota, dan memakai sistem bagi hasil, bukan bunga. Baginya, kunci utama koperasi syariah ada pada prosedur kerja yang mengikuti aturan syariat, mulai dari akad kerja sama sampai cara membagi keuntungan. Pemikiran ini dikutip dalam penelitian Nurul Inayah, Munawir, dan Muntaqo Ahmad Wakhidun mengenai penerapan etika bisnis Islam di koperasi pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. Perbedaan Koperasi Syariah dan Konvensional Koperasi pada dasarnya dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerja sama dan rasa kekeluargaan. Pada Koperasi Syariah, semua kegiatan usahanya harus mengikuti aturan dan nilai Islami, termasuk cara menghasilkan keuntungan dan menjalankan transaksi. Perbedaan inti Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional: Aspek Koperasi Syariah Koperasi Konvensional Dasar Operasi Mengikuti prinsip syariah seperti bebas riba, judi, dan ketidakjelasan transaksi. Mengikuti aturan umum negara tanpa ketentuan agama. Sistem Keuntungan Sistem bagi hasil sesuai akad (misal: Mudharabah, Musyarakah). Menggunakan sistem bunga untuk simpanan dan pinjaman. Bentuk Transaksi Menggunakan akad syariah seperti jual beli, sewa, atau bagi hasil. Pinjaman dan kredit dengan bunga. Pengawasan Ada Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga kesesuaian syariah. Pengawasan fokus pada manajemen dan aturan umum negara. Pengelolaan Dana Hanya boleh ke usaha yang halal. Bisa ke berbagai sektor sesuai hukum umum. Misi Sosial Ada peran sosial seperti penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Fokus pada keuntungan anggota dan usaha, tanpa kewajiban sosial keagamaan. Intinya:Koperasi Syariah menjalankan usaha dengan sistem halal, bagi hasil, dan nilai ibadah.Koperasi biasa menjalankan usaha dengan sistem umum dan bunga sesuai aturan negara. Tantangan dan Peluang Bisnis Berbasis Syariah Meskipun bisnis berbasis syariah di Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan, ia menghadapi sejumlah tantangan. Banyak orang belum benar-benar paham produk keuangan syariah sehingga penggunaan dan aksesnya belum maksimal. Lembaga seperti koperasi syariah juga harus mengikuti dua aturan sekaligus, aturan koperasi dan aturan syariah, sehingga prosesnya kadang terasa lebih rumit. Meski begitu, peluangnya terbuka lebar. Ekonomi halal lagi naik daun, UMKM halal tumbuh pesat, dan pemerintah mendorong ekosistem halal dengan serius. Ini membuka jalan untuk koperasi syariah digital yang lebih efisien, transparan, dan mampu menjangkau anggota lebih luas sambil tetap menjaga nilai tolong-menolong atau ta’awun dalam syariah. Kolaborasi antara fintech halal dan lembaga keuangan syariah tradisional juga menjadi peluang besar. Pendanaannya akan jadi lebih mudah, transaksinya lebih cepat, prinsip syariah tetap terjaga, dan masyarakat perlahan semakin paham soal keuangan syariah. Syarat Legalitas Pendirian

SELENGKAPNYA

Author: Fabby Daraja