Fabby Daraja, Author at LegalMP

Beda Jaminan Fidusia dan Gadai serta Cara Pendaftarannya

14 Agustus 2026

Jaminan fidusia adalah jaminan utang yang memungkinkan barang tetap dikuasai dan digunakan oleh pemiliknya selama kewajiban pembayaran masih dijalankan. Skema jaminan fidusia sering digunakan dalam kredit kendaraan, pembiayaan mesin produksi, dan pinjaman untuk modal usaha. Melalui jaminan fidusia, kreditur memperoleh kepastian atas pelunasan utang, sedangkan debitur tetap dapat menggunakan barang yang dijaminkan. Saya melihat biaya pendaftaran fidusia sering dianggap debitur hanya sebagai biaya tambahan dalam pengajuan kredit. Sebenarnya ini kurang tepat. Pendaftaran fidusia dapat melindungi debitur dari penarikan barang secara sewenang-wenang sekaligus memberikan kepastian hukum kepada kreditur. Pengertian Jaminan Fidusia dan Konsep Dasarnya dalam Hukum Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak dan benda tertentu lainnya yang tetap berada dalam penguasaan debitur. Setelah didaftarkan secara resmi, jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pembayaran lebih dahulu daripada kreditur lainnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan. Meskipun hak kepemilikannya dialihkan sebagai jaminan, barang tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas: Dalam hukum, konsep tersebut dikenal dengan istilah constitutum possessorium. Artinya, hak kepemilikan atas barang dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan, tetapi barangnya tetap dikuasai dan digunakan oleh debitur. Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. menjelaskan bahwa fidusia memisahkan antara kepemilikan secara hukum dan penguasaan barang secara fisik. Hak kepemilikan secara hukum beralih kepada kreditur, sedangkan barangnya tetap dikuasai debitur untuk mendukung kegiatan ekonomi. Prof. Subekti, S.H. juga menjelaskan bahwa fidusia berkembang karena adanya kebutuhan dalam praktik pemberian kredit. Debitur membutuhkan pinjaman, tetapi tetap perlu menggunakan kendaraan, mesin, atau barang modal lainnya untuk menjalankan usaha. Perbedaan Fidusia dan Gadai yang Wajib Diketahui Perbedaan fidusia dan gadai terutama terlihat dari pihak yang menguasai barang selama masa pinjaman. Dalam fidusia, barang tetap berada pada debitur, sedangkan dalam gadai, barang harus diserahkan kepada kreditur atau pihak lain yang telah disepakati. Parameter Jaminan Fidusia Gadai Penguasaan barang Barang tetap dikuasai debitur Barang dikuasai kreditur atau pihak ketiga Dasar hukum UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1150–1160 KUH Perdata Bukti hukum Akta notaris dan Sertifikat Jaminan Fidusia Perjanjian atau surat bukti gadai Jenis barang Benda bergerak berwujud, tidak berwujud, dan bangunan tertentu Benda bergerak Penggunaan barang Umumnya tetap dapat digunakan debitur Tidak dapat digunakan debitur karena barang telah diserahkan Hak kreditur Memiliki hak untuk didahulukan setelah fidusia didaftarkan Memiliki hak untuk didahulukan sesuai ketentuan gadai Proses pengikatan Didaftarkan melalui sistem fidusia Dilakukan dengan menyerahkan barang kepada penerima gadai Contohnya, motor yang dibeli melalui perusahaan pembiayaan tetap dapat digunakan oleh pembelinya karena kendaraan tersebut dijadikan jaminan fidusia. Berbeda dengan perhiasan yang digadaikan karena perhiasan tersebut harus diserahkan kepada perusahaan pergadaian selama pinjaman belum dilunasi. Contoh Jaminan Fidusia dan Barang yang Bisa Dijaminkan Contoh jaminan fidusia antara lain kendaraan bermotor, mesin produksi, inventaris perusahaan, persediaan barang, piutang usaha, dan hak kekayaan intelektual tertentu. Sebelum dijaminkan, kepemilikan, nilai ekonomi, identitas, dan kemungkinan penjualan barang tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu. A) Benda bergerak berwujud Benda bergerak berwujud adalah barang yang memiliki bentuk fisik dan dapat dilihat secara langsung. Beberapa contohnya meliputi: B) Benda bergerak tidak berwujud Benda bergerak tidak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi mempunyai nilai ekonomi. Beberapa contohnya meliputi: Penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam. Kreditur biasanya akan memeriksa status kepemilikan, pencatatan atau pendaftaran, masa perlindungan, nilai ekonomi, serta peluang penjualan hak tersebut apabila debitur tidak melunasi utangnya. C) Benda tidak bergerak tertentu Bangunan tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan juga dapat menjadi objek jaminan fidusia. Contohnya adalah bangunan yang berdiri di atas tanah milik orang lain selama memenuhi persyaratan hukum. Rumah susun juga tidak otomatis dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Jenis jaminan untuk rumah susun perlu ditentukan berdasarkan status tanah, bukti kepemilikan, dan kemungkinan penggunaan hak tanggungan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, piutang perusahaan pembiayaan mencapai Rp506,82 triliun pada November 2025 atau tumbuh 1,09% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing bruto pada periode tersebut tercatat sebesar 2,44%. Data tersebut menunjukkan bahwa industri pembiayaan memiliki peran yang besar dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Alur dan Cara Pendaftaran Fidusia Online Cara pendaftaran fidusia dilakukan melalui pembuatan akta notaris, pengajuan secara elektronik, pembayaran PNBP, dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran harus diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 1. Menyiapkan perjanjian pokok Sebelum membuat jaminan fidusia, kreditur dan debitur harus memiliki perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban pembayaran. Perjanjian pokok tersebut dapat berupa perjanjian kredit, pembiayaan, atau utang-piutang. Jaminan fidusia mengikuti keberadaan perjanjian pokok tersebut. Artinya, jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya utang atau kewajiban yang dijamin. 2. Membuat Akta Jaminan Fidusia Pemberi dan penerima fidusia perlu membuat Akta Jaminan Fidusia dalam bahasa Indonesia di hadapan notaris yang berwenang. Akta Jaminan Fidusia setidaknya memuat: Data yang dicantumkan harus sesuai dengan dokumen kepemilikan dan perjanjian antara kedua pihak. Kesalahan penulisan data dapat menimbulkan kendala saat melakukan perubahan, penghapusan, atau eksekusi jaminan. 3. Mengajukan pendaftaran melalui AHU Online Akta Jaminan Fidusia kemudian didaftarkan secara elektronik melalui layanan fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam praktiknya, proses pendaftaran biasanya dilakukan oleh notaris berdasarkan akta dan kuasa dari para pihak. Informasi yang dimasukkan dalam sistem harus sesuai dengan isi Akta Jaminan Fidusia. 4. Membayar biaya PNBP Pemohon harus membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sesuai dengan nilai penjaminan dan jenis layanan yang digunakan. Bukti pembayaran sebaiknya disimpan bersama Akta Jaminan Fidusia dan dokumen perjanjian pokok. 5. Mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia Setelah seluruh persyaratan dan pembayaran selesai, Sertifikat Jaminan Fidusia akan diterbitkan secara elektronik. Sertifikat tersebut memuat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Sebelum pendaftaran diajukan, para pihak sebaiknya memeriksa nama pemilik, identitas barang, nomor dokumen, nilai barang, nilai penjaminan, dan informasi perjanjian pokok. Pemeriksaan tersebut dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan masalah pada kemudian hari. Biaya Pendaftaran Fidusia Resmi Berdasarkan Tarif PNBP Terbaru Biaya pendaftaran fidusia terdiri atas PNBP pemerintah dan biaya profesional, seperti jasa pembuatan akta oleh notaris. Sejak 1 Agustus 2026,

SELENGKAPNYA

Proses PKPU dan Kepailitan Sesuai Hukum: Tahapan, Syarat, Jangka Waktu, dan Perbedaannya

13 Agustus 2026

Masalah arus kas, penurunan penjualan, dan banyaknya utang yang jatuh tempo dapat membuat sebuah perusahaan kesulitan memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut dapat dialami oleh perusahaan yang sebenarnya masih memiliki kegiatan usaha dan peluang untuk kembali berkembang. Ketika perundingan secara langsung tidak lagi menghasilkan kesepakatan, PKPU dapat digunakan sebagai jalur hukum untuk menyelesaikan masalah utang. PKPU adalah singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Melalui PKPU, debitor dan kreditor mendapatkan kesempatan untuk menyusun kesepakatan pembayaran utang di bawah pengawasan Pengadilan Niaga. Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP pada lima Pengadilan Niaga menunjukkan bahwa permohonan PKPU dan kepailitan pernah mencapai lebih dari 600 perkara dalam satu tahun. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa PKPU dan kepailitan telah menjadi bagian penting dalam penyelesaian masalah keuangan perusahaan di Indonesia. Penulis berpandangan bahwa PKPU sebaiknya digunakan sebagai sarana untuk memulihkan bisnis yang masih layak dipertahankan. PKPU tidak seharusnya digunakan hanya untuk menekan atau mematikan usaha debitor yang sebenarnya masih mempunyai peluang untuk bangkit. Apa Itu PKPU? PKPU adalah proses hukum yang memberikan waktu kepada debitor dan kreditor untuk merundingkan kembali pembayaran utang. Tujuan utama PKPU adalah menghasilkan rencana perdamaian agar debitor dapat memenuhi kewajibannya dan terhindar dari kepailitan. Dasar hukum PKPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selama proses PKPU berlangsung, debitor memperoleh waktu untuk memperbaiki kondisi keuangan dan menawarkan skema pembayaran kepada para kreditor. Kreditor juga mendapatkan kesempatan untuk memeriksa kondisi keuangan debitor dan menilai kemampuan debitor dalam membayar utangnya. Rencana pembayaran dalam PKPU dapat disusun melalui beberapa pilihan berikut: Menurut pandangan Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., PKPU pada dasarnya menyediakan ruang perundingan yang mendapatkan perlindungan hukum. Ruang perundingan tersebut memungkinkan debitor yang beriktikad baik untuk memperbaiki kondisi keuangannya tanpa menghadapi tindakan penagihan atau eksekusi aset secara sendiri-sendiri. Meskipun demikian, PKPU tidak berarti debitor dapat berhenti membayar utang tanpa tanggung jawab. Debitor harus menggunakan waktu PKPU untuk membuka informasi keuangan, mencatat seluruh tagihan, dan menyiapkan rencana perdamaian yang masuk akal. Apa Perbedaan Pailit dan PKPU? Perbedaan PKPU dan pailit dapat dilihat dari tujuan, pengelolaan harta, dan hasil akhirnya. PKPU bertujuan mencari jalan keluar melalui restrukturisasi utang, sedangkan kepailitan berfokus pada pengurusan dan pemberesan harta debitor untuk membayar kreditor. Berikut perbandingan antara PKPU dan kepailitan: Parameter PKPU Kepailitan Tujuan utama Menyusun ulang pembayaran utang dan mencapai perdamaian Mengurus atau membereskan harta debitor untuk membayar kreditor Pihak yang mengelola Debitor bersama Pengurus Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas Kewenangan debitor Masih dapat mengurus harta dengan persetujuan Pengurus Tidak lagi berhak menguasai dan mengurus harta yang masuk dalam boedel pailit Arah penyelesaian Mempertahankan kelangsungan usaha Menggunakan harta pailit untuk membayar para kreditor Hasil akhir Perdamaian yang disahkan pengadilan atau kepailitan apabila perdamaian gagal Pemberesan harta atau perdamaian dalam proses kepailitan Kegiatan usaha Masih dapat berjalan dengan pengawasan Pengurus Dapat dilanjutkan dalam keadaan tertentu di bawah kewenangan Kurator Dalam proses PKPU, debitor masih dapat menjalankan usahanya. Namun, tindakan pengurusan atau pengalihan harta harus dilakukan dengan persetujuan Pengurus. Sementara itu, setelah putusan pailit dijatuhkan, kewenangan untuk mengurus harta yang masuk dalam boedel pailit beralih kepada Kurator. Pailit juga tidak selalu berarti perusahaan langsung ditutup dan seluruh asetnya langsung dijual. Dalam keadaan tertentu, kegiatan usaha masih dapat dilanjutkan apabila langkah tersebut dinilai lebih menguntungkan bagi harta pailit dan para kreditor. Apa Syarat Pengajuan PKPU? Permohonan PKPU harus didasarkan pada adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh debitor atau kreditor ketika terdapat alasan untuk memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 37 Tahun 2004, berikut beberapa ketentuan penting dalam pengajuan PKPU: 1. Terdapat Hubungan Utang Piutang Pemohon harus dapat membuktikan adanya kewajiban pembayaran antara debitor dan kreditor. Bukti tersebut dapat berupa perjanjian, faktur, bukti pencairan dana, surat pengakuan utang, berita acara, atau dokumen transaksi lainnya. 2. Utang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih Utang yang dijadikan dasar permohonan harus sudah memasuki waktu pembayaran. Jatuh tempo dapat ditentukan dalam perjanjian, muncul akibat percepatan pembayaran, atau timbul setelah debitor dinyatakan lalai. 3. Debitor Memiliki Lebih dari Satu Kreditor PKPU digunakan untuk menyelesaikan utang secara bersama-sama dengan para kreditor. Karena itu, pemohon perlu menjelaskan dan membuktikan bahwa debitor mempunyai lebih dari satu kreditor. 4. Debitor Diperkirakan Tidak Dapat Melanjutkan Pembayaran Debitor dapat mengajukan PKPU apabila tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kreditor juga dapat mengajukan PKPU apabila mempunyai alasan untuk memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. 5. Permohonan Didukung Bukti yang Memadai Permohonan PKPU harus dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan hubungan utang, nilai tagihan, tanggal jatuh tempo, dan kondisi pembayaran. Debitor juga dapat menyampaikan rencana perdamaian bersamaan dengan permohonan atau setelah putusan PKPU dijatuhkan. Menyiapkan rencana perdamaian sejak awal dapat menunjukkan bahwa debitor serius menyelesaikan kewajibannya. Apakah Permohonan PKPU Harus Dibuktikan Secara Sederhana? Permohonan PKPU harus didukung oleh bukti yang jelas mengenai adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jika keberadaan utang masih memerlukan pemeriksaan yang panjang dan rumit, sengketa tersebut dapat dinilai tidak sesuai untuk diselesaikan melalui proses PKPU yang waktunya terbatas. Pembuktian sederhana berarti fakta mengenai utang dan kewajiban pembayaran dapat diperiksa tanpa proses pembuktian yang terlalu kompleks. Pengadilan tetap harus memeriksa keabsahan utang, hubungan hukum para pihak, dan dokumen yang menjadi dasar permohonan. Kajian Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 28 No. 3 menjelaskan pentingnya pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU. Prinsip tersebut diperlukan agar PKPU tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak beriktikad baik. Kajian tersebut dapat dibaca melalui Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 juga memberikan pedoman khusus mengenai permohonan pailit atau PKPU terhadap pengembang apartemen dan rumah susun. Dalam keadaan tertentu, perselisihan antara konsumen dan pengembang dianggap tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana karena berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli. Namun, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat langsung dianggap sebagai larangan untuk mengajukan PKPU terhadap seluruh perusahaan properti. Pengadilan tetap perlu memeriksa kedudukan para pihak, jenis utang, isi perjanjian, dan tingkat kerumitan sengketanya. Berapa Hari Proses PKPU Berlangsung? PKPU Sementara berlangsung paling lama 45 hari sejak putusan

SELENGKAPNYA

Contoh Somasi Wanprestasi dan Cara Pengirimannya yang Benar Sesuai Hukum

12 Agustus 2026

Pembatalan kesepakatan secara sepihak, pekerjaan yang tidak selesai, atau pembayaran yang melewati jatuh tempo sering menimbulkan sengketa perdata. Sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, pihak yang dirugikan biasanya mengirimkan somasi sebagai peringatan resmi agar pihak lain segera memenuhi kewajibannya. Somasi tidak selalu wajib dikirim dalam setiap perkara wanprestasi. Namun, somasi dapat menjadi bukti bahwa debitur sudah diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya. Somasi sangat diperlukan apabila perjanjian tidak mengatur bahwa debitur otomatis dianggap lalai setelah batas waktu berakhir. Menurut penulis, kekuatan somasi tidak bergantung pada seberapa keras ancaman yang ditulis di dalamnya. Somasi yang baik harus berisi kronologi yang jelas, tuntutan yang masuk akal, batas waktu yang wajar, dan bukti pengiriman yang dapat diperiksa. Memahami Arti Somasi dan Wanprestasi dalam Hukum Perdata Somasi adalah teguran yang diberikan kreditur kepada debitur agar segera menjalankan kewajibannya dalam batas waktu tertentu. Sementara itu, wanprestasi artinya kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi isi perjanjian, baik karena tidak melaksanakan kewajiban, terlambat, tidak sesuai kesepakatan, maupun melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak. Dalam sebuah perjanjian, pihak yang berhak menerima pembayaran, barang, atau jasa disebut kreditur. Sementara itu, pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian disebut debitur. Kewajiban tersebut dapat berupa pembayaran uang, penyerahan barang, pelaksanaan jasa, atau larangan melakukan tindakan tertentu. Prof. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak menjalankan kewajibannya, lalai, mengingkari janji, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi ketika kewajiban dilaksanakan terlambat atau tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Unsur, Bentuk Wanprestasi, dan Dampak Hukumnya Wanprestasi terjadi ketika terdapat perjanjian yang sah, kewajiban yang jelas, pelanggaran terhadap kewajiban, dan kelalaian yang dapat dibuktikan. Pihak yang dirugikan dapat meminta pemenuhan perjanjian, pembatalan kontrak, ganti rugi, atau beberapa tuntutan sekaligus sesuai isi perjanjian dan ketentuan hukum. Wanprestasi umumnya dibagi menjadi empat bentuk berikut. Debitur sama sekali tidak menjalankan kewajiban yang sudah dijanjikan. Contohnya, penyedia jasa telah menerima pembayaran, tetapi tidak mengerjakan proyek yang disepakati. Debitur akhirnya menjalankan kewajibannya, tetapi pelaksanaannya melewati waktu yang sudah disepakati. Keterlambatan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi kreditur. Debitur menjalankan kewajibannya, tetapi hasilnya berbeda dari ketentuan dalam kontrak. Contohnya, pemasok mengirimkan barang dengan jenis, jumlah, atau kualitas yang tidak sesuai pesanan. Debitur melakukan tindakan yang secara jelas dilarang dalam perjanjian. Contohnya, debitur membocorkan informasi rahasia atau menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan. Kreditur dapat meminta beberapa bentuk penyelesaian sesuai isi kontrak dan keadaan perkara. Bentuk penyelesaian tersebut meliputi: Angka tersebut belum dapat dipastikan melalui data resmi Mahkamah Agung yang tersedia untuk masyarakat. Data perkara harus diperiksa berdasarkan tahun, tingkat pengadilan, dan jenis perkaranya agar tidak menimbulkan kesimpulan yang salah. Unsur Wajib Surat dan Contoh Somasi Wanprestasi Surat somasi wanprestasi perlu menjelaskan identitas para pihak, perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum, kewajiban yang dilanggar, tuntutan kreditur, dan batas waktu penyelesaian. Tuntutan dalam somasi harus ditulis secara jelas agar debitur memahami kewajiban yang harus segera diselesaikan. Surat somasi sebaiknya memuat beberapa informasi berikut: Tidak ada aturan umum yang menyatakan bahwa batas waktu dalam somasi harus selalu 3 × 24 jam atau tujuh hari kerja. Batas waktu sebaiknya ditentukan berdasarkan jenis kewajiban, tingkat kesulitan penyelesaian, isi kontrak, dan besarnya kerugian yang terjadi. Contoh Somasi Wanprestasi Contoh surat somasi berikut dapat digunakan sebagai acuan awal untuk menangani masalah pembayaran atau pelanggaran kontrak. Isi surat tetap harus disesuaikan dengan fakta, bukti, ketentuan penyelesaian sengketa, dan identitas para pihak yang terlibat. [KOP SURAT/IDENTITAS PENGIRIM] Hal: Somasi I atas Wanprestasi Perjanjian [Nama Perjanjian] Kepada Yth.[Nama Debitur/Pimpinan Perusahaan][Alamat Lengkap] Dengan hormat, Saya/Kami, [nama kreditur atau kuasa], bertindak untuk dan atas nama [nama pribadi/perusahaan], menyampaikan somasi berdasarkan fakta-fakta berikut: Berdasarkan fakta tersebut, kami meminta Saudara untuk: Seluruh kewajiban tersebut harus diselesaikan paling lambat [jumlah hari] hari kalender/hari kerja sejak surat somasi ini diterima. Apabila batas waktu tersebut terlewati tanpa adanya penyelesaian, kami akan mengambil langkah hukum sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah hukum tersebut dapat berupa pengajuan gugatan wanprestasi serta tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Somasi ini disampaikan dengan tetap membuka kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah. Demikian surat somasi ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti. [Kota], [Tanggal] Hormat kami, [Tanda tangan] [Nama lengkap][Jabatan, jika ada] DOWNLOAD SURAT SOMASI WANPRESTASI PDF – KLIK LINK DI SINI Cara Mengirim Somasi Wanprestasi agar Dapat Dibuktikan Peraturan tidak menentukan satu cara khusus yang wajib digunakan untuk mengirimkan somasi dalam setiap sengketa perdata. Cara pengiriman yang dipilih harus dapat membuktikan isi surat, identitas penerima, alamat tujuan, tanggal pengiriman, dan waktu surat tersebut diterima. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengirimkan somasi: Metode Bukti yang perlu disimpan Catatan Pos atau kurir tercatat Resi, riwayat pelacakan, bukti penyerahan, dan salinan surat Kirim ke alamat yang tercantum dalam kontrak atau data resmi perusahaan Penyerahan langsung Tanda terima, nama penerima, jabatan, tanggal, dan stempel Gunakan saksi apabila penerima menolak memberikan tanda tangan Email Email terkirim, lampiran, alamat tujuan, data email, dan balasan Gunakan alamat email resmi yang tercantum dalam kontrak atau komunikasi bisnis WhatsApp Salinan percakapan, tangkapan layar, nomor tujuan, dokumen, dan status pengiriman Simpan percakapan secara lengkap dan jangan hanya mengambil satu tangkapan layar Melalui kuasa hukum Surat kuasa, salinan somasi, dan bukti pengiriman Cocok digunakan untuk sengketa dengan nilai besar atau perkara yang rumit Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya pada dasarnya diakui sebagai alat bukti hukum berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. UU ITE terakhir diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun demikian, pengakuan terhadap bukti elektronik tidak berarti setiap tangkapan layar otomatis dapat membuktikan seluruh tuntutan pengirim. Hakim tetap akan memeriksa keaslian, kelengkapan, keutuhan, dan hubungan bukti elektronik dengan bukti lainnya. Pengirim sebaiknya menyimpan file asli, perangkat yang digunakan, riwayat percakapan lengkap, dokumen terlampir, serta bukti bahwa nomor telepon atau alamat email benar-benar digunakan oleh debitur. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, termasuk penggunaan sistem e-Court dan pemanggilan dalam proses pengadilan. Namun, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tidak secara khusus menyatakan bahwa setiap somasi pribadi yang dikirim melalui WhatsApp otomatis sah sebagai bukti. Strategi Pengiriman yang Lebih Aman Pengiriman somasi melalui lebih dari satu

SELENGKAPNYA

Notaris Kini Bisa Urus Legalitas Perusahaan Secara Nasional menurut Aturan Terbaru

11 Agustus 2026

Pengusaha tidak harus menggunakan jasa notaris yang berada di daerah yang sama dengan alamat perusahaan. Pendirian perusahaan seperti PT atau CV dapat dibantu oleh notaris dari daerah lain selama prosesnya tetap mengikuti aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudahan ini membuat pengusaha memiliki lebih banyak pilihan. Pengusaha dapat memilih notaris berdasarkan pengalaman, kualitas pelayanan, kecepatan proses, dan biaya yang ditawarkan. Wilayah Kerja Notaris Tetap Dibatasi Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, setiap notaris memiliki tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Sementara itu, wilayah jabatannya mencakup seluruh provinsi tempat notaris tersebut berkedudukan. Artinya, notaris tidak memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh Indonesia. Notaris tetap harus menjalankan tugas dan membuat akta di dalam wilayah jabatan yang telah ditentukan. Meski begitu, alamat perusahaan yang didirikan tidak harus berada di provinsi yang sama dengan notaris. Sebagai contoh, notaris yang berkedudukan di Jawa Timur dapat membantu mendirikan PT yang beralamat di Jakarta. Namun, proses pembuatan dan penandatanganan akta tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan jabatan notaris. Legalitas Perusahaan Dapat Digunakan di Seluruh Indonesia Dokumen pendirian perusahaan tidak hanya berlaku di daerah tempat notaris bekerja. Setelah perusahaan didaftarkan dan mendapatkan pengesahan atau pencatatan dari pemerintah, legalitas perusahaan tersebut diakui secara nasional. PT mendapatkan status sebagai badan hukum setelah proses pendaftarannya selesai dan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum. Sementara itu, pendirian CV dicatat melalui Sistem Administrasi Badan Usaha atau SABU. Dengan demikian, perusahaan dapat menjalankan usaha di berbagai daerah di Indonesia. Namun, perusahaan tetap harus memenuhi ketentuan mengenai perizinan usaha, lokasi kegiatan, KBLI, dan izin khusus sesuai bidang usahanya. Apakah Harus Selalu Menggunakan Notaris yang Sama? Perusahaan tidak wajib terus menggunakan notaris yang membuat akta pendiriannya. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk selalu menggunakan notaris yang sama. Pemilik usaha boleh menggunakan jasa notaris lain ketika ingin mengubah data atau dokumen perusahaan. Notaris yang berbeda dapat membantu mengurus berbagai perubahan, seperti: Sebelum mengurus perubahan, notaris baru perlu memeriksa akta pendirian, akta perubahan sebelumnya, dan dokumen perusahaan lainnya. Beberapa jenis perubahan juga membutuhkan persetujuan melalui RUPS atau keputusan resmi lainnya sesuai ketentuan perusahaan. Manfaat bagi Pengusaha Kebebasan memilih notaris memberikan sejumlah keuntungan bagi pengusaha, seperti: 1. Memiliki Lebih Banyak Pilihan Pengusaha dapat memilih notaris atau penyedia jasa legalitas berdasarkan pengalaman, kemampuan, harga, dan kualitas pelayanan. Pilihan tersebut tidak hanya terbatas pada notaris yang berada di daerah perusahaan. 2. Proses Pengurusan Lebih Fleksibel Sebagian proses pendaftaran perusahaan sudah dilakukan melalui sistem elektronik. Kondisi ini membuat pengiriman data dan pengurusan administrasi menjadi lebih mudah. Namun, tahapan yang berkaitan dengan pembuatan dan penandatanganan akta tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. 3. Tidak Terikat dengan Satu Notaris Perusahaan dapat menggunakan notaris lain jika membutuhkan perubahan legalitas pada masa mendatang. Pemilik usaha bebas memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. 4. Memudahkan Perluasan Usaha Perusahaan dapat membuka dan menjalankan kegiatan usaha di daerah lain. Syaratnya, perusahaan harus memiliki perizinan dan memenuhi ketentuan usaha yang berlaku di daerah tersebut. Kesimpulan Pengusaha dapat mengurus pendirian PT atau CV melalui notaris yang berasal dari daerah lain. Sementara itu, legalitas perusahaan yang telah terdaftar atau disahkan secara resmi dapat digunakan secara nasional. Perusahaan juga tidak harus memakai notaris yang sama untuk mengurus perubahan legalitas. Pemilik usaha dapat memilih notaris lain sesuai dengan kebutuhan. Jika membutuhkan bantuan untuk mendirikan perusahaan atau mengubah legalitas yang sudah ada, kamu dapat menggunakan layanan LegalMP. Tim LegalMP akan membantu prosesnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. FAQ (Pertanyaan yang Sering Ditanyakan) 1. Apakah pendirian PT atau CV harus menggunakan notaris satu daerah? Tidak, pengusaha dapat menggunakan notaris dari daerah lain selama prosesnya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. 2. Apakah notaris bisa mengurus legalitas perusahaan secara nasional? Ya, notaris bisa mengurus legalitas perusahaan seperti PT atau CV secara nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Apakah legalitas perusahaan berlaku secara nasional? Ya, legalitas perusahaan yang telah disahkan atau dicatat oleh pemerintah diakui di seluruh Indonesia. 4. Apakah perusahaan harus selalu menggunakan notaris yang sama? Tidak, perusahaan dapat memilih notaris lain untuk mengurus perubahan data atau dokumen legalitas. 5. Apakah perusahaan bisa menjalankan usaha di daerah lain? Bisa, selama perusahaan memenuhi ketentuan KBLI, perizinan usaha, lokasi kegiatan, dan izin khusus yang diperlukan.

SELENGKAPNYA

15 Contoh Surat Somasi Hutang PDF sesuai Kebutuhan dan Jenis Perkara

11 Agustus 2026

Surat somasi hutang dapat digunakan untuk menegur debitur yang belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan. Dokumen ini membantu kreditur menyampaikan dasar tagihan, jumlah kewajiban, batas waktu pembayaran, dan langkah lanjutan apabila debitur tetap tidak menyelesaikan utangnya. Setiap perkara tentu memiliki dasar, bukti, dan kondisi yang berbeda. Karena itu, contoh surat somasi hutang berikut perlu disesuaikan dengan isi perjanjian serta fakta yang benar-benar terjadi. Surat Somasi Hutang Punya Kekuatan Hukum? Surat somasi mempunyai arti hukum sebagai teguran resmi yang menyatakan bahwa debitur telah diminta memenuhi kewajibannya. Namun, somasi bukan putusan pengadilan dan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menyita aset atau melakukan eksekusi secara sepihak. Dasar hukum somasi terdapat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur bahwa debitur dapat dinyatakan lalai melalui surat perintah, akta sejenis, atau karena lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perikatan. Selanjutnya, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Pasal 1338 KUHPerdata juga menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Somasi dapat menjadi bukti bahwa kreditur sudah memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum sengketa dibawa ke proses hukum. Menurut BPK RI, somasi tidak harus dibuat dalam bentuk akta autentik dan surat tertulis biasa dapat digunakan sepanjang pihak yang dituju, permasalahan, serta tuntutan dinyatakan secara tegas. Tidak ada ketentuan umum yang mewajibkan somasi selalu dikirim sebanyak tiga kali. Kreditur dapat mengirim satu atau beberapa kali somasi dengan mempertimbangkan isi perjanjian, respons debitur, tenggat yang wajar, dan strategi penyelesaian sengketa. Tahapan Mengirimkan Surat Somasi Hutang Pengiriman somasi sebaiknya dilakukan secara sistematis agar tuntutan mudah dipahami dan dapat dibuktikan. Berikut tahapan yang dapat dilakukan sebelum kreditur mengambil langkah hukum berikutnya. 15 Contoh Surat Somasi Hutang PDF Berikut 15 contoh surat somasi hutang PDF yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan dan jenis perkaranya. Setiap dokumen masih menggunakan kolom bertanda kurung siku yang perlu diganti dengan data serta fakta sebenarnya. 1. Somasi Utang Pribadi Download contoh Somasi Utang Pribadi di Google Drive Surat ini dapat digunakan untuk menagih pinjaman antara individu yang telah melewati tanggal pelunasan. Dasar utangnya dapat berupa perjanjian tertulis maupun bukti lain yang menunjukkan adanya penyerahan dan kewajiban pengembalian uang. Contoh isi surat: SURAT SOMASI UTANG PRIBADI Nomor: [Nomor Surat]Perihal: Teguran Pembayaran Utang Kepada Yth.Sdr./Sdri. [Nama Debitur]di [Alamat] Dengan hormat, Berdasarkan kesepakatan pada tanggal [Tanggal], Saudara telah menerima pinjaman dari [Nama Pemberi Pinjaman] sebesar Rp[Jumlah Utang], yang wajib dilunasi paling lambat pada [Tanggal Jatuh Tempo]. Sampai surat ini disampaikan, kewajiban tersebut belum Saudara lunasi. Karena itu, kami meminta Saudara membayar seluruh utang paling lambat [Jumlah Hari] hari kalender sejak surat ini diterima. Pembayaran dapat dilakukan ke rekening [Nama Bank dan Nomor Rekening]. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, kami berhak mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian somasi ini disampaikan agar mendapat perhatian dan segera dilaksanakan. [Kota], [Tanggal] Hormat kami, [Tanda Tangan][Nama Pemberi Pinjaman/Kuasa] 2. Somasi Utang Piutang Usaha Download contoh Somasi Utang Piutang Usaha di Google Drive Somasi ini ditujukan untuk kewajiban pembayaran yang timbul dari transaksi bisnis antara perusahaan, vendor, supplier, atau mitra usaha. Surat perlu merujuk pada kontrak dan dokumen pelaksanaan transaksi agar dasar tagihannya dapat diidentifikasi. Contoh isi surat: SURAT SOMASI UTANG PIUTANG USAHA Nomor: [Nomor Surat]Perihal: Somasi Pembayaran Kewajiban Usaha Kepada Yth.Direksi [Nama Perusahaan Debitur]di [Alamat] Dengan hormat, Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor [Nomor Perjanjian] tanggal [Tanggal], perusahaan Saudara mempunyai kewajiban pembayaran kepada [Nama Perusahaan Kreditur] sebesar Rp[Jumlah]. Pembayaran tersebut telah jatuh tempo pada [Tanggal], tetapi sampai saat ini belum kami terima. Kami telah melakukan penagihan melalui [Email/WhatsApp/Surat] pada [Tanggal], namun kewajiban tersebut belum diselesaikan. Melalui surat ini, kami meminta perusahaan Saudara melunasi seluruh kewajiban paling lambat [Jumlah Hari] hari kalender sejak somasi diterima. Apabila tidak terdapat penyelesaian dalam batas waktu tersebut, kami akan mempertimbangkan upaya hukum untuk memperoleh pembayaran beserta kerugian yang dapat dibuktikan. [Kota], [Tanggal] Hormat kami,[Nama Perusahaan Kreditur] [Tanda Tangan][Nama dan Jabatan] 3. Somasi Invoice Jatuh Tempo Download contoh Somasi Invoice Jatuh Tempo di Google Drive Surat ini dapat dikirim ketika invoice atas barang atau jasa belum dibayar setelah tanggal jatuh tempo. Lampirkan invoice dan bukti bahwa barang atau jasa telah diserahkan sesuai kesepakatan. Contoh isi surat: SURAT SOMASI ATAS INVOICE JATUH TEMPO Nomor: [Nomor Surat]Perihal: Somasi Pembayaran Invoice Kepada Yth.[Nama Debitur/Perusahaan]di [Alamat] Dengan hormat, Sehubungan dengan Invoice Nomor [Nomor Invoice] tanggal [Tanggal Invoice] atas penyediaan [Barang/Jasa], terdapat tagihan sebesar Rp[Jumlah Tagihan] yang telah jatuh tempo pada [Tanggal]. Barang atau jasa telah kami serahkan sesuai [Surat Jalan/Berita Acara/Perjanjian]. Namun, sampai surat ini diterbitkan, pembayaran belum kami terima. Kami meminta pembayaran dilakukan paling lambat [Jumlah Hari] hari kalender sejak surat ini diterima ke rekening [Nama Bank, Nomor Rekening, dan Nama Pemilik]. Jika pembayaran telah dilakukan, mohon kirimkan bukti transfer kepada [Kontak]. Apabila belum diselesaikan sampai tenggat tersebut, kami berhak menempuh langkah penagihan dan hukum sesuai perjanjian serta peraturan yang berlaku. [Kota], [Tanggal] Hormat kami, [Tanda Tangan][Nama dan Jabatan] 4. Somasi Pembayaran Cicilan Download contoh Somasi Pembayaran Cicilan di Google Drive Somasi pembayaran cicilan digunakan ketika debitur menunggak satu atau beberapa periode pembayaran. Surat harus menjelaskan periode cicilan yang tertunggak dan total kewajiban yang perlu dibayar. Contoh isi surat: SURAT SOMASI TUNGGAKAN CICILAN Nomor: [Nomor Surat]Perihal: Teguran Pembayaran Cicilan Kepada Yth.Sdr./Sdri. [Nama Debitur]di [Alamat] Dengan hormat, Berdasarkan Perjanjian Pembayaran Cicilan tanggal [Tanggal], Saudara wajib membayar cicilan sebesar Rp[Nilai Cicilan] per [Bulan/Minggu]. Sampai surat ini diterbitkan, terdapat tunggakan sebanyak [Jumlah Cicilan] kali dengan total Rp[Jumlah Tunggakan], yaitu untuk periode [Periode Tunggakan]. Kami meminta Saudara melunasi tunggakan tersebut paling lambat [Jumlah Hari] hari kalender sejak surat ini diterima. Jadwal cicilan berikutnya tetap berlaku sesuai perjanjian, kecuali disepakati perubahan secara tertulis. Apabila tunggakan tidak dilunasi, kami berhak menjalankan langkah yang diperbolehkan dalam perjanjian dan ketentuan hukum. [Kota], [Tanggal] Hormat kami, [Tanda Tangan][Nama Kreditur/Kuasa] 5. Somasi Pelunasan Pinjaman Download contoh Somasi Pelunasan Pinjaman di Google Drive Surat ini meminta debitur melunasi seluruh sisa pinjaman yang telah jatuh tempo. Nilai pembayaran yang pernah diterima perlu diperhitungkan agar jumlah sisa pinjaman tidak menimbulkan sengketa baru. Contoh isi surat:

SELENGKAPNYA

Izin Usaha Ternak Ikan: Syarat, KBLI 2025, dan Cara Daftar di OSS RBA

07 Agustus 2026

Usaha budidaya ikan memiliki pasar yang luas, mulai dari kebutuhan rumah tangga, restoran, industri pengolahan, hingga pasar ekspor. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat produksi ikan hasil budidaya Indonesia mencapai 6,37 juta ton pada 2024. Jumlah tersebut belum termasuk produksi rumput laut yang mencapai 10,80 juta ton. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor budidaya ikan mempunyai nilai ekonomi yang besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, peluang pasar yang besar perlu didukung oleh perizinan usaha yang sesuai. Pembudidaya perlu menentukan jenis kegiatan, lokasi, skala usaha, komoditas, dan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI sebelum mengajukan izin melalui OSS RBA. Menurut pandangan saya, izin usaha ternak ikan perlu dipahami sebagai salah satu cara melindungi kegiatan usaha. Legalitas yang lengkap dapat membantu pembudidaya membuktikan bahwa kegiatan usahanya resmi ketika mengajukan pembiayaan, mengikuti program pemerintah, menghadapi pemeriksaan, atau bekerja sama dengan pembeli berskala besar. Apa Itu Izin Usaha Ternak Ikan? Izin usaha ternak ikan adalah legalitas yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan pembenihan, pemeliharaan, pembesaran, atau pemanenan ikan secara komersial. Jenis dokumen yang harus dimiliki bergantung pada kode KBLI, skala usaha, lokasi, dan tingkat risiko yang ditentukan melalui sistem OSS RBA. Istilah “ternak ikan” lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam klasifikasi kegiatan usaha pemerintah, kegiatan tersebut disebut sebagai perikanan budidaya atau pembudidayaan ikan. Kegiatan perikanan budidaya dapat meliputi: Nomor Induk Berusaha atau NIB menjadi identitas dasar bagi setiap pelaku usaha. Namun, NIB belum tentu menjadi satu-satunya dokumen yang dibutuhkan. Sistem OSS dapat meminta pelaku usaha memenuhi Sertifikat Standar, persetujuan lingkungan, kesesuaian pemanfaatan ruang, dan sertifikasi teknis sesuai dengan karakter kegiatan usahanya. Manfaat Legalitas Usaha Kolam Ikan Air Tawar Legalitas usaha kolam ikan air tawar memberikan identitas resmi dan kepastian terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Dokumen legalitas juga dapat membantu pelaku usaha ketika mengajukan pembiayaan, mengikuti pengadaan, memperoleh program pembinaan, atau memasok ikan kepada perusahaan yang memiliki standar tertentu. Manfaat lain legalitas bagi pembudidaya ikan, yaitu: Penelitian Prabowo, Wiyono, Haluan, dan Iskandar mengenai pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal menemukan bahwa pendampingan dan bimbingan teknis pemerintah dapat memengaruhi keberhasilan pembiayaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses modal tidak hanya ditentukan oleh keuntungan usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pengelolaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha. Marine Fisheries IPB. Cara Memilih KBLI Usaha Perikanan Budidaya KBLI usaha perikanan budidaya harus dipilih berdasarkan jenis perairan, komoditas, dan kegiatan yang benar-benar dijalankan. Pelaku usaha perlu membedakan kegiatan pembenihan, pembesaran, budidaya ikan hias, dan pembudidayaan biota yang dilindungi karena setiap kegiatan dapat memiliki persyaratan berbeda. Pemilihan kegiatan usaha saat ini perlu mengacu pada KBLI 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. KBLI 2025 menggabungkan dan mengubah sejumlah kode yang sebelumnya terdapat dalam KBLI 2020. Karena itu, kode lama seperti 03226 dan 03251 tidak bisa langsung digunakan tanpa memeriksa tabel konversinya. Buku KBLI 2025 BPS Contoh KBLI 2025 untuk Budidaya Ikan Tabel berikut dapat digunakan sebagai gambaran awal untuk memilih KBLI usaha budidaya ikan. Penetapan kode tetap harus disesuaikan dengan komoditas dan kegiatan usaha yang dimasukkan ke dalam OSS. Kode KBLI 2025 Kegiatan Usaha Contoh Komoditas 03221 Pembudidayaan ikan bersirip selain ikan hias dan biota air tawar lainnya yang tidak dilindungi Lele, nila, patin, gurami, dan ikan mas 03222 Pembudidayaan ikan hias air tawar yang tidak dilindungi Cupang, koi, guppy, dan arwana yang tidak termasuk jenis dilindungi 03223 Pembudidayaan tumbuhan air tawar yang tidak dilindungi Tanaman air untuk konsumsi atau kebutuhan komersial 03224 Pengembangbiakan biota air tawar yang dilindungi Biota tertentu sesuai peraturan konservasi 03231 Pembudidayaan ikan bersirip selain ikan hias dan biota air payau lainnya yang tidak dilindungi Bandeng dan ikan payau lainnya 03232 Pembudidayaan ikan hias air payau yang tidak dilindungi Ikan hias yang hidup di perairan payau 03211 Pembudidayaan ikan bersirip selain ikan hias dan biota air laut lainnya yang tidak dilindungi Kerapu, kakap laut, dan komoditas laut lainnya Dalam KBLI 2025, kegiatan pembenihan, pembesaran, dan beberapa metode budidaya air tawar yang sebelumnya memiliki kode berbeda telah dikelompokkan ke dalam kode baru. Sebagai contoh, kegiatan pembenihan ikan air tawar yang sebelumnya menggunakan KBLI 03226 harus disesuaikan kembali berdasarkan jenis biota yang dibudidayakan. Apakah Semua Usaha Budidaya Cukup Menggunakan NIB? Tidak semua usaha budidaya ikan hanya membutuhkan NIB. Dokumen perizinan ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko OSS yang mempertimbangkan KBLI, skala usaha, luas area, teknologi, komoditas, kapasitas produksi, dan informasi lain yang dimasukkan oleh pelaku usaha. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko saat ini mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Karena itu, panduan lama yang masih menggunakan PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai dasar utama perlu diperbarui. PP Nomor 28 Tahun 2025. Secara umum, dokumen yang diterbitkan melalui OSS dibedakan sebagai berikut: Tingkat Risiko Perizinan Berusaha Rendah NIB Menengah rendah NIB dan Sertifikat Standar berdasarkan pernyataan mandiri Menengah tinggi NIB dan Sertifikat Standar yang harus diverifikasi Tinggi NIB dan izin setelah seluruh persyaratan dipenuhi Tingkat risiko tidak bisa ditentukan hanya dengan melihat nama KBLI. Pelaku usaha perlu mengisi parameter kegiatan di OSS karena satu KBLI dapat menghasilkan kewajiban yang berbeda berdasarkan skala dan cara operasionalnya. Syarat Izin Usaha Budidaya Ikan Syarat izin usaha budidaya ikan meliputi data pelaku usaha, informasi kegiatan, lokasi, modal, kapasitas produksi, dan dokumen teknis yang diminta oleh OSS. Usaha yang mempunyai dampak lebih besar terhadap ruang atau lingkungan dapat memerlukan persetujuan tambahan sebelum izin dapat digunakan. Berikut data dan dokumen yang perlu dipersiapkan: 1. Data Pelaku Usaha Data pelaku usaha digunakan untuk memastikan identitas pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan budidaya. Data tersebut harus sesuai dengan dokumen kependudukan, perpajakan, dan badan usaha. Dokumen yang diperlukan meliputi: 2. Data Kegiatan Budidaya Data kegiatan budidaya digunakan untuk menentukan kode KBLI, tingkat risiko, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Masukkan informasi sesuai kondisi operasional sebenarnya agar tidak menimbulkan masalah ketika dilakukan verifikasi. Informasi yang perlu disiapkan antara lain: 3. Kesesuaian Lokasi Lokasi budidaya harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Budidaya yang menggunakan ruang laut dapat memerlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL, sedangkan kegiatan di daratan mengikuti proses kesesuaian pemanfaatan ruang melalui OSS. Pelaku usaha juga perlu menyiapkan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa lahan. Izin usaha

SELENGKAPNYA

Daftar Izin Toko Online di Marketplace Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada

06 Agustus 2026

Bisnis online di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah usaha e-commerce di Indonesia terus bertambah, dan sebagian besar masih berada di Pulau Jawa. Perkembangan tersebut membuat pelaku usaha perlu lebih memperhatikan izin toko online di marketplace. Seller tidak cukup hanya mengatur foto produk, harga, promosi, dan pengiriman. Legalitas usaha juga perlu disiapkan agar bisnis dapat berjalan sesuai aturan. Dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, badan usaha, serta pendaftaran merek juga dapat membantu bisnis ketika ingin berkembang lebih besar. Legalitas yang lengkap dapat mempermudah seller saat ingin membuka Official Store, masuk program Mall, bekerja sama dengan perusahaan lain, atau mengembangkan bisnis ke pasar yang lebih luas. Toko Online di Marketplace Wajib Memiliki Izin Usaha Pelaku usaha yang berjualan secara online perlu memiliki Perizinan Berusaha sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan. Aturan ini juga berlaku bagi pedagang yang menjual barang melalui marketplace atau platform digital. Perdagangan online termasuk dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Beberapa aturan yang menjadi dasar perdagangan online di Indonesia antara lain: PP Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021. Pengurusan Perizinan Berusaha dilakukan melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Salah satu dokumen utama yang diterbitkan melalui OSS adalah Nomor Induk Berusaha atau NIB. NIB berfungsi sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha saat menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Dokumen Legalitas yang Perlu Disiapkan Seller Marketplace Dokumen yang dibutuhkan seller marketplace dapat berbeda-beda. Kebutuhannya bergantung pada jenis usaha, produk yang dijual, bentuk usaha, serta kebijakan dari masing-masing marketplace. Namun, ada beberapa dokumen yang sebaiknya mulai disiapkan sejak awal, yaitu: Beberapa jenis produk memang memiliki aturan tambahan. Misalnya, kosmetik, makanan olahan, obat, alat kesehatan, serta produk tertentu yang wajib memiliki sertifikat halal dapat membutuhkan izin khusus. Karena, mempunyai NIB saja hanya berfungsi sebagai legalitas dasarnya, masih ada kemungkinan untuk perlu mengurus izin lanjutan lainnya. Oleh sebab itu, seller tetap perlu memeriksa aturan yang berlaku untuk produk yang dijual. Pilih PT Perorangan, CV, atau PT Umum untuk Toko Online? Supaya legalitas bisnis jadi lebih kuat di mata hukum, sebaiknya seller juga mendirikan badan usaha. Tidak hanya membuat NIB saja. Badan usaha yang dipilih bisa PT Perorangan, CV, atau PT Umum. Pilih bentuk badan usaha berdasarkan jumlah pemilik, skala bisnis, kebutuhan perlindungan aset, dan rencana perkembangan usaha. Seller yang baru menjalankan bisnis sendiri tentu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan brand yang sudah mempunyai banyak partner atau investor. Berikut gambaran perbedaan antara ketiga badan usaha tersebut: Bentuk Usaha Kelebihan Kekurangan Cocok untuk PT Perorangan Bisa didirikan oleh satu orang, sudah berbadan hukum, dan modal cukup fleksibel Hanya ditujukan untuk usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil Seller tunggal atau UMKM yang ingin memiliki badan hukum CV Pengelolaannya relatif sederhana dan cocok untuk bisnis bersama Sekutu aktif dapat bertanggung jawab sampai menggunakan harta pribadi Bisnis yang dijalankan oleh dua orang atau lebih PT Umum Berbadan hukum, kepemilikan dibagi melalui saham, dan lebih cocok untuk ekspansi Pengelolaan dan administrasinya lebih terstruktur Brand yang berkembang, memiliki beberapa pemilik, mencari investor, atau ingin kerja sama dengan perusahaan besar Kalau usaha masih dikelola sendiri dan masih masuk dalam kriteria UMK, PT Perorangan bisa menjadi pilihan. Sementara jika bisnis dijalankan bersama partner dan ingin menggunakan struktur yang lebih sederhana, CV dapat dipertimbangkan. Untuk PT Umum, ini lebih cocok untuk bisnis yang ingin berkembang lebih besar, memiliki beberapa pemegang saham, mencari investor, atau menjalankan kerja sama dengan perusahaan lain. 1. Izin dan Syarat Toko Online di Shopee Seller Shopee yang ingin mengembangkan tokonya ke tingkat yang lebih tinggi perlu menyiapkan dokumen usaha dengan rapi. Kebutuhan dokumen dapat berbeda tergantung status seller, jenis produk, kepemilikan merek, serta kebijakan Shopee yang sedang berlaku. Beberapa dokumen dasar yang sebaiknya disiapkan sejak awal oleh seller antara lain: Selain memiliki dokumen, seller juga perlu memastikan data di setiap dokumen sama. Misalnya, nama pemilik usaha, data rekening bank, data perpajakan, dan informasi perusahaan sebaiknya tidak berbeda. Perbedaan data dapat membuat proses pemeriksaan dokumen menjadi lebih lama. 2. Izin dan Syarat Toko Online di Tokopedia Seller Tokopedia juga perlu menyiapkan legalitas jika ingin mengembangkan toko menjadi lebih profesional. Semakin besar skala bisnis dan semakin tinggi tingkat verifikasi toko, biasanya semakin lengkap dokumen yang perlu disiapkan. Dokumen yang dapat dibutuhkan antara lain: Seller yang memiliki target menjadi toko resmi sebaiknya mulai merapikan legalitas sejak awal. Cara tersebut akan membantu ketika bisnis mulai mengikuti promosi besar, bekerja sama dengan pihak lain, atau menjual produk melalui lebih banyak platform. 3. Izin dan Syarat TikTok Shop Seller TikTok Shop perlu melalui proses pemeriksaan identitas dan data usaha sebelum bisa menjalankan bisnis secara penuh di platform. Persyaratan dapat berbeda tergantung apakah seller mendaftar sebagai individu atau menggunakan perusahaan. Beberapa dokumen dan data yang biasanya perlu disiapkan antara lain: Seller juga perlu memperhatikan aturan produk yang berlaku di TikTok Shop. Tidak semua barang bisa langsung dijual tanpa syarat tambahan. Produk tertentu dapat membutuhkan dokumen atau izin khusus sesuai jenis barangnya. 4. Izin dan Syarat Lazada serta LazMall Lazada menyediakan tempat berjualan bagi seller biasa maupun brand yang ingin masuk ke LazMall. Seller yang ingin masuk ke LazMall biasanya perlu melalui proses pemeriksaan yang lebih lengkap. Dokumen yang dapat dibutuhkan antara lain: Jika seller adalah pemilik merek, data kepemilikan merek perlu sesuai dengan data bisnis. Jika seller bertindak sebagai distributor, seller juga perlu memiliki bukti bahwa memang mendapatkan izin dari pemilik merek. Jadi, untuk masuk LazMall, seller tidak hanya perlu mempunyai NIB. Hubungan seller dengan merek yang dijual juga harus dapat dibuktikan. NIB Saja Belum Cukup, Cek Izin Lanjutannya Berdasarkan Produk NIB itu berfungsi identitas resmi pelaku usaha, tetapi NIB tidak selalu menjadi satu-satunya izin yang dibutuhkan. Seller perlu memeriksa apakah produk yang dijual memiliki aturan atau izin tambahan. Contohnya: Kesimpulan Izin toko online di marketplace perlu disesuaikan dengan jenis usaha, produk yang dijual, bentuk bisnis, serta status seller di masing-masing platform. NIB melalui OSS menjadi salah satu dokumen dasar yang perlu dimiliki pelaku usaha. Namun, seller juga dapat membutuhkan NPWP, dokumen badan usaha, sertifikat merek, surat distributor, atau izin produk lainnya. Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan

SELENGKAPNYA

Syarat Izin Usaha Percetakan dan Cara Daftarnya sesuai KBLI Terbaru

05 Agustus 2026

Bisnis percetakan masih punya peluang pasar yang cukup besar meskipun banyak kegiatan promosi dan komunikasi sekarang beralih ke media digital. Buku, kemasan, brosur, label, kalender, merchandise, dokumen bisnis, dan materi promosi masih terus dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat maupun perusahaan. Data Bank Indonesia pada triwulan IV 2025 juga menunjukkan bahwa kelompok industri kertas, barang dari kertas, percetakan, dan reproduksi media rekaman termasuk sektor manufaktur yang masih berkembang. Karena itu, usaha percetakan tetap punya peluang untuk berkembang. Apalagi jika mampu masuk ke pasar perusahaan, instansi, sekolah, kampus, hingga pengadaan barang dan jasa. Salah satu hal yang perlu disiapkan sejak awal adalah legalitas usaha. Izin usaha percetakan membuat bisnis kamu tercatat secara resmi dan bisa menjalankan kegiatan usaha sesuai bidang yang terdaftar. Legalitas juga bisa membantu saat calon klien meminta NIB, NPWP, dokumen perusahaan, atau bukti izin sebelum memberikan pekerjaan. Menurut saya, izin usaha percetakan sekarang sebaiknya dilihat sebagai bagian dari persiapan bisnis untuk berkembang. Percetakan yang memiliki legalitas sesuai kegiatan usahanya biasanya lebih siap ketika ingin bekerja sama dengan perusahaan besar atau mengikuti pengadaan barang dan jasa. Apa Izin Usaha Percetakan yang Dibutuhkan? Izin usaha percetakan diurus melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS RBA. Jenis izin yang diterima setiap usaha bisa berbeda karena OSS melihat jenis kegiatan, lokasi, skala usaha, nilai investasi, dan tingkat risikonya. Aturan utama yang digunakan sekarang adalah PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan tersebut menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang sebelumnya digunakan sebagai dasar sistem OSS RBA. Untuk usaha yang masuk sektor industri, ketentuan teknisnya juga mengacu pada Permenperin Nomor 37 Tahun 2025. Secara umum, perizinan usaha dibagi berdasarkan tingkat risiko berikut. Usaha percetakan masuk ke tingkat risiko rendah hingga menengah rendah, sehingga bisa memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha serta Sertifikat Standar sebagai dasar legalitasnya. Kalau mau lebih kuat lagi legalitasnya, bisa mendirikan badan usaha seperti CV, PT Perorangan, atau PT Umum. Bentuk Usaha Kelebihan Cocok untuk Bisnis Percetakan Seperti Apa? CV Struktur usaha cukup sederhana dan bisa dijalankan bersama partner. CV juga sudah umum digunakan untuk kerja sama dengan perusahaan, sekolah, instansi, maupun pelanggan B2B. Cocok untuk percetakan skala kecil sampai menengah yang dijalankan oleh dua orang atau lebih. Misalnya percetakan undangan, banner, brosur, buku, merchandise, atau digital printing yang mulai menerima pesanan perusahaan. PT Perorangan Memiliki status badan hukum dan bisa didirikan oleh satu orang. Cocok bagi pemilik usaha yang ingin memisahkan bisnis dari usaha pribadi dan membangun citra usaha yang lebih profesional. Cocok untuk percetakan milik satu orang yang masih masuk kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Misalnya pemilik digital printing yang sebelumnya menjalankan usaha sendiri dan ingin mulai bekerja sama dengan perusahaan. PT Umum Memiliki status badan hukum dengan struktur pemegang saham yang lebih fleksibel. Lebih cocok untuk pengembangan bisnis, masuknya partner atau investor, kerja sama perusahaan besar, hingga pengadaan barang dan jasa. Cocok untuk percetakan skala menengah sampai besar yang memiliki beberapa pemilik, banyak karyawan, mesin produksi bernilai besar, pelanggan korporasi, atau berencana membuka cabang dan menerima investor. PT jenis ini pada umumnya didirikan oleh dua orang atau lebih KBLI Usaha Percetakan Terbaru yang Perlu Diketahui KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia) adalah kode yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan jenis kegiatan usaha. Kode KBLI yang kamu pilih akan menentukan bidang usaha yang tercatat di OSS dan bisa memengaruhi izin yang harus dipenuhi. Untuk percetakan komersial pada umumnya, salah satu kode yang paling sering digunakan adalah KBLI 18111 Pencetakan Umum. Saat ini, klasifikasi kegiatan usaha sudah menggunakan KBLI 2025. Beberapa kode usaha percetakan masih menggunakan nomor yang sama seperti KBLI sebelumnya, tetapi nama dan rincian kegiatannya bisa mengalami penyesuaian. KBLI Nama KBLI 2025 Contoh Kegiatan 18111 Pencetakan Umum Buku, brosur, kalender, poster, katalog, materi promosi, surat bisnis, foto, dan hasil cetak umum lainnya 18112 Pencetakan Khusus Paspor, cek, giro, meterai, uang kertas, obligasi, surat berharga, dan dokumen khusus 18113 Pencetakan Tiga Dimensi 3D printing dari plastik, polimer, logam, clay, dan bahan lainnya 18120 Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan Penjilidan, pemotongan, laminasi, finishing, pembuatan plate, dan pekerjaan setelah proses cetak Apa yang Berubah pada KBLI 18111? KBLI 18111 pada KBLI 2025 menggunakan nama Pencetakan Umum. Pada KBLI sebelumnya, kode tersebut dikenal dengan nama Industri Pencetakan Umum. Ruang lingkup usahanya juga dibuat lebih jelas dan bisa mencakup beberapa jenis kegiatan pencetakan. Karena itu, jangan memilih KBLI hanya karena nama kodenya terlihat sesuai. Kamu tetap perlu membaca rincian kegiatan yang tercantum pada KBLI tersebut. Satu kode KBLI juga bisa memiliki beberapa ruang lingkup kegiatan dengan kewajiban izin yang berbeda. Untuk usaha yang sudah memiliki izin berdasarkan KBLI lama, perubahan ke KBLI 2025 tidak selalu berarti harus membuat izin baru. Penyesuaian bisa dilakukan melalui OSS jika tidak ada perubahan besar pada kegiatan usaha. Jika perusahaan mengubah jenis usaha, kegiatan produksi, atau maksud dan tujuan perusahaan, data di OSS dan AHU juga perlu diperbarui. Syarat Izin Usaha Percetakan via OSS RBA Syarat izin usaha percetakan biasanya meliputi data pemilik, data perusahaan, lokasi usaha, kegiatan produksi, dokumen lingkungan, serta persyaratan sektor industri. Dokumen yang diminta bisa berbeda tergantung bentuk usaha dan tingkat risiko yang muncul di OSS. 1. Data Pemilik dan Badan Usaha Untuk usaha perorangan, kamu perlu menyiapkan NIK, NPWP, email, alamat, dan data kegiatan usaha. Jika usaha berbentuk PT atau CV, data perusahaan harus sudah sesuai dengan data yang tercatat di sistem Administrasi Hukum Umum atau AHU. Data tersebut antara lain nama perusahaan, alamat, pengurus, bidang usaha, dan informasi perusahaan lainnya. 2. Data Lokasi dan Kegiatan Usaha Kamu juga perlu memasukkan data lokasi tempat usaha dijalankan. Data yang biasanya diminta antara lain luas lokasi, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, kapasitas produksi, jenis produk, dan kegiatan usaha. Lokasi usaha juga bisa berkaitan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR. Karena itu, alamat tempat produksi perlu disesuaikan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. 3. Dokumen Lingkungan Tidak semua percetakan membutuhkan dokumen lingkungan yang sama. Sistem OSS akan menentukan jenis dokumen berdasarkan skala usaha dan dampak kegiatannya. Beberapa usaha mungkin cukup menggunakan SPPL. Usaha dengan kegiatan yang lebih besar atau memiliki dampak lingkungan lebih tinggi bisa membutuhkan dokumen tambahan. Percetakan

SELENGKAPNYA

Cara Mengurus Izin Usaha Konveksi dan KBLI yang Digunakan

04 Agustus 2026

Usaha konveksi memiliki peluang yang cukup besar karena kebutuhan pakaian terus berkembang. Selain pasarnya dari konsumen pribadi, juga bisa menyasar ke perusahaan, sekolah, komunitas, instansi pemerintah, hingga kebutuhan ekspor. Produk yang dibuat pun beragam, mulai dari kaos, seragam, jaket, pakaian olahraga, sampai pakaian dalam jumlah besar untuk kebutuhan tertentu. Namun, pemilik usaha konveksi juga perlu memperhatikan legalitas usahanya. Legalitas membantu usaha memiliki identitas resmi, menjalankan kegiatan sesuai aturan, serta membuka peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan atau mengikuti pengadaan barang. Pemilik usaha konveksi umumnya perlu menentukan KBLI usaha konveksi, mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS, serta memenuhi Sertifikat Standar, persyaratan lingkungan, atau kewajiban lain jika memang diwajibkan berdasarkan jenis dan skala usahanya. Apa Izin Usaha yang Dibutuhkan untuk Membuka Konveksi? Izin usaha konveksi diurus melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini menentukan jenis perizinan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dasar perizinan berusaha berbasis risiko saat ini mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Jenis perizinan yang dibutuhkan berbeda-beda berdasarkan tingkat risiko usaha, yaitu: Syarat Izin Usaha Konveksi Syarat mengurus izin usaha konveksi umumnya meliputi data pemilik atau badan usaha, lokasi produksi, kegiatan usaha, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, serta KBLI yang digunakan. Dokumen yang perlu disiapkan dapat berbeda antara usaha milik pribadi dengan usaha yang sudah berbentuk PT, PT Perorangan, atau CV. Syarat Usaha Konveksi Milik Perorangan Pemilik usaha konveksi yang menjalankan usaha atas nama pribadi umumnya perlu menyiapkan: Pastikan data yang dimasukkan ke OSS sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Syarat Konveksi Berbentuk PT, PT Perorangan, atau CV Usaha konveksi yang sudah berbentuk badan usaha perlu menyiapkan beberapa data tambahan, seperti: Kebutuhan dokumen dapat berbeda untuk setiap usaha karena OSS akan membaca data berdasarkan lokasi, jenis kegiatan, dan skala bisnis. KBLI Usaha Konveksi yang Digunakan KBLI yang paling umum digunakan untuk usaha konveksi pakaian berbahan tekstil adalah KBLI 14111 Industri Pakaian Jadi (Konfeksi) dari Tekstil. Saat ini, pelaku usaha perlu mengacu pada KBLI 2025 berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. KBLI tersebut digunakan untuk mengelompokkan berbagai kegiatan usaha berdasarkan jenis aktivitas yang dijalankan. Berikut beberapa KBLI yang berkaitan dengan usaha pakaian: Kode KBLI Nama KBLI Cocok Digunakan Untuk 14111 Industri Pakaian Jadi (Konfeksi) dari Tekstil Produksi pakaian dalam jumlah besar seperti kaos, kemeja, celana, seragam, pakaian olahraga, dan pakaian lainnya dari kain 14112 Industri Pakaian Jadi (Konfeksi) dari Kulit dan Tiruan Kulit Produksi jaket, rompi, mantel, celana, atau pakaian berbahan kulit maupun kulit tiruan 14120 Industri Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan/Kustomisasi Tailor, butik, penjahit rumahan, atau usaha pakaian yang dibuat berdasarkan ukuran dan pesanan konsumen 14131 Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil Produksi topi, peci, dasi, syal, mukena, kerudung, sarung tangan, dan perlengkapan pakaian dari tekstil Apa Perbedaan KBLI 14111 dan KBLI 14120? KBLI 14111 digunakan untuk produksi pakaian secara massal. Sedangkan KBLI 14120 digunakan untuk pakaian yang dibuat berdasarkan pesanan atau ukuran tertentu. Contohnya, usaha yang memproduksi 2.000 kaos seragam setiap bulan lebih sesuai menggunakan KBLI 14111. Sementara itu, penjahit yang menerima pesanan satu jas berdasarkan ukuran tubuh pelanggan lebih sesuai menggunakan KBLI 14120. Karena itu, pemilihan KBLI sebaiknya mengikuti kegiatan utama yang benar-benar dijalankan oleh bisnis. Cara Mengurus Izin Usaha Konveksi di OSS Izin usaha konveksi dapat diurus secara online melalui sistem OSS. Pemilik usaha perlu mengisi data dengan benar karena informasi mengenai KBLI, lokasi, investasi, tenaga kerja, dan kegiatan produksi akan menentukan dokumen yang harus dipenuhi. Berikut langkah-langkahnya: 1. Membuat Akun OSS Daftarkan akun melalui sistem OSS sesuai jenis pelaku usaha. Usaha dapat didaftarkan sebagai usaha perorangan maupun badan usaha seperti PT, PT Perorangan, atau CV. 2. Melengkapi Data Usaha Isi data pelaku usaha dengan lengkap. Pastikan nama, alamat, NPWP, data penanggung jawab, dan informasi badan usaha sudah benar. 3. Memilih KBLI Tambahkan KBLI sesuai kegiatan yang dijalankan. Jika kegiatan utama berupa produksi pakaian massal dari kain, salah satu KBLI yang dapat digunakan adalah 14111 Industri Pakaian Jadi (Konfeksi) dari Tekstil. 4. Mengisi Lokasi Usaha Masukkan alamat workshop, rumah produksi, atau pabrik tempat kegiatan konveksi dilakukan. Alamat sebaiknya sesuai dengan lokasi usaha yang sebenarnya. 5. Mengisi Data Investasi dan Produksi Masukkan informasi mengenai: Gunakan data yang sesuai dengan kondisi usaha. 6. Memenuhi Persyaratan Dasar OSS dapat meminta pemenuhan persyaratan mengenai tata ruang, lingkungan, atau dokumen lain sesuai jenis kegiatan dan lokasi usaha. Tidak semua usaha memiliki persyaratan yang sama. 7. Memeriksa Tingkat Risiko Usaha Sistem OSS akan menentukan tingkat risiko berdasarkan kegiatan usaha yang dimasukkan. Dari tingkat risiko tersebut, pemilik usaha dapat mengetahui apakah cukup memiliki NIB atau juga perlu memenuhi Sertifikat Standar maupun izin lainnya. 8. Mengunduh Dokumen Perizinan Setelah data dan persyaratan selesai dipenuhi, pelaku usaha dapat memperoleh dokumen melalui OSS. Dokumen yang diterbitkan dapat berupa: Penerbitan NIB langsung melalui sistem OSS tidak dikenakan biaya. Apakah NIB Saja Sudah Cukup untuk Usaha Konveksi? NIB dapat menjadi dokumen utama untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah. Namun, beberapa usaha konveksi dapat membutuhkan dokumen tambahan tergantung tingkat risiko dan kegiatan produksinya. Karena itu, setelah NIB terbit, pemilik usaha sebaiknya tetap memeriksa menu persyaratan dan kewajiban pada OSS. Jangan langsung menganggap proses izin selesai hanya karena NIB sudah dapat diunduh. Beberapa usaha dapat memiliki kewajiban tambahan berupa: NIB juga tidak sama dengan Sertifikat Halal. Sertifikasi halal memiliki proses tersendiri melalui BPJPH dan hanya berlaku untuk produk yang masuk dalam ketentuan sertifikasi halal. Usaha Konveksi Juga Perlu Memperhatikan SIINas Konveksi termasuk kegiatan di sektor industri. Karena itu, pemilik usaha juga perlu memperhatikan kewajiban melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINas. SIINas digunakan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data industri. Perusahaan industri dapat memiliki kewajiban menyampaikan data kegiatan usahanya melalui SIINas sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi yang dilaporkan dapat mencakup: Artinya, pemilik usaha tidak cukup hanya memastikan NIB sudah terbit. Kewajiban setelah izin terbit juga perlu diperhatikan supaya kegiatan usaha tetap sesuai aturan ketika bisnis semakin berkembang. PT Umum, CV, atau PT Perorangan untuk Usaha Konveksi? PT Umum, CV, dan PT Perorangan memiliki aturan serta struktur yang berbeda. Pemilihan bentuk usaha sebaiknya disesuaikan dengan jumlah pemilik, skala bisnis, target pasar, dan rencana pengembangan usaha.

SELENGKAPNYA

Contoh Laporan Keuangan Usaha Dagang (UD) Sesuai Jenis dan Formatnya

31 Juli 2026

Laporan keuangan usaha dagang adalah kumpulan catatan yang menunjukkan kondisi keuangan sebuah usaha dalam periode tertentu. Catatan tersebut berisi informasi mengenai penjualan, persediaan barang, utang, modal, biaya operasional, serta keuntungan atau kerugian usaha. Dengan memiliki laporan keuangan yang teratur, pemilik toko, distributor, grosir, dan bisnis retail dapat mengetahui kondisi usaha berdasarkan data yang jelas. Pemilik usaha tidak hanya mengandalkan jumlah uang yang tersimpan di rekening atau kas. Pencatatan keuangan menjadi semakin penting karena sektor perdagangan memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk usaha reparasi kendaraan, mengalami pertumbuhan sebesar 6,26% pada triwulan pertama tahun 2026. Data pemerintah juga menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Nilai kontribusi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp8.573,89 triliun. Besarnya kontribusi UMKM menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang rapi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut saya, masih banyak pelaku usaha yang merasa bisnisnya untung hanya karena memiliki omzet besar. Padahal, omzet yang tinggi belum tentu menghasilkan keuntungan. Usaha dapat mengalami kerugian tanpa disadari apabila pemilik tidak mencatat persediaan, Harga Pokok Penjualan, piutang, dan biaya operasional secara rutin. Karakteristik Laporan Keuangan Usaha Dagang Laporan keuangan usaha dagang memiliki beberapa bagian yang berbeda dari laporan keuangan usaha jasa. Perbedaan tersebut terjadi karena usaha dagang menjalankan kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada pelanggan. Usaha dagang harus mencatat persediaan barang, Harga Pokok Penjualan atau HPP, retur barang, potongan harga, serta biaya pengiriman dan distribusi. Kasmir dalam buku Analisis Laporan Keuangan menjelaskan bahwa laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu. Informasi di dalam laporan tersebut dapat digunakan untuk menilai hasil kegiatan usaha dan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Perbedaan antara usaha dagang, usaha jasa, dan usaha manufaktur dapat dilihat dalam tabel berikut. Komponen Usaha Dagang Usaha Jasa Usaha Manufaktur Persediaan Barang yang akan dijual kembali Biasanya tidak memiliki persediaan Bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi Pendapatan Berasal dari penjualan barang Berasal dari pemberian jasa Berasal dari penjualan produk hasil produksi Harga Pokok Penjualan Berasal dari harga barang yang terjual Biasanya tidak ada atau sangat terbatas Berasal dari biaya produksi barang Kegiatan utama Membeli dan menjual kembali barang Memberikan layanan kepada pelanggan Mengolah bahan baku menjadi produk Akun khusus Persediaan, retur, dan potongan penjualan Pendapatan jasa Bahan baku, tenaga kerja, dan biaya produksi Pemilik usaha juga perlu memahami bahwa laba berbeda dengan uang tunai. Sebuah bisnis dapat mencatat keuntungan, tetapi tetap mengalami kekurangan kas. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika sebagian besar penjualan dilakukan secara kredit. Kekurangan kas juga dapat terjadi ketika terlalu banyak uang usaha tersimpan dalam bentuk persediaan barang. Jenis dan Contoh Laporan Keuangan Usaha Dagang Laporan keuangan usaha dagang terdiri dari beberapa jenis laporan yang memiliki fungsi berbeda. Jenis laporan tersebut antara lain laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal, serta catatan atas laporan keuangan. Setiap laporan membantu pemilik usaha menjawab pertanyaan yang berbeda mengenai kondisi bisnis. Laporan laba rugi menunjukkan keuntungan atau kerugian usaha. Neraca menunjukkan jumlah aset, utang, dan modal. Laporan arus kas menunjukkan pergerakan uang masuk dan keluar. 1. Contoh Laporan Laba Rugi Usaha Dagang Laporan laba rugi usaha dagang digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan penjualan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Laporan ini mencatat penjualan bersih, Harga Pokok Penjualan, laba kotor, biaya operasional, dan laba bersih. Berikut contoh laporan laba rugi Toko Sumber Makmur untuk Desember 2026. Keterangan Jumlah Penjualan Rp150.000.000 Dikurangi retur dan potongan penjualan Rp5.000.000 Penjualan bersih Rp145.000.000 Persediaan awal Rp40.000.000 Pembelian barang Rp90.000.000 Biaya angkut pembelian Rp3.000.000 Dikurangi persediaan akhir Rp35.000.000 Harga Pokok Penjualan Rp98.000.000 Laba kotor Rp47.000.000 Beban gaji Rp12.000.000 Beban sewa Rp6.000.000 Beban listrik dan internet Rp2.000.000 Beban pemasaran Rp3.000.000 Beban penyusutan Rp2.000.000 Total beban operasional Rp25.000.000 Laba bersih Rp22.000.000 Penjualan bersih dihitung dari jumlah penjualan yang sudah dikurangi retur dan potongan penjualan. Rumus sederhananya adalah sebagai berikut. Penjualan Bersih = Penjualan − Retur − Potongan Penjualan Harga Pokok Penjualan dihitung dari persediaan awal ditambah pembelian bersih dan biaya angkut, kemudian dikurangi persediaan akhir. Rumus sederhananya adalah sebagai berikut. HPP = Persediaan Awal + Pembelian Bersih + Biaya Angkut − Persediaan Akhir Laba bersih diperoleh setelah penjualan bersih dikurangi HPP dan seluruh biaya operasional. Rumus sederhananya adalah sebagai berikut. Laba Bersih = Penjualan Bersih − HPP − Beban Operasional Penelitian Iswandir pada Toko Rizky Busana menunjukkan bahwa usaha tersebut sebelumnya hanya membuat catatan sederhana mengenai kas, piutang, utang, dan persediaan. Penelitian tersebut menyarankan agar laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK EMKM. Penerapan SAK EMKM dapat membuat informasi keuangan usaha menjadi lebih teratur. Laporan keuangan yang rapi juga dapat membantu usaha ketika mengajukan pembiayaan. Namun, penelitian tersebut tidak secara khusus membuktikan bahwa penyusunan laporan keuangan dapat langsung meningkatkan margin laba bersih. 2. Contoh Neraca Usaha Dagang Neraca usaha dagang adalah laporan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan modal pemilik pada tanggal tertentu. Jumlah aset dalam neraca harus sama dengan jumlah utang dan modal. Keseimbangan tersebut terjadi karena seluruh aset usaha berasal dari utang atau modal pemilik. Berikut contoh neraca Toko Sumber Makmur per 31 Desember 2026. Aset Jumlah Kewajiban dan Modal Jumlah Kas Rp25.000.000 Utang usaha Rp28.000.000 Piutang usaha Rp15.000.000 Utang bank Rp20.000.000 Persediaan Rp35.000.000 Modal akhir Rp72.000.000 Peralatan bersih Rp45.000.000 Total aset Rp120.000.000 Total kewajiban dan modal Rp120.000.000 Sofyan Syafri Harahap dalam buku Analisis Kritis atas Laporan Keuangan menjelaskan bahwa neraca memberikan gambaran mengenai kekayaan perusahaan. Neraca juga menunjukkan asal dana yang digunakan untuk membiayai kekayaan tersebut. Sumber dana perusahaan dapat berasal dari utang maupun modal pemilik. Melalui neraca, pemilik usaha dapat mengetahui kemampuan kas dan piutang dalam membayar utang jangka pendek. Pemilik usaha juga dapat melihat berapa banyak modal yang masih tersimpan dalam persediaan. Neraca membantu pemilik mengetahui seberapa besar aset usaha yang dibiayai menggunakan utang. Selain itu, neraca juga menunjukkan nilai kekayaan bersih usaha setelah seluruh utang dikurangi. 3. Contoh Laporan Arus Kas Usaha Dagang Laporan arus kas menunjukkan sumber uang yang masuk dan tujuan penggunaan uang tersebut. Laporan ini membagi arus kas menjadi tiga kelompok kegiatan. Kelompok tersebut terdiri dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas membantu pemilik mengetahui penyebab saldo kas bertambah atau

SELENGKAPNYA

Author: Fabby Daraja