Kartu Keluarga Adalah: Fungsi dan Cara Mengurusnya

Kartu keluarga adalah dokumen yang hampir selalu diminta saat seseorang mengurus administrasi penting, dari sekolah sampai pekerjaan. Namun, banyak orang bingung ketika harus membuat KK baru, memisahkan KK, atau mengganti KK yang hilang. Secara sederhana, kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas setiap anggotanya.

Sebagai penulis yang menekuni hukum administrasi kependudukan, saya menilai KK adalah dokumen dasar yang memengaruhi hampir seluruh dokumen lain. Alasannya jelas, karena KTP-el dan banyak layanan publik mensyaratkan KK. Oleh karena itu, data dalam KK perlu selalu akurat dan mutakhir.

Artikel ini akan membahas pengertian KK, dasar hukumnya, fungsinya, hingga cara mengurusnya. Dengan begitu, Anda dapat menyiapkan berkas dengan benar sebelum datang ke dinas.

Pengertian dan Isi Kartu Keluarga

Pengertian kartu keluarga menurut ketentuan administrasi kependudukan adalah kartu identitas keluarga. Kartu ini memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Selanjutnya, KK pada umumnya memuat nomor KK, nama kepala keluarga dan anggota, NIK, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, serta hubungan dalam keluarga. Data ini berasal dari pendaftaran penduduk dan menjadi bagian basis data kependudukan nasional.

Sebagai tambahan, setiap kepala keluarga wajib memiliki KK. Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Dukcapil, satu alamat rumah boleh memiliki lebih dari satu KK sesuai kondisi penduduknya.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Nomor KK dan Kepala Keluarga

Nomor KK berlaku seterusnya selama tidak terjadi perubahan kepala keluarga. Pasal 61 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebut hal ini. Karena itu, penggantian kepala keluarga, misalnya karena kematian, menghasilkan KK baru.

Dasar Hukum Kartu Keluarga

Dasar hukum kartu keluarga bersumber dari undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Ketiganya mengatur kewajiban, persyaratan, dan tata cara penerbitan.

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, khususnya Pasal 61 tentang KK.
• Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur persyaratan penerbitan KK.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, yang menjadi pelaksana Perpres 96/2018.

Berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, setiap kepala keluarga wajib memiliki KK. Selain itu, Pasal 79A UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Menurut pandangan saya, ketentuan gratis ini penting untuk dipahami masyarakat. Pemohon seharusnya tidak membayar untuk penerbitan KK melalui dinas, sehingga tawaran jasa berbayar perlu diwaspadai.

Fungsi Kartu Keluarga

Fungsi kartu keluarga sangat luas karena menjadi dokumen dasar identitas kependudukan. Berikut beberapa fungsi utamanya.

1. Dasar penerbitan KTP-el. Perpres 96/2018 mensyaratkan fotokopi KK untuk penerbitan KTP-el baru bagi WNI.
2. Bukti susunan keluarga. KK menunjukkan hubungan antaranggota keluarga, termasuk anak dan orang tua.
3. Syarat administrasi layanan publik. Pendaftaran sekolah, jaminan kesehatan, dan bantuan pemerintah sering meminta KK.
4. Syarat pengurusan dokumen lain. Akta kelahiran, paspor, dan pendaftaran kerja umumnya memerlukan KK.
5. Dasar pendataan penduduk. Pemerintah memakai data KK untuk pendataan dan perencanaan layanan.

Perlu dicatat, KK adalah bukti identitas keluarga, bukan bukti pengesahan perkawinan. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK tidak sama dengan pengesahan perkawinan.

Menurut saya pribadi, banyak masalah administrasi bermula dari data KK yang tidak diperbarui. Misalnya, anak yang sudah menikah masih tercantum pada KK orang tua.

Syarat dan Cara Mengurus Kartu Keluarga

Syarat dan cara mengurus kartu keluarga bergantung pada jenis permohonannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten atau kota memproses seluruh jenis permohonan ini.

Jenis Permohonan dan Persyaratannya

Berikut persyaratan umum untuk beberapa kondisi yang paling sering terjadi.

• KK baru karena membentuk keluarga baru. Pemohon melampirkan fotokopi buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau perceraian sesuai Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018.
• KK baru karena penggantian kepala keluarga. Pemohon melampirkan fotokopi akta kematian dan KK lama sesuai Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019.
• Pisah KK dalam satu alamat. Pemohon melampirkan KK lama dan berumur paling sedikit 17 tahun atau sudah atau pernah kawin, dibuktikan dengan KTP-el, sesuai Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019.
• Perubahan data. Pemohon melampirkan KK lama, misalnya untuk penambahan anggota karena kelahiran dengan surat keterangan lahir.
• KK hilang atau rusak. Pemohon melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak sesuai Pasal 13 Perpres 96/2018.

Sebagai tambahan, bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah, Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019 memberi alternatif berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan atau perceraian belum tercatat.

Tahapan Umum Pengurusan

Berikut tahapan umum yang biasa dilalui pemohon.

1. Menyiapkan berkas sesuai jenis permohonan.
2. Mengisi formulir permohonan yang disediakan dinas.
3. Mengajukan berkas secara langsung atau daring melalui layanan dinas setempat.
4. Menunggu verifikasi dan validasi data oleh dinas.
5. Menerima KK yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik.

Perlu dicatat, pada layanan daring, berkas yang dipindai atau difoto untuk diunggah harus berasal dari dokumen asli.

KK Digital dan Cetak Mandiri

Dinas menerbitkan KK dengan tanda tangan elektronik (TTE). Pemohon dapat mengunduh berkas PDF dan mencetaknya sendiri pada kertas A4 80 gram, atau mencetak melalui Anjungan Dukcapil Mandiri.

Selain itu, dokumen kependudukan digital bertanda tangan elektronik tidak memerlukan legalisir. Karena itu, pemohon cukup mencetak KK tanpa perlu mengesahkannya lagi.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

FAQ Seputar Kartu Keluarga

Apakah mengurus kartu keluarga dikenakan biaya? Tidak, Pasal 79A UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Bolehkah seseorang yang belum menikah memiliki KK sendiri? Boleh, selama berumur paling sedikit 17 tahun atau sudah atau pernah kawin dan memiliki KTP-el, sesuai Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019.

Apa yang harus dilakukan jika KK hilang? Pemohon melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian, lalu mengajukan penerbitan KK pengganti ke dinas dukcapil setempat.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang wajib dimiliki setiap kepala keluarga dan menjadi dasar banyak dokumen lain. Dasar hukumnya mencakup UU Administrasi Kependudukan, Perpres 96/2018, dan Permendagri 108/2019, dengan pengurusan yang gratis dan KK yang dapat dicetak mandiri.

Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa warga sebaiknya segera memperbarui KK setiap terjadi peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, atau kematian. Langkah yang disarankan adalah menyiapkan berkas sesuai jenis permohonan, lalu mengajukannya langsung ke dinas dukcapil setempat.

Apabila Anda membutuhkan pendampingan hukum terkait dokumen kependudukan, sengketa data keluarga, atau legalitas administrasi lainnya, jangan ragu untuk klik poster di bawah ini atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk mendapatkan pendampingan langsung dari tim kami.

Ringkasan

• Kartu keluarga adalah kartu identitas yang memuat nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggotanya.
• Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK menurut Pasal 61 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan.
• Dasar hukumnya adalah UU 23/2006 jo. UU 24/2013, Perpres 96/2018, dan Permendagri 108/2019.
• KK berfungsi sebagai dasar penerbitan KTP-el dan syarat berbagai layanan publik.
• Pengurusan KK tidak dipungut biaya menurut Pasal 79A UU 24/2013.
• Persyaratan KK berbeda untuk keluarga baru, pisah KK, perubahan data, serta KK hilang atau rusak.
• Dinas menerbitkan KK dengan tanda tangan elektronik yang dapat dicetak mandiri tanpa legalisir.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 61 dan Pasal 79A.
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 10.
4. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dukcapil.kemendagri.go.id.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, peraturan.go.id.