Pernah dengar istilah tax tapi masih bingung artinya? Tax adalah sebutan lain untuk pajak dalam bahasa Inggris.
Banyak orang mencampuradukkan pajak dengan retribusi atau pungutan lain. Padahal keduanya jauh berbeda secara hukum.
Nah, di artikel ini kita akan kupas tuntas soal pengertian, jenis, sampai fungsi pajak berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Sebagai orang yang menekuni bidang hukum, saya melihat masih banyak masyarakat yang kurang paham soal pajak.
Akibatnya? Salah paham soal aturan pajak sering jadi pemicu sengketa antara wajib pajak dengan otoritas pajak.
Pengertian Tax Adalah dalam Konteks Hukum Indonesia
Kalau diartikan secara sederhana, tax adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan warga negara kepada pemerintah. Dalam hukum Indonesia sendiri, definisi ini sudah tertuang jelas di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Aturan ini kemudian diperbarui lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan pasal tersebut, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan.
Sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang, dan tanpa imbalan langsung.
Nah, di sinilah letak poin pentingnya. Sifat memaksa ini beda jauh dengan pungutan sukarela.
Artinya, wajib pajak tidak punya opsi menolak bayar pajak kalau memang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Meski begitu, hasil pungutan pajak tetap dipakai untuk kepentingan bersama, bukan kantong pribadi pejabat tertentu.
Menurut saya, prinsip inilah yang membedakan pajak dari pemerasan atau pungutan liar yang jelas-jelas dilarang hukum.
Perbedaan Pajak dan Retribusi
Masyarakat sering menyamakan pajak dengan retribusi. Padahal keduanya punya karakter hukum yang berbeda.
Begini rinciannya:
- Pajak tidak memberi imbalan langsung. Retribusi justru memberi imbalan jasa secara langsung.
- Pajak diatur undang-undang pusat. Retribusi umumnya diatur peraturan daerah.
- Pajak bersifat umum untuk seluruh masyarakat. Retribusi hanya dikenakan pada pihak yang memakai fasilitas tertentu.
Baca Juga: Tax Identification Number: Kenali Pengertian dan Fungsinya
Jenis Pajak di Indonesia yang Wajib Kamu Ketahui
Setelah paham pengertiannya, sekarang saatnya kenalan dengan jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Sistem perpajakan nasional membagi pajak jadi dua kategori besar.
Kategori pertama berdasarkan lembaga pemungutnya. Kategori kedua berdasarkan sifat pajak itu sendiri.
Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak di Indonesia terbagi jadi:
- Pajak Pusat. Dipungut pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai.
- Pajak Daerah. Dipungut pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Hotel dan Restoran.
Sementara berdasarkan sifatnya, pajak dibagi jadi dua kelompok:
- Pajak Langsung. Bebannya tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya PPh.
- Pajak Tidak Langsung. Bebannya bisa dialihkan ke pihak lain. Contohnya PPN yang ditanggung konsumen akhir.
Jadi, setiap wajib pajak perlu tahu persis jenis pajak apa yang jadi tanggung jawabnya. Soalnya, ketidaktahuan soal jenis pajak sering berujung keterlambatan lapor, dan itu bisa kena sanksi administrasi.
Fungsi Pajak bagi Negara dan Masyarakat
Peran pajak dalam kehidupan bernegara ternyata sangat besar. Secara umum, fungsinya bisa dikelompokkan jadi empat.
Pertama, fungsi anggaran atau budgetair. Pajak jadi sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pengeluaran rutin sampai pembangunan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak selalu jadi penyumbang terbesar dalam APBN setiap tahunnya.
Kedua, fungsi mengatur atau regulerend. Pemerintah memakai pajak sebagai alat kebijakan untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Contohnya, tarif cukai rokok dinaikkan untuk menekan konsumsi, sementara insentif pajak diberikan supaya investasi di sektor tertentu makin bergairah.
Ketiga, fungsi stabilitas. Pajak berperan menjaga stabilitas ekonomi, baik dalam mengendalikan inflasi maupun mendorong pertumbuhan. Karena itulah, kebijakan tarif pajak selalu menyesuaikan kondisi ekonomi terkini.
Keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Uang dari pajak dipakai membiayai program sosial, mulai dari subsidi, bantuan langsung tunai, sampai pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Bagi saya, fungsi inilah yang paling mencerminkan keadilan sosial dalam sistem perpajakan kita.
Sebab, pajak dari kelompok mampu ikut membiayai kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung.
Dasar Hukum dan Kewajiban Wajib Pajak
Membahas pajak tanpa menyinggung dasar hukumnya rasanya kurang lengkap. Ada beberapa regulasi utama yang jadi payung hukum perpajakan di Indonesia.
- UU No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk prosedur administrasinya.
- UU No. 36 Tahun 2008 jo. UU HPP. Mengatur objek dan tarif Pajak Penghasilan.
- UU No. 42 Tahun 2009. Mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM.
- UU No. 1 Tahun 2022. Mengatur pajak daerah dan hubungan keuangan pusat-daerah.
Berdasarkan aturan-aturan itu, setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Setelah itu, mereka akan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP sebagai identitas perpajakannya.
Menariknya, sejak UU HPP berlaku, Nomor Induk Kependudukan atau NIK sudah diintegrasikan jadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Praktis, jadi lebih ringkas.
Kewajiban wajib pajak tidak berhenti sampai pendaftaran saja. Ada proses menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara berkala lewat Surat Pemberitahuan atau SPT.
FAQ Seputar Tax Adalah dan Perpajakan
1. Apa perbedaan tax dan pajak dalam bahasa Indonesia?
Tax adalah istilah bahasa Inggris yang artinya sama persis dengan pajak. Keduanya sama-sama merujuk pada kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang.
2. Siapa saja yang wajib membayar pajak?
Semua orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai UU PPh wajib membayar pajak. Syarat objektif biasanya berkaitan dengan penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.
3. Apa sanksi kalau terlambat bayar pajak?
Wajib pajak yang telat membayar akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Besaran tarifnya ditetapkan Menteri Keuangan sesuai UU KUP.
Kesimpulan
Jadi, bisa disimpulkan kalau tax adalah kontribusi wajib yang jadi tulang punggung penerimaan negara. Pajak sendiri terbagi jadi pajak pusat dan pajak daerah, dengan empat fungsi utama: anggaran, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendapatan.
Karena itu, setiap wajib pajak sebaiknya memahami hak dan kewajibannya secara menyeluruh. Tujuannya jelas, supaya terhindar dari sanksi hukum di kemudian hari.
Sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum, saya menilai kepatuhan pajak itu bukan cuma soal administrasi. Ini bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.
Masih bingung soal kewajiban perpajakan, sengketa pajak, atau butuh pendampingan hukum lebih lanjut? Jangan tunda lagi.
Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim ahli kami siap membantu kamu.
Baca Juga: Tax Holiday Industri Pionir: Syarat dan Manfaat bagi Bisnis
Ringkasan
- Tax adalah istilah bahasa Inggris untuk pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara.
- Pengertian pajak diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP jo. UU HPP.
- Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarnya.
- Jenis pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.
- Pajak juga dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.
- Fungsi pajak meliputi anggaran, mengatur, stabilitas, dan redistribusi pendapatan.
- Wajib pajak harus memiliki NPWP yang kini terintegrasi dengan NIK.
- Keterlambatan pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, www.pajak.go.id.
