Izin Usaha Laundry 2026: Syarat, KBLI 96100, dan Cara Urus NIB di OSS

Bisnis laundry kini semakin mudah ditemukan di kawasan perumahan, kos, apartemen, kampus, hingga perkantoran.

Walaupun bisa dimulai dari skala kecil, pemilik usaha tetap perlu mengurus izin usaha laundry agar bisnis memiliki identitas resmi dan bisa berkembang dengan lebih aman.

Legalitas usaha cuci pakaian juga semakin penting ketika bisnis mulai memiliki karyawan, membuka cabang, bekerja sama dengan perusahaan, atau mengajukan pembiayaan ke bank dan lembaga keuangan.

Menurut Pendapat saya, legalitas sebaiknya diurus sejak awal usaha.

Langkah tersebut akan lebih mudah dibandingkan harus melengkapi banyak dokumen ketika bisnis sudah berkembang besar.

Perizinan bisa menjadi salah satu dasar penting dalam menjalankan bisnis, bersama dengan pembukuan, pemasaran, dan sistem operasional.

Saat ini, perizinan usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sementara itu, pengelompokan kegiatan usaha sudah menggunakan KBLI 2025.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha, KIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Mengapa Usaha Laundry Perlu Memiliki Izin Usaha?

Izin usaha laundry membantu bisnis memiliki identitas resmi dan menentukan jenis perizinan yang perlu dipenuhi sesuai tingkat risikonya.

Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil atau UMK, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu dokumen utama dalam sistem OSS untuk menjalankan kegiatan usaha secara resmi.

Memiliki NIB dapat memberikan beberapa manfaat bagi pemilik laundry, seperti:

• menjadi identitas resmi usaha
• membantu memenuhi persyaratan saat bekerja sama dengan pihak lain
• membuka akses ke berbagai program pemberdayaan UMKM
• membantu dalam pengajuan pembiayaan
• menjadi dasar untuk mengurus izin tambahan apabila diperlukan.

Kementerian UMKM juga menjelaskan bahwa NIB menjadi identitas penting bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan, pendampingan, dan berbagai program pengembangan usaha.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia juga cukup besar.

Data Kementerian Koperasi dan UKM sebelumnya mencatat bahwa UMKM memberikan kontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Angka tersebut menggambarkan kontribusi seluruh sektor UMKM secara nasional, bukan hanya bisnis laundry.

Ada satu hal penting yang perlu dipahami oleh pemilik usaha.

Memiliki NIB tidak otomatis membuat harta pribadi pemilik terpisah dari harta usaha.

Jika laundry masih dijalankan sebagai usaha perorangan, NIB berfungsi sebagai identitas dan dokumen perizinan usaha.

Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan bisnis berkaitan dengan bentuk usaha yang digunakan.

Sebagai contoh, pemilik usaha dapat mempertimbangkan Perseroan Perorangan atau Perseroan Terbatas apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

KBLI Usaha Laundry Kiloan Terbaru adalah 96100

KBLI usaha laundry kiloan pada KBLI 2025 adalah 96100, yaitu Aktivitas Pencucian dan Pembersihan Produk Tekstil dan Bulu.

Kode tersebut menggantikan kode 96200 “Aktivitas Penatu” yang sebelumnya digunakan pada KBLI 2020.

Perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Acuan	Kode	Nama KBLI
KBLI 2020	96200	Aktivitas Penatu
KBLI 2025	96100	Aktivitas Pencucian dan Pembersihan Produk Tekstil dan Bulu

Badan Pusat Statistik mencatat perubahan kode 96200 menjadi 96100 dalam pembaruan KBLI 2025.

KBLI 2025 diterbitkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.

Ruang lingkup KBLI 96100 cukup luas dan dapat mencakup beberapa jenis layanan laundry, antara lain:

• mencuci pakaian dan produk tekstil
• layanan dry cleaning
• menyetrika pakaian
• laundry menggunakan mesin maupun secara manual
• layanan antar-jemput pakaian
• mencuci karpet dan permadani
• membersihkan gorden atau tirai
• mencuci linen dan seragam kerja
• layanan pencucian tekstil lainnya yang sesuai dengan klasifikasi.

Karena cakupannya cukup luas, KBLI usaha laundry kiloan 96100 dapat digunakan untuk berbagai jenis usaha laundry selama aktivitas bisnisnya sesuai dengan ruang lingkup tersebut.

Pemilik usaha yang masih memiliki NIB dengan kode KBLI lama 96200 juga tidak perlu langsung membuat NIB baru.

Pemerintah menyediakan proses penyesuaian dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 melalui sistem OSS.

Pemilik bisnis sebaiknya memeriksa kembali data usaha dan mengikuti proses penyesuaian yang tersedia di sistem.

Syarat Izin Usaha Laundry yang Perlu Disiapkan

Syarat izin usaha laundry umumnya terdiri dari data identitas pemilik dan informasi mengenai kegiatan bisnis yang akan didaftarkan melalui OSS.

Menyiapkan data dengan lengkap sejak awal dapat membantu proses pendaftaran berjalan lebih lancar dan mengurangi risiko kesalahan pengisian.

Beberapa data yang biasanya perlu disiapkan antara lain:

1. NIK sesuai KTP pemilik usahaNIK digunakan untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi akun OSS.
2. Email dan nomor telepon aktifGunakan email dan nomor telepon yang masih aktif karena data tersebut dapat digunakan untuk keperluan administrasi OSS.
3. Data perpajakanPastikan data perpajakan pemilik atau badan usaha sudah sesuai dan dapat divalidasi apabila diperlukan.
4. Alamat lokasi usaha laundryMasukkan alamat tempat laundry beroperasi sesuai kondisi sebenarnya.
5. Data modal dan skala usahaIsi nilai investasi serta skala bisnis sesuai dengan kondisi usaha yang dijalankan.
6. KBLI yang sesuaiUntuk kegiatan pencucian dan pembersihan tekstil, gunakan KBLI 96100.
7. Informasi mengenai kegiatan usahaJelaskan jenis layanan laundry sesuai dengan aktivitas yang benar-benar dijalankan.

Pemilik usaha sebaiknya tidak memilih KBLI hanya berdasarkan nama yang terlihat mirip.

Baca juga penjelasan dan ruang lingkup kegiatan pada setiap KBLI sebelum melakukan pendaftaran.

Pemilihan KBLI akan memengaruhi jenis perizinan dan kewajiban yang muncul di sistem OSS.

Cara Urus NIB Usaha Laundry Melalui OSS

Cara urus NIB usaha laundry dapat dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission atau OSS.

Pemilik usaha perlu membuat akun, mengisi data bisnis, memilih KBLI 96100, memasukkan lokasi usaha, dan menyelesaikan persyaratan yang muncul berdasarkan tingkat risiko kegiatan.

Secara umum, tahapan pendaftarannya sebagai berikut:

1. Buka situs OSSBuat akun atau hak akses apabila sebelumnya belum pernah menggunakan OSS.
2. Pilih jenis pelaku usahaTentukan apakah usaha dijalankan sebagai orang perseorangan atau badan usaha.
3. Lengkapi data pemilik usahaMasukkan informasi sesuai dokumen identitas yang berlaku.
4. Tambahkan kegiatan usahaMasukkan kegiatan laundry yang akan dijalankan.
5. Pilih KBLI 96100Cari Aktivitas Pencucian dan Pembersihan Produk Tekstil dan Bulu.
6. Isi data usahaMasukkan alamat, luas tempat usaha, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan informasi lainnya sesuai kondisi bisnis.
7. Periksa hasil penilaian OSSSistem akan menentukan tingkat risiko usaha dan dokumen perizinan yang perlu dipenuhi.
8. Baca dan setujui pernyataanPastikan seluruh informasi sudah benar sebelum menyelesaikan proses pendaftaran.
9. Unduh NIBSetelah proses selesai, simpan NIB dan dokumen perizinan lain yang diterbitkan oleh OSS.

Pemilik UMK dapat mengurus NIB secara mandiri melalui OSS.

Pemerintah juga menyediakan panduan pendaftaran dan pengurusan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Apakah Laundry Cukup Punya NIB?

NIB menjadi dokumen dasar untuk menjalankan usaha, tetapi pemilik laundry tetap perlu memeriksa apakah ada persyaratan tambahan berdasarkan lokasi, skala, dan kegiatan operasional bisnis.

Jenis dokumen yang dibutuhkan dapat berbeda antara satu usaha dengan usaha lainnya.

Bisnis laundry memiliki kegiatan yang cukup khas karena menggunakan air, deterjen, bahan pembersih, mesin, serta menghasilkan air limbah.

Karena itu, pemilik laundry perlu memperhatikan beberapa aspek, seperti:

• kesesuaian lokasi usaha
• ketentuan bangunan apabila diperlukan
• persyaratan lingkungan yang muncul di OSS
• pengelolaan saluran pembuangan air
• aturan pemerintah daerah
• izin tambahan apabila usaha memiliki kegiatan lain di luar layanan laundry.

Dalam sistem OSS, persyaratan dasar juga dapat berkaitan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang, lingkungan, dan bangunan sesuai karakteristik kegiatan usaha.

Bagi pemilik laundry yang ingin membuka banyak cabang, pengelolaan legalitas sebaiknya dibuat lebih terstruktur sejak awal.

Setiap lokasi usaha perlu diperiksa kembali agar alamat, kegiatan, dan data perizinannya sesuai dengan kondisi operasional.

Pendekatan tersebut dapat mengurangi risiko masalah administrasi ketika jumlah cabang semakin banyak.

Solusi Jika Pengurusan Legalitas Laundry Mengalami Kendala

Kendala saat mengurus legalitas usaha cuci pakaian dapat muncul karena kesalahan memilih KBLI, masalah data lokasi, validasi identitas, atau ketidaksesuaian informasi usaha.

Pemilik bisnis perlu mengetahui sumber masalah terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan data secara berulang.

Jika mengalami kendala, beberapa langkah berikut dapat dilakukan:

• membaca panduan resmi OSS
• meminta bantuan DPMPTSP di daerah
• memanfaatkan layanan pendampingan UMKM
• memeriksa kembali KBLI yang digunakan
• memastikan data lokasi usaha sudah benar
• menggunakan jasa konsultan legalitas apabila kebutuhan perizinannya sudah lebih kompleks.

Pendampingan profesional biasanya mulai dibutuhkan ketika bisnis laundry berkembang menjadi beberapa cabang, memiliki banyak jenis kegiatan, bekerja sama dengan perusahaan besar, atau ingin mengubah bentuk usaha menjadi Perseroan Perorangan maupun PT.

Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha, KIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!

Kesimpulan

Izin usaha laundry membantu pemilik bisnis menjalankan usaha dengan administrasi yang lebih rapi dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk mengembangkan bisnis.

Untuk kegiatan laundry berdasarkan KBLI 2025, kode yang digunakan adalah KBLI 96100 – Aktivitas Pencucian dan Pembersihan Produk Tekstil dan Bulu, menggantikan kode lama 96200.

Pemilik usaha dapat mengurus NIB secara online melalui OSS dengan menyiapkan data identitas, lokasi usaha, modal, KBLI, dan informasi kegiatan bisnis.

Kewajiban izin yang perlu dipenuhi dapat berbeda sesuai hasil penilaian risiko pada sistem OSS.

Menurut penulis, legalitas sebaiknya disiapkan sebelum bisnis memasuki tahap ekspansi.

Dengan administrasi yang sudah tertata, pemilik laundry dapat lebih fokus mengembangkan cabang, meningkatkan layanan, membangun merek, dan memperkuat keuangan bisnis.

Ringkasan

Izin usaha laundry pada 2026 mengikuti sistem OSS berbasis risiko dan menggunakan KBLI 2025.

Perubahan penting yang perlu diketahui pemilik bisnis adalah penggunaan KBLI 96100 untuk kegiatan laundry.

• Keyword utama: izin usaha laundry.
• KBLI usaha laundry kiloan terbaru: 96100.
• Nama KBLI: Aktivitas Pencucian dan Pembersihan Produk Tekstil dan Bulu.
• Kode lama KBLI 2020: 96200 – Aktivitas Penatu.
• NIB menjadi identitas resmi kegiatan usaha dalam sistem OSS.
• Pengurusan NIB dapat dilakukan secara online.
• Data yang perlu disiapkan antara lain NIK, kontak aktif, lokasi usaha, modal, dan kegiatan bisnis.
• Pemilik usaha perlu memeriksa kemungkinan adanya persyaratan tambahan berdasarkan tingkat risiko dan lokasi usaha.
• Memiliki NIB tidak otomatis memisahkan harta pribadi dengan harta usaha.
• Perseroan Perorangan dapat dipertimbangkan oleh pelaku UMK yang membutuhkan badan hukum dan memenuhi persyaratan.
• Pemilik NIB lama dengan KBLI 96200 perlu memeriksa proses penyesuaian ke KBLI 2025 melalui OSS.

Referensi

• Badan Pusat Statistik. 2025. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. BPS RI.
• Badan Pusat Statistik. 2025. Tabel Perubahan KBLI 2020 menjadi KBLI 2025. BPS RI.
• Pemerintah Republik Indonesia. 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
• Online Single Submission. 2026. KBLI 2025 96100 – Aktivitas Pencucian dan Pembersihan Produk Tekstil dan Bulu.
• Online Single Submission. Panduan Pendaftaran Hak Akses OSS untuk Usaha Mikro dan Kecil.
• Online Single Submission. Panduan Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
• Kementerian Investasi/BKPM. 2026. Penyesuaian Sistem OSS dengan PP Nomor 28 Tahun 2025.
• Kementerian UMKM Republik Indonesia. 2026. Informasi mengenai legalitas usaha dan Nomor Induk Berusaha.
• Kementerian Koperasi dan UKM. Publikasi mengenai kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia.
• Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Informasi Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas.