Sofia Umamah, Author at LegalMP

Izin Usaha Jasa Angkutan Orang 2026: Syarat, KBLI 2025, dan Cara Mengurusnya

August 24, 2026

Bisnis transportasi darat masih memiliki peluang yang cukup besar karena masyarakat terus membutuhkan layanan perjalanan antarkota, shuttle, taksi, dan kendaraan sewa untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, besarnya kebutuhan tersebut juga diikuti dengan masih banyaknya angkutan tidak resmi atau yang sering dikenal sebagai travel gelap. Usaha yang membawa penumpang secara komersial tanpa izin yang sesuai dapat menghadapi berbagai risiko, mulai dari penindakan hingga masalah perlindungan terhadap penumpang. Selain itu, bisnis juga akan lebih sulit berkembang apabila legalitasnya belum lengkap. Menurut pendapat saya, menjalankan angkutan penumpang tanpa izin resmi bukan hanya masalah administrasi. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan penumpang, aset perusahaan, nama baik bisnis, dan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Karena itu, izin usaha jasa angkutan orang sebaiknya dipandang sebagai dasar penting dalam menjalankan bisnis transportasi, bukan hanya sebagai dokumen untuk memenuhi aturan pemerintah. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha, KIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Peluang Bisnis Angkutan Orang dan Pentingnya Legalitas Izin usaha jasa angkutan orang diperlukan agar perusahaan dapat menjalankan layanan transportasi penumpang secara resmi dan sesuai dengan standar keselamatan. Dalam praktiknya, legalitas usaha transportasi tidak hanya berupa Nomor Induk Berusaha atau NIB, tetapi juga dapat mencakup izin penyelenggaraan angkutan, kelayakan kendaraan, dan Kartu Pengawasan. Pasar transportasi darat di Indonesia memiliki skala yang sangat besar. Data nasional tahun 2024 yang dihimpun Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 20.444.507 mobil penumpang dan 293.991 bus di Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kendaraan darat masih menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Dari sisi aturan, Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan perusahaan angkutan umum memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan kegiatan usahanya. Kewajiban tersebut berlaku untuk angkutan orang dalam trayek maupun angkutan orang tidak dalam trayek. Perusahaan transportasi yang beroperasi tanpa izin sesuai ketentuan dapat menghadapi beberapa risiko berikut: Pakar transportasi Djoko Setijowarno juga menyoroti keberadaan travel gelap sebagai masalah dalam industri transportasi darat. Menurutnya, angkutan ilegal dapat berkembang ketika kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi oleh layanan transportasi resmi. Di sisi lain, perusahaan transportasi resmi harus mengeluarkan biaya untuk izin, uji kendaraan, pajak, dan perlindungan penumpang. Karena itu, keberadaan angkutan ilegal dapat menimbulkan persaingan yang tidak seimbang bagi pelaku usaha yang sudah memenuhi aturan. Jenis Izin Angkutan Orang: Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek Angkutan orang secara umum dibagi menjadi angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek. Perbedaan keduanya terletak pada pola perjalanan, rute pelayanan, jenis kendaraan, serta izin yang harus dimiliki oleh perusahaan angkutan umum. Angkutan orang dalam trayek menjalankan layanan berdasarkan jalur atau rute yang sudah ditentukan. Sebaliknya, angkutan tidak dalam trayek tidak menggunakan rute tetap seperti layanan taksi atau kendaraan sewa tertentu. Aspek Angkutan Dalam Trayek Angkutan Tidak Dalam Trayek Pola operasi Mengikuti trayek dan jaringan pelayanan tertentu Tidak terikat trayek tetap Contoh AKAP, AKDP, bus dengan rute tertentu Taksi, angkutan sewa, dan layanan khusus tertentu Regulasi utama PM Perhubungan No. 15 Tahun 2019 PM Perhubungan No. 117 Tahun 2018 jo. PM No. 16 Tahun 2019 Dokumen utama Izin penyelenggaraan dan Kartu Pengawasan Izin sesuai jenis layanan dan Kartu Pengawasan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 menjadi salah satu aturan utama untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Kemudian, beberapa ketentuannya juga telah disesuaikan melalui aturan yang terbit setelahnya. Sementara itu, angkutan orang tidak dalam trayek diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 yang telah mengalami perubahan, salah satunya melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019. Legalitas usaha juga berkaitan dengan perlindungan terhadap penumpang. Jasa Raharja menjelaskan bahwa perlindungan kecelakaan penumpang angkutan umum berkaitan dengan kendaraan yang digunakan untuk kepentingan umum dengan pembayaran dan memiliki izin dari instansi yang berwenang. Karena itu, penggunaan kendaraan pribadi untuk angkutan komersial tanpa izin dapat menimbulkan masalah dalam perlindungan penumpang ketika terjadi kecelakaan. Kajian Maulana Amirullah Nashruddin pada 2021 tentang legalitas kendaraan travel berpelat hitam juga menunjukkan pentingnya menyesuaikan status kendaraan dengan fungsi angkutan umum. KBLI Angkutan Darat Orang 2025 untuk Travel, Shuttle, dan Taksi Pemilihan KBLI angkutan darat orang harus disesuaikan dengan layanan yang benar-benar dijalankan oleh perusahaan. Pengusaha tidak sebaiknya menentukan KBLI hanya berdasarkan istilah “travel” atau “shuttle” karena setiap pola layanan dapat memiliki klasifikasi yang berbeda. KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Klasifikasi tersebut menjadi acuan terbaru untuk menentukan kegiatan usaha, termasuk kegiatan di sektor transportasi darat. Beberapa kode KBLI 2025 yang berkaitan dengan angkutan orang antara lain: KBLI 2025 Kegiatan Usaha 49221 Angkutan Antarkota Antarprovinsi atau AKAP 49222 Angkutan Antarkota Dalam Provinsi atau AKDP 49229 Transportasi Antarkota Lainnya untuk Penumpang 49292 Angkutan Pariwisata 49293 Angkutan Taksi 49294 Angkutan Khusus 49295 Angkutan Sewa Cara Menentukan KBLI Travel atau Shuttle yang Tepat Istilah “travel” tidak memiliki satu kode KBLI yang otomatis berlaku untuk semua jenis usaha. Pengusaha perlu melihat cara layanan dijalankan, seperti apakah perjalanan menggunakan rute tetap, melayani antar-jemput khusus, atau menggunakan sistem sewa berdasarkan kesepakatan dengan penumpang. Sebagai gambaran, pemilihan KBLI dapat dilihat dari beberapa jenis layanan berikut: Ada perubahan kode yang perlu diperhatikan oleh pengusaha. Kode lama 49421 Angkutan Taksi telah berubah menjadi 49293 dalam KBLI 2025. Selain itu, kode lama 49422 Angkutan Sewa juga berubah menjadi 49295. Perlu diketahui juga bahwa KBLI 49211 bukan kode untuk shuttle antarkota dalam KBLI 2025. Kode tersebut digunakan untuk kegiatan angkutan kereta wisata dalam kota. Karena itu, kesalahan memilih KBLI dapat membuat proses perizinan menjadi lebih rumit. Sebab, data kegiatan usaha pada OSS harus sesuai dengan aktivitas yang benar-benar dijalankan oleh perusahaan. Syarat Izin Usaha Angkutan Umum Syarat izin usaha angkutan umum biasanya mencakup legalitas perusahaan, kelayakan kendaraan, tempat penyimpanan kendaraan, dokumen uji kendaraan, dan standar keselamatan. Namun, persyaratan setiap usaha dapat berbeda tergantung jenis layanan, wilayah operasi, KBLI, serta instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan izin. Dokumen dan Persyaratan Operasional Pengusaha sebaiknya menyiapkan dokumen perusahaan dan dokumen kendaraan secara bersamaan agar proses perizinan tidak berhenti setelah NIB terbit. Selain itu, beberapa jenis perusahaan angkutan umum juga harus memenuhi ketentuan mengenai bentuk badan hukum dan jumlah kendaraan yang dikuasai. Secara umum, dokumen yang perlu disiapkan antara lain: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun

SELENGKAPNYA

Izin Usaha Kursus dan Pelatihan (LKP) 2026: Syarat, KBLI, dan Cara Mengurusnya

August 24, 2026

Kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan kerja atau upskilling dan mempelajari keterampilan baru atau reskilling membuat bisnis kursus, bimbingan belajar, kursus bahasa, hingga pelatihan keterampilan semakin berkembang di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, terdapat 12.949 satuan pendidikan kursus di Indonesia per 8 Juli 2026. Namun, memiliki program belajar yang menarik saja belum cukup untuk menjalankan lembaga kursus secara aman. Pemilik usaha juga perlu memastikan izin usaha kursus dan pelatihan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi, aturan perizinan usaha dan klasifikasi kegiatan usaha mengalami beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut pendapat saya, legalitas sebaiknya mulai disiapkan sejak awal ketika model bisnis lembaga kursus dirancang. Dengan legalitas yang lengkap, LKP akan lebih siap saat ingin bekerja sama dengan perusahaan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun membuka cabang baru. Artikel ini akan membahas regulasi terbaru, KBLI 2025, syarat izin lembaga kursus, proses pendaftaran, hingga risiko menjalankan LKP tanpa izin. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha, KIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Regulasi Lembaga Kursus dan Pelatihan di Indonesia Lembaga Kursus termasuk satuan pendidikan nonformal yang wajib memiliki izin pendirian dan terdaftar dalam sistem pemerintah. Pada 2026, pengelola LKP perlu memahami beberapa aturan sekaligus karena perizinan OSS, KBLI, izin pendirian, dan aturan penyelenggaraan kursus saling berkaitan. Beberapa aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan LKP antara lain: Ada perubahan penting yang perlu diperhatikan oleh calon pendiri LKP pada 2026. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 sebelumnya masih mengatur pendirian satuan pendidikan nonformal oleh perseorangan, kelompok, maupun badan hukum. Namun, Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 secara lebih baru mengatur bahwa Lembaga Kursus yang diselenggarakan masyarakat dilakukan melalui badan hukum. Karena itu, pendirian LKP baru sebaiknya sudah menggunakan badan hukum yang sesuai dan tidak hanya mengandalkan kepemilikan atas nama pribadi. Jenis Izin yang Wajib Dimiliki LKP Legalitas LKP tidak cukup hanya dengan memiliki NIB. Pengelola juga perlu memastikan badan hukum, KBLI, izin pendirian Lembaga Kursus, serta pendaftaran lembaga dalam sistem Kemendikdasmen sudah lengkap. 1. Nomor Induk Berusaha atau NIB NIB adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Untuk lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat, NIB menjadi salah satu dokumen awal sebelum pengajuan izin pendirian LKP diproses oleh pemerintah daerah. Saat mengurus NIB, pengelola perlu mengisi data badan usaha, alamat usaha, kegiatan yang dijalankan, serta kode KBLI yang sesuai. Karena itu, data yang dimasukkan ke OSS sebaiknya sama dengan kondisi usaha yang benar-benar dijalankan. Penelitian Romdhonie dan Oktariyanda pada 2023 menunjukkan bahwa layanan perizinan pendidikan berbasis digital memang membuat proses pengajuan menjadi lebih praktis. Namun, ketidaksesuaian dokumen masih sering membuat permohonan harus dikembalikan atau diperbaiki terlebih dahulu. 2. Memilih KBLI Lembaga Pendidikan Nonformal KBLI harus dipilih berdasarkan kegiatan utama yang benar-benar dijalankan oleh lembaga, bukan hanya berdasarkan nama bisnisnya. Sejak KBLI 2025 berlaku, sejumlah kode pendidikan nonformal berubah sehingga kode KBLI lama perlu diperiksa kembali sebelum digunakan. Beberapa contoh KBLI 2025 untuk kegiatan pendidikan swasta antara lain: Jenis Kegiatan KBLI 2025 Pendidikan manajemen dan perbankan 85591 Kursus komputer atau TIK swasta 85592 Pendidikan bahasa swasta 85593 Bimbingan belajar dan konseling swasta 85595 Pendidikan teknik swasta 85596 Pendidikan lainnya swasta 85599 Sebagai contoh, OSS menempatkan kursus bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, TOEFL, TOEIC, dan IELTS pada KBLI 85593 Pendidikan Bahasa Swasta. Sementara itu, kursus komputer dapat menggunakan KBLI 85592 jika kegiatan usahanya sesuai dengan ruang lingkup kode tersebut. Karena itu, pengelola sebaiknya tidak langsung memakai kode 85491, 85493, atau 85499 yang masih sering ditemukan pada artikel atau dokumen lama. Sebelum mengurus izin, cek kembali KBLI terbaru di sistem OSS agar kode yang digunakan sesuai dengan KBLI 2025. LKP dan LPK Tidak Selalu Sama Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja tidak selalu masuk dalam jenis perizinan yang sama. LKP berada dalam sistem pendidikan nonformal Kemendikdasmen, sedangkan kegiatan yang fokus pada pelatihan kerja dapat masuk dalam pengaturan sektor ketenagakerjaan. KBLI 2025 juga memiliki kelompok 8557 Pelatihan Kerja Swasta, termasuk KBLI 85572 untuk pelatihan kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu, sebuah bootcamp digital tidak otomatis menggunakan KBLI kursus komputer. Pemilik usaha perlu melihat tujuan pelatihannya, kurikulumnya, hasil kompetensi yang diberikan, serta instansi yang menjadi pembina kegiatan tersebut. 3. Izin Pendirian Lembaga Kursus Lembaga Kursus yang diselenggarakan masyarakat wajib memiliki izin pendirian. Pengajuan izin biasanya dilakukan melalui Dinas Pendidikan atau DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan pembagian kewenangan di daerah masing-masing. Nama layanan perizinannya dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Sebagian daerah menggunakan istilah Izin Pendirian LKP, sedangkan daerah lain masih menggunakan istilah izin operasional LKP. Karena itu, calon pengelola sebaiknya mengecek nama layanan yang tersedia pada DPMPTSP atau Dinas Pendidikan di lokasi tempat LKP akan beroperasi. Syarat dan Dokumen Pengajuan Izin LKP Syarat izin lembaga kursus umumnya terdiri atas dokumen badan hukum, lokasi, program pendidikan, tenaga pengajar, serta sarana pembelajaran. Selain persyaratan umum dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dapat meminta dokumen tambahan sesuai dengan prosedur pelayanan masing-masing. Beberapa dokumen yang sebaiknya dipersiapkan antara lain: Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 mencantumkan bukti kepemilikan atau hak penggunaan tempat pembelajaran selama tiga tahun sebagai salah satu persyaratan administratif. Selain itu, Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 juga mengatur standar bagi instruktur lembaga kursus. Secara umum, instruktur perlu memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma tiga atau jenjang 5 KKNI serta sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang yang diajarkan. Jika bidang kursus tersebut belum memiliki sertifikasi kompetensi, pengalaman kerja yang sesuai paling sedikit tiga tahun dapat menjadi salah satu dasar pemenuhan ketentuan sesuai aturan yang berlaku. Namun, persyaratan di setiap daerah tetap perlu diperiksa secara khusus. Sebagai contoh, DPMPTSP Tangerang Selatan juga mencantumkan dokumen seperti BPJS Ketenagakerjaan, bukti bangunan atau sewa tempat, foto ruangan, serta dokumen pendukung lainnya. Cara Daftar Lembaga Kursus di OSS dan Dinas Pendidikan Cara urus izin LKP biasanya dilakukan melalui dua proses yang saling berkaitan, yaitu pendaftaran usaha melalui OSS dan pengajuan izin pendirian melalui pemerintah daerah. Setelah izin diterbitkan, lembaga juga perlu masuk ke dalam sistem pendataan Kemendikdasmen sesuai mekanisme yang berlaku. Berikut tahapan yang umumnya perlu dilakukan: Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 mengatur bahwa Lembaga Kursus perlu memiliki izin pendirian dan terdaftar dalam sistem pendataan Kemendikdasmen. Selain itu, penelitian

SELENGKAPNYA

Izin Usaha Jasa Fotografi 2026: Syarat, KBLI, dan Cara Urus NIB di OSS

August 23, 2026

Bisnis fotografi saat ini tidak hanya terbatas pada jasa foto pernikahan atau studio foto. Peluang usahanya semakin luas, mulai dari foto produk, dokumentasi acara perusahaan, foto sekolah, foto properti, konten komersial, sampai layanan foto dan video untuk kebutuhan digital. Fotografi juga termasuk salah satu subsektor dalam industri ekonomi kreatif Indonesia. Data Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi kreatif Indonesia mencapai sekitar Rp1.532 triliun pada 2024. Fotografi menjadi salah satu subsektor yang ikut mendukung perkembangan ekonomi kreatif tersebut. Besarnya peluang pasar membuat pelaku usaha fotografi perlu mulai memperhatikan legalitas bisnisnya. Legalitas menjadi semakin penting ketika fotografer ingin bekerja sama dengan perusahaan, mengikuti proyek instansi, membuka studio secara profesional, atau memperbesar bisnis dengan menambah tim. Menurut pendapat saya, masih banyak fotografer yang terlalu fokus pada kemampuan teknis dan hasil foto, tetapi belum memperhatikan sisi legalitas usahanya. Padahal, fotografer bisa saja memiliki portofolio yang sangat bagus, tetapi tetap kehilangan proyek karena belum memiliki NIB, kontrak kerja, atau KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha, KIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Jenis Izin yang Diperlukan Usaha Fotografi Legalitas dasar usaha fotografi umumnya dimulai dari Nomor Induk Berusaha atau NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS. Untuk kegiatan fotografi yang masuk kategori risiko rendah, NIB menjadi dokumen utama Perizinan Berusaha, tetapi pelaku usaha tetap perlu memperhatikan perpajakan, kontrak kerja, lokasi usaha, dan Hak Cipta atas hasil foto. Dasar hukum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Peraturan tersebut menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan OSS RBA. Dalam aturan tersebut, kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah mendapatkan Perizinan Berusaha berupa NIB. Selain NIB, terdapat beberapa dokumen dan aspek legalitas lain yang perlu diperhatikan oleh pemilik studio maupun fotografer freelance. Beberapa di antaranya yaitu: Melalui sistem OSS, NIB digunakan sebagai identitas resmi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Selain itu, OSS juga menentukan jenis Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang didaftarkan. Apakah Fotografer Freelance Juga Perlu NIB? Fotografer freelance tetap bisa memiliki NIB meskipun belum mempunyai studio fisik atau badan usaha berbentuk PT. NIB dapat membantu fotografer terlihat lebih profesional, terutama ketika ingin bekerja sama dengan perusahaan, mengikuti proyek resmi, membuka rekening bisnis, atau memperluas pasar ke segmen B2B. Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya diperlukan oleh studio foto besar. Fotografer yang bekerja sendiri dan rutin menerima proyek juga sebaiknya mulai membangun usaha secara lebih formal. Selain membuat bisnis terlihat lebih profesional, legalitas juga membantu memisahkan kegiatan usaha dari aktivitas pribadi. KBLI Jasa Fotografi: Gunakan Kode yang Tepat Berdasarkan KBLI 2025, kegiatan studio foto, fotografi pernikahan, fotografi produk, foto komersial, dan sebagian besar jasa fotografi masuk dalam KBLI 74209 – Aktivitas Fotografi Lainnya. Sementara itu, KBLI 74201 sekarang digunakan secara khusus untuk Aktivitas Fotografi Udara. Perubahan ini perlu diperhatikan karena masih banyak informasi lama di internet yang memakai pembagian kode berdasarkan KBLI 2020. Akibatnya, pelaku usaha bisa saja memilih KBLI yang sudah tidak sesuai dengan klasifikasi terbaru. BPS menetapkan KBLI 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. KBLI tersebut menjadi acuan terbaru untuk mengelompokkan berbagai kegiatan usaha di Indonesia. Berikut gambaran sederhana beberapa KBLI yang berkaitan dengan usaha foto dan video: KBLI 2025 Kegiatan Contoh Usaha 74209 Aktivitas Fotografi Lainnya Studio foto, wedding, foto produk, pasfoto, foto event, foto komersial 74201 Aktivitas Fotografi Udara Jasa foto udara menggunakan pesawat atau drone 59112 Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta Production house, produksi film, video komersial, dan karya audiovisual KBLI 74209 memiliki cakupan yang cukup luas. Kode tersebut mencakup fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan, publikasi, mode, properti, pariwisata, hingga fotografi bawah air. Selain itu, KBLI 74209 juga dapat mencakup perekaman video untuk acara tertentu, seperti pernikahan dan rapat. Kegiatan pemrosesan serta pencetakan hasil foto tertentu juga dapat termasuk dalam kelompok tersebut. Apakah Jasa Wedding Videography Harus Memakai KBLI 59112? Tidak selalu. KBLI 74209 sudah mencakup perekaman video untuk acara seperti pernikahan dan rapat, sedangkan KBLI 59112 lebih sesuai untuk usaha yang fokus pada produksi film, video komersial, program televisi, vlog, atau karya audiovisual lainnya. Karena itu, pelaku usaha sebaiknya tidak asal menambahkan banyak KBLI hanya karena menggunakan kamera dan menyediakan jasa video. Pemilihan KBLI sebaiknya mengikuti kegiatan yang benar-benar dijalankan dan menjadi sumber pendapatan bisnis. Sebagai contoh, studio yang utamanya menyediakan foto wedding dan video dokumentasi pernikahan dapat terlebih dahulu melihat cakupan KBLI 74209. Namun, jika bisnis berkembang menjadi rumah produksi yang membuat film, iklan video, atau produksi audiovisual dalam skala lebih besar, KBLI 59112 dapat menjadi lebih relevan. Cara Urus NIB Jasa Fotografi di OSS RBA NIB jasa fotografi dapat diurus secara online melalui portal OSS dengan membuat akun, melengkapi data pelaku usaha, memasukkan kegiatan usaha, memilih KBLI yang sesuai, dan menyelesaikan proses Perizinan Berusaha. Untuk kegiatan fotografi yang termasuk risiko rendah, NIB menjadi dokumen utama yang diterbitkan setelah proses pendaftaran selesai. Berikut tahapan umum untuk mengurus izin usaha jasa fotografi melalui OSS. 1. Masuk ke Sistem OSS Pertama, buka portal resmi OSS kemudian lakukan pendaftaran akun apabila belum memiliki hak akses. Jika sudah mempunyai akun, pelaku usaha dapat langsung masuk ke sistem menggunakan akun yang terdaftar. 2. Lengkapi Data Pelaku Usaha Selanjutnya, masukkan informasi mengenai pemilik dan usaha yang dijalankan. Untuk usaha perseorangan, data yang digunakan akan mengikuti identitas pemilik usaha. Sementara itu, jika usaha berbentuk PT, PT Perorangan, CV, atau badan usaha lainnya, pastikan data badan usaha sudah sesuai dengan dokumen resminya. 3. Tambahkan Kegiatan Usaha Setelah data pelaku usaha lengkap, tambahkan kegiatan bisnis yang akan dijalankan. Pada tahap ini, pelaku usaha biasanya perlu mengisi informasi mengenai lokasi usaha, kegiatan utama, produk atau jasa, jumlah tenaga kerja, serta nilai investasi. Isilah data tersebut sesuai kondisi bisnis yang sebenarnya. 4. Pilih KBLI Jasa Fotografi Untuk studio foto, wedding photography, foto produk, portrait, dan fotografi komersial secara umum, periksa KBLI 74209 – Aktivitas Fotografi Lainnya. Jika bisnis mempunyai aktivitas lain di luar fotografi, pelaku usaha juga dapat memeriksa apakah diperlukan KBLI tambahan. Namun, jangan memilih KBLI yang tidak

SELENGKAPNYA

Pengertian dan Cara Aktivasi Akun Coretax : NPWP 16 Digit & Reset Password

August 22, 2026

Direktorat Jenderal Pajak atau DJP terus memperbarui layanan perpajakan agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat. Salah satu perubahan terbesarnya adalah hadirnya Coretax Administration System atau Coretax DJP yang mulai digunakan sebagai sistem utama administrasi perpajakan. Coretax dibuat untuk menyatukan berbagai layanan perpajakan yang sebelumnya tersebar di beberapa aplikasi menjadi satu sistem yang saling terhubung. Kebutuhan terhadap sistem seperti Coretax semakin besar karena jumlah Wajib Pajak di Indonesia juga terus bertambah. Data DJP mencatat jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 86,7 juta pada akhir 2024. Jumlah tersebut naik sekitar 17,23% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 73,96 juta Wajib Pajak. Dari total tersebut, sekitar 80,27 juta merupakan Wajib Pajak orang pribadi. Dengan jumlah Wajib Pajak yang semakin banyak, pengelolaan administrasi pajak melalui banyak aplikasi tentu akan menjadi semakin rumit. Karena itu, menurut pendapat saya, penerapan Coretax merupakan langkah penting untuk membuat proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, terhubung, dan mudah dipantau. Namun, perubahan sistem juga membutuhkan kesiapan dari Wajib Pajak. Wajib Pajak perlu memastikan data pribadinya sudah benar, memiliki akses ke email dan nomor HP yang aktif, serta memahami cara menggunakan layanan Coretax. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha, KIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Pengertian dan Dasar Hukum Coretax DJP Coretax DJP adalah sistem administrasi perpajakan terpadu yang digunakan DJP untuk mengelola berbagai layanan pajak dalam satu sistem. Melalui Coretax, Wajib Pajak dapat mengakses layanan registrasi, pembayaran, pelaporan, pembaruan data, hingga layanan perpajakan lainnya secara lebih terintegrasi. Secara sederhana, pengertian Coretax tidak hanya sebatas aplikasi baru untuk melaporkan pajak. Coretax merupakan sistem utama yang digunakan untuk menyatukan data, proses kerja, dan layanan perpajakan dalam satu platform. Sistem ini mulai digunakan dalam administrasi perpajakan sejak 1 Januari 2025. Melalui sistem yang lebih terintegrasi, DJP berharap pelayanan kepada Wajib Pajak dapat berjalan lebih cepat dan data perpajakan dapat dikelola dengan lebih rapi. Selain itu, Coretax juga menjadi bagian dari program reformasi perpajakan di Indonesia. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III, Agung Eka Setiawan, menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital membuat sistem perpajakan juga harus ikut berubah. Menurutnya, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, perkembangan teknologi, serta semakin rumitnya kegiatan ekonomi membutuhkan sistem administrasi yang lebih modern dan efisien. Karena itu, Coretax dikembangkan sebagai salah satu solusi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan perpajakan yang lebih baik. Dasar Hukum Coretax DJP Pelaksanaan Coretax memiliki dasar hukum yang mengatur penggunaan sistem hingga layanan perpajakan yang tersedia di dalamnya. Salah satu aturan utamanya adalah PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang kemudian mengalami beberapa perubahan, termasuk perubahan terakhir melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026. Beberapa aturan yang berkaitan dengan Coretax antara lain: Karena aturan Coretax terus berkembang, Wajib Pajak sebaiknya tidak hanya menggunakan PMK 81 Tahun 2024 versi awal sebagai acuan. Wajib Pajak juga perlu memperhatikan aturan perubahan dan aturan teknis terbaru yang masih berlaku. Perubahan Utama setelah Pemberlakuan Coretax Pemberlakuan Coretax membawa sejumlah perubahan dalam administrasi perpajakan, mulai dari penggunaan identitas Wajib Pajak hingga pengelolaan cabang usaha. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk Indonesia serta penggunaan NPWP 16 digit dan NITKU. Sebelumnya, Wajib Pajak mungkin terbiasa menggunakan NPWP dengan format lama. Namun, dalam sistem Coretax, administrasi perpajakan sudah menggunakan format identitas yang disesuaikan dengan sistem terbaru. Beberapa perubahan utamanya dapat dilihat pada tabel berikut. Aspek Perubahan dalam Coretax Identitas orang pribadi NIK digunakan sebagai NPWP bagi orang pribadi penduduk Format NPWP Administrasi menggunakan NPWP 16 digit Cabang usaha Cabang menggunakan NITKU Layanan digital Banyak layanan pajak tersedia dalam satu portal Data Wajib Pajak Sejumlah data dapat diperbarui melalui profil Coretax Informasi akun Data dan transaksi perpajakan menjadi lebih terintegrasi Salah satu perubahan penting adalah penerapan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau NITKU. Dalam konsep Coretax, satu entitas menggunakan satu NPWP. Sementara itu, lokasi usaha atau cabang yang berbeda akan menggunakan NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usahanya. Dengan begitu, perusahaan tidak perlu lagi memperlakukan setiap cabang sebagai entitas dengan NPWP yang terpisah. Apa Dampaknya terhadap Efisiensi Administrasi Pajak? Coretax dapat membuat proses administrasi pajak menjadi lebih ringkas karena berbagai data dan layanan berada dalam satu sistem. Namun, manfaat tersebut tetap bergantung pada kualitas sistem, kesiapan pengguna, serta ketepatan data yang dimiliki Wajib Pajak. Penelitian Artavia, Kusumaningarti, dan Rahayu pada 2026 menemukan bahwa penggunaan Coretax memberikan pengaruh positif terhadap efisiensi administrasi dan kepuasan Wajib Pajak. Penelitian tersebut dilakukan terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax dapat membantu menghemat waktu, menyederhanakan proses administrasi, dan meningkatkan ketepatan data. Namun, hasil penelitian tersebut tetap perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup penelitiannya. Peneliti juga menemukan bahwa tingkat pemahaman teknologi setiap pengguna dapat berbeda. Selain itu, kesiapan sistem dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan layanan digital juga dapat memengaruhi pengalaman menggunakan Coretax. Dari sisi pemerintah, Coretax diharapkan dapat meningkatkan otomatisasi layanan, transparansi data Wajib Pajak, efisiensi administrasi, serta pengawasan berbasis data. Sementara itu, ekonom Awalil Rizky menilai bahwa Coretax memiliki potensi besar untuk menjadi sistem utama administrasi perpajakan. Namun, ia juga menilai bahwa sistem tersebut masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat berjalan secara maksimal. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi. Stabilitas sistem dan kemudahan penggunaan juga menjadi faktor yang sangat penting. Cara Aktivasi Akun Coretax Wajib Pajak Cara aktivasi akun Coretax berbeda tergantung riwayat penggunaan layanan pajak sebelumnya. Wajib Pajak yang sudah pernah menggunakan DJP Online umumnya tidak perlu melakukan aktivasi akun dari awal, sedangkan Wajib Pajak yang belum pernah memiliki akses DJP Online perlu melakukan aktivasi melalui menu yang tersedia di Coretax. Perbedaan tersebut penting dipahami karena tidak semua Wajib Pajak harus mengikuti langkah aktivasi yang sama. Cara Akses Coretax bagi Pengguna DJP Online Wajib Pajak yang sebelumnya sudah menggunakan DJP Online dapat mengakses Coretax dengan membuat kata sandi baru melalui fitur “Lupa Kata Sandi?”. Kelompok Wajib Pajak ini pada dasarnya sudah memiliki akun sehingga tidak perlu mengaktifkan akun dari awal. Berikut langkah yang dapat dilakukan: Wajib Pajak juga perlu berhati-hati ketika menerima email yang berkaitan dengan Coretax. Pastikan email yang diterima benar-benar berasal dari alamat resmi DJP dengan domain @pajak.go.id. Cara Aktivasi Coretax bagi Wajib Pajak

SELENGKAPNYA

Izin Usaha Laundry 2026: Syarat, KBLI 96100, dan Cara Urus NIB di OSS

August 20, 2026

Bisnis laundry kini semakin mudah ditemukan di kawasan perumahan, kos, apartemen, kampus, hingga perkantoran. Walaupun bisa dimulai dari skala kecil, pemilik usaha tetap perlu mengurus izin usaha laundry agar bisnis memiliki identitas resmi dan bisa berkembang dengan lebih aman. Legalitas usaha cuci pakaian juga semakin penting ketika bisnis mulai memiliki karyawan, membuka cabang, bekerja sama dengan perusahaan, atau mengajukan pembiayaan ke bank dan lembaga keuangan. Menurut Pendapat saya, legalitas sebaiknya diurus sejak awal usaha. Langkah tersebut akan lebih mudah dibandingkan harus melengkapi banyak dokumen ketika bisnis sudah berkembang besar. Perizinan bisa menjadi salah satu dasar penting dalam menjalankan bisnis, bersama dengan pembukuan, pemasaran, dan sistem operasional. Saat ini, perizinan usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sementara itu, pengelompokan kegiatan usaha sudah menggunakan KBLI 2025. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha, KIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Mengapa Usaha Laundry Perlu Memiliki Izin Usaha? Izin usaha laundry membantu bisnis memiliki identitas resmi dan menentukan jenis perizinan yang perlu dipenuhi sesuai tingkat risikonya. Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil atau UMK, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu dokumen utama dalam sistem OSS untuk menjalankan kegiatan usaha secara resmi. Memiliki NIB dapat memberikan beberapa manfaat bagi pemilik laundry, seperti: Kementerian UMKM juga menjelaskan bahwa NIB menjadi identitas penting bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan, pendampingan, dan berbagai program pengembangan usaha. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia juga cukup besar. Data Kementerian Koperasi dan UKM sebelumnya mencatat bahwa UMKM memberikan kontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka tersebut menggambarkan kontribusi seluruh sektor UMKM secara nasional, bukan hanya bisnis laundry. Ada satu hal penting yang perlu dipahami oleh pemilik usaha. Memiliki NIB tidak otomatis membuat harta pribadi pemilik terpisah dari harta usaha. Jika laundry masih dijalankan sebagai usaha perorangan, NIB berfungsi sebagai identitas dan dokumen perizinan usaha. Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan bisnis berkaitan dengan bentuk usaha yang digunakan. Sebagai contoh, pemilik usaha dapat mempertimbangkan Perseroan Perorangan atau Perseroan Terbatas apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. KBLI Usaha Laundry Kiloan Terbaru adalah 96100 KBLI usaha laundry kiloan pada KBLI 2025 adalah 96100, yaitu Aktivitas Pencucian dan Pembersihan Produk Tekstil dan Bulu. Kode tersebut menggantikan kode 96200 “Aktivitas Penatu” yang sebelumnya digunakan pada KBLI 2020. Perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut: Acuan Kode Nama KBLI KBLI 2020 96200 Aktivitas Penatu KBLI 2025 96100 Aktivitas Pencucian dan Pembersihan Produk Tekstil dan Bulu Badan Pusat Statistik mencatat perubahan kode 96200 menjadi 96100 dalam pembaruan KBLI 2025. KBLI 2025 diterbitkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Ruang lingkup KBLI 96100 cukup luas dan dapat mencakup beberapa jenis layanan laundry, antara lain: Karena cakupannya cukup luas, KBLI usaha laundry kiloan 96100 dapat digunakan untuk berbagai jenis usaha laundry selama aktivitas bisnisnya sesuai dengan ruang lingkup tersebut. Pemilik usaha yang masih memiliki NIB dengan kode KBLI lama 96200 juga tidak perlu langsung membuat NIB baru. Pemerintah menyediakan proses penyesuaian dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 melalui sistem OSS. Pemilik bisnis sebaiknya memeriksa kembali data usaha dan mengikuti proses penyesuaian yang tersedia di sistem. Syarat Izin Usaha Laundry yang Perlu Disiapkan Syarat izin usaha laundry umumnya terdiri dari data identitas pemilik dan informasi mengenai kegiatan bisnis yang akan didaftarkan melalui OSS. Menyiapkan data dengan lengkap sejak awal dapat membantu proses pendaftaran berjalan lebih lancar dan mengurangi risiko kesalahan pengisian. Beberapa data yang biasanya perlu disiapkan antara lain: Pemilik usaha sebaiknya tidak memilih KBLI hanya berdasarkan nama yang terlihat mirip. Baca juga penjelasan dan ruang lingkup kegiatan pada setiap KBLI sebelum melakukan pendaftaran. Pemilihan KBLI akan memengaruhi jenis perizinan dan kewajiban yang muncul di sistem OSS. Cara Urus NIB Usaha Laundry Melalui OSS Cara urus NIB usaha laundry dapat dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Pemilik usaha perlu membuat akun, mengisi data bisnis, memilih KBLI 96100, memasukkan lokasi usaha, dan menyelesaikan persyaratan yang muncul berdasarkan tingkat risiko kegiatan. Secara umum, tahapan pendaftarannya sebagai berikut: Pemilik UMK dapat mengurus NIB secara mandiri melalui OSS. Pemerintah juga menyediakan panduan pendaftaran dan pengurusan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Apakah Laundry Cukup Punya NIB? NIB menjadi dokumen dasar untuk menjalankan usaha, tetapi pemilik laundry tetap perlu memeriksa apakah ada persyaratan tambahan berdasarkan lokasi, skala, dan kegiatan operasional bisnis. Jenis dokumen yang dibutuhkan dapat berbeda antara satu usaha dengan usaha lainnya. Bisnis laundry memiliki kegiatan yang cukup khas karena menggunakan air, deterjen, bahan pembersih, mesin, serta menghasilkan air limbah. Karena itu, pemilik laundry perlu memperhatikan beberapa aspek, seperti: Dalam sistem OSS, persyaratan dasar juga dapat berkaitan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang, lingkungan, dan bangunan sesuai karakteristik kegiatan usaha. Bagi pemilik laundry yang ingin membuka banyak cabang, pengelolaan legalitas sebaiknya dibuat lebih terstruktur sejak awal. Setiap lokasi usaha perlu diperiksa kembali agar alamat, kegiatan, dan data perizinannya sesuai dengan kondisi operasional. Pendekatan tersebut dapat mengurangi risiko masalah administrasi ketika jumlah cabang semakin banyak. Solusi Jika Pengurusan Legalitas Laundry Mengalami Kendala Kendala saat mengurus legalitas usaha cuci pakaian dapat muncul karena kesalahan memilih KBLI, masalah data lokasi, validasi identitas, atau ketidaksesuaian informasi usaha. Pemilik bisnis perlu mengetahui sumber masalah terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan data secara berulang. Jika mengalami kendala, beberapa langkah berikut dapat dilakukan: Pendampingan profesional biasanya mulai dibutuhkan ketika bisnis laundry berkembang menjadi beberapa cabang, memiliki banyak jenis kegiatan, bekerja sama dengan perusahaan besar, atau ingin mengubah bentuk usaha menjadi Perseroan Perorangan maupun PT. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha, KIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Kesimpulan Izin usaha laundry membantu pemilik bisnis menjalankan usaha dengan administrasi yang lebih rapi dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk mengembangkan bisnis. Untuk kegiatan laundry berdasarkan KBLI 2025, kode yang digunakan adalah KBLI 96100 – Aktivitas Pencucian dan Pembersihan Produk Tekstil dan Bulu, menggantikan kode lama 96200. Pemilik usaha dapat mengurus NIB secara online melalui OSS dengan menyiapkan data identitas, lokasi usaha, modal, KBLI, dan informasi kegiatan bisnis. Kewajiban izin yang perlu dipenuhi dapat berbeda sesuai hasil penilaian risiko pada sistem OSS. Menurut penulis, legalitas

SELENGKAPNYA

Invoice Financing Adalah: Cara Kerja, Risiko & Syarat Mengurusnya

August 18, 2026

Arus kas sering menjadi masalah bagi bisnis B2B. Perusahaan mungkin sudah menyelesaikan pekerjaan dan mengirimkan invoice kepada pelanggan, tetapi pembayaran baru diterima 30, 60, bahkan 90 hari kemudian. Padahal, perusahaan tetap perlu membayar gaji, membeli bahan baku, menjalankan operasional, dan membiayai pesanan berikutnya. Invoice financing adalah pembiayaan modal kerja yang menggunakan invoice atau tagihan usaha sebagai dasar untuk mendapatkan dana. Melalui skema ini, perusahaan dapat memperoleh dana lebih cepat tanpa harus menunggu pelanggan membayar invoice saat jatuh tempo. Menurut pendapat saya, lamanya waktu pencairan piutang dapat menghambat perkembangan bisnis meskipun penjualan perusahaan sebenarnya berjalan baik. Invoice financing dapat membantu perusahaan mendapatkan dana dari tagihan yang masih menunggu pembayaran agar modal tersebut bisa kembali digunakan untuk menjalankan bisnis. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha, KIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Apa Itu Invoice Financing? Invoice financing adalah pembiayaan yang memungkinkan perusahaan mendapatkan dana dengan menggunakan invoice yang belum dibayar pelanggan sebagai dasar pengajuan. Dana tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja sambil menunggu invoice dilunasi oleh pelanggan. Dalam praktiknya, invoice financing memiliki hubungan dengan anjak piutang atau factoring, meskipun bentuk perjanjian dan mekanismenya dapat berbeda. POJK Nomor 35/POJK.05/2018 menjelaskan bahwa anjak piutang adalah pembiayaan melalui pembelian piutang usaha suatu perusahaan yang disertai dengan pengurusan piutang tersebut. Anjak piutang juga dapat dibedakan berdasarkan pihak yang menanggung risiko ketika tagihan gagal dibayar, yaitu skema with recourse dan without recourse. Sementara itu, POJK Nomor 40 Tahun 2024 memasukkan invoice financing sebagai salah satu bentuk pendanaan produktif dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI. Bagaimana Cara Kerja Pembiayaan Invoice? Cara kerja invoice financing dimulai ketika perusahaan mengajukan invoice yang belum jatuh tempo kepada penyedia pembiayaan. Penyedia pembiayaan kemudian memeriksa keaslian transaksi, kemampuan pelanggan membayar tagihan, serta dokumen pendukung sebelum menentukan jumlah dana yang dapat diberikan. Secara sederhana, prosesnya seperti berikut: Sebagai contoh, perusahaan mempunyai invoice sebesar Rp100 juta. Jika penyedia pembiayaan menyetujui pencairan sebesar 80%, perusahaan dapat memperoleh dana Rp80 juta lebih dahulu tanpa menunggu invoice jatuh tempo. Besarnya dana yang diberikan tidak selalu sama karena setiap penyedia pembiayaan mempunyai kebijakan dan penilaian risiko masing-masing. Penelitian Moh. Taufik Rohman pada 2025 menunjukkan bahwa anjak piutang syariah juga diterapkan melalui produk invoice financing pada perusahaan fintech syariah. Penelitian tersebut menekankan pentingnya transaksi dasar yang jelas, pengelolaan risiko, serta kesesuaian sistem pembiayaan dengan aturan yang berlaku. Invoice Financing dan Pembiayaan UMKM di Indonesia Invoice financing dapat menjadi pilihan pembiayaan bagi perusahaan yang memiliki transaksi dan piutang yang sehat tetapi tidak mempunyai banyak aset untuk dijadikan jaminan. Penilaian pembiayaan dapat mempertimbangkan arus kas, riwayat transaksi, invoice, serta kemampuan pelanggan dalam membayar tagihan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan UMKM dari berbagai sektor mencapai Rp1.948,72 triliun hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM melalui perbankan mencapai Rp1.519,35 triliun. Angka tersebut tidak berarti seluruh pembiayaan UMKM menggunakan invoice financing. Namun, OJK terus mendorong pengembangan pembiayaan yang memanfaatkan teknologi, supply chain financing, arus kas perusahaan, serta data transaksi untuk membantu pelaku usaha mendapatkan akses pendanaan. Perbedaan Invoice Financing dengan Pinjaman Bank Tradisional Perbedaan invoice financing dan pinjaman bank terletak pada dasar utama yang digunakan untuk menilai pembiayaan. Invoice financing lebih banyak mempertimbangkan invoice, transaksi, dan kemampuan pelanggan membayar tagihan, sedangkan bank biasanya melakukan pemeriksaan lebih luas terhadap kondisi keuangan dan kemampuan perusahaan membayar pinjaman. Berikut perbandingannya: Parameter Invoice Financing Pinjaman Bank Tradisional Dasar pembiayaan Invoice atau piutang usaha Kemampuan perusahaan membayar kredit Dokumen utama yang dianalisis Invoice, PO, kontrak, BAST, dan data pelanggan Laporan keuangan, arus kas, riwayat kredit, dan dokumen pendukung Jaminan Dapat menggunakan invoice sebagai dasar pembiayaan Dapat membutuhkan aset sesuai jenis kredit Proses analisis Fokus pada transaksi dan kualitas invoice Kondisi perusahaan dianalisis lebih menyeluruh Waktu pembiayaan Umumnya mengikuti jatuh tempo invoice Bisa jangka pendek hingga jangka panjang Tujuan penggunaan Modal kerja dan kebutuhan kas Modal kerja, pembelian aset, investasi, atau ekspansi Kajian dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa invoice dapat menjadi dokumen yang menunjukkan adanya hak tagih kepada pelanggan. Karena itu, invoice dapat digunakan sebagai dasar dalam skema pembiayaan tertentu selama transaksi yang mendasarinya benar-benar ada dan dapat dibuktikan. Namun, perusahaan tetap perlu memahami bahwa invoice financing tidak selalu berarti pinjaman tanpa jaminan atau tanpa pemeriksaan tambahan. Penyedia pembiayaan tetap dapat meminta persyaratan lain berdasarkan kondisi perusahaan, kualitas pelanggan, nilai transaksi, serta tingkat risiko pembiayaan. Risiko Hukum dan Regulasi Invoice Financing di Indonesia Invoice financing dapat digunakan secara legal di Indonesia selama transaksi, perjanjian, dan penyedia pembiayaannya mengikuti peraturan yang berlaku. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan adalah invoice palsu, pelanggan gagal membayar, transaksi bermasalah, penggunaan satu invoice untuk beberapa pembiayaan, serta isi perjanjian yang tidak dipahami dengan baik. Aturan yang digunakan dapat berbeda tergantung jenis perusahaan yang memberikan pembiayaan. Untuk penyelenggara LPBBTI, salah satu aturan utama yang berlaku adalah POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek seperti tata kelola perusahaan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, hingga pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM. Sementara itu, kegiatan anjak piutang oleh perusahaan pembiayaan juga diatur melalui ketentuan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Berapa Batas Pendanaan Invoice Financing melalui LPBBTI? POJK Nomor 40 Tahun 2024 menetapkan bahwa total pendanaan kepada satu penerima dana dalam satu penyelenggara pada dasarnya maksimal Rp2 miliar. Untuk pembiayaan produktif, jumlah tersebut dapat mencapai Rp5 miliar apabila penyelenggara memenuhi syarat yang ditetapkan OJK. Artinya, perusahaan tidak bisa hanya melihat nilai invoice ketika menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh. Penyedia pembiayaan tetap akan mempertimbangkan batas pendanaan, kondisi perusahaan, kualitas invoice, kemampuan pelanggan membayar, serta ketentuan internal perusahaan pembiayaan. Apa Perbedaan Recourse dan Non-Recourse? Recourse factoring berarti perusahaan yang menjual piutang masih bertanggung jawab jika pelanggan gagal membayar tagihan. Sementara itu, pada non-recourse factoring, risiko tidak tertagih dapat menjadi tanggung jawab perusahaan pembiayaan sesuai dengan isi perjanjian. Dalam LPBBTI berdasarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024, anjak piutang yang dapat difasilitasi adalah pembiayaan dengan mekanisme with recourse untuk pendanaan produktif. Karena itu, pemilik bisnis perlu membaca isi kontrak secara teliti sebelum menggunakan invoice financing. Jangan langsung menganggap tanggung jawab pembayaran berpindah sepenuhnya kepada penyedia dana setelah invoice

SELENGKAPNYA

Contoh Surat Somasi Penipuan: Cara Membuat, Aturan Hukum, dan Templatnya

August 12, 2026

Somasi sering digunakan sebagai langkah awal saat seseorang merasa dirugikan dalam transaksi bisnis maupun urusan pribadi. Surat somasi bisa digunakan untuk meminta pihak lain memenuhi kewajibannya, mengembalikan uang, atau menyelesaikan masalah sesuai kesepakatan. Menurut pendapat saya , mengirim somasi juga bisa menjadi cara untuk melihat apakah pihak yang bermasalah masih memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan. Somasi juga dapat menjadi bukti bahwa korban sudah mencoba menyelesaikan masalah terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum berikutnya. Layanan Konsultan Hukum Resmi, KLIK untuk KONSULTASI GRATIS! Apakah Kasus Penipuan Bisa Diberikan Somasi? Kasus yang diduga mengandung penipuan bisa diberikan somasi, terutama jika masalah tersebut berawal dari transaksi, utang-piutang, jual beli, investasi, atau perjanjian. Namun, somasi pada dasarnya digunakan dalam ranah perdata dan tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana penipuan. Dasar hukum somasi salah satunya terdapat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut berkaitan dengan pemberian teguran kepada pihak yang belum memenuhi kewajibannya. Untuk dugaan tindak pidana penipuan, sejak 2 Januari 2026 ketentuannya diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Secara sederhana, seseorang dapat dianggap melakukan penipuan apabila menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan membuat orang lain menyerahkan barang, uang, memberikan utang, atau menghapus piutang. Penipuan melalui transaksi elektronik juga dapat berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Aturan tersebut mengatur penyebaran informasi bohong atau menyesatkan dalam transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian materi bagi konsumen. Data Patroli Siber Polri juga menunjukkan tingginya kasus kejahatan siber. Dari 14.496 laporan polisi yang tercatat, sebanyak 8.614 laporan berkaitan dengan penipuan online. Perlu dipahami, korban dugaan penipuan tidak wajib mengirimkan somasi terlebih dahulu sebelum membuat laporan polisi. Jika bukti yang dimiliki sudah menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, korban dapat mempertimbangkan langkah hukum sesuai kondisi kasusnya. Perbedaan Penipuan dan Wanprestasi Wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian. Sementara itu, penipuan berkaitan dengan adanya niat untuk mendapatkan keuntungan melalui kebohongan, tipu muslihat, atau informasi palsu. Dalam hukum perjanjian, wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti: Prof. Subekti dalam pembahasan mengenai hukum perjanjian menjelaskan bahwa wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam sebuah perjanjian. Sementara itu, penelitian Sugirhot Marbun, Mahmud Mulyadi, Suhaidi, dan Mahmul Siregar dalam USU Law Journal tahun 2015 menjelaskan bahwa perbedaan antara wanprestasi dan penipuan dapat dilihat dari niat serta tindakan pihak yang bersangkutan. Penipuan biasanya memiliki unsur kesengajaan, niat buruk, serta penggunaan kebohongan atau tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan. Berikut gambaran sederhananya: Aspek Wanprestasi Penipuan Ranah hukum Perdata Pidana Masalah utama Kewajiban dalam perjanjian tidak dipenuhi Ada kebohongan atau tipu muslihat Penyebab Kelalaian atau pelanggaran kewajiban Ada unsur kesengajaan Kondisi awal Perjanjian dapat dibuat dengan niat baik Bisa terdapat niat buruk sejak awal Langkah hukum Somasi dan gugatan perdata Laporan pidana jika unsur terpenuhi Karena itu, seseorang tidak bisa langsung disebut melakukan penipuan hanya karena belum membayar utang atau gagal mengirim barang. Perlu dilihat apakah sejak awal terdapat tindakan seperti menggunakan identitas palsu, memberikan dokumen palsu, menyampaikan informasi yang sengaja dibuat tidak benar, atau membuat janji yang sejak awal memang tidak akan dipenuhi. Kapan Somasi Tepat Digunakan? Somasi dapat digunakan ketika kewajiban pihak lain sudah jatuh tempo atau isi perjanjian tidak dijalankan sesuai kesepakatan. Surat somasi memberi kesempatan kepada pihak tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum masalah dilanjutkan melalui jalur hukum. Somasi juga berguna untuk mencatat beberapa informasi secara tertulis, seperti: M. Yahya Harahap dalam pembahasan hukum perdata juga menjelaskan pentingnya memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian mengenai efektivitas somasi dalam penyelesaian sengketa perdata juga menunjukkan bahwa surat somasi dapat mendorong pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus langsung membawa perkara ke pengadilan. Contoh Kasus yang Dapat Diberikan Somasi Contoh surat somasi penipuan perorangan dapat digunakan dalam masalah jual beli, pinjaman pribadi, maupun investasi. Somasi dapat dikirim ketika korban ingin meminta penyelesaian terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum berikutnya. Beberapa contoh kasusnya antara lain: 1. Jual Beli Online Pembeli sudah mentransfer uang kepada penjual, tetapi barang tidak pernah dikirim. Penjual kemudian sulit dihubungi atau terus memberikan alasan mengenai pengiriman barang yang tidak dapat dibuktikan. 2. Pinjaman Uang Antar-Individu Seseorang meminjam uang dengan janji akan mengembalikannya pada waktu tertentu. Setelah jatuh tempo, pembayaran tidak dilakukan dan terdapat dugaan bahwa sejak awal peminjam memberikan informasi atau dokumen yang tidak benar. 3. Investasi Perorangan Seseorang menyerahkan dana karena dijanjikan keuntungan dari suatu kegiatan usaha atau investasi. Setelah dana diberikan, korban menemukan bahwa kegiatan usaha tersebut ternyata tidak jelas atau bahkan tidak pernah dijalankan. Dalam kondisi seperti itu, surat somasi dapat digunakan untuk meminta penjelasan dan penyelesaian. Namun, somasi tidak otomatis membuktikan bahwa penerima surat telah melakukan tindak pidana. Penilaian mengenai ada atau tidaknya penipuan tetap harus melihat fakta dan bukti yang tersedia. Cara Membuat Surat Somasi Penipuan Cara membuat surat somasi sebenarnya tidak membutuhkan format khusus yang wajib digunakan. Isi surat harus menjelaskan siapa pihak yang terlibat, kronologi masalah, kewajiban yang belum dipenuhi, tuntutan pengirim, serta batas waktu penyelesaian. Surat somasi juga dapat dibuat sendiri tanpa menggunakan jasa pengacara. Agar isi surat lebih jelas, beberapa bagian berikut sebaiknya dicantumkan: Contoh Surat Somasi Penipuan Tanpa Pengacara SURAT SOMASI / TEGURAN Kepada Yth.[Nama Penerima Somasi]di [Alamat] Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: [Nama Lengkap]Alamat: [Alamat]Nomor Identitas: [Opsional] Melalui surat ini, saya menyampaikan somasi terkait transaksi antara saya dan Saudara pada tanggal [tanggal], berupa [jelaskan transaksi], dengan nilai sebesar Rp[nominal]. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, Saudara memiliki kewajiban untuk [jelaskan kewajiban] paling lambat pada tanggal [tanggal]. Sampai surat ini dibuat, kewajiban tersebut belum dilaksanakan. Saya juga telah mencoba menghubungi Saudara pada tanggal [tanggal komunikasi sebelumnya], tetapi masalah tersebut belum diselesaikan. Karena itu, saya meminta Saudara untuk: [Mengembalikan dana sebesar Rp… / mengirimkan barang / memenuhi kewajiban lainnya] paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak surat ini diterima. Jika sampai batas waktu tersebut tidak ada penyelesaian atau tanggapan yang menunjukkan iktikad baik, saya akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai fakta dan bukti yang tersedia. Langkah tersebut dapat

SELENGKAPNYA

Surat Somasi: Dasar Hukum, Fungsi, dan Cara Membuatnya

August 10, 2026

Dalam urusan bisnis maupun hubungan pribadi, masalah bisa muncul ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Contohnya seperti utang yang tidak dibayar, pekerjaan yang tidak diselesaikan, barang yang tidak diserahkan, atau perjanjian yang tidak dipenuhi sesuai waktu yang sudah ditentukan. Jika kondisi tersebut terjadi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengirimkan surat somasi sebagai teguran resmi. Surat somasi biasanya digunakan untuk meminta pihak yang bermasalah segera menyelesaikan kewajibannya sebelum sengketa dibawa ke jalur hukum. Menurut pandangan saya , somasi yang dibuat dengan bahasa jelas dan tetap sopan menunjukkan adanya iktikad baik untuk menyelesaikan masalah. Somasi dapat membuka kesempatan bagi kedua pihak untuk mencari solusi tanpa harus langsung menjalani proses pengadilan yang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar. Layanan Konsultan Hukum Resmi, KLIK untuk KONSULTASI GRATIS! Apa Itu Surat Somasi? Surat somasi adalah surat teguran resmi yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu karena dianggap belum memenuhi kewajibannya. Dalam sengketa perjanjian, somasi dapat digunakan untuk meminta kewajiban segera dipenuhi sekaligus memperjelas bahwa pihak tersebut telah dianggap lalai. Somasi sering digunakan dalam berbagai masalah, misalnya: Dalam praktik hukum, somasi juga sering disebut sebagai surat teguran, surat peringatan, atau pemberitahuan resmi kepada pihak yang dianggap tidak menjalankan kewajibannya. Dalam pembahasan hukum perjanjian, Prof. R. Subekti menjelaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan lalai ketika tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian setelah diberikan peringatan atau ketika kondisi tertentu dalam perjanjian memang sudah menentukan kapan seseorang dianggap lalai. Karena itu, surat somasi dapat membantu memperjelas posisi kedua pihak ketika terjadi sengketa. Apa Fungsi dan Tujuan Surat Somasi? Fungsi surat somasi adalah memberikan peringatan secara resmi kepada pihak yang belum memenuhi kewajibannya serta memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Somasi juga dapat menjadi bukti bahwa pihak yang dirugikan sudah mencoba menyelesaikan sengketa sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. Beberapa fungsi surat somasi antara lain: Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025, sebanyak 88.365 perkara menjalani proses mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dari jumlah tersebut, 39.520 perkara atau sekitar 44,72% tercatat berhasil melalui proses mediasi. Data tersebut tidak secara khusus menunjukkan tingkat keberhasilan surat somasi. Namun, data tersebut memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa secara damai masih menjadi salah satu jalur yang cukup banyak digunakan sebelum perkara berlanjut lebih jauh. Dasar Hukum Somasi di Indonesia Dasar hukum somasi dalam perkara wanprestasi terutama mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdata. Pasal tersebut mengatur kondisi ketika seseorang yang memiliki kewajiban dapat dinyatakan lalai karena tidak memenuhi kewajibannya. 1. Pasal 1238 KUHPerdata Pasal 1238 KUHPerdata pada dasarnya menjelaskan bahwa pihak yang memiliki kewajiban dapat dinyatakan lalai melalui surat perintah atau dokumen lain yang sejenis. Namun, somasi tidak selalu harus digunakan dalam setiap kasus. Jika perjanjian sudah mengatur dengan jelas kapan kewajiban harus dipenuhi dan kapan seseorang dianggap lalai, status lalai dapat muncul ketika batas waktu tersebut sudah terlewati. Karena itu, isi perjanjian perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum menentukan apakah somasi memang diperlukan. 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Sip/1972 Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Sip/1972 sering digunakan sebagai salah satu rujukan mengenai pemberian teguran sebelum seseorang dianggap melakukan wanprestasi. Namun, putusan tersebut tidak berarti bahwa setiap gugatan wanprestasi pasti ditolak jika sebelumnya tidak ada somasi. Hakim tetap akan melihat isi perjanjian, batas waktu kewajiban, kondisi sengketa, serta bukti yang dimiliki masing-masing pihak. 3. POJK Nomor 22 Tahun 2023 Untuk penagihan dalam sektor jasa keuangan, terdapat pula POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Aturan tersebut mengatur cara Pelaku Usaha Jasa Keuangan melakukan penagihan kepada konsumen. Proses penagihan tidak boleh dilakukan menggunakan: Artinya, penyampaian teguran atau penagihan tetap harus dilakukan dengan cara yang wajar, sopan, dan sesuai aturan. Kapan Seseorang Perlu Mengirim Surat Somasi? Surat somasi dapat dikirim ketika pihak lain belum menjalankan kewajiban, terlambat memenuhi perjanjian, atau menolak menyelesaikan kewajiban yang sudah disepakati. Sebelum mengirim somasi, sebaiknya pastikan terdapat dokumen atau bukti yang mendukung tuntutan tersebut. Beberapa kondisi yang biasanya dapat menjadi alasan pengiriman somasi antara lain: Dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH), somasi juga dapat digunakan sebagai teguran atau permintaan agar tindakan tertentu dihentikan. Namun, somasi tidak selalu menjadi syarat utama untuk mengajukan tuntutan PMH. Setiap perkara tetap perlu dilihat berdasarkan fakta dan dasar hukumnya. Isi Surat Somasi yang Benar Surat somasi sebaiknya menjelaskan siapa pihak yang terlibat, masalah yang terjadi, kewajiban yang belum dipenuhi, tuntutan yang diminta, serta batas waktu penyelesaian. Bahasa yang digunakan sebaiknya jelas, objektif, dan tidak berisi penghinaan atau ancaman yang berlebihan. Secara umum, surat somasi dapat memuat: Berapa Lama Tenggat Waktu Somasi? Tidak ada aturan yang menyatakan seluruh surat somasi harus memberikan waktu 3×24 jam atau 7 hari kerja. Batas waktu dapat disesuaikan dengan jenis kewajiban dan kondisi perkara. Misalnya, pembayaran utang mungkin dapat diberikan batas beberapa hari. Namun, untuk pekerjaan yang membutuhkan proses lebih panjang, tenggat waktunya juga perlu dibuat lebih realistis. Tujuan pemberian tenggat adalah memberikan kesempatan yang masuk akal kepada penerima untuk memenuhi tuntutan. Contoh Surat Somasi yang Sah Tanpa Pengacara Surat somasi dapat dibuat sendiri oleh pihak yang merasa dirugikan dan tidak harus selalu melalui pengacara. Selama isi surat jelas, pihak yang mengirim memiliki kepentingan hukum, serta tuntutan didukung oleh fakta dan dokumen, somasi dapat disampaikan secara mandiri. Berikut contoh sederhana: SURAT SOMASI Perihal: Teguran dan Permintaan Pemenuhan Kewajiban Kepada Yth.[Nama Penerima][Alamat Penerima] Dengan hormat, Berdasarkan Perjanjian [nama atau nomor perjanjian] tanggal [tanggal], Saudara memiliki kewajiban untuk [jelaskan kewajiban secara singkat]. Sampai dengan surat ini dibuat, kewajiban tersebut belum dipenuhi meskipun batas waktu yang telah disepakati, yaitu tanggal [tanggal], sudah terlewati. Melalui surat ini, kami meminta Saudara untuk menyelesaikan kewajiban berupa [jelaskan tuntutan secara spesifik] paling lambat pada tanggal [tanggal]. Apabila sampai batas waktu tersebut belum terdapat penyelesaian atau kesepakatan dari kedua pihak, kami akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat somasi ini kami sampaikan agar dapat segera ditindaklanjuti. Hormat kami, [Nama Pengirim][Tanda Tangan][Nomor Kontak] Tips Saat Mengirim Surat Somasi Jangan hanya menyimpan surat somasi yang sudah dibuat. Simpan juga berbagai dokumen pendukung seperti: Dokumen tersebut dapat membantu menjelaskan kronologi apabila sengketa nantinya berlanjut ke proses hukum. Untuk pengiriman, pilih metode yang memungkinkan adanya bukti bahwa surat sudah dikirim atau diterima, misalnya

SELENGKAPNYA

Author: Sofia Umamah