Form E adalah surat keterangan asal (SKA) yang membuktikan barang ekspor Anda berasal dari Indonesia.
Dokumen ini membuat produk Anda menikmati tarif bea masuk preferensi di China.
Banyak eksportir pemula mengabaikannya. Padahal, selisih tarif bisa menentukan harga jual di pasar tujuan.
Jawaban singkatnya: Anda wajib mengurus Form E melalui Instansi Penerbit SKA yang berwenang, biasanya lewat sistem e-SKA Kementerian Perdagangan.
Sebagai pakar hukum, saya berpendapat bahwa Form E bukan sekadar formalitas administrasi.
Dokumen ini adalah bukti hukum yang melindungi eksportir dari sengketa pabean dan sanksi di negara tujuan.
Oleh karena itu, urus Form E sejak awal, bukan setelah kapal berlayar.
Artikel ini membahas fungsi, dasar hukum, syarat, dan langkah mengurusnya.
Apa Itu Form E dan Apa Fungsinya bagi Eksportir?
Form E adalah SKA preferensi di bawah ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Instansi Penerbit SKA menerbitkan dokumen ini untuk barang asal Indonesia yang masuk ke China.
Petugas bea cukai China memeriksanya sebelum memberikan potongan bea masuk.
Dengan demikian, Form E berfungsi sebagai tiket tarif murah bagi produk Anda. Berikut fungsi utamanya:
- Memperoleh tarif bea masuk preferensi sesuai komitmen ACFTA.
- Membuktikan bahwa barang benar-benar berasal dari Indonesia.
- Mempercepat pemeriksaan di pelabuhan tujuan karena dokumen tampak lengkap.
- Meningkatkan daya saing harga terhadap produk dari negara non-ACFTA.
Singkatnya, tanpa Form E, importir di China membayar tarif normal. Akibatnya, harga produk Anda menjadi kurang kompetitif.
Perbedaan Form E dengan Surat Keterangan Asal Lain
Eksportir sering menyamakan Form E dengan SKA lain. Padahal, setiap perjanjian dagang memakai formulir berbeda.
Form D berlaku untuk ekspor antarnegara ASEAN, sedangkan Form AHK berlaku untuk Hong Kong.
Adapun SKA non-preferensi hanya menyatakan asal barang tanpa potongan tarif.
Oleh karena itu, pilih formulir yang sesuai dengan negara tujuan dan skema tarifnya.
Baca Juga: Cara Cek BPOM Online untuk Pastikan Produk Aman dan Legal
Dasar Hukum Form E di Indonesia
Pengurusan Form E tidak berdiri di ruang hampa. Beberapa regulasi mengaturnya secara berlapis.
Berikut dasar hukum yang perlu Anda ketahui:
- Perjanjian ACFTA dan Operational Certification Procedures (OCP). Keduanya menetapkan aturan asal barang dan tata cara pengisian Form E.
- Permendag Nomor 62 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal, beserta perubahannya. Aturan ini mengatur penerbitan SKA untuk barang asal Indonesia.
- PMK Nomor 45/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal. Aturan ini mengatur SKA sebagai dokumen pelengkap pabean.
- UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 103 mengancam pidana bagi pihak yang menyerahkan dokumen pelengkap pabean palsu atau dipalsukan.
Selain itu, pemalsuan data pada Form E dapat berujung pada pidana pemalsuan surat.
KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) mengaturnya, antara lain dalam Pasal 391.
Karena regulasi sering berubah, selalu cek versi terbaru di situs Kementerian Perdagangan sebelum mengajukan permohonan.
Syarat dan Dokumen untuk Mengurus Form E
Sebelum mengajukan permohonan, Anda perlu memenuhi dua hal.
Pertama, barang Anda harus lolos kriteria asal. Kedua, dokumen pendukung harus lengkap dan konsisten.
Kriteria Asal Barang
Untuk mendapat Form E, barang Anda harus memenuhi salah satu kriteria berikut:
- Barang diperoleh atau diproduksi sepenuhnya di Indonesia (wholly obtained).
- Barang memiliki kandungan nilai regional (Regional Value Content) minimal 40 persen.
- Barang mengalami perubahan klasifikasi tarif (HS Code) sesuai ketentuan produk spesifik.
Perlu diingat, kriteria ini berbeda untuk setiap produk.
Karena itu, periksa HS Code barang Anda terlebih dahulu.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Selanjutnya, siapkan dokumen berikut agar proses berjalan lancar:
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dan identitas perusahaan.
- Akun terdaftar pada sistem e-SKA.
- Commercial invoice dan packing list.
- Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau dokumen pengapalan.
- Rincian bahan baku, proses produksi, dan perhitungan biaya sebagai bukti kriteria asal.
Pastikan data pada seluruh dokumen sama. Perbedaan kecil, seperti nama barang atau jumlah, sering memicu penolakan.
Cara Mengurus Form E untuk Ekspor ke China
Proses pengurusan Form E kini berjalan secara elektronik. Ikuti langkah berikut secara berurutan:
- Daftar akun e-SKA. Buka laman e-SKA Kementerian Perdagangan, lalu daftarkan perusahaan Anda dan unggah dokumen legalitas.
- Tunggu verifikasi. Instansi Penerbit SKA memeriksa data Anda dan mengaktifkan akun.
- Isi permohonan Form E. Masukkan data pengirim, penerima, deskripsi barang, HS Code, dan kriteria asal. Tulis dalam bahasa Inggris.
- Unggah dokumen pendukung. Lampirkan invoice, packing list, PEB, serta bukti kriteria asal.
- Pantau hasil pemeriksaan. Petugas dapat meminta perbaikan atau data tambahan. Segera tanggapi permintaan tersebut.
- Terima Form E. Setelah disetujui, Anda menerima Form E dalam bentuk elektronik atau cetak, sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kirim ke importir. Importir di China memakai Form E untuk mengajukan tarif preferensi saat pemberitahuan impor.
Waktu Pengajuan dan Masa Berlaku
Ajukan permohonan sebelum atau saat pengapalan agar barang tidak terlambat mendapat tarif preferensi.
Dalam kondisi tertentu, penerbitan setelah pengapalan masih dimungkinkan.
Namun, aturan ini memiliki batas waktu dan syarat tambahan.
Selain itu, Form E umumnya berlaku satu tahun sejak tanggal penerbitan.
Oleh karena itu, jangan menunda pengajuan.
Kesalahan Umum dan Risiko Hukum Pengurusan Form E
Banyak permohonan gagal karena kesalahan sederhana. Berikut kesalahan yang paling sering muncul:
- Salah menentukan HS Code sehingga kriteria asal tidak terpenuhi.
- Data invoice berbeda dengan data pada permohonan.
- Mengajukan permohonan terlalu dekat dengan jadwal kapal.
- Memberikan keterangan asal yang tidak sesuai fakta produksi.
Kesalahan terakhir paling berbahaya. Bea cukai China dapat menolak tarif preferensi dan menagih selisih bea masuk.
Lebih jauh lagi, pemalsuan data dapat membawa Anda ke ranah pidana di Indonesia.
Karena itu, simpan semua bukti produksi minimal selama masa yang disyaratkan.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apakah semua barang ekspor ke China wajib memakai Form E?
Tidak. Form E bersifat pilihan, tetapi sangat disarankan. Tanpa Form E, importir membayar tarif normal.
Selain itu, hanya barang yang memenuhi kriteria asal yang berhak mendapat Form E.
Siapa yang menerbitkan Form E di Indonesia?
Instansi Penerbit SKA yang ditunjuk Kementerian Perdagangan menerbitkan Form E.
Eksportir mengajukan permohonan melalui sistem e-SKA.
Apa akibatnya jika Form E salah atau tidak valid?
Bea cukai China dapat menolak tarif preferensi. Akibatnya, importir wajib membayar selisih bea masuk.
Jika terbukti ada pemalsuan, eksportir juga menghadapi risiko sanksi pidana.
Kesimpulan
Form E adalah kunci tarif preferensi untuk ekspor ke China. Dokumen ini membuktikan asal barang, memangkas bea masuk, dan melindungi Anda secara hukum.
Anda perlu memastikan kriteria asal terpenuhi, menyiapkan dokumen yang konsisten, lalu mengajukan permohonan lewat e-SKA sebelum pengapalan.
Menurut pendapat saya, eksportir yang rapi menyusun dokumen asal barang sejak tahap produksi akan jauh lebih aman dari sengketa pabean.
Biaya konsultasi di awal jauh lebih murah daripada tagihan selisih bea dan sanksi di kemudian hari.
Jika Anda masih ragu menentukan HS Code, kriteria asal, atau langkah pengurusan Form E, tim kami siap membantu.
Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.
Kami akan menemani Anda agar ekspor ke China berjalan lancar dan aman secara hukum.
Baca Juga: PMDN Adalah: Pengertian, Syarat, dan Cara Mengurusnya
Ringkasan
- Form E adalah SKA preferensi ACFTA untuk barang asal Indonesia yang diekspor ke China.
- Fungsi utamanya: mendapat tarif bea masuk preferensi dan membuktikan asal barang.
- Dasar hukumnya meliputi ACFTA, Permendag 62/2020, PMK 45/PMK.04/2020, dan UU Kepabeanan.
- Barang harus memenuhi kriteria asal, seperti wholly obtained atau RVC minimal 40 persen.
- Eksportir mengurus Form E secara online melalui sistem e-SKA Kementerian Perdagangan.
- Ajukan permohonan sebelum atau saat pengapalan, dan perhatikan masa berlaku satu tahun.
- Data yang tidak konsisten atau dipalsukan dapat menggagalkan tarif preferensi dan berujung pidana.
- Konsultasikan HS Code dan kriteria asal sejak awal untuk menekan risiko.
Referensi
- Kementerian Perdagangan RI. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal. Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 695. peraturan.go.id.
- Kementerian Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean. Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 431. peraturan.go.id.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- FTA Center Kementerian Perdagangan RI. ACFTA. ftacenter.kemendag.go.id/acfta.
- Kementerian Perdagangan RI. Sistem e-SKA. e-ska.kemendag.go.id.
- Jurnal PKN STAN (2024). Faktor Penentu Kepuasan Eksportir atas Surat Keterangan Asal Elektronik ASEAN-China Free Trade Area. jurnal.pknstan.ac.id.
