Hukum waris adat adalah aturan tidak tertulis yang menentukan ke mana harta peninggalan seseorang akan pergi. Aturan ini sudah hidup turun-temurun dan hingga kini masih dipakai banyak keluarga di Indonesia.
Jawabannya singkat. Pembagian warisan menyesuaikan sistem kekerabatan yang dianut keluarga, entah patrilineal, matrilineal, atau parental.
Sebagai praktisi hukum, saya menilai masyarakat perlu mempelajari hukum waris adat dengan sungguh-sungguh. Sebab, sengketa keluarga sering bermula dari aturan yang cuma ditebak-tebak.
Pengertian Hukum Waris Adat dan Dasar Hukumnya
Hukum waris adat mengatur cara harta berpindah dari pewaris ke ahli waris, baik yang berwujud maupun tidak. Para ahli hukum adat seperti Soepomo dan Hilman Hadikusuma melihat proses ini sebagai perpindahan harta yang terus bergulir dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Meski begitu, hukum waris adat punya pijakan resmi dari negara. Berikut beberapa ketentuan yang mengakuinya:
- Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
- Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman meminta hakim menggali nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.
- Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) menegaskan bahwa hukum agraria nasional bersandar pada hukum adat.
Karena itu, hakim tetap menghargai hukum waris adat. Syaratnya, aturan tersebut tidak bertabrakan dengan kepentingan nasional dan rasa keadilan.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Sistem Pewarisan dalam Hukum Waris Adat
Setiap masyarakat adat mewariskan harta menurut garis keturunan yang mereka anut. Ada tiga sistem kekerabatan yang paling berpengaruh pada pembagian waris.
Sistem Pewarisan Patrilineal
Garis keturunan dalam sistem patrilineal mengalir dari pihak ayah. Orang Batak, Bali, dan Lampung Pepadun banyak menganut sistem ini.
Anak laki-laki menjadi ahli waris utama, sebab masyarakat memandangnya sebagai penerus marga sekaligus penanggung jawab adat. Anak perempuan biasanya menerima hibah atau bekal ketika menikah.
Sistem Pewarisan Matrilineal
Pada sistem matrilineal, garis keturunan berasal dari pihak ibu. Minangkabau jadi contoh yang paling sering disebut.
Harta pusaka tinggi turun ke kemenakan perempuan dalam kaum. Seorang mamak memang mengelola harta itu, tetapi ia tidak boleh menganggapnya milik pribadi.
Sistem Pewarisan Parental atau Bilateral
Sistem parental menghitung garis keturunan dari ayah dan ibu sekaligus. Masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, dan Dayak umumnya memakainya.
Anak laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak. Keluarga biasanya membagi harta lewat musyawarah.
Singkatnya, sistem kekerabatan sudah menentukan arah harta peninggalan sejak awal.
Unsur dan Jenis Harta dalam Pewarisan Adat
Ada tiga unsur utama dalam pewarisan adat:
- Pewaris: orang yang meninggal dan meninggalkan harta.
- Ahli waris: orang yang berhak menerima harta menurut adat setempat.
- Harta warisan: seluruh harta yang berpindah dari pewaris.
Setelah itu, perhatikan jenis hartanya. Hukum adat membaginya menjadi beberapa golongan:
- Harta asal atau bawaan: harta yang sudah dimiliki sebelum menikah.
- Harta pencaharian: harta yang suami istri kumpulkan selama perkawinan. Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutnya harta bersama.
- Harta pusaka: harta milik bersama kerabat, misalnya rumah gadang, yang tidak boleh dibagi sembarangan.
- Harta pemberian: harta yang seseorang peroleh lewat hibah atau hadiah.
Maka, kenali dulu jenis harta sebelum membagi apa pun. Salah menggolongkan harta sering menjadi sumber cekcok.
Contoh Pembagian Waris Adat
Tiga contoh di bawah ini memperlihatkan cara kerja pembagian pada tiga sistem berbeda. Nama dan angkanya hanya ilustrasi.
Contoh pada Masyarakat Batak Toba
Bayangkan Bapak Sinaga meninggal dan meninggalkan tiga anak laki-laki, satu anak perempuan, sebuah rumah, serta lahan pertanian. Ketiga anak laki-laki menerima lahan sesuai kesepakatan keluarga.
Rumah induk biasanya jatuh ke anak bungsu, yang kemudian merawat ibunya. Anak perempuan mendapat pemberian dari saudara laki-lakinya sebagai tanda sayang.
Walau begitu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 menyatakan anak perempuan juga berhak mewaris dari orang tuanya. Putusan ini banyak mengubah cara pandang keluarga Batak.
Contoh pada Masyarakat Minangkabau
Seorang nenek wafat dan meninggalkan sawah serta rumah gadang sebagai harta pusaka tinggi. Kepemilikan harta itu tidak dipecah. Kaum mengelolanya bersama.
Kemenakan perempuan menempati rumah dan menggarap sawah. Mamak kepala waris mengawasi supaya harta tetap utuh.
Lain halnya dengan harta pencaharian seorang ayah, yang bisa jatuh ke anak-anaknya. Perbedaan ini kerap membingungkan generasi muda.
Contoh pada Masyarakat Jawa
Seorang ayah meninggal dan meninggalkan rumah, sawah seluas satu hektare, serta tiga anak. Keluarga lalu berkumpul untuk membahas pembagiannya.
Sebagian keluarga memakai prinsip sepikul segendong, yakni laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian. Keluarga lain memilih membagi sama rata demi menjaga kerukunan.
Anak yang merawat orang tua sampai akhir hayat kadang menerima bagian tambahan. Semua pihak menyepakatinya lewat musyawarah.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat
Sengketa waris adat biasanya berawal dari aturan dan harta yang tidak jelas. Beberapa langkah berikut bisa membantu keluarga:
- Mulailah dengan musyawarah yang melibatkan semua ahli waris.
- Undang tokoh adat atau lembaga adat bila musyawarah buntu.
- Ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri kalau jalur adat tidak membuahkan hasil.
- Tuangkan hasil kesepakatan dalam surat tertulis atau akta notaris.
- Daftarkan peralihan hak tanah ke Kantor Pertanahan setempat.
Hasilnya, pembagian warisan punya bukti hukum yang kuat. Keluarga pun terhindar dari gugatan di kemudian hari.
FAQ
Apakah anak perempuan berhak atas warisan dalam hukum waris adat?
Tergantung sistem adat setempat. Meski begitu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 mengakui hak anak perempuan untuk mewaris bersama saudara laki-lakinya.
Apakah hukum waris adat masih berlaku saat ini?
Masih. Konstitusi dan undang-undang tetap mengakuinya selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Pengadilan mana yang menangani sengketa waris adat?
Umumnya Pengadilan Negeri. Bagi pihak beragama Islam yang memilih hukum Islam, Pengadilan Agama yang berwenang.
Kesimpulan
Hukum waris adat berjalan menurut sistem kekerabatan yang berbeda di tiap daerah. Kenali jenis hartanya, tentukan ahli warisnya, dan utamakan musyawarah sebelum membagi apa pun.
Menurut saya, keluarga sebaiknya mencatat pembagian waris secara tertulis sejak awal. Langkah kecil ini sering menyelamatkan hubungan keluarga dari konflik yang berlarut-larut.
Sedang menghadapi pembagian waris yang rumit di keluargamu? Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, lalu ceritakan masalahmu kepada tim kami.
Ringkasan
- Hukum waris adat adalah aturan tidak tertulis tentang perpindahan harta dalam masyarakat adat.
- UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UUPA menjadi dasar pengakuannya.
- Tiga sistem utamanya adalah patrilineal, matrilineal, dan parental.
- Pewaris, ahli waris, dan harta warisan menjadi unsur pokok pewarisan adat.
- Harta asal, harta pencaharian, harta pusaka, dan harta pemberian punya perlakuan berbeda.
- Contoh pembagian di Batak, Minangkabau, dan Jawa memperlihatkan variasi aturan antardaerah.
- Musyawarah, tokoh adat, dan pengadilan menjadi jalur penyelesaian sengketa.
- Catatan tertulis dan akta notaris memperkuat kepastian hukum pembagian waris.
Referensi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soepomo. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum Republik Indonesia: jdih.bphn.go.id.
