Audit eksternal adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh akuntan publik yang independen. Banyak pemilik usaha baru mengenalnya ketika bank atau investor tiba-tiba meminta laporan yang sudah diaudit.
Saat itu, waktu sudah mepet. Dokumen berantakan, tim kebingungan, dan semua orang panik.
Intinya sederhana. Auditor dari luar perusahaan menilai apakah angka di laporan keuanganmu wajar dan bebas dari kesalahan material, lalu menuangkan penilaiannya dalam opini audit yang bisa dipercaya pihak ketiga.
Menurut pengamatan saya sebagai praktisi hukum, banyak perusahaan masih menganggap audit sebagai pengeluaran tahunan yang menyebalkan. Saya melihatnya dari sisi lain. Laporan yang sudah diaudit membantu direksi menjawab pertanyaan pemegang saham, kreditur, maupun regulator dengan lebih tenang.
Artikel ini mengupas pengertian, dasar hukum, tujuan, tahapan, hingga perbedaan audit eksternal dengan audit internal.
Pengertian Audit Eksternal dan Dasar Hukumnya
Apa sebenarnya audit eksternal itu? Ini adalah pemeriksaan atas informasi keuangan historis yang dilakukan pihak independen di luar perusahaan.
Pelakunya adalah akuntan publik yang bernaung di Kantor Akuntan Publik (KAP). Dari hasil pemeriksaan itu, auditor memberi keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tersaji wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku.
Landasan Hukum di Indonesia
Sejumlah aturan menjadi pijakan praktik ini. Berikut yang paling sering dirujuk:
- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 68 mewajibkan direksi menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit pada perseroan tertentu.
- UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Aturan ini mengatur izin, hak, kewajiban, dan sanksi bagi akuntan publik. Jasa asurans seperti audit hanya boleh diberikan oleh akuntan publik.
- POJK Nomor 14/POJK.04/2022. Emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit akuntan publik terdaftar di OJK.
- Standar Audit (SA) dari IAPI. Auditor memakainya sebagai pedoman kerja, misalnya SA 200 tentang tujuan keseluruhan auditor.
Perusahaan Mana yang Wajib Diaudit?
Pasal 68 ayat (1) UU PT memuat kriteria yang jelas. Sebuah perseroan wajib diaudit apabila:
- menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- berstatus perseroan terbuka;
- berstatus persero (BUMN);
- memiliki aset dan/atau omzet paling sedikit Rp50 miliar; atau
- diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan lain.
Kalau perusahaanmu belum masuk kriteria itu, kamu tetap boleh mengaudit secara sukarela. Banyak bank dan investor bahkan menjadikannya syarat dalam perjanjian.
Baca Juga: Obligasi Negara Ritel ORI: Syarat, Kupon, dan Cara Beli
Tujuan Audit Eksternal bagi Perusahaan
Banyak orang mengira audit hanya urusan memenuhi aturan. Padahal tujuan audit eksternal jauh lebih luas, karena hasilnya dipakai berbagai pihak untuk mengambil keputusan.
Berikut tujuan utamanya:
- Memberi opini independen. Auditor menyatakan apakah laporan keuangan wajar dalam semua hal yang material.
- Menumbuhkan kepercayaan. Bank, investor, dan mitra bisnis lebih yakin pada angka yang sudah diperiksa pihak luar.
- Memenuhi kewajiban hukum. Pada perseroan yang wajib diaudit, RUPS tidak dapat mengesahkan laporan keuangan tanpa hasil audit.
- Menemukan kelemahan pengendalian. Auditor sering menangkap celah yang luput dari mata manajemen.
- Mendukung kepatuhan pajak. Pada kondisi tertentu, DJP meminta laporan keuangan audit sebagai lampiran SPT Badan.
Semua tujuan ini saling terkait. Perusahaan yang menjalankan audit dengan serius biasanya lebih mudah mendapat pendanaan, dan itu terjadi karena pemberi dana punya dasar yang kuat untuk percaya.
Tahapan Audit Eksternal dari Awal sampai Laporan
Setiap KAP punya metodologi masing-masing. Meski begitu, tahapan audit eksternal pada umumnya mengikuti alur yang mirip.
Persiapan dan Perencanaan
Semuanya dimulai dari penerimaan penugasan. KAP mengecek independensi dan kompetensi timnya, lalu kedua pihak menandatangani surat perikatan yang memuat ruang lingkup, biaya, dan tanggung jawab.
Setelah itu, auditor mempelajari bisnismu. Mereka menilai risiko salah saji material, kemudian menyusun strategi pemeriksaan.
Pelaksanaan Pemeriksaan
Di tahap ini, auditor mengumpulkan bukti. Mereka menguji pengendalian dan menjalankan prosedur substantif.
Beberapa contoh prosedurnya:
- konfirmasi saldo bank, piutang, dan utang kepada pihak ketiga;
- observasi fisik persediaan (stock opname);
- pemeriksaan dokumen pendukung transaksi;
- prosedur analitis atas tren dan rasio keuangan.
Siapkan dokumen sejak awal. Prosesnya akan berjalan lebih cepat, dan biaya audit pun lebih mudah dikendalikan.
Pelaporan dan Penerbitan Opini
Setelah bukti terkumpul, auditor mengevaluasi seluruh temuan. Mereka lalu menerbitkan laporan auditor independen yang memuat salah satu dari empat jenis opini audit.
Keempatnya adalah:
- Wajar tanpa modifikasian: laporan wajar dalam semua hal yang material.
- Wajar dengan pengecualian: ada salah saji atau pembatasan material, tetapi tidak menyeluruh.
- Tidak wajar: laporan mengandung salah saji material yang menyeluruh.
- Tidak menyatakan pendapat: auditor tidak memperoleh bukti yang cukup.
Menurut Pasal 68 UU PT, direksi menyampaikan laporan hasil audit secara tertulis kepada RUPS. Dengan kata lain, penyampaian laporan ini sudah menjadi bagian dari tata kelola perseroan.
Perbedaan Audit Internal dan Eksternal
Dua istilah ini sering tertukar. Padahal perbedaan audit internal dan eksternal cukup jelas kalau kamu melihatnya satu per satu.
Berikut perbandingannya:
- Pelaksana: karyawan atau unit internal menjalankan audit internal. Akuntan publik dari KAP yang independen menjalankan audit eksternal.
- Tujuan: audit internal menilai efektivitas pengendalian, manajemen risiko, dan operasional. Audit eksternal menilai kewajaran laporan keuangan.
- Pihak yang dilayani: audit internal melayani manajemen. Audit eksternal melayani pemegang saham, kreditur, regulator, dan publik.
- Frekuensi: audit internal berjalan sepanjang tahun. Audit eksternal umumnya terjadi setahun sekali setelah tutup buku.
- Hasil: audit internal melahirkan rekomendasi perbaikan. Audit eksternal melahirkan opini audit.
- Dasar hukum: audit eksternal bersandar pada UU PT dan UU Akuntan Publik. Audit internal mengikuti kebijakan perusahaan atau regulasi sektoral.
Keduanya berjalan berdampingan dan saling melengkapi. Audit internal yang rapi membuat kerja auditor eksternal jauh lebih ringan.
Risiko Hukum jika Perusahaan Mengabaikan Audit
Bagaimana kalau perusahaan wajib diaudit tetapi memilih menunda? Risikonya datang bertubi-tubi.
Pertama, RUPS tidak bisa mengesahkan laporan keuangan dan laporan tahunan. Kedua, direksi bisa digugat karena dianggap lalai menjalankan tugas dengan itikad baik. Ketiga, bank dan investor dapat menolak pengajuan pendanaan.
Satu hal lagi yang sering terlupa: kepercayaan. Sekali hilang, kepercayaan sulit dipulihkan.
Karena itu, masukkan audit eksternal ke kalender kerja tahunan perusahaan. Jadwalkan jauh hari, bukan di menit terakhir.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apakah semua PT wajib melakukan audit eksternal?
Tidak semua. Kewajiban ini berlaku bagi PT yang memenuhi kriteria Pasal 68 ayat (1) UU PT, misalnya perseroan terbuka, persero, atau perseroan dengan aset atau omzet minimal Rp50 miliar.
PT lain boleh mengaudit secara sukarela.
Siapa yang berhak melakukan audit eksternal?
Hanya akuntan publik berizin dari Menteri Keuangan yang boleh melakukannya. Untuk emiten dan perusahaan publik, akuntan publik itu juga harus terdaftar di OJK.
Berapa lama proses audit eksternal berlangsung?
Jawabannya tergantung ukuran dan kerumitan perusahaan. Biasanya prosesnya memakan beberapa minggu sampai beberapa bulan.
Kesiapan dokumen sangat menentukan kecepatannya.
Kesimpulan
Audit eksternal adalah pemeriksaan independen atas laporan keuangan oleh akuntan publik. Tujuannya memberi opini yang bisa dipercaya, memenuhi kewajiban hukum, dan memperkuat tata kelola.
Tahapannya mencakup perencanaan, pemeriksaan, dan pelaporan opini. Hasilnya dipakai pihak di luar perusahaan, dan di titik inilah audit eksternal berbeda dari audit internal yang melayani manajemen.
Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Cek dulu apakah perusahaanmu memenuhi kriteria Pasal 68 UU PT. Lalu pilih KAP berizin dengan reputasi baik, dan rapikan pembukuan sebelum auditor datang.
Menurut saya, menunda audit hanya memindahkan masalah ke waktu yang lebih sempit. Direksi yang bergerak lebih awal akan merasa jauh lebih tenang saat berhadapan dengan RUPS, bank, atau regulator.
Masih ragu apakah perusahaanmu wajib diaudit? Atau cemas dengan kesiapan laporan keuanganmu? Tenang, kamu tidak perlu mengurusnya sendirian.
Klik poster yang tersedia di halaman ini, atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Tim kami siap membantu kamu memahami kewajiban dan menentukan langkah yang paling tepat.
Baca Juga: Cash Basis Adalah: Pengertian dan Contoh Pencatatannya
Ringkasan
- Audit eksternal adalah pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik independen dari KAP.
- Dasar hukumnya meliputi UU PT No. 40 Tahun 2007 (Pasal 68), UU Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011, dan POJK 14/POJK.04/2022.
- Perseroan wajib diaudit jika memenuhi kriteria Pasal 68 ayat (1), misalnya perseroan terbuka, persero, atau penghimpun dana masyarakat.
- Tujuan utamanya adalah memberi opini independen, menumbuhkan kepercayaan, dan memenuhi kewajiban hukum.
- Tahapannya mencakup perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan opini audit.
- Opini audit terdiri dari wajar tanpa modifikasian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat.
- Audit internal melayani manajemen, sedangkan audit eksternal melayani pihak luar dan berfokus pada kewajaran laporan keuangan.
- Perusahaan yang mengabaikan audit berisiko laporan keuangannya tidak disahkan RUPS dan kehilangan kepercayaan pihak ketiga.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (khususnya Pasal 68), sebagaimana diubah terakhir oleh peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Standar Audit (SA) 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit.
- Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Kementerian Keuangan RI, pppk.kemenkeu.go.id, informasi perizinan Akuntan Publik dan KAP.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak.go.id, ketentuan lampiran laporan keuangan dalam SPT Tahunan Badan.
