Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap: Beda dan Dampak ke Upah

Tunjangan tetap dan tidak tetap sering bikin pusing, baik bagi pengusaha maupun pekerja. Coba buka slip gaji kamu. Ada upah pokok, ada tunjangan jabatan, ada uang makan.

Semuanya terlihat wajar, sampai urusan THR atau pesangon muncul dan angkanya jauh dari perkiraan. Pangkal masalahnya hampir selalu sama, yaitu cara perusahaan mengelompokkan tunjangan.

Jawaban singkatnya begini. Tunjangan tetap dibayar rutin dengan jumlah yang sama setiap bulan, dan hukum menghitungnya sebagai dasar sejumlah hak pekerja.

Tunjangan tidak tetap berubah-ubah mengikuti kehadiran atau kondisi tertentu, sehingga umumnya tidak ikut dihitung. Aturan dasarnya tetap berlaku di tengah perubahan besar.

Sejak 28 Oktober 2026, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003. Menurut saya sebagai praktisi hukum, kesalahan paling sering terjadi pada penamaan.

Banyak perusahaan menyebut sebuah tunjangan sebagai “tidak tetap” supaya beban terasa lebih ringan. Dalam sengketa, pola pembayaran biasanya lebih menentukan daripada label di slip gaji.

Kalau tunjangan itu dibayar rutin dalam jumlah sama, besar kemungkinan ia dianggap tetap. Karena itu, saya menyarankan pengusaha menyusun struktur upah dengan jujur dan teliti.

Baca juga: Akta Kematian Terlambat: Syarat dan Prosedurnya

Apa Itu Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap Menurut Hukum?

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menempatkan tunjangan sebagai bagian dari komponen upah. Pasal 7 ayat (1) menyebut empat susunan upah.

Pertama, upah tanpa tunjangan. Kedua, upah pokok dan tunjangan tetap. Ketiga, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Keempat, upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Peraturan pelaksana lama tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU 27/2026. Artinya, PP 36/2021 yang telah diubah dengan PP 51/2023 dan PP 49/2025 masih menjadi pegangan.

Pemerintah juga wajib menerbitkan peraturan pelaksana UU baru paling lama satu tahun sejak diundangkan. Pantau terus perkembangannya.

Ada satu hal yang jarang disadari orang. Sepanjang penelusuran, PP 36/2021 tidak mendefinisikan tunjangan tetap dan tidak tetap secara eksplisit.

Praktik hukum selama ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah. Mari kita bahas satu per satu.

Pengertian Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah pembayaran yang berkaitan dengan hubungan kerja dan diberikan secara teratur. Pengusaha membayarnya bersamaan dengan upah pokok.

Jumlahnya tidak naik turun mengikuti kehadiran atau prestasi pekerja. Contohnya tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan tunjangan keahlian. Karena nominalnya sama tiap bulan, pekerja bisa memperkirakan penghasilannya dengan pasti.

Pengertian Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang berkaitan dengan pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengusaha memberikannya secara tidak tetap dan tidak harus bersamaan dengan upah pokok.

Besarnya sering berubah. Uang makan dan uang transport yang dihitung per hari hadir adalah contoh yang paling lazim. Dengan sifat seperti itu, hukum memperlakukannya berbeda dari tunjangan tetap.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Perbedaan Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap yang Perlu Kamu Ketahui

Perbedaan tunjangan tetap dan tidak tetap terletak pada sifat pembayaran, waktu pembayaran, dan pengaruhnya terhadap hak pekerja. Berikut perbandingan pokoknya:

• Sifat pembayaran: tunjangan tetap bersifat rutin dan pasti, sedangkan tunjangan tidak tetap berubah-ubah.
• Waktu pembayaran: tunjangan tetap dibayar bersama upah pokok, sedangkan tunjangan tidak tetap boleh dibayar terpisah.
• Kaitan dengan kehadiran: tunjangan tetap tidak bergantung pada absensi, sedangkan tunjangan tidak tetap umumnya mengikuti jumlah hari hadir.
• Dasar perhitungan hak: tunjangan tetap ikut dihitung dalam THR, pesangon, dan lembur, sedangkan tunjangan tidak tetap umumnya tidak.
• Contoh: tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga masuk kelompok tetap, sedangkan uang makan dan transport harian masuk kelompok tidak tetap.

Satu catatan penting untuk pengusaha. Label tunjangan tidak bisa diubah seenaknya. Yang dinilai adalah sifat pembayarannya.

Jadi, tunjangan yang dibayar rutin dalam jumlah sama akan tetap dipandang sebagai tunjangan tetap, apa pun namanya di slip gaji.

Hukum juga tidak mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan. Namun, begitu perusahaan memutuskan memberi tunjangan, seluruh ketentuan upah langsung berlaku.

Terpisah dari itu, THR keagamaan wajib dibayar. THR bukan tunjangan, melainkan pendapatan non-upah menurut PP 36/2021.

Komponen Upah dan Aturan 75% Upah Pokok

Salah satu aturan yang paling penting dalam struktur upah adalah batas 75%. PP 36/2021 Pasal 7 mengaturnya dengan jelas.

Jika upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok minimal 75% dari jumlah keduanya. Susunan yang memuat tunjangan tidak tetap pun memakai patokan yang sama, sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (3).

Dalam kasus itu, angka 75% dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap saja. UU 27/2026 juga memuat ketentuan serupa, sehingga batas ini tidak berubah.

Aturan ini melindungi pekerja. Bayangkan perusahaan mengecilkan upah pokok lalu memperbesar tunjangan.

Nilai THR dan pesangon otomatis ikut turun, padahal total penghasilan terlihat sama. Batas 75% menutup celah tersebut.

Contoh Perhitungan Komposisi Upah

Misalkan jumlah upah pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp5.000.000. Upah pokok minimal Rp3.750.000, sedangkan tunjangan tetap maksimal Rp1.250.000. Komposisi itu sah menurut hukum.

Sekarang lihat contoh lain. Upah pokok Rp5.000.000 dan tunjangan tetap Rp3.000.000, dengan total Rp8.000.000.

Upah pokoknya hanya sekitar 62,5%. Padahal batas minimalnya Rp6.000.000. Komposisi seperti ini melanggar ketentuan.

Selain itu, Pasal 7 ayat (4) menegaskan bahwa komponen upah yang dipakai harus ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perusahaan sebaiknya menuliskan struktur upah secara rinci dan mudah dipahami pekerja.

Dampak Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap terhadap Upah dan Hak Pekerja

Dampak tunjangan terhadap upah terasa di banyak hak pekerja. Masing-masing jenis tunjangan membawa konsekuensi berbeda. Berikut rinciannya.

Dampak terhadap Upah Minimum

Upah minimum dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap. Jadi, pengusaha tidak boleh menambal kekurangan upah minimum dengan tunjangan tidak tetap.

Ringkasan UU 27/2026 menyebut upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun, sedangkan selebihnya memakai struktur dan skala upah.

Usaha mikro dan kecil dikecualikan, tetapi upahnya minimal 50% dari upah minimum. Formula penetapan upah minimum sendiri diatur PP 49/2025. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

Dampak terhadap THR dan Pesangon

Perhitungan THR memakai upah pokok ditambah tunjangan tetap. Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengatur THR sebesar satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih.

Pekerja dengan masa kerja satu bulan sampai kurang dari 12 bulan menerima THR proporsional, yaitu masa kerja dibagi 12 lalu dikali upah sebulan.

Untuk pesangon, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur dasarnya, dan komponen upahnya juga upah pokok ditambah tunjangan tetap.

Ringkasan UU 27/2026 menyebut uang pesangon berkisar 1 sampai 9 bulan upah, sedangkan uang penghargaan masa kerja berkisar 2 sampai 10 bulan upah.

Dengan begitu, tunjangan tetap langsung menaikkan nilai hak-hak tersebut. Tunjangan tidak tetap tidak masuk hitungan.

Dampak terhadap Lembur dan Jaminan Sosial

Menurut ringkasan UU 27/2026, upah lembur per jam dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, lalu dibagi 173. Semakin besar tunjangan tetap, semakin besar pula upah lembur.

Iuran jaminan sosial juga umumnya mengacu pada komponen yang sama. Pengusaha yang melaporkan upah lebih kecil dari kenyataan berisiko melanggar kewajiban jaminan sosial.

Langkah Praktis Menyusun Struktur Upah yang Patuh Hukum

Pengusaha bisa mengikuti beberapa langkah berikut supaya struktur upah aman:

1. Periksa seluruh komponen slip gaji, lalu kelompokkan menjadi tetap dan tidak tetap berdasarkan sifat pembayarannya.
2. Pastikan upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
3. Pastikan upah pokok ditambah tunjangan tetap mencapai upah minimum.
4. Tuangkan struktur upah dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
5. Perbarui dokumen saat peraturan pelaksana UU 27/2026 terbit.

Pekerja juga punya andil. Baca kontrak kerja dengan teliti, lalu cocokkan dengan slip gaji tiap bulan. Kalau ada selisih, bicarakan secara bipartit lebih dulu. Cara itu biasanya lebih cepat dan lebih hemat daripada langsung menempuh jalur sengketa.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

FAQ: Pertanyaan Seputar Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap

Apakah perusahaan wajib memberikan tunjangan?

Tidak. Hukum tidak mewajibkan perusahaan memberi tunjangan. Meski begitu, kalau perusahaan sudah menjanjikan tunjangan dalam kontrak, perusahaan wajib membayarnya sesuai perjanjian. THR keagamaan berbeda. Pengusaha wajib membayarnya sebagai pendapatan non-upah.

Apakah uang makan dan transport termasuk tunjangan tetap?

Jawabannya bergantung pada pola pembayaran. Kalau perusahaan membayarnya per hari hadir, komponen itu tergolong tunjangan tidak tetap. Kalau perusahaan membayarnya dalam jumlah sama setiap bulan tanpa kaitan dengan kehadiran, komponen itu bisa dinilai sebagai tunjangan tetap.

Apa akibatnya jika upah pokok kurang dari 75%?

Struktur upah tersebut melanggar ketentuan pengupahan. Pekerja berhak menuntut perhitungan ulang atas hak yang berdasar upah. Perusahaan juga berisiko menghadapi pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan dan sengketa hubungan industrial.

Kesimpulan

Tunjangan tetap dan tidak tetap berbeda dalam sifat, waktu pembayaran, dan dampaknya ke upah. Tunjangan tetap ikut menentukan upah minimum, THR, pesangon, dan upah lembur.

Tunjangan tidak tetap tidak ikut dihitung. Selain itu, upah pokok wajib mencapai minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Langkah yang saya sarankan sederhana. Audit struktur gaji sekarang, cocokkan dengan kontrak, lalu rapikan komposisi yang janggal.

Menurut saya, patuh sejak awal jauh lebih murah daripada menyelesaikan sengketa belakangan. Perubahan hukum ketenagakerjaan baru saja terjadi, jadi pengusaha sebaiknya memantau peraturan pelaksana UU 27/2026 yang akan terbit dalam setahun ke depan.

Kalau kamu masih ragu apakah struktur upah di perusahaan sudah tepat, jangan menunda. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami posisi hukum dengan tenang dan jelas.

Baca juga: Karyawan Remote Kontrak: Isi Perjanjian dan Hak Pekerja

Ringkasan

• Tunjangan tetap dibayar rutin dalam jumlah pasti, sedangkan tunjangan tidak tetap berubah mengikuti kehadiran atau kondisi tertentu.
• UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU 13/2003.
• PP 36/2021 Pasal 7 menetapkan empat susunan komponen upah dan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU baru.
• Upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
• Upah pokok ditambah tunjangan tetap tidak boleh di bawah upah minimum yang berlaku.
• Tunjangan tetap menjadi dasar perhitungan THR, pesangon, dan upah lembur.
• THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayar, bukan tunjangan.
• Struktur upah wajib tertulis dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (peraturan.bpk.go.id dan jdih.setneg.go.id).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Pasal 7 dan Pasal 8).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (sebagian klaster ketenagakerjaan dicabut oleh UU 27/2026).
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
10. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, JDIH Kemnaker (jdih.kemnaker.go.id).