Korporasi: Pengertian, Ciri, dan Bedanya dengan Perusahaan

Korporasi adalah istilah yang sering terdengar di berita hukum dan bisnis. Namun, banyak orang masih mencampurnya dengan kata perusahaan.

Sebagai praktisi hukum, saya cukup sering menerima pertanyaan soal ini. Biasanya muncul ketika pemilik usaha ingin tahu siapa yang bertanggung jawab jika perusahaannya tersangkut masalah.

Jawabannya bergantung pada status korporasi tersebut. Karena itu, pemahaman dasarnya wajib dikuasai.

Di artikel ini, kita bahas pengertian korporasi, ciri-cirinya, perbedaannya dengan perusahaan, dan konsekuensi hukumnya.

Apa Itu Korporasi? Pengertian dan Dasar Hukumnya

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Definisi ini banyak dipakai dalam peraturan pidana di Indonesia.

Dalam pengertian yang lebih sempit, korporasi merujuk pada badan hukum yang berdiri sendiri. Contohnya perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi.

Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu corporatio. Artinya kurang lebih badan yang diberi wujud sebagai satu kesatuan.

Korporasi dalam Hukum Indonesia

Tidak ada satu definisi tunggal yang berlaku di semua undang-undang. Setiap peraturan punya rumusan sendiri sesuai bidangnya.

Undang-undang pemberantasan korupsi, misalnya, memakai definisi yang luas. Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penanganan perkara pidana oleh korporasi juga mengatur subjek ini.

Sementara itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur korporasi dalam bentuk yang paling umum, yaitu PT. Di situlah organ, modal, dan tanggung jawab diatur lebih rinci.

Mengapa Korporasi Dianggap Subjek Hukum

Hukum memperlakukan korporasi seperti orang. Ia bisa membuat perjanjian, memiliki harta, menggugat, dan digugat atas namanya sendiri.

Menurut saya, konsep ini sangat praktis. Pemilik usaha bisa memisahkan risiko bisnis dari kekayaan pribadinya, selama aturan main dijalankan dengan benar.

Ciri-Ciri Korporasi yang Perlu Kamu Ketahui

Tidak semua kumpulan orang disebut korporasi dalam arti badan hukum. Ada ciri tertentu yang membedakannya.

Berstatus Badan Hukum

Korporasi berbentuk PT memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari menteri yang membidangi hukum. Proses ini melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

Sejak saat itu, korporasi punya identitas hukum sendiri. Ia terpisah dari pendirinya.

Kekayaan Terpisah

Harta korporasi berbeda dari harta pemilik atau pemegang saham. Utang korporasi pada dasarnya dibayar dari harta korporasi.

Pemisahan ini memberi rasa aman bagi investor. Mereka tahu risikonya terbatas pada modal yang ditanam.

Tanggung Jawab Terbatas

Pemegang saham PT pada dasarnya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Prinsip ini menjadi daya tarik utama bentuk korporasi.

Namun, ada pengecualian. Jika pemilik mencampur harta pribadi dengan harta perseroan, atau memakai korporasi untuk perbuatan melawan hukum, pengadilan dapat menembus batas tanggung jawab tersebut.

Memiliki Organ dan Kelangsungan Hidup

Korporasi bergerak lewat organ-organnya. Dalam PT, organ itu terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.

Selain itu, korporasi punya kelangsungan hidup yang terus berjalan. Pergantian pengurus atau pemilik tidak otomatis membubarkannya.

Perbedaan Korporasi dan Perusahaan

Banyak orang memakai dua istilah ini bergantian. Padahal, keduanya mengacu pada hal yang berbeda.

Perbedaan Utama Keduanya

Perusahaan menekankan pada kegiatan usaha. Menurut undang-undang wajib daftar perusahaan, perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari laba.

Korporasi menekankan pada subjek hukumnya. Fokusnya ada pada wujud organisasi dan statusnya di mata hukum.

Berikut ringkasan perbedaan yang paling sering dipakai:

• Perusahaan berfokus pada kegiatan usaha, sedangkan korporasi berfokus pada bentuk organisasi.
• Perusahaan selalu mencari laba, sedangkan korporasi bisa berorientasi laba atau nirlaba.
• Perusahaan bisa berbadan hukum atau tidak, sedangkan korporasi dalam arti sempit selalu berbadan hukum.

Contoh Agar Lebih Jelas

Warung makan milik perorangan jelas termasuk perusahaan karena berusaha mencari laba. Namun, ia belum tentu korporasi berbadan hukum.

Sebaliknya, yayasan pendidikan adalah korporasi berbadan hukum. Tujuannya sosial, jadi tidak selalu disebut perusahaan.

Sementara itu, PT yang berdagang adalah keduanya sekaligus. Ia perusahaan karena berusaha mencari laba, sekaligus korporasi karena berbadan hukum.

Jenis dan Pertanggungjawaban Korporasi

Setelah paham bedanya, kamu perlu tahu jenis dan konsekuensi hukumnya. Bagian ini penting bagi pemilik maupun pengurus.

Jenis-Jenis Korporasi

Beberapa bentuk korporasi yang umum di Indonesia:

• Perseroan terbatas (PT), termasuk perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil.
• Yayasan, yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
• Koperasi, yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi.
• Perkumpulan berbadan hukum.

CV dan firma berbeda karena umumnya tidak berstatus badan hukum. Mereka sering disebut korporasi dalam arti luas saja.

Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana dilakukan untuk kepentingannya. Pengurus yang memerintahkan atau membiarkan tindakan itu juga bisa ikut bertanggung jawab.

Sanksi bagi korporasi umumnya berupa pidana denda, pidana tambahan, atau pembekuan kegiatan. Jenis sanksi bergantung pada undang-undang yang dilanggar.

Dari sisi perdata, korporasi dapat digugat karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Karena itu, kepatuhan pada perjanjian dan peraturan harus menjadi kebiasaan, bukan formalitas.

FAQ Seputar Korporasi

Apakah CV termasuk korporasi?
CV umumnya tidak berstatus badan hukum, sehingga tidak termasuk korporasi dalam arti sempit. Namun, dalam beberapa undang-undang pidana, CV bisa tercakup dalam definisi korporasi yang luas.

Apakah korporasi bisa dipidana?
Bisa. Sejumlah undang-undang mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, dan Mahkamah Agung sudah menerbitkan pedoman penanganannya.

Apakah pemilik korporasi bertanggung jawab atas utang korporasi?
Pada prinsipnya tidak, karena tanggung jawab pemegang saham PT terbatas pada saham yang dimiliki. Prinsip ini bisa dikesampingkan jika terbukti ada penyalahgunaan bentuk badan hukum.

Kesimpulan

Korporasi adalah wadah usaha atau organisasi yang diakui hukum sebagai subjek tersendiri. Ciri utamanya adalah badan hukum, kekayaan terpisah, tanggung jawab terbatas, organ, dan kelangsungan hidup.

Sementara itu, perusahaan menunjuk pada kegiatan usahanya. Keduanya bisa bertemu dalam satu entitas, misalnya PT yang menjalankan bisnis.

Menurut saya, memilih bentuk korporasi yang tepat adalah keputusan hukum pertama yang menentukan banyak hal ke depan. Salah memilih bentuk bisa berdampak pada tanggung jawab, pajak, dan kemudahan mencari modal.

Kalau kamu ingin mendirikan korporasi atau butuh penjelasan soal tanggung jawab hukumnya, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Kami siap membantu kamu menentukan bentuk badan usaha yang paling sesuai.

Ringkasan

• Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, berbadan hukum maupun tidak.
• Dalam arti sempit, korporasi merujuk pada badan hukum seperti PT, yayasan, dan koperasi.
• Ciri utamanya meliputi status badan hukum, kekayaan terpisah, tanggung jawab terbatas, organ, dan kelangsungan hidup.
• Perusahaan menekankan kegiatan usaha, sedangkan korporasi menekankan subjek hukumnya.
• Pemegang saham PT pada dasarnya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki.
• Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata.
• Pemilihan bentuk korporasi memengaruhi tanggung jawab, pajak, dan akses pendanaan.

Referensi

1. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
2. Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.
3. Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
4. Kementerian Hukum, Administrasi Hukum Umum (AHU), ahu.go.id.