Upah Borongan: Aturan Hukum dan Cara Menghitungnya Lengkap

Upah borongan adalah upah yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai, sesuai hasil yang disepakati. Sistem ini lazim dipakai di proyek bangunan, kebun, pabrik konveksi, dan berbagai usaha jasa.

Banyak orang menjalankannya setiap hari. Sayangnya, tak sedikit yang belum paham batas hukumnya, sehingga sengketa upah sering muncul.

Jawabannya singkat saja. Upah borongan sah menurut hukum Indonesia, dengan dasar konsep upah satuan hasil dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Syaratnya ada dua: kedua pihak menyepakati besaran upahnya, dan hasil akhirnya tidak boleh jatuh di bawah ketentuan upah minimum.

Menurut pendapat saya sebagai pakar hukum, sistem ini adil kalau dijalankan dengan jujur. Di lapangan, ceritanya sering lain. Sebagian pemberi kerja menempelkan label “borongan” supaya bisa lepas dari kewajiban upah minimum, THR, dan jaminan sosial.

Karena itu, kamu perlu paham aturan mainnya sejak awal.

Apa Itu Upah Borongan dan Apa Dasar Hukumnya?

Secara sederhana, upah borongan adalah bayaran untuk menyelesaikan satu pekerjaan dengan harga yang sudah disepakati. Pekerja menerima uangnya setelah target volume atau hasil tercapai. Jadi, penghasilan mengikuti output yang dikerjakan.

Pengertian Upah Borongan dan Upah Satuan Hasil

Peraturan perundang-undangan tidak menyebut “upah borongan” sebagai kategori tersendiri. Istilah resminya adalah upah satuan hasil. Upah borongan menjadi salah satu bentuknya, bersama upah satuan.

Perbedaannya mudah diingat:

• Upah satuan: dihitung per unit hasil, misalnya per potong pakaian yang dijahit.
• Upah borongan: dihitung untuk satu paket pekerjaan utuh, misalnya mengecat seluruh rumah.

Dasar Hukum yang Berlaku

Pasal 88B ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang lahir lewat UU Cipta Kerja, menyatakan bahwa upah dapat ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil. Ketentuan teknisnya kemudian dijabarkan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Aturan ini sudah berubah dua kali. Perubahan pertama datang lewat PP Nomor 51 Tahun 2023, lalu PP Nomor 49 Tahun 2025 yang berlaku sejak 17 Desember 2025.

Selain itu, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Skema ini sering menjadi payung hubungan kerja borongan. Dengan begitu, pekerja borongan tetap berstatus pekerja yang dilindungi hukum ketenagakerjaan.

Baca Juga: Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap: Beda dan Dampak ke Upah

Aturan Upah Borongan yang Wajib Dipatuhi

Aturan upah borongan menuntut kejelasan dan keadilan untuk kedua pihak. Pemberi kerja tidak boleh menetapkan upah sendirian. Pekerja pun berhak atas perlindungan upah yang sama dengan pekerja lain.

Berikut ketentuan pokok yang perlu kamu ketahui:

1. Berdasarkan kesepakatan. Pasal 18 PP 36/2021 menyatakan bahwa upah satuan hasil ditetapkan sesuai hasil pekerjaan yang disepakati.
2. Tidak boleh melanggar hukum. Kesepakatan yang menetapkan upah lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan batal demi hukum.
3. Mengikuti upah minimum. Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Dalam praktik pengawasan, tarif borongan harus memungkinkan pekerja memperoleh penghasilan layak untuk jam kerja normal.
4. Dibayar tepat waktu. Pasal 55 PP 36/2021 membolehkan pembayaran harian, mingguan, atau bulanan sesuai perjanjian.
5. Hak lain tetap berlaku. Pekerja borongan tetap berhak atas THR, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja sesuai statusnya.

Satu catatan tambahan soal masa kerja. PP 49/2025 menegaskan bahwa ketentuan upah minimum berlaku penuh bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja yang sudah lebih dari setahun, upah mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan.

Perlindungan Hak Pekerja Borongan

Pekerja borongan sering berpindah dari satu proyek ke proyek lain. Perpindahan itu tidak menghapus hak mereka. Pemberi kerja wajib membuat perjanjian kerja yang jelas, memuat jenis pekerjaan, volume, tarif, dan jadwal pembayaran.

Satu hal perlu dibedakan. Pemborongan jasa konstruksi adalah hubungan antara kontraktor dan pemilik proyek, dengan nilai kontrak sebagai imbalannya. Upah borongan yang dibahas di sini menyangkut hubungan antara pengusaha dan pekerja.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Cara Menghitung Upah Borongan Secara Praktis

Cara menghitung upah borongan sebenarnya mudah. Kalikan volume pekerjaan dengan tarif satuan yang disepakati. Kalau pekerjaan digarap berkelompok, bagi hasilnya sesuai kesepakatan.

Rumus Dasar Upah Borongan

Upah borongan = volume pekerjaan × tarif per satuan

Bila beberapa orang mengerjakan satu paket, bagi total upah berdasarkan porsi kerja atau jumlah pekerja. Tuliskan skema pembagiannya dalam perjanjian supaya tidak ada yang merasa dirugikan di belakang hari.

Contoh Perhitungan Upah Borongan

Bayangkan seorang pemilik rumah menyewa tiga tukang untuk memasang keramik seluas 120 m². Tarif yang disepakati adalah Rp60.000 per m².

• Total upah: 120 m² × Rp60.000 = Rp7.200.000
• Pembagian rata untuk tiga orang: Rp7.200.000 ÷ 3 = Rp2.400.000 per orang

Lalu hitung penghasilan harian. Kalau pekerjaan rampung dalam 8 hari, tiap tukang membawa pulang rata-rata Rp300.000 per hari. Dari angka itu, pemberi kerja bisa menilai apakah tarifnya wajar.

Upah Sebulan untuk THR, Pesangon, dan Jaminan Sosial

Penghasilan pekerja borongan sering naik turun setiap bulan. Karena itu, Pasal 19 PP 36/2021 menyediakan cara khusus.

Untuk menghitung THR, upah lembur, pesangon, uang penghargaan masa kerja, upah sakit, dan iuran jaminan sosial, hukum memakai upah rata-rata 12 bulan terakhir.

Contohnya, total upah borongan selama 12 bulan terakhir mencapai Rp38.400.000. Maka upah sebulan sebagai dasar perhitungan adalah Rp38.400.000 dibagi 12, yaitu Rp3.200.000.

Risiko Hukum dan Kesalahan Umum dalam Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan aman selama pelaksanaannya patuh aturan. Kesalahan kecil saja bisa memicu sanksi dan sengketa hubungan industrial. Inilah yang paling sering terjadi:

• Tarif terlalu rendah. Penghasilan pekerja jauh di bawah upah minimum.
• Perjanjian hanya lisan. Pekerja sulit membuktikan haknya saat berselisih.
• Hak normatif diabaikan. THR tidak dibayar dan pekerja tidak didaftarkan ke BPJS.
• Status pekerja disamarkan. Pemberi kerja menyebut pekerja sebagai “mitra”, padahal hubungan kerjanya nyata.

Akibat Hukum bagi Pengusaha

Pengusaha yang melanggar ketentuan pengupahan bisa terkena sanksi administratif. Pada kondisi tertentu, UU Ketenagakerjaan juga mengatur sanksi pidana atas pembayaran upah di bawah upah minimum. Pekerja pun dapat menempuh mediasi, perundingan bipartit, hingga Pengadilan Hubungan Industrial.

Menurut saya, mencegah jauh lebih murah daripada menyelesaikan sengketa. Buat perjanjian tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Cantumkan tarif, volume, dan cara pembayaran dengan rinci.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Apakah upah borongan boleh di bawah upah minimum?

Tidak boleh. Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum. Kesepakatan yang menetapkan upah lebih rendah dari ketentuan hukum batal demi hukum, sehingga pengusaha tetap harus membayar sesuai aturan yang berlaku.

Apakah pekerja borongan berhak atas THR dan BPJS?

Berhak. Selama ada hubungan kerja, pekerja borongan menerima THR keagamaan dan jaminan sosial. Dasar perhitungan upah sebulannya memakai rata-rata 12 bulan terakhir.

Apakah perjanjian upah borongan harus tertulis?

Hukum mendorong perjanjian tertulis agar hak dan kewajiban jelas. Dokumen itu juga menjadi alat bukti utama kalau terjadi sengketa. Jadi, sebaiknya kamu selalu membuatnya.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Kesimpulan

Upah borongan adalah sistem pengupahan yang sah berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan PP 36/2021 beserta perubahannya. Aturannya menekankan kesepakatan, kepatuhan pada upah minimum, dan perlindungan hak pekerja. Rumus hitungnya sederhana: volume dikali tarif, lalu rata-rata 12 bulan dipakai untuk hak-hak tertentu.

Langkah yang saya sarankan cukup jelas. Buat perjanjian tertulis, tetapkan tarif yang wajar, dan catat setiap pembayaran. Menurut saya, kepatuhan pada aturan ini melindungi pengusaha dari sengketa dan memberi rasa aman bagi pekerja.

Masih ragu dengan skema upah borongan di tempatmu? Jangan tunggu masalahnya membesar. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami hak dan kewajiban dengan tenang.

Baca Juga: Hak Karyawan Outsourcing: Upah, Jaminan, dan Pesangon

Ringkasan

• Upah borongan adalah bentuk upah satuan hasil yang dibayar berdasarkan hasil pekerjaan yang disepakati.
• Dasar hukumnya adalah UU Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah UU Cipta Kerja) dan PP 36/2021 jo. PP 51/2023 jo. PP 49/2025.
• Besaran upah ditetapkan lewat kesepakatan, dengan batas upah minimum yang tidak boleh dilanggar.
• Rumus dasarnya: volume pekerjaan × tarif per satuan.
• Upah sebulan untuk THR, pesangon, dan jaminan sosial memakai rata-rata 12 bulan terakhir.
• Pekerja borongan tetap berhak atas THR dan jaminan sosial selama ada hubungan kerja.
• Perjanjian tertulis mengurangi risiko sengketa dan sanksi bagi kedua pihak.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal 88A, 88B, dan 88E).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Pasal 18, 19, dan 55), JDIH Kementerian Ketenagakerjaan dan peraturan.bpk.go.id.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (berlaku 17 Desember 2025), peraturan.bpk.go.id.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
7. Klinik Hukumonline, “2 Macam Sistem Upah di Indonesia dan Formula Penghitungannya” (hukumonline.com).