Setiap kegiatan usaha itu umumnya memiliki potensi dampak terhadap lingkungan baik secara langsung atau tidak langsung.
Contohnya kegiatan industri tekstil yang menghasilkan limbah cair yang bisa mencemari sungai.
Atau juga emisi gas buang dari sebuah pabrik yang turut mencemari udara.
Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan instrumen pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalkan dampak pencemaran lingkungan tersebut.
Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah undang undang lingkungan hidup, yakni UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP No. 22 Tahun 2021 sebagai peraturan turunannya.
Standar pengelolaannya bisa berbeda-beda tergantung dari tingkat risiko usaha tersebut.
Contoh beberapa dokumen standar pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan pemerintah adalah SPPL, PKPLH, dan SKKL.
Definisi SPPL, PKPLH dan SKKL secara Resmi
SPPL, PKPLH, dan SKKL merupakan dokumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia.
Ketiganya memiliki fungsi serupa sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, punya perbedaan dalam tingkat kewajiban, ruang lingkup, serta dasar hukum yang melandasinya.
1. Apa Itu SPPL?
SPPL singkatan dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. SPPL lingkungan adalah dokumen pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak yang ditimbulkan.
Dengan kata lain, SPPL Lingkungan ini seperti surat pernyataan dari pemilik usaha bahwa mereka siap menjaga dan memantau lingkungan agar dampak negatif dari kegiatan usahanya tidak merugikan sekitar.
SPPL ini lebih ditujukan untuk usaha dengan risiko rendah. Usaha di sektor ini biasanya juga tidak menghasilkan dampak lingkungan yang terlalu parah.
Oleh karena itu, usaha tersebut tidak perlu mengurus dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang lebih kompleks seperti UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) atau AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Contoh SPPL yang Umum Digunakan oleh UMK
SPPL banyak digunakan oleh pelaku UMK (Usaha Mikro dan Kecil), misalnya:
- Toko retail skala kecil
- Usaha laundry
- Kafe atau warung makan dengan kapasitas terbatas
- Jasa percetakan kecil
Bentuk dan pengurusan dokumen SPPL Lingkungan relatif sederhana karena hanya berupa pernyataan kesanggupan tanpa analisis teknis yang mendalam
2. Apa Itu PKPLH?
PKPLH adalah dokumen lingkungan yang disusun oleh usaha/kegiatan yang sudah berjalan namun belum memiliki dokumen UKL-UPL atau AMDAL.
Dokumen ini berfungsi sebagai bentuk koreksi agar usaha yang terlanjur beroperasi tetap memiliki dan patuh terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.
Contohnya ada sebuah pabrik konveksi rumahan di pinggiran kota sudah beroperasi selama lima tahun dan mempekerjakan puluhan karyawan.
Selama ini, pabrik tersebut belum memiliki dokumen UKL-UPL ataupun AMDAL karena dari awal berdiri tidak mengurus izin lingkungan.
Setelah adanya pemeriksaan dari dinas terkait, pemilik usaha diminta menyusun PKPLH sebagai bentuk koreksi.
Dengan persetujuan PKPLH tersebut, pabrik tersebut kemudian membuat komitmen tertulis untuk mengelola limbah cair cucian kain agar tidak mencemari saluran warga, serta melakukan pemantauan rutin kualitas air di sekitar lokasi.
PKPLH biasanya diperlukan ketika ada usaha lama yang sebelumnya tidak diwajibkan memiliki dokumen lingkungan. Namun setelah aturan baru berlaku, mereka perlu menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru.
3. Apa Itu SKKL?
SKKL adalah dokumen persetujuan lingkungan untuk usaha/kegiatan yang wajib menyusun AMDAL.
SKKL menunjukkan bahwa suatu kegiatan dinyatakan layak secara lingkungan oleh pemerintah setelah melalui proses kajian AMDAL. Dengan kata lain, SKKL adalah hasil akhir dari penilaian AMDAL.
Contohnya ada perusahaan properti yang berencana membagun kawasan perumahan besar.
Proyek ini bisa menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan seperti perubahan tata guna lahan, peningkatan limbah, serta penggunaan sumber daya air.
Oleh sebab itu, perusahaan ini wajib menyusun AMDAL. Setelah melalui proses kajian AMDAL dan mendapatkan penilaian dari pemerintah, perusahaan tersebut akhirnya memperoleh SKKL.
Dengan adanya SKKL ini, proyek dinyatakan layak secara lingkungan dan dapat dilanjutkan, dengan catatan perusahaan wajib melaksanakan semua rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah disetujui.
SKKL adalah dokumen yang diwajibkan untuk usaha dengan risiko tinggi atau skala besar seperti pembangunan jalan tol, industri kimia, pembangkit listrik, hingga kawasan industri.
Dasar Hukum: Undang Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Terkait
Ketiga dokumen di atas berlandaskan pada sejumlah undang undang lingkungan hidup dan peraturan pelaksanaannya. Memahami landasan hukum ini penting agar kamu tidak salah dalam menentukan dokumen mana yang wajib dimiliki usahamu.
1. UU No. 32 Tahun 2009 — Undang Undang Pencemaran Lingkungan
Undang undang pencemaran lingkungan ini menjadi payung hukum utama perlindungan lingkungan di Indonesia. UU ini mewajibkan setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai.
2. PP No. 22 Tahun 2021 — Peraturan di Lingkungan Hidup
Peraturan di lingkungan hidup ini merupakan turunan dari UU Cipta Kerja yang memperbarui dan menyederhanakan sistem perizinan lingkungan. PP ini memperkenalkan sistem persetujuan lingkungan berbasis risiko, yang membagi kewajiban dokumen menjadi SPPL (risiko rendah), UKL-UPL / PKPLH (risiko menengah), dan AMDAL / SKKL (risiko tinggi).
3. Peraturan tentang Limbah B3
Selain dokumen di atas, usaha yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib mematuhi peraturan tentang limbah B3, yaitu PP No. 22 Tahun 2021 Bagian Pengelolaan Limbah B3 serta Permen LHK No. 6 Tahun 2021. Usaha yang menghasilkan limbah B3 (seperti bengkel, rumah sakit, pabrik kimia) umumnya masuk kategori risiko menengah hingga tinggi dan wajib memiliki PKPLH atau SKKL, bukan sekadar SPPL.
4. Peraturan Menteri LHK No. 4 Tahun 2021
Peraturan ini secara spesifik memuat daftar jenis usaha/kegiatan beserta wajib-tidaknya AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Inilah regulasi yang digunakan oleh sistem OSS untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang harus kamu penuhi.
Tabel Perbedaan SPPL, PKPLH, dan SKKL dalam Perizinan Usaha
Secara umum, ketiga dokumen ini sama-sama menjadi instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam perizinan usaha.
Perbedaan utamanya terletak pada skala risiko usaha, kondisi usaha (baru atau lama), serta tingkat kajian yang dibutuhkan.
Agar lebih mudah dipahami, berikut tabel ringkas perbandingannya:
| Aspek Perbedaan | SPPL | PKPLH | SKKL |
| Kepanjangan | SPPL singkatan dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan | Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Surat Kelayakan Kegiatan Lingkungan |
| Fungsi Utama | Pernyataan kesanggupan sederhana untuk usaha berisiko rendah | Persetujuan PKPLH untuk usaha yang sudah berjalan tapi belum punya AMDAL/UKL-UPL | Persetujuan lingkungan hasil kajian AMDAL |
| Subjek/Usaha | Usaha mikro & kecil, risiko rendah | Usaha eksisting yang perlu menyesuaikan regulasi baru | Usaha besar/risiko tinggi |
| Dasar Hukum | PP No. 22/2021 & Permen LHK No. 4/2021 | UU No. 32/2009 & PP No. 22/2021 | UU No. 32/2009 & PP No. 22/2021 |
| Kompleksitas | Paling sederhana, hanya pernyataan | Menengah, perlu dokumen pengelolaan lingkungan hidup | Paling kompleks, wajib kajian AMDAL |
| Contoh Usaha | Kafe kecil, laundry, toko UMK | Usaha lama yang belum punya dokumen lingkungan | Industri kimia, jalan tol, pembangkit listrik |
Proses dan Persetujuan SPPL melalui OSS
Bagi pelaku usaha dengan kategori risiko rendah, pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) kini semakin mudah karena bisa dilakukan secara online lewat OSS (Online Single Submission).
Sistem ini dibuat untuk membantu UMK dan usaha kecil agar tetap memenuhi aturan lingkungan tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang.
Tahapan Pengajuan SPPL lewat OSS
Agar lebih jelas, berikut langkah-langkah umum yang harus dilalui saat mengurus SPPL melalui OSS RBA:
1. Registrasi Akun OSS RBA
- Buat akun OSS RBA menggunakan data NIK atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Pastikan seluruh informasi terkait identitas pelaku usaha dan profil perusahaan sudah lengkap.
2. Pengajuan NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Ajukan NIB sebagai identitas resmi usaha.
- Setelah itu, sistem akan otomatis melakukan penilaian untuk menentukan kategori risiko usaha (rendah, menengah, atau tinggi)
3. Pengisian Formulir SPPL
- Jika usaha tergolong berisiko rendah, sistem akan menampilkan pilihan untuk mengisi SPPL.
- Isi formulir sesuai jenis usaha, berisi pernyataan kesanggupan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
4. Penerbitan SPPL Secara Otomatis
- Begitu formulir selesai diisi, sistem OSS akan langsung menerbitkan dokumen SPPL.
- SPPL ini menjadi bukti resmi bahwa usaha telah memenuhi kewajiban lingkungan untuk kategori risiko rendah.
5. Menyimpan Dokumen SPPL
- Unduh SPPL dalam format PDF dan simpan dengan baik.
- Dokumen ini perlu ditunjukkan bila sewaktu-waktu ada pemeriksaan atau keperluan administratif lain.
Apa Pentingnya Kepatuhan Dokumen Lingkungan bagi Usaha?
Mematuhi dokumen lingkungan seperti SPPL menunjukkan keseriusan usaha dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
Selain itu, SPPL juga menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi dalam proses perizinan.
Tanpa dokumen ini, usaha bisa dianggap tidak sah secara administratif dan berisiko terkena sanksi. Mulai dari teguran, denda, sampai pencabutan izin usaha.
Khusus untuk usaha yang menghasilkan limbah B3, kepatuhan terhadap peraturan tentang limbah B3 menjadi kewajiban ganda: selain dokumen lingkungan, kamu juga wajib melaporkan dan mengelola limbah B3 sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan di lingkungan hidup.
Dari sisi bisnis, kepatuhan lingkungan akan memberi banyak manfaat, seperti memperkuat reputasi, mempermudah kerja sama dengan mitra, hingga membuka peluang untuk mengikuti tender dan program pemerintah.
Singkatnya, SPPL adalah bukti tanggung jawab sekaligus perlindungan hukum bagi usaha, terutama UMK yang ingin berkembang secara legal dan berkelanjutan.
Masih bingung dokumen pengelolaan lingkungan hidup mana yang wajib dimiliki usahamu — SPPL lingkungan, persetujuan PKPLH, atau SKKL? Konsultasikan langsung ke tim Legal MP. Kami siap bantu dari analisis kebutuhan dokumen hingga pengurusan izinnya secara lengkap.
