SKO adalah dokumen yang membuktikan negara asal barang ekspor.
Peraturan resmi menyebutnya Surat Keterangan Asal atau SKA, tetapi pelaku usaha sering memakai istilah SKO.
Banyak eksportir baru bingung ketika pembeli luar negeri meminta dokumen ini.
Akibatnya, pengiriman tertunda dan bea masuk menjadi lebih mahal.
Singkatnya, SKO membuktikan bahwa barang berasal dari Indonesia dan memenuhi ketentuan asal barang.
Menurut pendapat saya sebagai pakar hukum, banyak eksportir menganggap SKO sekadar formalitas.
Padahal, dokumen ini menentukan kepastian hukum dan keuntungan tarif bisnis Anda.
Oleh karena itu, pahami fungsi dan prosedurnya sejak awal.
Artikel ini membahas pengertian, dasar hukum, jenis, syarat, dan cara mengurus SKO.
SKO Adalah Surat Keterangan Asal: Pengertian dan Fungsinya
Secara hukum, SKO adalah Surat Keterangan Asal atau Certificate of Origin.
Permendag Nomor 24 Tahun 2018 mendefinisikannya sebagai dokumen yang membuktikan barang ekspor asal Indonesia telah memenuhi ketentuan asal barang.
Dengan kata lain, dokumen ini menjelaskan di mana pelaku usaha memproduksi atau mengolah barang tersebut.
Negara tujuan ekspor menggunakannya untuk menentukan perlakuan tarif.
Selain itu, otoritas kepabeanan memakainya untuk memverifikasi asal barang.
Pemerintah juga menyediakan sistem elektronik bernama e-SKA untuk mengajukan dan menerbitkan dokumen ini.
Fungsi SKO bagi Eksportir
SKO memberikan manfaat nyata bagi bisnis ekspor. Berikut fungsi utamanya:
- Memperoleh tarif preferensi atau bea masuk lebih rendah berdasarkan perjanjian dagang.
- Membuktikan asal barang kepada otoritas negara tujuan.
- Memenuhi syarat kontrak, letter of credit, dan permintaan pembeli.
- Meningkatkan kepercayaan mitra dagang terhadap produk Anda.
Baca Juga: Cara Cek BPOM Online untuk Pastikan Produk Aman dan Legal
Dasar Hukum SKO di Indonesia
Penerbitan SKO bukan urusan administratif biasa, karena beberapa peraturan mengaturnya secara rinci.
Berikut dasar hukum yang perlu Anda ketahui:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai payung kebijakan ekspor.
- Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia, yang antara lain diubah dengan Permendag Nomor 34 Tahun 2023.
- Permendag Nomor 32 Tahun 2022 untuk ekspor di bawah ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).
- Permendag Nomor 20 Tahun 2023 untuk ekspor ke Jepang berdasarkan perjanjian kemitraan ekonomi.
Namun, regulasi perdagangan sering berubah mengikuti perjanjian internasional baru.
Karena itu, selalu periksa versi terbaru di JDIH Kementerian Perdagangan sebelum mengajukan permohonan.
Jenis-Jenis SKO yang Perlu Anda Ketahui
Tidak semua SKO sama. Jenis dokumen bergantung pada negara tujuan dan perjanjian dagang yang berlaku.
Selanjutnya, mari kita bedakan dua jenis utamanya.
SKO Preferensi
SKO preferensi memberi keringanan atau pembebasan bea masuk.
Dokumen ini berlaku untuk ekspor ke negara mitra perjanjian dagang, seperti negara ASEAN atau Jepang.
Setiap perjanjian memiliki formulir dan aturan asal barang sendiri.
Misalnya, ekspor ke negara ASEAN memakai Form D berdasarkan ATIGA.
Selain itu, pemerintah kini mendorong penggunaan SKA elektronik (e-form) untuk beberapa negara tujuan.
SKO Non-Preferensi
SKO non-preferensi hanya membuktikan asal barang tanpa keringanan tarif.
Negara tujuan biasanya memintanya untuk keperluan statistik, kuota, atau pengendalian impor.
Meskipun tidak memberi diskon bea masuk, dokumen ini tetap wajib benar dan sah.
Oleh sebab itu, eksportir tidak boleh menyepelekannya.
Syarat Mengurus SKO bagi Eksportir
Sebelum mengajukan permohonan, siapkan dokumen berikut agar proses berjalan lancar:
- Akun eksportir yang terdaftar di sistem e-SKA.
- Identitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP.
- Faktur komersial (invoice) dan daftar kemasan (packing list).
- Dokumen yang membuktikan asal barang, misalnya rincian bahan baku dan proses produksi.
- Data pemberitahuan ekspor barang jika instansi penerbit memintanya.
Perlu diingat, kebutuhan dokumen dapat berbeda antarinstansi penerbit dan antarperjanjian dagang.
Karena itu, konfirmasikan daftar dokumen kepada instansi penerbit yang Anda pilih.
Cara Mengurus SKO Lewat e-SKA
Pemerintah menyediakan e-SKA agar pengajuan berlangsung daring. Ikuti langkah umum berikut:
- Daftarkan akun perusahaan Anda di laman e-ska.kemendag.go.id.
- Lengkapi data perusahaan dan data produk dengan benar.
- Isi formulir permohonan sesuai negara tujuan dan jenis SKO.
- Unggah dokumen pendukung dalam format yang diminta sistem.
- Tunggu proses verifikasi dari instansi penerbit SKA.
- Unduh atau ambil SKO setelah instansi penerbit menyetujuinya.
- Serahkan SKO kepada pembeli atau otoritas kepabeanan negara tujuan.
Sebagai tambahan, ajukan permohonan sebelum barang berangkat.
Dengan begitu, Anda menghindari masalah waktu penerbitan, karena beberapa perjanjian membatasi penerbitan setelah pengiriman.
Risiko Hukum jika SKO Tidak Benar
Data yang salah dalam SKO dapat menimbulkan masalah serius.
Pertama, otoritas negara tujuan dapat menolak tarif preferensi dan menagih selisih bea masuk.
Kedua, pembeli dapat menolak pengiriman dan menuntut ganti rugi.
Ketiga, instansi berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada eksportir.
Selain itu, pemalsuan dokumen dapat membawa konsekuensi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut saya, risiko terbesar justru berasal dari kelalaian kecil, seperti salah mengisi kode barang atau tidak menyimpan bukti asal bahan baku.
Oleh karena itu, simpan seluruh dokumen pendukung dengan rapi.
FAQ
Apa bedanya SKO dan SKA?
Pada praktiknya, SKO dan SKA merujuk pada dokumen yang sama.
Peraturan perundang-undangan memakai istilah resmi Surat Keterangan Asal (SKA), sedangkan pelaku usaha sering menyebutnya SKO.
Siapa yang berhak mengajukan SKO?
Eksportir yang memproduksi atau mengekspor barang asal Indonesia dapat mengajukannya.
Namun, eksportir wajib terdaftar di sistem e-SKA dan memenuhi ketentuan asal barang.
Berapa lama proses penerbitan SKO?
Waktu penerbitan bergantung pada instansi penerbit dan kelengkapan dokumen.
Sebaiknya, ajukan permohonan jauh sebelum jadwal pengapalan.
Kesimpulan
SKO adalah bukti resmi asal barang ekspor Indonesia, dan peraturan menyebutnya Surat Keterangan Asal.
Dokumen ini membuka akses tarif preferensi, memenuhi syarat pembeli, dan melindungi eksportir dari sengketa.
Anda dapat mengurusnya melalui e-SKA dengan menyiapkan identitas usaha, faktur, dan bukti asal barang.
Langkah yang saya sarankan: pastikan jenis SKO sesuai negara tujuan, periksa aturan terbaru, lalu ajukan sebelum pengiriman.
Menurut pendapat saya, eksportir yang tertib administrasi asal barang akan lebih unggul dan lebih aman secara hukum.
Masih ragu soal jenis SKO atau kelengkapan dokumen Anda? Jangan khawatir, Anda tidak perlu menghadapinya sendirian.
Silakan klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.
Tim kami siap membantu Anda memahami aspek hukum ekspor dengan tenang.
Baca Juga: PMDN Adalah: Pengertian, Syarat, dan Cara Mengurusnya
Ringkasan
- SKO adalah istilah umum untuk Surat Keterangan Asal (SKA) yang membuktikan asal barang ekspor.
- Permendag Nomor 24 Tahun 2018 beserta perubahannya menjadi dasar utama penerbitan SKA.
- SKO preferensi memberi keringanan bea masuk, sedangkan SKO non-preferensi hanya membuktikan asal barang.
- Eksportir wajib menyiapkan akun e-SKA, identitas usaha, faktur, dan bukti asal barang.
- Pengajuan dilakukan daring melalui e-ska.kemendag.go.id dan sebaiknya sebelum pengiriman.
- Data yang salah dapat menyebabkan penolakan tarif preferensi dan sanksi.
- Aturan dapat berubah, sehingga eksportir perlu memeriksa regulasi terbaru.
Referensi
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Kementerian Perdagangan RI. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.
- Kementerian Perdagangan RI. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 24 Tahun 2018.
- Kementerian Perdagangan RI. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia berdasarkan ATIGA.
- Kementerian Perdagangan RI. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia berdasarkan Persetujuan Indonesia-Jepang.
- Kementerian Perdagangan RI. Sistem e-SKA: e-ska.kemendag.go.id.
- Kementerian Perdagangan RI. JDIH Kemendag: jdih.kemendag.go.id.
