Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rajin muncul di berita lewat opini WTP dan temuan kerugian negara. Meski begitu, banyak orang belum paham apa yang sebenarnya BPK kerjakan.
Singkatnya, BPK adalah lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasilnya dilaporkan kepada lembaga perwakilan, lalu menjadi dasar perbaikan tata kelola.
Sebagai praktisi hukum, saya menilai laporan BPK layak dibaca lebih serius oleh pelaku usaha dan para pejabat. Temuan di dalamnya kerap menjadi pintu masuk perkara hukum.
Tulisan ini mengurai tugas, wewenang, jenis pemeriksaan, opini, dan hasil pemeriksaan BPK.
Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan dan Dasar Hukumnya
Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UUD 1945 mengaturnya dalam satu bab khusus yang memuat Pasal 23E, 23F, dan 23G. Dengan posisi konstitusional itu, BPK berdiri sejajar sebagai lembaga negara.
Sejumlah aturan utama menjadi pegangan kerja BPK:
- UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
- UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Peraturan BPK tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Posisi Konstitusional BPK
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Secara tertulis, BPK juga menyampaikannya kepada Presiden, gubernur, bupati, dan wali kota.
Ada hal menarik di sini. BPK sendiri ikut diperiksa. Akuntan publik yang ditunjuk DPR, atas usul BPK dan Menteri Keuangan, memeriksa laporan keuangan tahunan BPK. Jadi, lembaga pemeriksa tetap berada di bawah pengawasan.
Objek yang Diperiksa BPK
Pasal 6 ayat (1) UU 15/2006 menyebut BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat dan daerah. Cakupannya meluas ke lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, badan layanan umum, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Tugas dan Wewenang BPK
Tugas pokok BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan kemudian BPK sampaikan kepada lembaga perwakilan. Setelah itu, BPK memantau apakah rekomendasinya benar-benar ditindaklanjuti.
Untuk menjalankan tugas itu, Pasal 9 UU 15/2006 memberi BPK sejumlah wewenang, di antaranya:
- Menentukan objek pemeriksaan, lalu merencanakan dan melaksanakannya.
- Menentukan waktu dan metode pemeriksaan.
- Meminta keterangan dan dokumen dari pihak yang diperiksa.
- Memeriksa langsung tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen.
- Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- Menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara.
Wewenang terakhir bersumber dari Pasal 10 ayat (1) UU BPK. Penilaian kerugian dan penetapan pihak yang wajib mengganti ditetapkan lewat keputusan BPK. Itu sebabnya ketentuan ini sangat menentukan dalam perkara korupsi.
Satu hal lagi. Apabila pemeriksaan menemukan unsur pidana, BPK melaporkannya kepada instansi berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK, sesuai Pasal 14 UU 15/2004.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Jenis Pemeriksaan dan Opini BPK
BPK menjalankan tiga jenis pemeriksaan, dan semuanya mengacu pada standar pemeriksaan keuangan negara.
Tiga Jenis Pemeriksaan BPK
- Pemeriksaan keuangan: menilai kewajaran laporan keuangan dan menghasilkan opini.
- Pemeriksaan kinerja: menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT): pemeriksaan khusus di luar dua jenis tadi, termasuk pemeriksaan investigatif.
Pasal 6 ayat (3) UU BPK dan Pasal 4 ayat (1) UU 15/2004 sama-sama menegaskan ketiganya.
Empat Jenis Opini BPK
Opini BPK adalah pernyataan profesional tentang kewajaran laporan keuangan. UU 15/2004 mengenal empat opini:
- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): laporan menyajikan informasi secara wajar dalam semua hal yang material.
- Wajar Dengan Pengecualian (WDP): wajar, kecuali untuk hal tertentu yang dikecualikan.
- Tidak Wajar (TW): laporan tidak menyajikan posisi keuangan secara wajar.
- Tidak Memberikan Pendapat (TMP): auditor tidak memperoleh bukti yang memadai.
Satu catatan buatmu. WTP tidak menjamin sebuah entitas bebas korupsi. Pemeriksaan keuangan memang tidak dirancang khusus untuk mencari korupsi, dan mantan Ketua BPK pernah menegaskan hal itu.
Hasil Pemeriksaan BPK: LHP, IHPS, dan Tindak Lanjut
Setiap pemeriksaan BPK berujung pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini, temuan, dan rekomendasi. Seluruh LHP kemudian dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang terbit dua kali setahun.
Gambaran IHPS I Tahun 2026
BPK menyerahkan IHPS I Tahun 2026 kepada DPR pada 6 Oktober 2026. Data pentingnya:
- BPK merangkum 762 LHP, terdiri atas 706 LHP keuangan, 20 LHP kinerja, dan 36 LHP PDTT.
- Dari 546 laporan keuangan pemerintah daerah, 509 entitas meraih WTP, 35 WDP, dan 2 TMP.
- Sebanyak 96 laporan keuangan kementerian/lembaga dan satu laporan BUN meraih WTP, sedangkan satu laporan kementerian/lembaga mendapat WDP.
- Menurut pemberitaan, potensi kerugian negara semester ini mencapai Rp45,6 triliun.
- Sampai Semester I 2026, 81,4% rekomendasi periode 2005 sampai 2025 sudah selesai ditindaklanjuti.
Di luar angka itu, LKPP Tahun 2025 kembali memperoleh opini WTP dari BPK.
Kewajiban Menindaklanjuti Rekomendasi
Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Undang-undang memberi waktu 60 hari setelah laporan diterima untuk menyampaikan jawaban atau penjelasan tindak lanjut. Maka dari itu, entitas yang diperiksa sebaiknya menyiapkan rencana perbaikan sejak awal.
BPK dan Penghitungan Kerugian Negara
Penghitungan kerugian negara menjadi topik panas pada 2026. Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan 9 Februari 2026, menguji frasa βlembaga negara audit keuanganβ dalam Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 tentang KUHP.
MK menyatakan lembaga yang dimaksud adalah BPK. Mahkamah juga menegaskan BPK berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.
Penerapannya, di sisi lain, masih diperdebatkan. Jampidsus Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang menyatakan putusan itu tidak membatalkan putusan MK sebelumnya. Menurut surat edaran tersebut, instansi berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk tetap dapat mengaudit kerugian negara.
Menurut saya, perbedaan tafsir ini menuntut kehati-hatian. Siapa pun yang tersangkut perkara kerugian negara perlu menelaah dasar penghitungan yang dipakai penyidik.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apa perbedaan opini WTP dan WDP?
WTP berarti laporan keuangan wajar dalam semua hal yang material. WDP berarti wajar, kecuali untuk hal tertentu yang dikecualikan. Keduanya menilai kewajaran laporan dan tidak menjamin bebas korupsi.
Siapa yang berwenang menghitung kerugian negara?
Pasal 10 ayat (1) UU BPK memberi BPK kewenangan menilai dan menetapkan kerugian negara, dan putusan MK 28/PUU-XXIV/2026 memperkuatnya. Kejaksaan menyatakan instansi lain masih dapat mengaudit, sehingga tafsirnya masih berkembang.
Berapa lama entitas harus menindaklanjuti rekomendasi BPK?
Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan tindak lanjut paling lambat 60 hari setelah LHP diterima. Jika rekomendasi diabaikan, BPK dapat memantau dan melaporkannya kepada lembaga berwenang.
Kesimpulan
Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga konstitusional yang memeriksa keuangan negara lewat tiga jenis pemeriksaan. Hasilnya berupa LHP dan IHPS yang memuat opini, temuan, dan rekomendasi.
Saran saya sederhana. Baca LHP secara utuh, perhatikan temuan dan rekomendasinya, lalu susun rencana tindak lanjut dalam batas 60 hari. Jangan berhenti di opini WTP atau WDP.
Pendapat saya, temuan BPK adalah peringatan dini yang berharga. Entitas yang menanggapinya dengan serius akan lebih terlindungi dari risiko hukum.
Sedang menghadapi pemeriksaan BPK atau temuan yang membingungkan? Jangan menanggungnya sendirian. Klik poster yang tersedia atau tombol βKONSULTASI GRATISβ di pojok kanan website ini. Kami siap membantu kamu menyusun langkah dengan tenang.
Ringkasan
- Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri, diatur dalam Pasal 23E sampai 23G UUD 1945.
- Dasar hukum utamanya UU 15/2004 dan UU 15/2006, serta peraturan BPK tentang standar pemeriksaan.
- BPK memeriksa keuangan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga yang mengelola keuangan negara.
- BPK menjalankan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu (PDTT).
- Opini BPK terdiri atas WTP, WDP, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat.
- Hasil pemeriksaan dituangkan dalam LHP dan IHPS, dan entitas wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam 60 hari.
- Pada IHPS I 2026, 509 dari 546 pemerintah daerah memperoleh opini WTP.
- Putusan MK 28/PUU-XXIV/2026 memperkuat peran BPK dalam menetapkan kerugian negara, sementara tafsir penerapannya masih berkembang.
Referensi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E, 23F, dan 23G.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, beserta penjelasannya.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 603 dan 604 beserta penjelasannya.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 (dibacakan 9 Februari 2026).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 dan Leaflet BPK RI 2025, bpk.go.id.





