PKB vs Peraturan Perusahaan sering menjadi pembahasan ketika perusahaan mengatur hubungan kerja dengan karyawannya.
Kedua dokumen ini memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, serta aturan yang berlaku selama hubungan kerja berlangsung.
Meski tujuannya hampir sama, proses pembentukan dan kedudukan hukumnya memiliki perbedaan.
Peraturan Perusahaan (PP) dibuat oleh pengusaha dengan mempertimbangkan masukan pekerja.
Sementara itu, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) disusun melalui perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja.
Menurut saya, setiap pekerja maupun pengusaha perlu memahami perbedaan kedua dokumen tersebut.
Sebab, pemahaman ini membantu mencegah kesalahpahaman ketika muncul persoalan mengenai hak dan kewajiban di tempat kerja.
1. Mengenal Pengertian PKB dan Peraturan Perusahaan
Sebelum membahas perbedaannya, mari mengenali pengertian kedua dokumen ini berdasarkan peraturan ketenagakerjaan.
Peraturan Perusahaan (PP) merupakan peraturan tertulis yang dibuat pengusaha untuk mengatur syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 20 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha.
Isinya mengatur hak dan kewajiban kedua pihak dalam hubungan industrial.
Dasar pengertiannya tercantum dalam Pasal 1 angka 21 UU Ketenagakerjaan.
Kedua dokumen tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan kerja.
Dengan adanya aturan tertulis, pekerja dan pengusaha memiliki acuan ketika menjalankan tanggung jawab masing-masing.
Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru
2. Perbedaan PKB dan Peraturan Perusahaan
Lantas, apa yang membedakan keduanya? Perbedaannya dapat dilihat dari proses penyusunan, pihak yang terlibat, hingga masa berlaku.
| Aspek | Peraturan Perusahaan | PKB |
|---|---|---|
| Penyusunan | Oleh pengusaha | Melalui perundingan |
| Pihak terlibat | Pengusaha dan wakil pekerja | Pengusaha dan serikat pekerja |
| Dasar hukum | Pasal 108-115 | Pasal 116-135 |
| Administrasi | Pengesahan pemerintah | Pendaftaran |
| Masa berlaku | Maksimal 2 tahun | Maksimal 2 tahun |
Perbedaan paling terlihat terletak pada proses pembentukannya. Pengusaha menyusun PP dengan memperhatikan saran pekerja.
Sebaliknya, PKB lahir dari kesepakatan melalui perundingan kedua pihak.
Bagaimana proses pembentukannya?
Pasal 109 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha bertanggung jawab membuat PP.
Selanjutnya, Pasal 110 mewajibkan pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja.
Jika perusahaan memiliki serikat pekerja, pengurus serikat dapat mewakili kepentingan pekerja.
Sementara itu, Pasal 116 mengatur pembentukan PKB melalui perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja yang tercatat.
3. Kekuatan Hukum PKB vs Peraturan Perusahaan
Mana yang lebih kuat secara hukum? Keduanya memiliki kekuatan mengikat selama memenuhi ketentuan perundang-undangan.
PP mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat yang berwenang.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 108 UU Ketenagakerjaan.
Adapun PKB mengikat pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja.
Pasal 126 mewajibkan para pihak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.
Ada beberapa aturan penting yang perlu kamu pahami:
- Pasal 127: Perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan PKB.
- Pasal 128: Ketentuan PKB berlaku apabila perjanjian kerja tidak mengaturnya.
- Pasal 129: Pengusaha dilarang mengganti PKB dengan PP selama serikat pekerja masih ada dan PKB masih berlaku.
Ketentuan tersebut memperlihatkan posisi PKB dalam hubungan industrial.
Hasil perundingan menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya.
Meski begitu, seluruh ketentuan PP maupun PKB tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan.
Kesepakatan yang bertentangan dengan hukum tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hak pekerja.
4. Fungsi dan Isi PKB serta Peraturan Perusahaan
Dalam praktiknya, kedua dokumen ini membantu perusahaan menjalankan hubungan kerja secara tertib.
Isinya pun harus jelas agar pekerja memahami hak dan tanggung jawabnya.
Peraturan Perusahaan sekurang-kurangnya mencakup:
- Hak dan kewajiban pengusaha.
- Hak dan kewajiban pekerja.
- Syarat kerja.
- Tata tertib perusahaan.
- Jangka waktu berlakunya peraturan.
Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 111 UU Ketenagakerjaan.
Sementara itu, PKB sekurang-kurangnya memuat:
- Hak dan kewajiban pengusaha.
- Hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja.
- Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB.
- Tanda tangan para pihak.
Dasar pengaturannya terdapat dalam Pasal 124 UU Ketenagakerjaan.
Dalam perundingan, kedua pihak juga dapat membahas tunjangan, cuti, fasilitas kesejahteraan, dan mekanisme penyampaian keluhan.
Dengan begitu, ketentuan kerja dapat menyesuaikan kebutuhan perusahaan dan pekerja.
5. Masa Berlaku PKB dan Peraturan Perusahaan
Berapa lama kedua dokumen tersebut berlaku? Menurut ketentuan hukum, masa berlakunya paling lama dua tahun.
Berdasarkan Pasal 111 ayat (3), PP berlaku maksimal dua tahun.
Setelah masa tersebut berakhir, pengusaha wajib memperbaruinya.
Adapun Pasal 123 mengatur masa berlaku PKB melalui ketentuan berikut:
- PKB berlaku paling lama dua tahun.
- Kedua pihak dapat memperpanjangnya paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis.
- Perundingan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- Jika perundingan belum mencapai kesepakatan, PKB tetap berlaku paling lama satu tahun sesuai Pasal 123 ayat (4).
Karena itu, pengusaha dan serikat pekerja perlu memperhatikan jadwal pembaruan dokumen.
Langkah ini membantu menghindari kekosongan aturan dalam hubungan kerja.
6. FAQ Seputar PKB dan Peraturan Perusahaan
Apakah setiap perusahaan wajib memiliki PKB?
Tidak. Perusahaan tidak wajib memiliki PKB. Namun, pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 pekerja wajib membuat PP, kecuali perusahaan tersebut sudah memiliki PKB.
Apakah PKB lebih kuat daripada Peraturan Perusahaan?
PKB memiliki kedudukan khusus karena lahir dari kesepakatan pengusaha dan serikat pekerja.
Selain itu, Pasal 129 melarang pengusaha mengganti PKB dengan PP selama serikat pekerja masih ada dan PKB berlaku.
Bolehkah perusahaan membuat PP tanpa serikat pekerja?
Boleh. Pengusaha dapat menyusun PP dengan memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja yang dipilih secara demokratis apabila perusahaan belum memiliki serikat pekerja.
7. Kesimpulan
PKB vs Peraturan Perusahaan memiliki perbedaan dalam proses penyusunan, pihak yang terlibat, dan kekuatan mengikatnya.
Pengusaha menyusun PP dengan mempertimbangkan masukan pekerja. Adapun PKB terbentuk melalui perundingan bersama serikat pekerja.
Menurut saya, perusahaan perlu membuka ruang komunikasi sebelum menetapkan aturan kerja.
Dengan begitu, kepentingan pengusaha tetap berjalan tanpa mengabaikan hak pekerja.
Jika kamu membutuhkan bantuan untuk menyusun atau meninjau dokumen ketenagakerjaan, silakan klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website.
Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman
8. Ringkasan
- PP dibuat pengusaha dengan mempertimbangkan masukan pekerja.
- PKB terbentuk melalui perundingan pengusaha dan serikat pekerja.
- Perusahaan dengan minimal 10 pekerja wajib memiliki PP, kecuali sudah memiliki PKB.
- PP memerlukan pengesahan pemerintah, sedangkan PKB melalui pendaftaran.
- Masa berlaku kedua dokumen paling lama dua tahun.
- PKB mengikat pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja.
- Pengusaha tidak boleh mengganti PKB dengan PP selama serikat pekerja masih ada dan PKB berlaku.
9. Referensi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
