Pernah terpikir menggunakan nama sendiri sebagai merek usaha? Gagasan ini cukup umum, terutama di kalangan pengusaha, desainer, konsultan, hingga figur publik. Nama pribadi bisa menjadi identitas bisnis yang melekat pada produk atau layanan tertentu. Namun, ada satu hal yang perlu dipahami sejak awal: apakah semua nama orang bisa didaftarkan sebagai merek?
Jawabannya, bisa. Merek nama pribadi dapat didaftarkan di Indonesia selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pemohon harus memperhatikan daya pembeda, keberadaan merek terdahulu, serta aturan mengenai penggunaan nama orang lain.
Menurut saya, mendaftarkan nama pribadi sebagai merek merupakan langkah yang layak dipertimbangkan ketika seseorang mulai membangun usaha dengan identitasnya sendiri.
1. Mengenal Merek Nama Pribadi dan Fungsinya
Merek nama pribadi merupakan penggunaan nama seseorang sebagai tanda pengenal suatu produk atau jasa. Bentuknya cukup beragam. Bisa berupa nama lengkap, nama keluarga, nama panggilan, bahkan singkatan yang selama ini melekat pada identitas seseorang.
Contohnya mudah ditemukan dalam kegiatan bisnis. Seorang desainer mungkin menggunakan nama lengkapnya untuk label pakaian. Sementara itu, seorang konsultan dapat memakai nama pribadi sebagai identitas layanan profesional. Cara ini membantu masyarakat mengenali asal suatu produk atau jasa.
Apakah nama lengkap bisa didaftarkan sebagai merek?
Bisa. Seseorang dapat mengajukan nama lengkapnya sebagai merek untuk barang atau jasa tertentu. Misalnya, nama pribadi digunakan pada produk kosmetik, pakaian, makanan, atau layanan konsultasi.
Meski demikian, DJKI tetap memeriksa permohonan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pemohon perlu memastikan bahwa nama tersebut tidak melanggar hak pihak lain. Unsur pembeda dan persyaratan administratif juga harus terpenuhi.
Apa perbedaan nama pribadi dan merek pribadi?
Nama pribadi merupakan identitas seseorang yang tercantum dalam dokumen kependudukan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, merek pribadi merujuk pada tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dalam kegiatan usaha.
Keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda. Pencantuman nama dalam KTP, misalnya, tidak otomatis memberikan hak merek. Begitu pula sertifikat merek. Dokumen tersebut tidak mengubah identitas resmi pemiliknya.
2. Dasar Hukum Pendaftaran Merek Nama Pribadi
Pendaftaran merek di Indonesia mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Aturan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui ketentuan dalam rezim Cipta Kerja, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2023.
Selain undang-undang, terdapat aturan pelaksana yang mengatur proses administrasi dan pemeriksaan merek. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek beserta perubahannya.
Ada beberapa pasal yang sebaiknya dipahami sebelum mengajukan permohonan:
- Pasal 1: memuat pengertian merek dan hak atas merek.
- Pasal 3: menjelaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar.
- Pasal 20: mengatur tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek.
- Pasal 21: memuat alasan permohonan merek dapat ditolak.
- Pasal 35: mengatur jangka waktu perlindungan merek terdaftar.
3. Syarat Pendaftaran Merek Nama Pribadi
Pada dasarnya, pendaftaran merek nama pribadi mengikuti persyaratan umum pendaftaran merek. Pemohon perlu menyiapkan identitas, contoh merek, serta informasi mengenai barang atau jasa yang akan menggunakan nama tersebut.
Sebelum mengajukan permohonan, perhatikan beberapa persyaratan berikut.
Nama harus memiliki daya pembeda
Daya pembeda menjadi salah satu unsur utama dalam pemeriksaan merek. Nama yang diajukan harus mampu menunjukkan identitas barang atau jasa dari suatu usaha.
Nama dengan susunan unik biasanya lebih mudah dikenali. Sebaliknya, nama yang terlalu umum atau hanya menerangkan jenis produk dapat mengalami kendala. Misalnya, istilah yang sekadar menyebut jenis barang mungkin sulit memperoleh perlindungan eksklusif.
Tidak bertentangan dengan ketentuan hukum
Pasal 20 UU Merek memuat sejumlah alasan yang membuat suatu tanda tidak dapat didaftarkan. Ketentuan tersebut mencakup tanda yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Merek juga tidak boleh memberikan keterangan yang menyesatkan masyarakat. Misalnya, mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, atau tujuan penggunaan barang dan jasa.
Tidak memiliki persamaan dengan merek terdahulu
Sebelum mengajukan permohonan, periksa terlebih dahulu merek yang sudah terdaftar atau lebih dahulu diajukan. Pemeriksaan ini penting karena dua orang bisa saja memiliki nama yang sama.
Pasal 21 mengatur penolakan terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu untuk barang atau jasa sejenis. Jika nama yang kamu ajukan menyerupai merek milik pihak lain, permohonan berpotensi ditolak.
Menyiapkan dokumen administrasi
Selain memenuhi persyaratan substantif, pemohon harus melengkapi dokumen administrasi. Beberapa dokumen dan informasi yang umumnya diperlukan meliputi:
- Identitas pemohon, baik perorangan maupun badan hukum.
- Label atau contoh merek yang akan didaftarkan.
- Nama dan alamat pemohon.
- Kelas barang atau jasa sesuai klasifikasi merek.
- Daftar barang atau jasa yang akan menggunakan merek.
- Surat pernyataan kepemilikan merek.
- Surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
4. Batasan Pendaftaran Nama Pribadi sebagai Merek
Tidak semua nama bisa didaftarkan begitu saja. Ada ketentuan yang melindungi pemilik merek terdahulu dan mencegah penggunaan tanda yang merugikan pihak lain.
Salah satu aturan yang perlu diperhatikan terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU Merek. Pasal ini mengatur penolakan terhadap merek yang memiliki persamaan dengan nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik orang lain.
Nama orang terkenal memiliki perlindungan
Bayangkan seseorang ingin menggunakan nama seorang selebritas sebagai merek parfum. Jika nama tersebut memenuhi kriteria orang terkenal dan pemohon tidak memiliki persetujuan tertulis, permohonannya dapat ditolak.
Ketentuan serupa relevan ketika seseorang ingin memakai nama tokoh publik, atlet, seniman, atau figur lain yang dikenal masyarakat. Penggunaan nama mereka perlu mempertimbangkan hak dan kepentingan pihak yang bersangkutan.
Nama sendiri tetap berpotensi berbenturan dengan hak pihak lain
Bagaimana jika nama yang diajukan benar-benar tercantum dalam identitas pemohon? Apakah permohonannya pasti diterima?
Belum tentu. Nama seseorang bisa saja sama dengan nama pemilik merek yang telah terdaftar. Jika keduanya mengajukan nama identik untuk barang atau jasa sejenis, permohonan berikutnya berpotensi ditolak berdasarkan ketentuan mengenai merek terdahulu.
Perlindungan merek dibatasi oleh kelas barang dan jasa
Pendaftaran merek berkaitan dengan klasifikasi barang dan jasa. Indonesia menggunakan sistem kelas untuk mengelompokkan jenis produk dan layanan yang memperoleh perlindungan.
Sebagai contoh, seseorang mendaftarkan nama pribadinya untuk produk pakaian. Pendaftaran tersebut tidak otomatis memberikan perlindungan yang sama bagi seluruh jenis usaha. Pemohon perlu menentukan kelas sesuai kegiatan bisnis yang ingin dilindungi.
5. Cara Mendaftarkan Nama sebagai Merek melalui DJKI
Setelah memahami persyaratan dan batasan hukumnya, kamu dapat mulai mengajukan permohonan melalui layanan resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Secara umum, prosesnya terdiri atas beberapa tahapan berikut.
Langkah 1: Periksa ketersediaan nama
Mulailah dengan menelusuri nama yang ingin kamu gunakan melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Coba beberapa variasi penulisan agar hasil pencarian lebih lengkap.
Jangan terpaku pada nama yang sama persis. Perhatikan pula kemiripan bunyi, susunan kata, dan kesan keseluruhan merek. Langkah ini membantu mengenali potensi konflik sejak awal.
Langkah 2: Tentukan kelas barang atau jasa
Berikutnya, tentukan kelas yang sesuai dengan produk atau layanan. Pastikan uraian barang dan jasa menggambarkan kegiatan usaha secara tepat.
Jika bisnis memiliki beberapa jenis produk, pertimbangkan kebutuhan perlindungan pada setiap kelas. Dengan begitu, cakupan pendaftaran dapat disesuaikan dengan kegiatan komersial yang dijalankan.
Langkah 3: Ajukan permohonan secara elektronik
Pemohon dapat mengakses layanan pendaftaran merek melalui portal resmi DJKI. Setelah itu, isi data pemohon, unggah label merek, dan masukkan daftar barang atau jasa.
Periksa seluruh informasi sebelum mengirim permohonan. Kesalahan penulisan nama atau data pemohon dapat menimbulkan kendala dalam proses administrasi.
Langkah 4: Lakukan pembayaran dan pantau prosesnya
Setelah permohonan dikirim, pemohon perlu menyelesaikan pembayaran sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku.
Selanjutnya, DJKI menjalankan tahapan pemeriksaan sesuai prosedur. Pantau status permohonan secara berkala. Jika terdapat pemberitahuan atau permintaan tanggapan, segera perhatikan batas waktu yang ditentukan.
Langkah 5: Perhatikan hasil pemeriksaan
Apabila permohonan memenuhi ketentuan, proses dapat berlanjut hingga penerbitan sertifikat merek. Namun, pemeriksa dapat menemukan alasan penolakan selama proses berlangsung.
Dalam kondisi tersebut, pemohon dapat menggunakan mekanisme tanggapan atau upaya hukum sesuai tahapan dan aturan yang berlaku. Karena itu, simpan bukti pengajuan dan seluruh dokumen terkait.
6. Masa Perlindungan dan Hak Pemilik Merek
Berapa lama nama pribadi yang sudah terdaftar memperoleh perlindungan? Berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2016, merek terdaftar mendapat perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan.
Pemilik dapat memperpanjang perlindungan untuk jangka waktu yang sama sesuai ketentuan. Karena itu, perhatikan jadwal perpanjangan agar hak atas merek tetap berlaku.
7. FAQ tentang Merek Nama Pribadi
Apakah nama sendiri bisa didaftarkan sebagai merek?
Bisa. Nama sendiri dapat diajukan sebagai merek selama memenuhi persyaratan hukum, memiliki daya pembeda, dan tidak melanggar hak pihak lain. DJKI tetap akan memeriksa setiap permohonan sebelum memberikan perlindungan.
Apakah nama orang terkenal boleh dijadikan merek?
Penggunaan nama orang terkenal memiliki batasan. Pasal 21 ayat (2) UU Merek mengatur penolakan terhadap tanda yang memiliki persamaan dengan nama atau singkatan nama orang terkenal tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berhak.
Berapa lama perlindungan merek nama pribadi berlaku?
Merek terdaftar memperoleh perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Pemilik dapat mengajukan perpanjangan untuk periode berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Kesimpulan
Menggunakan nama sendiri sebagai merek merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan ketika seseorang membangun usaha dengan identitas personal.
Sebelum mengajukan permohonan, periksa daya pembeda nama, keberadaan merek terdahulu, serta kemungkinan penggunaan nama orang terkenal. Tentukan kelas barang atau jasa secara tepat.
Menurut saya, pemeriksaan awal menjadi bagian yang sangat layak mendapat perhatian. Langkah ini membantu pemohon mengenali potensi penolakan sebelum mengeluarkan waktu dan biaya untuk proses pendaftaran.
Ingin memastikan rencana pendaftaran merek berjalan sesuai ketentuan? Kamu dapat mengklik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website untuk memperoleh informasi dan pendampingan lebih lanjut.
9. Ringkasan
- Nama pribadi dapat didaftarkan sebagai merek selama memenuhi persyaratan hukum.
- Dasar hukum utamanya adalah UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta perubahannya.
- Nama yang diajukan harus memiliki daya pembeda dan tidak melanggar ketentuan Pasal 20.
- Pasal 21 mengatur penolakan karena persamaan dengan merek terdahulu, penggunaan nama orang terkenal, atau iktikad tidak baik.
- Pemohon perlu menyiapkan identitas, label merek, kelas, serta daftar barang atau jasa.
- Pendaftaran dilakukan melalui layanan resmi DJKI dan harus mengikuti tahapan pemeriksaan.
- Merek terdaftar memperoleh perlindungan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang.
10. Referensi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI).
