Grasi Adalah: Syarat dan Prosedur Pengajuan

Grasi adalah pengampunan yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah menerima putusan pidana berkekuatan hukum tetap.

Melalui kewenangan ini, Presiden dapat meringankan hukuman, mengubah jenis pidana, mengurangi masa hukuman, atau menghapus pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum.

Bagi terpidana maupun keluarganya, memahami grasi bisa menjadi hal penting.

Terlebih jika hukuman yang dijatuhkan pengadilan dirasa perlu mendapatkan pertimbangan kembali dari sisi kemanusiaan.

Lantas, siapa yang boleh mengajukan grasi? Apa saja persyaratannya?

Menurut saya, keberadaan grasi memberikan ruang bagi negara untuk mempertimbangkan keadaan tertentu yang dialami terpidana.

Namun, setiap permohonan tetap harus mengikuti aturan. Karena itu, pemohon perlu memahami ketentuan hukumnya sejak awal.

1. Apa Itu Grasi?

Secara sederhana, grasi merupakan pengampunan dari Presiden kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi beserta perubahannya melalui UU Nomor 5 Tahun 2010.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Grasi, pemberian grasi dapat berbentuk:

• Peringanan atau perubahan jenis pidana: Presiden dapat memberikan keringanan terhadap hukuman atau mengubah jenis pidana yang dijatuhkan.
• Pengurangan jumlah pidana: Masa hukuman yang harus dijalani terpidana dapat dikurangi.
• Penghapusan pelaksanaan pidana: Presiden dapat menghapus pelaksanaan pidana sesuai keputusan pemberian grasi.

Keputusan tersebut berada dalam kewenangan Presiden. Sebelum mengambil keputusan, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

Perlu dipahami, grasi tidak menghapus kesalahan terpidana. Putusan pengadilan tetap berlaku.

Pengampunan ini berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang dijatuhkan.

Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru

2. Dasar Hukum Grasi di Indonesia

Pengajuan grasi memiliki landasan hukum yang jelas. Aturannya mencakup kewenangan Presiden, persyaratan pemohon, hingga mekanisme pengajuan.

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum grasi antara lain:

1. Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Presiden memiliki kewenangan memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai permohonan dan pemberian grasi.
3. UU Nomor 5 Tahun 2010. Peraturan ini mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Grasi sebelumnya.
4. Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015. Putusan ini menyatakan ketentuan batas waktu pengajuan grasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Artinya, pemohon perlu menggunakan ketentuan yang sudah disesuaikan dengan perubahan peraturan tersebut.

Informasi mengenai batas waktu pengajuan yang berasal dari aturan lama perlu diperiksa kembali.

3. Syarat Pengajuan Grasi

Tidak semua orang yang menjalani hukuman pidana bisa mengajukan grasi.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi berdasarkan UU Grasi.

Berikut persyaratan utamanya:

• Putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
• Terpidana menerima pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling rendah dua tahun.
• Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Presiden.
• Pengajuan berasal dari pihak yang memiliki kewenangan sesuai UU Grasi.
• Terpidana pada prinsipnya hanya dapat mengajukan permohonan grasi satu kali.

Selain persyaratan tersebut, pemohon perlu menyiapkan dokumen pendukung.

Misalnya, identitas terpidana, salinan putusan pengadilan, serta surat permohonan yang memuat alasan pengajuan.

Pastikan seluruh dokumen sesuai dengan perkara yang sedang dihadapi.

Jika masih ragu, pemohon dapat menanyakan kelengkapan administrasi kepada pengadilan yang menangani perkara.

Ada satu hal yang perlu diperhatikan.

Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 telah menghapus kekuatan hukum ketentuan batas waktu satu tahun dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi.

Jadi, ketentuan lama tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar pembatasan pengajuan.

4. Siapa yang Berhak Mengajukan Grasi?

UU Grasi mengatur beberapa pihak yang memiliki hak mengajukan permohonan.

Ketentuan ini penting agar proses pengajuan berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Pihak yang dapat mengajukan grasi meliputi:

• Terpidana, yaitu orang yang menerima putusan pidana dari pengadilan.
• Kuasa hukum, yang mewakili terpidana berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.
• Keluarga terpidana, sepanjang memperoleh persetujuan dari terpidana.
• Keluarga terpidana mati, yang dapat mengajukan permohonan tanpa persetujuan terpidana.

Selain itu, Pasal 6A UU Grasi memberikan ruang bagi menteri yang menangani urusan hukum untuk meminta pihak berwenang mengajukan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan.

Karena itu, keluarga yang ingin membantu proses pengajuan sebaiknya memahami kedudukannya terlebih dahulu.

Jangan sampai permohonan terkendala karena pihak yang mengajukan tidak memenuhi ketentuan.

5. Prosedur Pengajuan Grasi

Setelah memastikan seluruh persyaratan terpenuhi, pemohon dapat mulai menyiapkan proses pengajuan.

Berikut tahapan yang perlu diperhatikan.

Langkah 1: Periksa putusan pengadilan

Pastikan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

Periksa pula jenis pidana dan lamanya hukuman untuk mengetahui apakah perkara memenuhi kriteria pengajuan grasi.

Langkah 2: Buat surat permohonan

Susun surat permohonan secara tertulis dengan tujuan kepada Presiden.

Cantumkan identitas terpidana, informasi putusan, serta alasan yang mendasari permohonan.

Langkah 3: Ajukan permohonan

Terpidana atau pihak yang berwenang dapat menyampaikan permohonan kepada Presiden sesuai ketentuan UU Grasi.

Pengajuan juga dapat dilakukan melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani hukuman.

Langkah 4: Sampaikan salinan kepada pengadilan

Salinan permohonan disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

Selanjutnya, pengadilan meneruskan berkas perkara beserta salinan permohonan kepada MA.

Langkah 5: Tunggu pertimbangan MA

Mahkamah Agung mempelajari permohonan dan memberikan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pertimbangan tersebut menjadi salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.

Langkah 6: Tunggu keputusan Presiden

Setelah mempertimbangkan pendapat MA, Presiden menentukan apakah permohonan grasi diterima atau ditolak.

Proses ini membutuhkan ketelitian.

Oleh karena itu, periksa kembali dokumen sebelum mengajukan permohonan agar tidak terjadi kendala administratif.

6. Perbedaan Grasi dan Amnesti

Grasi dan amnesti sama-sama termasuk kewenangan Presiden.

Namun, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda.

Grasi merupakan pengampunan terhadap pelaksanaan pidana bagi seseorang yang sudah menerima putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, amnesti merupakan pengampunan yang diberikan Presiden kepada orang atau kelompok tertentu berdasarkan ketentuan hukum.

Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa pemberian amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.

Dengan memahami perbedaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui mekanisme hukum yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi.

7. FAQ Seputar Grasi

Apakah grasi dapat membatalkan putusan pengadilan?

Tidak. Grasi tidak membatalkan putusan pengadilan ataupun menghapus kesalahan terpidana.

Pengaruhnya berkaitan dengan pelaksanaan pidana sesuai keputusan Presiden.

Apakah pengajuan grasi memiliki batas waktu?

Ketentuan batas waktu dalam Pasal 7 ayat (2) UU Grasi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015.

Meski begitu, pemohon tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Apakah semua permohonan grasi akan dikabulkan?

Tidak. Presiden memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan setelah mempertimbangkan pendapat MA.

Oleh sebab itu, pengajuan grasi tidak menjamin terpidana memperoleh pengampunan.

8. Kesimpulan

Grasi adalah kewenangan Presiden untuk memberikan pengampunan kepada terpidana melalui perubahan atau peringanan pelaksanaan pidana.

Pengajuannya memiliki persyaratan khusus dan harus mengikuti prosedur berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2002 beserta perubahannya.

Menurut saya, calon pemohon sebaiknya memeriksa putusan pengadilan, memastikan persyaratan terpenuhi, dan menyiapkan dokumen sejak awal.

Jika menghadapi kesulitan, bantuan praktisi hukum dapat membantu memperjelas langkah yang perlu ditempuh.

Sedang menghadapi persoalan terkait grasi atau hukum pidana?

Kamu bisa mengklik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website untuk memperoleh informasi dan bantuan hukum lebih lanjut.

Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman

9. Ringkasan

• Grasi merupakan pengampunan Presiden terhadap pelaksanaan pidana.
• Dasar hukumnya mencakup UUD 1945, UU Nomor 22 Tahun 2002, dan UU Nomor 5 Tahun 2010.
• Grasi dapat diajukan untuk pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling rendah dua tahun.
• Terpidana, kuasa hukum, dan keluarga sesuai ketentuan dapat mengajukan permohonan.
• Pengajuan dilakukan secara tertulis kepada Presiden.
• Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebelum Presiden mengambil keputusan.
• Grasi tidak membatalkan putusan pengadilan dan tidak menjamin pengampunan diberikan.

10. Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 14.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015.
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prosedur Pengajuan Permohonan Grasi.
6. JDIH Badan Pemeriksa Keuangan, UU Nomor 5 Tahun 2010.