Pendaftaran koperasi simpan pinjam tidak selesai di meja notaris. Ada dua urusan yang harus kamu tuntaskan, yakni pengesahan badan hukum dan izin usaha simpan pinjam.
Banyak pendiri baru mengira satu dokumen sudah mewakili semuanya. Hasilnya bisa ditebak. Koperasi sudah mengumpulkan uang anggota, sementara izinnya belum ada.
Ini inti jawabannya. Kamu butuh sedikitnya sembilan orang pendiri, akta pendirian yang disahkan Menteri Hukum, nomor induk berusaha, dan izin usaha dari pemerintah. Modal awal juga harus kamu setor sesuai luas wilayah keanggotaan.
Menurut saya, sebagai penulis yang mendalami hukum, izin usaha simpan pinjam adalah syarat yang paling menentukan.
Koperasi memegang uang anggota, dan pemerintah menggolongkan kegiatan ini sebagai usaha berisiko tinggi. Saya menilai penggolongan itu masuk akal.
Baca juga: Izin Usaha Afiliasi dan Reseller Digital: Legalitas, NIB, KBLI, dan Pajaknya
Apa Itu Koperasi Simpan Pinjam dan Dasar Hukumnya
Koperasi simpan pinjam, disingkat KSP, adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam. Rumusan ini muncul dalam Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023.
Peraturan yang sama juga mengatur KSP dan pembiayaan syariah, atau KSPPS. Koperasi serba usaha yang membuka unit simpan pinjam (USP) ikut tunduk pada aturan tersebut.
Perbedaan keduanya mudah dikenali. KSP menjalankan simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha, sementara USP menjadi satu bagian dari koperasi yang punya banyak lini.
Permenkop UKM 8/2023 juga menaikkan standar permodalan jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Jadi, rujuklah aturan terbaru ini ketika menyusun rencana, karena panduan lama yang masih beredar di internet sudah ketinggalan.
Satu hal lagi perlu kamu cek sejak awal, yaitu model usahamu. KSP yang melayani simpan pinjam murni untuk anggota tetap berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi.
Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan masuk ke ranah OJK berdasarkan UU P2SK. Perizinan dan pengawasannya pun mengikuti ketentuan OJK.
Kewajiban bagi Koperasi yang Memiliki USP
Koperasi dengan unit simpan pinjam perlu memeriksa skala asetnya. Aturan mewajibkan USP dengan aset di atas Rp15 miliar, atau lebih dari 50% aset koperasi, beralih menjadi KSP atau KSPPS.
Tenggat dua tahun sejak aturan berlaku sudah berakhir pada 2025. Karena itu, koperasi yang masih berada di kondisi ini sebaiknya segera mengonsultasikan langkah penyesuaiannya.
Syarat Pendirian dan Pendaftaran Koperasi Simpan Pinjam
Langkah pertama adalah membentuk badan hukum koperasi. Prosesnya mengacu pada UU Perkoperasian dan aturan pengesahan dari Kementerian Hukum.
Syarat Pendiri dan Dokumen
Syarat koperasi simpan pinjam pada tahap pendirian meliputi hal-hal berikut:
- KSP primer didirikan minimal oleh sembilan orang. Dulu angkanya 20 orang, lalu UU Cipta Kerja menurunkannya.
- KSP sekunder berdiri dari minimal tiga KSP atau KSPPS.
- Setiap pendiri cakap hukum dan sepakat membentuk koperasi.
- Rapat pendirian membahas anggaran dasar, besaran simpanan pokok dan simpanan wajib, serta pemilihan pengurus dan pengawas.
- Pendiri menyusun rencana kerja untuk minimal tiga tahun ke depan.
Tahapan Pengesahan Badan Hukum
Setelah dokumen siap, urutan kerjanya seperti ini:
- Notaris mengajukan nama koperasi lewat sistem AHU Online.
- Notaris menyusun akta pendirian dari hasil rapat pendirian.
- Notaris mengirim permohonan pengesahan akta secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
- Menteri Hukum menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian.
Status badan hukum berlaku sejak keputusan itu terbit. Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 mengatur prosedur ini.
Satu catatan kecil soal notaris. Di lapangan, pengurusan koperasi biasanya melibatkan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), dan tafsir tentang kewenangan notaris umum masih berbeda-beda. Karena itu, tanyakan dulu kewenangan notaris pilihanmu sebelum menandatangani akta.
Izin Usaha Simpan Pinjam yang Wajib Kamu Urus
Badan hukum yang sudah sah belum memberi hak untuk menghimpun simpanan. Pasal 6 Permenkop UKM 8/2023 menetapkan usaha simpan pinjam sebagai kegiatan berisiko tinggi.
Konsekuensinya, koperasi wajib memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan izin usaha simpan pinjam. Pemerintah menerbitkan perizinan ini lewat sistem OSS berbasis risiko.
Tanpa izin tersebut, kegiatan simpan pinjam koperasimu berdiri di atas dasar hukum yang rapuh.
Persyaratan Izin Usaha
Pasal 8 Permenkop UKM 8/2023 memuat daftar syarat berikut:
- Bukti setoran modal awal berupa tabungan atas nama koperasi di bank, lengkap dengan bukti setoran tiap anggota.
- Rencana kerja tiga tahun yang menjelaskan permodalan, kegiatan usaha, organisasi, dan sumber daya manusia.
- Administrasi dan pembukuan yang rapi.
- Riwayat hidup dan surat pernyataan dari pengurus serta pengawas. Isinya menyatakan mereka tidak masuk daftar kredit macet, tidak pernah dihukum karena tindak pidana keuangan atau ekonomi, dan tidak pernah pailit dalam lima tahun terakhir.
- Surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas.
- Pernyataan informasi penerima manfaat (beneficial owner) serta aturan prinsip mengenali pengguna jasa.
- Sertifikat kompetensi keuangan koperasi untuk pengelola.
- Bukti kepemilikan atau sewa kantor, papan nama, dan sarana kerja.
- Bukti registrasi pelaporan goAML dari PPATK.
Khusus KSPPS, koperasi juga harus punya Dewan Pengawas Syariah.
Modal Awal Koperasi Simpan Pinjam
Besaran modal awal koperasi simpan pinjam mengikuti wilayah keanggotaan. Koperasi menempatkannya dalam bentuk tabungan.
- KSP primer: minimal Rp500 juta untuk satu kabupaten/kota, Rp1 miliar untuk lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan Rp2 miliar untuk lintas provinsi.
- KSP sekunder: minimal Rp750 juta, Rp1,5 miliar, dan Rp3 miliar untuk tiga cakupan wilayah yang sama.
- Batas per anggota: satu anggota boleh menyetor paling banyak 20% dari modal awal.
Angka-angka ini melonjak tajam dari aturan lama. Dulu, KSP primer tingkat kabupaten/kota cukup menyiapkan Rp15 juta. Maka dari itu, hitung kemampuan setoran para anggota sejak awal perencanaan.
Izin Jaringan Pelayanan dan Kewajiban Setelah Koperasi Berdiri
Rencana membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, atau kantor kas menuntut izin jaringan pelayanan. Izin ini terpisah dari izin usaha. Syaratnya pun tidak ringan.
KSP harus sudah memegang izin usaha, menjalankan simpan pinjam minimal dua tahun, dan memiliki laporan keuangan tahunan untuk dua tahun terakhir.
Izin usaha sendiri berlaku selama badan hukum koperasi masih berdiri dan usahanya berjalan sesuai aturan. Meski begitu, izin tidak menjamin koperasi aman selamanya.
Pengurus wajib mencatat transaksi dengan tertib dan melapor kepada pembina secara berkala. Kelebihan dana pun hanya boleh ditempatkan pada instrumen yang diizinkan, misalnya tabungan, deposito, atau surat berharga tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berujung pada sanksi administratif.
Kesalahan Umum saat Pendaftaran Koperasi Simpan Pinjam
Dalam praktik, beberapa kekeliruan terus berulang pada pendaftaran koperasi simpan pinjam:
- Koperasi sudah menerima simpanan sebelum izin usaha terbit.
- Pendiri menaruh modal awal di rekening pribadi, sedangkan syaratnya rekening tabungan atas nama koperasi.
- Pengurus belum menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
- Pendiri memakai panduan lama, seperti syarat 20 pendiri atau modal Rp15 juta.
- Pendiri belum memeriksa apakah model usahanya masuk ranah OJK.
Akibatnya, proses izin molor. Yang lebih berat, anggota bisa kehilangan kepercayaan pada koperasi.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apakah akta pengesahan saja cukup untuk menjalankan simpan pinjam?
Belum cukup. Akta pengesahan memberi status badan hukum. Sebelum menghimpun dan menyalurkan dana, koperasi tetap harus memegang NIB dan izin usaha simpan pinjam.
Berapa modal minimal untuk mendirikan koperasi simpan pinjam?
KSP primer perlu minimal Rp500 juta untuk wilayah satu kabupaten/kota. Jika wilayah keanggotaan meluas, angkanya naik menjadi Rp1 miliar atau Rp2 miliar.
Apakah KSP syariah punya syarat tambahan?
Ada. KSPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang paham prinsip syariah. Anggota dewan ini memerlukan rekomendasi lembaga fatwa setempat atau sertifikat pelatihan di bidang tersebut.
Kesimpulan
Pendaftaran koperasi simpan pinjam berjalan dalam dua lapis. Lapis pertama adalah pengesahan badan hukum lewat notaris dan Kementerian Hukum.
Lapis kedua adalah pengurusan NIB dan izin usaha simpan pinjam dengan modal awal yang memadai. Saran saya sederhana: susun daftar pendiri, hitung kebutuhan modal, tentukan model usaha, dan siapkan pengurus yang mampu lolos uji kelayakan sebelum kamu mendatangi notaris.
Pantau juga pembahasan RUU Perkoperasian, karena UU yang baru bisa mengubah sebagian ketentuan di atas.
Pendapat saya, aturan yang ketat ini justru menjaga koperasi. Anggota menitipkan tabungan mereka, sehingga koperasi memerlukan fondasi hukum dan modal yang kokoh. Pendiri yang menyiapkan semuanya sejak awal akan menjalani prosesnya dengan lebih tenang.
Kalau kamu masih ragu soal tahapan atau dokumennya, jangan menebak sendiri. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami langkah yang tepat untuk koperasimu.
Baca juga: Izin SPKLU 2026: KBLI dan Dokumen Legalitas yang Dibutuhkan
Ringkasan
- Pendaftaran koperasi simpan pinjam mencakup pengesahan badan hukum dan izin usaha simpan pinjam.
- KSP primer membutuhkan minimal sembilan pendiri, dan KSP sekunder membutuhkan minimal tiga KSP atau KSPPS.
- Notaris mengajukan nama dan pengesahan akta secara elektronik, lalu status badan hukum berlaku sejak keputusan Menteri Hukum terbit.
- Usaha simpan pinjam berisiko tinggi, jadi koperasi wajib memegang NIB dan izin usaha.
- Modal awal KSP primer mulai Rp500 juta dan KSP sekunder mulai Rp750 juta, disimpan sebagai tabungan atas nama koperasi.
- Pengurus dan pengawas harus lulus uji kelayakan dan kepatutan serta memenuhi syarat integritas.
- Kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas memerlukan izin jaringan pelayanan, dan KSP harus sudah beroperasi minimal dua tahun.
- Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan masuk ranah OJK, dan RUU Perkoperasian yang baru masih dibahas.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 464). Tersedia di peraturan.bpk.go.id.
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi. Tersedia di peraturan.bpk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers Bersama Kemenkop RI Serahkan Daftar Koperasi yang Menjalankan Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan kepada OJK (ojk.go.id).
- Kementerian Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, layanan AHU Online dan SABH (ahu.go.id).
- Layanan perizinan berusaha terintegrasi OSS (oss.go.id).
