Syarat sah pernikahan di Indonesia berasal dari dua sumber hukum, yaitu agama dan negara. Sebagai penulis hukum, saya sering melihat pasangan merasa akad saja sudah beres, lalu baru kelabakan ketika hak mereka tidak bisa dibuktikan.
Intinya begini. Pernikahan dianggap sah bila rukun agamanya terpenuhi dan negara mencatatnya. Berkas yang diminta petugas pun harus lengkap.
Dasar Hukum Syarat Sah Pernikahan di Indonesia
Pegangan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada 2019, pemerintah mengubahnya lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Pasal 2 ayat (1) menyebut perkawinan sah jika dijalankan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ayat (2) menambahkan kewajiban pencatatan sesuai peraturan yang berlaku.
Jadi, ada dua pintu yang harus dilewati. Masing-masing punya fungsi sendiri:
- Hukum agama menentukan apakah akad atau upacara pernikahan sah.
- Hukum negara memberi pengakuan administratif atas pernikahan itu.
- Pencatatan melahirkan buku nikah atau kutipan akta perkawinan sebagai bukti resmi.
Untuk umat Islam, ada lagi Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Hakim Pengadilan Agama menjadikannya rujukan utama.
Maka, sebelum menetapkan tanggal pernikahan, pahami dulu kedua lapisan hukum ini. Langkah kecil, manfaatnya besar.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Rukun Nikah Menurut Hukum Agama
Pasal 14 KHI merinci lima rukun nikah. Kalau salah satunya hilang, akad dianggap belum sah:
- calon suami
- calon istri
- wali nikah
- dua orang saksi
- ijab dan kabul
Wali nikah punya posisi penting bagi mempelai perempuan. Pasal 19 KHI menegaskan bahwa kehadiran wali termasuk rukun.
Saksi pun tidak boleh sembarang orang. Pasal 25 KHI mensyaratkan laki-laki muslim, adil, balig, berakal sehat, dan pendengarannya baik.
Lalu ada ijab kabul. Pasal 27 KHI meminta pengucapannya jelas dan beruntun, tanpa jeda yang memutus pembicaraan antara wali dan mempelai pria.
Mahar memang bukan rukun menurut para ulama, tetapi pemberiannya tetap wajib. Pasal 30 KHI menyatakan jumlah, bentuk, dan jenisnya mengikuti kesepakatan kedua pihak.
Pemeluk agama lain menjalankan tata cara agamanya sendiri. Umat Katolik dan Protestan menjalani pemberkatan di gereja, sementara umat Hindu, Buddha, dan Konghucu mengikuti upacara yang dipimpin pemuka agama masing-masing.
Syarat Pernikahan Menurut Hukum Negara
Di luar rukun agama, negara menetapkan syarat materiil. Semuanya tercantum dalam UU Perkawinan.
Ini yang perlu kamu catat:
- Kedua calon mempelai harus setuju (Pasal 6 ayat 1).
- Usia minimal menikah 19 tahun, baik pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 1).
- Calon yang belum genap 21 tahun harus mengantongi izin orang tua (Pasal 6 ayat 2).
- Calon tidak sedang terikat perkawinan lain, kecuali pengadilan mengizinkan poligami (Pasal 9).
- Calon tidak memiliki hubungan darah atau semenda yang terlarang (Pasal 8).
Bagaimana kalau calon belum cukup umur? Orang tua bisa mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Hakim hanya mengabulkannya bila alasannya sangat mendesak dan didukung bukti.
Perempuan yang bercerai juga harus melewati masa tunggu sebelum menikah lagi. Pasal 11 UU Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengaturnya.
Menurut saya, batas usia 19 tahun sudah tepat. Kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon pengantin ikut terlindungi.
Pencatatan Pernikahan di KUA dan Dukcapil
Soal pencatatan, jangan ada yang terlewat. Pasangan muslim mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.
Pasangan non-muslim datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan paling lambat 10 hari kerja sebelum akad. Aturannya ada di Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Nikah siri sah secara agama selama rukunnya lengkap. Negara, di sisi lain, belum mengakuinya secara administratif.
Dampaknya terasa kemudian. Pengurusan akta kelahiran anak, hak waris, dan tunjangan keluarga bisa tersendat, dan pasangan yang sudah terlanjur menikah siri dapat menempuh itsbat nikah di Pengadilan Agama.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Dokumen Pernikahan yang Wajib Disiapkan
Berkas yang rapi membuat urusan di KUA atau Dukcapil jauh lebih lancar. Persyaratan bisa berbeda antardaerah, jadi tanyakan langsung ke kantor setempat.
Dokumen yang biasanya diminta:
- fotokopi KTP kedua calon mempelai
- fotokopi Kartu Keluarga
- fotokopi akta kelahiran atau ijazah
- surat pengantar nikah dari kelurahan atau desa (formulir N1 sampai N4)
- pas foto sesuai ukuran dan jumlah yang ditentukan petugas
- surat persetujuan mempelai
- surat izin orang tua bagi calon di bawah 21 tahun
- akta cerai atau surat keterangan kematian pasangan bagi duda atau janda
- surat dispensasi pengadilan bagi calon di bawah 19 tahun
- surat izin atasan bagi anggota TNI atau Polri
KUA juga menyelenggarakan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Tanyakan jadwalnya sejak awal.
Kumpulkan semua berkas jauh sebelum hari pernikahan. Dengan begitu, kamu tidak perlu menunda acara gara-gara satu surat yang belum terbit.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah nikah siri memenuhi syarat sah pernikahan menurut negara?
Belum. Nikah siri bisa sah secara agama, namun negara baru mengakuinya setelah dicatat. Jalan keluarnya adalah itsbat nikah.
2. Berapa usia minimal menikah di Indonesia?
Usianya 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pengadilan dapat memberi dispensasi bila alasannya sangat mendesak.
3. Kapan pernikahan harus didaftarkan?
Paling lambat 10 hari kerja sebelum akad. Lebih awal tentu lebih baik, karena kamu punya waktu melengkapi dokumen.
Kesimpulan
Pernikahan yang sah memerlukan rukun agama, syarat negara, pencatatan resmi, dan dokumen lengkap. Semuanya saling melengkapi dan tidak bisa saling menggantikan.
Langkah yang saya sarankan cukup sederhana. Pelajari aturannya, siapkan berkas, lalu daftarkan pernikahan ke KUA atau Dukcapil tepat waktu.
Menurut saya, pencatatan adalah perlindungan terbaik untuk pasangan dan anak. Urusan administrasi sebaiknya tidak ditunda.
Masih ragu soal syarat atau dokumen yang kamu butuhkan? Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu.
Ringkasan
- Pernikahan sah apabila memenuhi hukum agama dan dicatat oleh negara.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi dasar utama.
- KHI Pasal 14 menyebut lima rukun nikah: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul.
- Usia minimal menikah adalah 19 tahun, dengan dispensasi melalui pengadilan.
- Calon di bawah 21 tahun memerlukan izin orang tua.
- Muslim mencatat pernikahan di KUA, sedangkan non-muslim di Dukcapil.
- Pemberitahuan kehendak nikah paling lambat 10 hari kerja sebelum akad.
- Nikah siri tidak diakui negara, tetapi dapat dilegalkan melalui itsbat nikah.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Kementerian Agama RI, bimasislam.kemenag.go.id.
