Hukum waris Islam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan seseorang dan berapa bagian masing-masing. Di Indonesia, pedomannya berasal dari Al-Qur’an dan dirangkum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Singkatnya begini. Yang berhak menerima adalah kerabat sedarah dan pasangan pewaris, dengan bagian berupa pecahan tetap seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.
Sebagai orang yang mendalami hukum, saya melihat masalah waris jarang berawal dari aturan yang sulit. Biasanya keluarga menunda pembagian, lalu saling curiga soal jumlah harta.
Pengertian Hukum Waris Islam dan Dasar Hukumnya
Menurut Pasal 171 huruf a KHI, hukum waris Islam adalah aturan yang menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian yang mereka terima. Intinya, harta orang yang wafat berpindah kepada keluarganya menurut ketentuan yang baku.
Landasannya cukup jelas:
- QS. An-Nisa ayat 11 yang mengatur bagian anak dan orang tua.
- QS. An-Nisa ayat 12 yang mengatur bagian suami, istri, dan saudara seibu.
- QS. An-Nisa ayat 176 yang mengatur pewarisan orang yang wafat tanpa anak dan ayah (kalalah).
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Kalau terjadi sengketa, jalurnya ke Pengadilan Agama. Kewenangan itu tertulis dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Syarat dan Rukun Pewarisan
Pewarisan baru sah bila tiga unsur ini lengkap:
- Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan beragama Islam.
- Ahli waris, yaitu orang yang masih hidup, beragama Islam, serta punya hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.
- Harta warisan, yaitu harta peninggalan setelah kewajiban pewaris dipenuhi.
Ketiganya bersumber dari Pasal 171 KHI. Setelah itu, Pasal 175 KHI memberi empat tugas kepada ahli waris:
- Mengurus jenazah sampai selesai dimakamkan.
- Melunasi hutang pewaris, termasuk biaya pengobatan dan perawatan jenazah.
- Menjalankan wasiat pewaris.
- Membagi harta warisan kepada yang berhak.
Satu hal sering terlewat. Harta warisan tidak sama dengan harta bersama.
Bila pewaris pernah menikah, pasangan yang masih hidup lebih dulu mengambil separuh harta bersama sesuai Pasal 96 KHI. Sisanya baru dihitung sebagai harta warisan.
Siapa Saja Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam
Pasal 174 KHI memisahkan ahli waris ke dalam dua kelompok. Ada yang berhak karena hubungan darah, ada pula yang berhak karena hubungan perkawinan.
Ahli Waris karena Hubungan Darah
Dari pihak laki-laki, ada ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Dari pihak perempuan, ada ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
Ahli Waris karena Hubungan Perkawinan
Di sini, yang berhak adalah duda atau janda. Suami dan istri sama-sama punya hak atas warisan pasangannya.
Bagaimana kalau semua kerabat itu masih hidup? Pasal 174 ayat 2 KHI menjawab bahwa yang berhak hanya anak, ayah, ibu, serta janda atau duda.
Ada pula ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI. Kalau seorang ahli waris wafat lebih dulu daripada pewaris, anaknya bisa menempati posisinya.
Pembagian Waris Islam: Bagian Tiap Ahli Waris
KHI menjabarkan bagian setiap ahli waris dengan rinci. Mari kita lihat satu per satu.
Bagian Anak dan Orang Tua
- Anak perempuan tunggal menerima 1/2. Dua anak perempuan atau lebih menerima 2/3 secara bersama (Pasal 176).
- Jika anak laki-laki dan perempuan sama-sama ada, laki-laki menerima dua kali bagian perempuan (Pasal 176).
- Ayah menerima 1/3 kalau pewaris tidak punya anak, dan 1/6 kalau ada anak (Pasal 177).
- Ibu menerima 1/6 kalau ada anak atau dua saudara atau lebih, dan 1/3 kalau tidak ada (Pasal 178).
Bagian Duda dan Janda
- Duda menerima 1/2 tanpa anak, dan 1/4 bila ada anak (Pasal 179).
- Janda menerima 1/4 tanpa anak, dan 1/8 bila ada anak (Pasal 180).
Ambil contoh seorang suami yang wafat dengan satu istri, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Harta bersih Rp240 juta, sedangkan kedua orang tuanya sudah tiada.
Istri mendapat 1/8, yaitu Rp30 juta. Sisanya Rp210 juta dibagi dua banding satu, jadi anak laki-laki membawa pulang Rp140 juta dan anak perempuan Rp70 juta.
Kadang total pecahan melebihi satu, kadang justru ada sisa. Untuk kasus itu, Pasal 192 KHI mengatur penyesuaian pecahan (aul), dan Pasal 193 KHI mengatur pengembalian sisa harta (radd).

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Penghalang Waris, Wasiat, dan Penyelesaian Sengketa
Tidak semua ahli waris otomatis mendapat bagian. Menurut Pasal 173 KHI, ada dua penghalang: orang yang dihukum karena membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pewaris, dan orang yang dihukum karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan berat. Syaratnya, putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap.
Wasiat pun punya batas. Pasal 195 ayat 2 KHI menyebut paling banyak 1/3 dari harta warisan, kecuali semua ahli waris setuju.
Anak angkat memang bukan ahli waris. Meski begitu, Pasal 209 KHI memberi mereka wasiat wajibah dengan batas 1/3 harta.
Kalau keluarga tak kunjung sepakat, Pasal 188 KHI membolehkan ahli waris meminta pembagian kepada ahli waris lain. Jika permintaan itu ditolak, gugatan ke Pengadilan Agama menjadi jalan berikutnya.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apakah anak angkat termasuk ahli waris?
Bukan. Anak angkat tidak punya hubungan darah dengan pewaris. Namun, mereka bisa mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 harta menurut Pasal 209 KHI.
2. Apakah bagian anak laki-laki dan perempuan harus selalu 2:1?
Pasal 176 KHI memang menetapkan perbandingan itu. Tetapi Pasal 183 KHI membuka ruang perdamaian, asalkan semua ahli waris sudah tahu bagian masing-masing dan setuju.
3. Kapan harta warisan sebaiknya dibagi?
KHI tidak memberi batas waktu. Sebaiknya kamu membagi harta setelah kewajiban pewaris dalam Pasal 175 KHI beres, supaya konflik tidak sempat muncul.
Kesimpulan
Hukum waris Islam sebenarnya sudah memberi pegangan yang terang soal ahli waris dan besar bagiannya. KHI menyusunnya runtut, dari golongan ahli waris sampai cara menyelesaikan sengketa.
Langkah yang saya sarankan mudah dijalankan. Catat semua harta, pisahkan harta bersama, lunasi hutang pewaris, lalu bagi warisan secara terbuka.
Menurut pengamatan saya, musyawarah yang jujur hampir selalu lebih murah dan lebih damai daripada perkara di pengadilan. Kalau kamu masih ragu dengan pembagian warisan keluargamu, klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.
Ringkasan
- Hukum waris Islam di Indonesia berpedoman pada Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam.
- Pewaris, ahli waris, dan harta warisan menjadi tiga unsur utama pewarisan.
- Ahli waris terdiri dari kerabat sedarah dan pasangan menurut Pasal 174 KHI.
- Bagian ahli waris berupa pecahan tetap, dan anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan.
- Harta bersama dibagi lebih dulu sebelum sisanya menjadi harta warisan.
- Wasiat dibatasi paling banyak 1/3 harta, kecuali semua ahli waris menyetujui.
- Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa waris bagi orang Islam.
Referensi
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI (badilag.mahkamahagung.go.id).
- Kementerian Agama Republik Indonesia (kemenag.go.id).





