Karyawan Remote Kontrak: Isi Perjanjian dan Hak Pekerja

Karyawan remote kontrak sekarang gampang ditemui di Indonesia. Perusahaan bisa merekrut orang dari Medan sampai Makassar tanpa menyediakan satu meja pun di kantor.

Pekerjanya senang karena fleksibel, perusahaannya hemat biaya. Meski begitu, pertanyaan lama selalu muncul: apakah kerja jarak jauh punya aturan sendiri, dan hak apa saja yang sebenarnya dipegang pekerja?

Jawaban singkatnya, sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur kerja remote secara tersendiri. Karena itu, karyawan remote kontrak tunduk pada aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.

Kontraknya harus tertulis. Upahnya tidak boleh di bawah ketentuan. Jaminan sosialnya wajib diberikan perusahaan. Sebagai praktisi hukum, saya melihat pola yang sama berulang.

Sengketa jarang lahir dari niat jahat. Biasanya kontrak remote disusun terburu-buru, lalu klausul soal jam kerja, perangkat, dan data dibiarkan kosong. Menurut saya, kontrak yang rinci melindungi kedua belah pihak sekaligus.

Baca juga: Ahli Waris Adalah: Golongan dan Urutan Hak Warisnya

Dasar Hukum Karyawan Remote Kontrak di Indonesia

Remote itu urusan tempat bekerja. Status hukum pekerjanya sama dengan karyawan kantoran. Ukurannya ada tiga unsur, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Kalau ketiganya terpenuhi, hubungan kerja otomatis terbentuk, di mana pun laptop dibuka.

Rujukan utamanya sekarang adalah UU Nomor 27 Tahun 2026. Undang-undang ini mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga sebagian ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan pelaksananya harus terbit paling lama satu tahun sejak diundangkan. Sampai PP pengganti terbit, status peraturan lama seperti PP Nomor 35 Tahun 2021 perlu kamu pantau.

Bedakan Karyawan Remote dan Freelancer

Banyak perusahaan menyebut pekerja remote sebagai “mitra” atau freelancer. Sebutan itu tidak menentukan apa pun di mata hukum.

Yang dilihat adalah praktik di lapangan. Bila perusahaan memberi perintah, mengatur jam kerja, dan membayar upah secara rutin, hubungan tersebut berpotensi menjadi hubungan kerja.

Hak pekerja kontrak pun berlaku penuh sejak saat itu. UU 27/2026 juga mengatur hubungan kemitraan, termasuk platform digital.

Mitra berhak atas penghasilan layak, perlindungan K3, dan jaminan sosial. Aturan lebih rinci akan dibuat lewat undang-undang tersendiri.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Isi Perjanjian Kerja Karyawan Remote Kontrak

Perjanjian kerja remote perlu memuat unsur wajib, lalu ditambah klausul yang cocok dengan pola kerja jarak jauh. Menurut UU 27/2026, PKWT harus tertulis dalam bahasa Indonesia, dicatatkan dalam tiga hari kerja, dan tidak boleh memuat masa percobaan.

Klausul Wajib dalam Perjanjian

Daftar berikut mengikuti unsur PKWT yang selama ini diatur PP 35/2021. Cek apakah kontrakmu sudah memuatnya:

• Identitas perusahaan dan pekerja.
• Jabatan atau jenis pekerjaan.
• Tempat kerja, termasuk keterangan bahwa pekerjaan dilakukan jarak jauh.
• Besaran upah dan cara pembayarannya.
• Hak dan kewajiban kedua pihak.
• Tanggal mulai dan jangka waktu kontrak.
• Tempat dan tanggal pembuatan, lengkap dengan tanda tangan para pihak.

Klausul Tambahan untuk Kerja Jarak Jauh

Kantor konvensional jarang memikirkan beberapa hal di bawah ini. Pada kerja remote, hal-hal tersebut justru sering memicu masalah. Beberapa contohnya:

1. Jam kerja dan ketersediaan online. Tulis jam kerja dan batas waktu membalas pesan dengan jelas.
2. Perangkat dan biaya. Tegaskan siapa yang menyediakan laptop, kuota internet, dan perangkat lunak.
3. Keamanan data. Atur kewajiban menjaga data sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
4. Kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual. Tentukan siapa pemilik hasil kerja, merujuk pada UU Hak Cipta.
5. Pelaporan kinerja. Jelaskan indikator penilaian dan cara evaluasinya.

Tanpa klausul-klausul ini, perselisihan tinggal menunggu waktu. Pekerja bisa dituntut siaga tanpa batas jam. Perusahaan bisa kehilangan kendali atas datanya sendiri.

Hak Pekerja Kontrak Remote yang Wajib Dipenuhi

Ada anggapan bahwa pekerja kontrak jarak jauh punya hak lebih sedikit. Anggapan itu keliru. Hak pekerja kontrak tetap berlaku, entah pekerjaannya dikerjakan dari rumah atau dari kafe.

Berikut hak utama karyawan remote kontrak:

• Upah layak. Upah tidak boleh di bawah upah minimum, dan UU 27/2026 menegaskan upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Untuk saat ini, penetapannya masih mengacu PP 36/2021 sebagaimana diubah terakhir dengan PP 49/2025. Bagi pekerja lintas kota, tegaskan di kontrak upah minimum wilayah mana yang dipakai.
• Waktu kerja dan lembur. Waktu kerja tetap 40 jam per minggu. Lembur butuh persetujuan pekerja dan perintah tertulis atau digital, dengan batas empat jam per hari dan 18 jam per minggu.
• Cuti. Cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah 12 bulan bekerja. Pekerja perempuan juga punya hak cuti haid dan cuti melahirkan.
• Jaminan sosial. Perusahaan wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan kesehatan nasional (BPJS Kesehatan) dan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, JHT, jaminan pensiun, dan JKP.
• THR keagamaan. Pekerja kontrak yang sudah bekerja minimal satu bulan berhak menerimanya, sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Besarnya proporsional bila masa kerja belum 12 bulan.
• Keselamatan dan kesehatan kerja. Tanggung jawab perusahaan tetap ada, termasuk soal ergonomi dan beban kerja yang wajar.
• Bebas masa percobaan. PKWT tidak boleh memuat masa percobaan.

Jadi, perusahaan tidak boleh membedakan hak pekerja hanya karena lokasi kerjanya berbeda.

Durasi PKWT dan Uang Kompensasi Saat Kontrak Berakhir

Durasi dan kompensasi paling sering memicu sengketa. Kedua hal ini perlu dipahami sejak awal, sebelum tanda tangan.

Aturan Durasi Saat Ini

Pasal 82 ayat (2) UU 27/2026 membatasi PKWT paling lama dua tahun. Kontrak hanya bisa diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun.

Total masa kontrak maksimal empat tahun, lebih pendek dari batas lima tahun di aturan lama. Perusahaan wajib memberi tahu pekerja secara tertulis paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir bila ingin memperpanjang.

Batas ini hanya berlaku untuk pekerjaan yang sekali selesai, musiman, terkait produk baru, atau tidak tetap. Untuk pekerjaan tetap, PKWT demi hukum menjadi PKWTT.

Untuk kontrak yang sudah berjalan sebelum 28 Oktober 2026, cek ketentuan peralihan dalam naskah UU dan PP pelaksana.

Uang Kompensasi dan Pemutusan Dini

Pekerja berhak atas uang kompensasi saat PKWT berakhir. Rumus yang selama ini dipakai berasal dari PP 35/2021, yaitu satu bulan upah untuk setiap 12 bulan masa kerja, dengan hitungan proporsional bagi masa kerja kurang dari 12 bulan.

UU 27/2026 menyerahkan rincian PKWT kepada peraturan pemerintah. Pantau apakah rumusnya berubah.

Bagaimana jika perusahaan mengakhiri kontrak sebelum waktunya? Langkah itu termasuk PHK. UU baru mengharuskan perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja.

PHK tanpa kesepakatan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan batal demi hukum. Konsultasikan rincian ganti rugi dan kompensasinya sebelum menandatangani kesepakatan apa pun.

Risiko Hukum dan Cara Mengamankan Kontrak Remote

Kontrak yang lemah merugikan dua pihak. Untuk mencegahnya, lakukan langkah berikut:

1. Pastikan kontrak tertulis, berbahasa Indonesia, dan dicatatkan. Pencatatan dilakukan dalam tiga hari kerja.
2. Periksa jenis pekerjaan. Pekerjaan tetap tidak boleh memakai PKWT. Jika dilanggar, status berubah menjadi PKWTT demi hukum.
3. Pakai tanda tangan elektronik tersertifikasi. UU ITE mengakui kekuatan hukumnya, sehingga kontrak digital tetap sah.
4. Simpan bukti kerja. Arsipkan kontrak, slip upah, dan bukti komunikasi soal tugas.
5. Kenali jalur sengketa. Mulai dari perundingan bipartit, lanjut ke mediasi di dinas ketenagakerjaan, lalu terakhir Pengadilan Hubungan Industrial.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

FAQ: Pertanyaan Seputar Karyawan Remote Kontrak

Apakah karyawan remote kontrak berhak atas BPJS?

Berhak. UU 27/2026 menegaskan kewajiban pemberi kerja mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial, termasuk pekerja kontrak jarak jauh. Kalau perusahaan menolak, kamu bisa melapor ke dinas ketenagakerjaan.

Apakah kontrak kerja remote boleh hanya lewat WhatsApp?

Sebaiknya jangan. PKWT wajib tertulis dalam bahasa Indonesia dan dicatatkan, sedangkan percakapan chat sulit membuktikan isi perjanjian secara utuh. Gunakan dokumen kontrak yang ditandatangani, baik secara fisik maupun elektronik tersertifikasi.

Apakah karyawan remote kontrak mendapat uang kompensasi?

Mendapat. Saat PKWT berakhir, perusahaan wajib membayar uang kompensasi. Rumus yang selama ini dipakai adalah satu bulan upah per 12 bulan masa kerja, dihitung proporsional. Cek peraturan pelaksana UU 27/2026 untuk rumus terbarunya.

Kesimpulan

Karyawan remote kontrak punya hak yang sama dengan pekerja lain. Perjanjiannya harus tertulis, memuat unsur wajib, dan mengatur kebutuhan khusus kerja jarak jauh.

Setelah itu, hak atas upah layak, BPJS, THR, cuti, dan uang kompensasi mengikuti. Langkah yang saya sarankan sederhana: baca kontrak dengan teliti sebelum tanda tangan, catat setiap perubahan tugas, dan pantau peraturan pelaksana UU 27/2026 yang akan terbit dalam setahun.

Menurut saya, kerja remote akan terus berkembang sementara perlindungan hukumnya masih tertinggal. Pekerja yang paham haknya lebih percaya diri saat bernegosiasi.

Perusahaan yang menyusun kontrak secara adil biasanya mendapat kepercayaan dan kinerja yang lebih baik sebagai balasannya.

Merasa kontrak remote kamu janggal atau hakmu belum terpenuhi? Kamu tidak perlu menghadapinya sendirian.

Klik saja poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami langkah hukum yang tepat.

Baca juga: Nafkah Iddah: Hak Istri Setelah Cerai dan Cara Menuntut

Ringkasan

• Karyawan remote kontrak tetap tunduk pada aturan PKWT karena kerja remote tidak menciptakan status hukum baru.
• UU Nomor 27 Tahun 2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003.
• PKWT wajib tertulis berbahasa Indonesia, dicatatkan dalam tiga hari kerja, dan tanpa masa percobaan.
• Durasi PKWT maksimal empat tahun: dua tahun awal dan dua kali perpanjangan masing-masing satu tahun.
• Pekerja kontrak berhak atas upah minimum, lembur, cuti, jaminan sosial, THR, dan perlindungan K3.
• Pekerja berhak atas uang kompensasi saat PKWT berakhir, dengan rincian yang menunggu peraturan pelaksana.
• PKWT untuk pekerjaan tetap demi hukum menjadi PKWTT.
• Pemutusan kontrak lebih awal mengikuti prosedur PHK dan bisa berujung sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/359755/uu-no-27-tahun-2026-pelindungan-ketenagakerjaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. https://www.peraturan.go.id/files/pp-no-49-tahun-2025.pdf
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan dan Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04.00/III/2026.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11215_1730375514.pdf
7. Kemnaker RI, JDIH. “Kompensasi PKWT.” https://jdih.kemnaker.go.id/berita/detail/apa-saja-kompensasi-yang-didapat-pekerjaburuh-dengan-perjanjian-kerja-waktu-tertentu-pkwt
8. Kompas.id. (28 Oktober 2026). “Dokumen UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026 Akhirnya Terbit.” https://www.kompas.id/artikel/dokumen-uu-pelindungan-ketenagakerjaan-2026-akhirnya-terbit
9. CNN Indonesia. (8 November 2026). “UU Pelindungan Ketenagakerjaan Atur PKWT Paling Lama 4 Tahun.” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261108132733-12-1424646/uu-pelindungan-ketenagakerjaan-atur-pkwt-paling-lama-4-tahun
10. CNBC Indonesia. (7 November 2026). “UU Pelindungan Ketenagakerjaan Terbit, Ada Aturan Baru Cuti-Pesangon.” https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20261107145202-25-783186/uu-pelindungan-ketenagakerjaan-terbit-ada-aturan-baru-cuti-pesangon