Banyak pengusaha yang mau melakukan perubahan legalitas perusahaannya.
Seperti mengganti nama, mengubah susunan kepemilikan saham, atau menambah kegiatan usaha.
Mereka melakukan perubahan ini supaya tinggal melanjutkan bisnis dan branding yang sudah berjalan, sudah terikat kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga, atau alasan lainnya.
Namun, sayangnya untuk melakukan perubahan legalitas yang sudah ada itu biayanya jauh lebih mahal.
Kalau kita bandingkan dengan mendirikan legalitas baru (mendirikan PT atau CV baru). Mengapa begitu?
Alasan Perubahan Legalitas Biayanya Lebih Mahal
Pertama, proses perubahan itu lebih kompleks.
Perubahan legalitas diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
- Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar (misalnya perubahan nama, maksud dan tujuan, modal, atau kepemilikan saham) wajib dibuat dengan akta notaris.
- Pasal 23 menegaskan bahwa perubahan tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM.
Itu artinya, saat melakukan perubahan pengusaha harus melewati serangkaian prosedur yang lebih panjang.
Mulai dari mengganti nama perusahaan, menambah kegiatan usaha, atau mengubah struktur modal.
Selanjutnya masih ada revisi akta di notaris, pengesahan ulang di Kementerian Hukum dan HAM, pembaruan data di OSS/NIB, hingga menyesuaikan data perpajakan di DJP. Setiap tahapan membutuhkan biaya tersendiri.
Belum lagi jika ada lebih dari satu perubahan yang harus dimasukkan, biayanya akan semakin bertambah.
Kedua, harus menyesuaikan dengan aturan terbaru.
Selain memperbarui data perusahaan yang lama, kamu juga perlu menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru. Apabila ada aturan baru yang berlaku, perusahaan harus memenuhinya meski saat pendirian awal belum diwajibkan.
Misalnya, setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, banyak aturan yang diperbarui, termasuk soal modal dasar dan perizinan berusaha.
Akibatnya, meski saat pendirian awal tidak ada kewajiban tertentu, pada saat melakukan perubahan, perusahaan tetap harus mengikuti aturan terbaru yang berlaku.
Tips Menghemat Biaya Perubahan Legalitas
Melakukan perubahan legalitas memang lebih mahal dibandingkan mendirikan badan usaha baru.
Namun, jika kamu tetap ingin melakukan perubahan, itu bukan masalah.
Ada beberapa keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan perubahan legalitas dibandingkan mendirikan badan usaha baru. Misalnya:
- Tetap mempertahankan brand yang sudah berjalan.
- Menjaga legalitas kontrak dan perjanjian bisnis yang masih aktif.
- Tidak repot membangun ulang track record pajak serta administrasi perusahaan dari nol.
Namun, agar biayanya tidak terlalu membebani, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk menghematnya:
1. Rencanakan Perubahan Sekaligus
Jika kamu ingin mengubah lebih dari satu hal (misalnya nama perusahaan sekaligus menambah bidang usaha), sebaiknya lakukan dalam satu kali perubahan akta. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengeluarkan biaya notaris dan administrasi berulang kali di kemudian hari.
2. Pastikan Dokumen Sudah Lengkap
Dokumen yang tidak lengkap bisa membuat proses bolak-balik sehingga berpotensi ada biaya tambahan. Jadi, pastikan dulu sejak awal semua berkasnya mulai dari akta, NPWP, hingga izin terkait sudah tersedia dan siap diproses.
3. Konsultasi Terlebih Dahulu
Konsultasikan semua kebutuhan perubahan kamu ke konsultan hukum, notaris, atau jasa profesional legalitas usaha. Supaya kamu bisa mendapat gambaran biaya pasti, alur yang efisien, serta meminimalisir risiko kesalahan yang akhirnya menambah biaya.
Kesimpulan
Biaya perubahan legalitas memang wajar lebih mahal karena prosesnya jauh lebih kompleks dibandingkan pendirian baru.
Ada banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari revisi akta, pengesahan di Kemenkumham, hingga penyesuaian dengan regulasi terbaru.
Meski begitu, perubahan legalitas tetap memberikan keuntungan besar bagi pengusaha karena bisa mempertahankan brand, kontrak, dan track record perusahaan yang sudah ada.
Dengan perencanaan yang matang serta persiapan dokumen yang lengkap, biaya tambahan bisa ditekan seminimal mungkin.
Oleh karena itu, pengusaha perlu bijak memilih kapan perlu mendirikan baru atau melakukan perubahan legalitas agar usaha tetap berjalan lancar dan sesuai hukum.
