Pungutan impor sering bikin importir pemula kaget saat dokumen pabean terbit. Harga di invoice ternyata jauh lebih kecil daripada total biaya yang harus dibayar.
Inti jawabannya begini. Barang impor dikenai bea masuk, PPN impor, dan PPh Pasal 22, sedangkan barang tertentu masih menanggung PPnBM, cukai, atau bea masuk tambahan.
Sebagai pakar hukum, saya sering menemukan kesalahan hitung yang berawal dari satu hal. Importir mengabaikan komponen nilai pabean, padahal semua pungutan berpatokan pada angka itu.
Karena itu, mari kita bahas jenis dan cara menghitung pungutan impor secara runtut. Setelah membacanya, kamu bisa menyusun anggaran dengan lebih akurat.
Pengertian dan Dasar Hukum Pungutan Impor
Pungutan impor adalah seluruh kewajiban pembayaran kepada negara atas barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memungutnya ketika barang diimpor.
Ada beberapa regulasi yang menjadi pegangan utama:
- UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatur bea masuk dan bea masuk tambahan.
- UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.
- PMK Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk.
- PMK Nomor 51 Tahun 2025 tentang pemungutan PPh Pasal 22, termasuk atas impor.
- PMK Nomor 131 Tahun 2024 tentang perlakuan PPN dan PPnBM.
Aturan semacam ini cepat berubah. Maka, cek versi terbarunya sebelum kamu mulai menghitung.

Jenis-Jenis Pungutan atas Barang Impor
Pungutan impor terdiri dari beberapa komponen. Masing-masing punya dasar dan tarif sendiri.
Baca juga: Persetujuan Impor: Jenis Barang dan Cara Mengajukan
Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan
Bea masuk adalah pungutan negara atas barang impor. Besarnya mengikuti klasifikasi barang dalam Harmonized System (HS Code).
Pemerintah menerapkan dua bentuk tarif:
- Tarif advalorum: persentase tertentu dari nilai pabean.
- Tarif spesifik: jumlah tetap per satuan barang, misalnya per liter atau per kilogram.
UU Kepabeanan juga mengenal bea masuk tambahan. Jenisnya adalah bea masuk antidumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI), bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), dan bea masuk pembalasan (BMP).
Pemerintah mengenakan bea masuk tambahan pada barang tertentu saja. Tujuan umumnya melindungi industri dalam negeri.
Pajak dalam Rangka Impor
Di luar bea masuk, importir membayar sejumlah pajak dalam rangka impor. Rinciannya sebagai berikut:
- PPN impor. Pemerintah memungutnya atas impor Barang Kena Pajak.
- PPh Pasal 22 impor. DJBC memungutnya sebagai pembayaran pajak penghasilan di muka.
- PPnBM. Pemerintah mengenakannya bila barang tergolong mewah.
- Cukai. Aturan ini berlaku untuk barang tertentu, seperti minuman beralkohol dan hasil tembakau.
Importir berstatus Pengusaha Kena Pajak umumnya bisa mengkreditkan PPN impor. PPh Pasal 22 impor pun menjadi kredit pajak saat pelaporan tahunan.
Memahami Nilai Pabean sebagai Dasar Perhitungan
Nilai pabean menjadi dasar untuk menghitung bea masuk. Pungutan lainnya bergantung pada angka ini.
PMK 144/PMK.04/2022 mengatur cara penentuannya. Metode utamanya memakai nilai transaksi, yang lazim disebut CIF (Cost, Insurance, and Freight).
Rumusnya sederhana:
Nilai Pabean = Harga Barang + Asuransi + Ongkos Angkut
Jika nilai transaksi tidak bisa dipakai, otoritas pabean beralih ke metode lain secara berurutan. Contohnya metode barang identik, barang serupa, deduksi, komputasi, dan pengulangan.
Nilai Impor untuk PPN dan PPh 22
Untuk PPN dan PPh Pasal 22, dasar pengenaannya adalah nilai impor. Angka ini berasal dari nilai pabean ditambah bea masuk dan pungutan pabean lainnya.
Nilai Impor = Nilai Pabean + Bea Masuk + Pungutan Lain
Selain itu, nilai pabean dihitung memakai kurs pajak yang berlaku saat penetapan. Menteri Keuangan menetapkan kurs tersebut secara berkala.
Cara Menghitung Pungutan Impor Beserta Contohnya
Sekarang kita masuk ke bagian inti. Ikuti langkah berikut:
- Tentukan nilai pabean (CIF) dalam rupiah dengan kurs pajak.
- Cari HS Code barang untuk mengetahui tarif bea masuk.
- Hitung bea masuk: tarif Γ nilai pabean.
- Hitung nilai impor: nilai pabean + bea masuk.
- Hitung PPN impor dari nilai impor.
- Hitung PPh Pasal 22 impor dari nilai impor.
- Jumlahkan seluruh pungutan.
Sejak 2025, PPN atas barang non-mewah dihitung dengan tarif 12 persen terhadap DPP nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor. Hasil akhirnya setara 11 persen dari nilai impor. Barang mewah dikenai 12 persen dari nilai impor penuh.
Contoh Perhitungan Ilustrasi
Misalkan nilai pabean (CIF) sebuah barang Rp100.000.000. Tarif bea masuknya 10 persen, dan tarif PPh Pasal 22 impor 2,5 persen untuk importir ber-API. Angka ini hanya ilustrasi, bukan tarif barang tertentu.
- Bea masuk: 10% Γ Rp100.000.000 = Rp10.000.000
- Nilai impor: Rp100.000.000 + Rp10.000.000 = Rp110.000.000
- PPN impor: 11% Γ Rp110.000.000 = Rp12.100.000
- PPh Pasal 22: 2,5% Γ Rp110.000.000 = Rp2.750.000
- Total pungutan: Rp24.850.000
Jadi, biaya total barang itu mencapai Rp124.850.000. Selisihnya hampir seperempat dari nilai awal.
Satu catatan penting soal tarif PPh Pasal 22 impor. Besarnya berbeda-beda menurut jenis barang dan status importir, jadi kamu harus mencocokkannya dengan PMK 51/2025 beserta lampirannya.

Tips Mengelola Pungutan Impor Secara Legal
Beban pungutan impor bisa kamu tekan tanpa melanggar hukum. Menurunkan nilai pabean secara tidak wajar jelas dilarang, jadi hindari sejak awal.
Berikut langkah yang aman:
- Pastikan HS Code tepat. Salah klasifikasi bisa memicu kekurangan bayar dan sanksi.
- Simpan dokumen pendukung. Invoice, packing list, dan bukti pembayaran harus lengkap.
- Manfaatkan fasilitas resmi. Contohnya pembebasan atau keringanan bea masuk yang sah.
- Gunakan jasa profesional. Kuasa importir atau konsultan kepabeanan membantu mengurangi salah hitung.
- Pantau aturan terbaru. Tarif, kurs, dan ketentuan barang kiriman sering berubah.
Untuk barang kiriman, pemerintah punya aturan khusus dalam PMK 96 Tahun 2023 beserta perubahannya. Sebelum belanja lintas negara, periksa dulu ambang batas nilai dan tarifnya.
Menurut saya, banyak importir baru sadar pentingnya kepatuhan setelah masalah muncul. Padahal, kesalahan pemberitahuan nilai atau jumlah barang bisa berujung pada denda dan penahanan barang.
Baca juga: Persetujuan Impor: Jenis Barang dan Cara Mengajukan
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa saja pungutan yang dikenakan pada barang impor?
Pungutan utamanya adalah bea masuk, PPN impor, dan PPh Pasal 22 impor. Barang tertentu masih dikenai PPnBM, cukai, atau bea masuk tambahan.
2. Bagaimana cara menghitung bea masuk?
Kalikan nilai pabean (CIF) dengan tarif bea masuk sesuai HS Code. Untuk tarif spesifik, kalikan jumlah satuan barang dengan tarif per satuan.
3. Apakah PPN impor bisa dikreditkan?
Bisa, asalkan kamu berstatus Pengusaha Kena Pajak dan memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Simpan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan baik.
Kesimpulan
Pungutan impor terdiri dari bea masuk, PPN impor, dan PPh Pasal 22. Barang tertentu menambah PPnBM, cukai, atau bea masuk tambahan, dan semuanya berangkat dari nilai pabean.
Langkah yang saya sarankan cukup jelas. Tentukan HS Code dengan benar, hitung nilai pabean dan nilai impor, lalu jumlahkan semua pungutan sebelum kamu memesan barang.
Menurut saya pribadi, importir yang paham hitungan sejak awal lebih leluasa menentukan harga jual. Mereka juga lebih tenang saat menghadapi pemeriksaan pabean.
Masih ragu soal tarif, nilai pabean, atau fasilitas yang tersedia? Jangan menebak sendiri. Klik poster yang tersedia atau tombol βKONSULTASI GRATISβ di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu kamu memastikan kepatuhan impor serta menghitung biayanya dengan cermat.
Ringkasan
- Pungutan impor adalah kewajiban pembayaran atas barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia.
- Komponen utamanya meliputi bea masuk, PPN impor, dan PPh Pasal 22 impor.
- Barang tertentu juga dikenai PPnBM, cukai, atau bea masuk tambahan seperti BMAD dan BMTP.
- Nilai pabean (CIF) menjadi dasar utama perhitungan, sesuai PMK 144/PMK.04/2022.
- Nilai impor adalah nilai pabean ditambah bea masuk dan pungutan lain, dan menjadi dasar PPN serta PPh 22.
- Sejak 2025, PPN atas barang non-mewah setara 11 persen dari nilai impor, sedangkan barang mewah dikenai 12 persen.
- HS Code yang tepat dan dokumen yang lengkap menekan risiko denda dan sengketa.
- Tarif dan aturan sering berubah, sehingga importir perlu memeriksa regulasi terbaru sebelum menghitung.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, beserta perubahannya.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beacukai.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak, pajak.go.id.





