Banyak orang mengira gugatan cerai dan cerai talak itu sama saja. Keliru. Keduanya punya pengaju, aturan main, dan hasil akhir yang berlainan.
Pada cerai talak, suamilah yang datang ke pengadilan membawa permohonan. Pada gugatan cerai, istri yang maju dengan surat gugatan.
Pasangan Muslim memakai kedua jalur ini di Pengadilan Agama, sementara pasangan non-Muslim mengurus perceraiannya lewat Pengadilan Negeri.
Sebagai penulis hukum, saya melihat kebingungan ini berawal dari istilah yang bunyinya mirip. Tak jarang orang baru menyadarinya setelah panitera mengembalikan berkas.
Karena itu, kenali dulu posisimu sebelum melangkah ke kantor pengadilan. Cukup luangkan waktu sebentar di awal, maka kamu menghemat waktu, biaya, dan tenaga.
Pengertian Gugatan Cerai dan Cerai Talak
Gugatan cerai adalah perkara perceraian yang istri ajukan ke pengadilan. Karena bentuknya gugatan, istri berkedudukan sebagai penggugat dan suami menjadi tergugat.
Cerai talak lain lagi. Suami mengajukan permohonan agar pengadilan mengizinkannya mengikrarkan talak kepada istri.
Di sini suami menjadi pemohon dan istri menjadi termohon. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memisahkan kedua jalur ini: perkawinan bisa putus karena talak, bisa pula karena gugatan perceraian.
Pasal 115 KHI menambahkan syarat penting. Perceraian baru sah bila terjadi di depan sidang Pengadilan Agama, setelah hakim mencoba mendamaikan dan gagal.
Jadi, talak yang diucapkan di rumah atau lewat pesan singkat tidak memutus perkawinan menurut hukum negara.
Baca Juga: Surat Gugatan Adalah: Pengertian, Isi, dan Contoh Formatnya
Perbedaan Pihak dan Dasar Hukum Kedua Jalur
Supaya lebih jelas, lihat perbandingan pihak dan pasal yang mendasarinya:
- Pengaju: suami untuk cerai talak, istri untuk gugatan cerai.
- Bentuk perkara: permohonan untuk cerai talak, gugatan untuk cerai gugat.
- Sebutan pihak: pemohon dan termohon, atau penggugat dan tergugat.
- Dasar hukum acara: Pasal 66 UU Peradilan Agama untuk cerai talak, Pasal 73 untuk gugatan cerai.
- Hasil akhir: ikrar talak dari suami, atau putusan hakim yang memutus perkawinan.
Ada satu hal lagi. Putusan hakim dalam gugatan cerai berstatus talak ba’in sughra menurut Pasal 119 KHI.
Mantan suami tidak bisa merujuk, namun kedua pihak masih boleh menikah kembali dengan akad baru.
Lain halnya dengan ikrar talak pertama atau kedua dalam cerai talak. Statusnya talak raj’i, sehingga suami dapat rujuk selama istri menjalani masa iddah (Pasal 118 KHI).
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Prosedur Cerai Talak di Pengadilan Agama
Suami menempuh cerai talak lewat tahapan berikut:
- Suami mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal istri (Pasal 66 ayat (2) UU Peradilan Agama).
- Panitera memanggil suami dan istri untuk sidang pertama.
- Hakim mewajibkan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016.
- Bila mediasi gagal, sidang berlanjut ke tahap pembuktian.
- Hakim mengabulkan permohonan, lalu menetapkan hari sidang ikrar talak.
- Suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang.
- Panitera menerbitkan akta cerai.
Namun, suami perlu waspada. Pasal 70 ayat (6) UU Peradilan Agama menyatakan penetapan itu gugur jika suami tidak mengucapkan ikrar dalam enam bulan sejak penetapan hari sidang.
Akibatnya berat. Suami tidak dapat mengajukan perceraian lagi dengan alasan yang sama.
Prosedur Gugatan Cerai di Pengadilan Agama
Istri menempuh gugatan cerai lewat tahapan berikut:
- Istri mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya sendiri (Pasal 73 ayat (1) UU Peradilan Agama).
- Penggugat membayar panjar biaya perkara.
- Panitera memanggil kedua pihak untuk hadir di sidang.
- Hakim memerintahkan mediasi dan mengupayakan damai.
- Sidang berlanjut ke jawaban, replik, duplik, dan pembuktian.
- Hakim memutus perkara. Jika gugatan dikabulkan, perkawinan putus tanpa ikrar apa pun.
- Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, panitera menerbitkan akta cerai.
Perhatikan tempat mendaftar. Cerai talak mengikuti tempat tinggal istri, sedangkan gugatan cerai mengikuti tempat tinggal penggugat.
Aturan ini menjaga agar istri tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk menghadiri sidang, apa pun jalur yang dipilih.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Berkas yang lengkap membuat sidang berjalan lebih cepat. Siapkan dokumen ini sebelum mendaftar:
- fotokopi KTP penggugat atau pemohon;
- kutipan akta nikah atau buku nikah asli;
- fotokopi kartu keluarga;
- akta kelahiran anak, jika pasangan sudah punya anak;
- bukti pendukung alasan perceraian, seperti saksi atau surat.
Setelah itu, bawa dokumen asli ke kepaniteraan. Petugas akan mencocokkan salinan dengan aslinya.
Alasan Perceraian dan Akibat Hukumnya
Kedua jalur memakai alasan yang sama. Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 mencantumkannya, antara lain:
- salah satu pihak berzina, pemabuk, penjudi, atau pemadat;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa izin;
- perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa harapan rukun;
- kekejaman atau penganiayaan berat.
Hakim menimbang alasan itu berdasarkan bukti. Pengakuan semata tidak cukup. Begitu perceraian terjadi, hak finansial pun muncul.
Pasal 149 KHI mewajibkan mantan suami dalam cerai talak memberi mut’ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah bagi anak yang belum berusia 21 tahun.
Dalam gugatan cerai, hakim masih dapat membebankan nafkah iddah dan mut’ah selama istri tidak terbukti nusyuz, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
Kedua pihak juga bisa menggabungkan tuntutan hak asuh anak, nafkah anak, dan harta bersama dalam perkara yang sama (Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama).
Hakim memeriksa semuanya sekaligus, sehingga prosesnya lebih singkat.
Perceraian bagi Pasangan Non-Muslim
Pasangan non-Muslim tidak mengenal cerai talak. Suami maupun istri sama-sama bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri.
Menurut Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mendaftarkan gugatan di tempat kediaman tergugat.
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, mereka wajib melapor ke Dinas Dukcapil paling lambat 60 hari (Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013).
Laporan ini memastikan status perkawinan tercatat di dokumen kependudukan.
FAQ: Pertanyaan Seputar Gugatan Cerai dan Cerai Talak
Mana yang lebih cepat, gugatan cerai atau cerai talak?
Tak ada yang otomatis lebih cepat. Lamanya proses bergantung pada mediasi, kelengkapan berkas, dan sikap pihak lawan.
Mahkamah Agung menargetkan perkara tingkat pertama selesai paling lama lima bulan (SEMA Nomor 2 Tahun 2014).
Bolehkah suami Muslim mengajukan gugatan cerai?
Tidak. Suami Muslim menempuh jalur cerai talak. Jalur gugatan cerai di Pengadilan Agama hanya tersedia bagi istri.
Apakah akta cerai bisa dipakai di luar negeri?
Bisa, asalkan kamu melengkapinya dengan terjemahan tersumpah dan apostille atau legalisasi sesuai negara tujuan.
Syarat tiap negara berlainan, jadi cek dulu sebelum mengurus.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Kesimpulan
Gugatan cerai dan cerai talak sama-sama berujung pada putusnya perkawinan. Meski begitu, pihak pengaju, istilah, tempat pendaftaran, dan hasil akhirnya berlainan.
Saran saya sederhana: tentukan jalurmu, kumpulkan bukti alasan perceraian, lalu jalani mediasi dengan sungguh-sungguh.
Menurut saya, mediasi yang jujur sering melahirkan kesepakatan yang lebih adil daripada putusan yang dipaksakan.
Setelah perkara selesai, urus akta cerai dan terjemahkan bila kamu akan memakainya di luar negeri.
Butuh akta cerai yang diterjemahkan dan dilegalisasi untuk urusan di luar negeri? Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.
Tim kami siap membantumu dengan tenang dan rapi.
Baca Juga: Legal Standing dalam Gugatan: Pengertian, Syarat, dan Contohnya
Ringkasan
- Suami mengajukan cerai talak, sedangkan istri mengajukan gugatan cerai.
- Cerai talak berbentuk permohonan, gugatan cerai berbentuk gugatan.
- Suami mendaftar di tempat tinggal istri, sedangkan istri mendaftar di tempat tinggalnya.
- Kedua jalur wajib melewati sidang Pengadilan Agama dan mediasi.
- Cerai talak berakhir dengan ikrar talak, dan penetapan gugur jika ikrar tertunda enam bulan.
- Alasan perceraian sama, yaitu Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP 9/1975.
- Pasangan non-Muslim menggugat ke Pengadilan Negeri dan melapor ke Dukcapil.
- Akta cerai untuk luar negeri perlu terjemahan tersumpah dan apostille.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dan Nomor 3 Tahun 2018.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
