Penyebaran data pribadi bisa menimpa siapa saja yang aktif di internet. Nomor telepon, alamat rumah, NIK, sampai foto KTP kadang beredar di grup chat atau media sosial tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dampaknya beragam.
Ada korban yang dibanjiri telepon penagih, ada yang menerima teror, dan ada pula yang menjadi sasaran penipuan. Lalu, apa kata hukum? Jawabannya tegas.
Hukum Indonesia melarang penyebaran data pribadi tanpa hak, dan pelakunya terancam pidana penjara serta denda berdasarkan UU PDP. Kalau kamu menjadi korban, kamu bisa melapor ke Komdigi, kepolisian, atau platform tempat data itu muncul.
Sebagai praktisi hukum, saya melihat masih banyak orang menganggap hal ini urusan sepele. Sebagian pelaku bahkan mengira membagikan tangkapan layar secara iseng tidak akan berakibat apa-apa.
Menurut saya, anggapan itu keliru. Satu unggahan saja sudah bisa mengganggu rasa aman seseorang dalam waktu lama. Karena itu, artikel ini membahas sanksi hukum dan langkah melapor dengan bahasa yang mudah dipahami.
Baca juga: Asas Retroaktif: Pengertian dan Pengecualiannya
Apa Itu Penyebaran Data Pribadi dan Mengapa Berbahaya?
Penyebaran data pribadi adalah tindakan membagikan, mengungkapkan, atau mempublikasikan data milik orang lain tanpa persetujuan. Data pribadi mencakup informasi yang bisa mengenali seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Contohnya nama lengkap, NIK, nomor telepon, alamat, data keuangan, dan data kesehatan. UU PDP juga membagi data pribadi menjadi dua kelompok, yaitu data umum dan data spesifik yang sifatnya lebih sensitif.
Risikonya cukup luas. Pelaku kejahatan bisa memakai data itu untuk menipu, mengajukan pinjaman online atas nama orang lain, atau membobol rekening.
Korban pun sering mengalami tekanan mental akibat teror dan intimidasi. Wajar jika hukum memberi perhatian serius pada pelanggaran semacam ini.
Bentuk-Bentuk Penyebaran Data Pribadi
Penyebaran data pribadi tidak selalu terjadi lewat kebocoran sistem perusahaan. Bentuk yang paling sering muncul antara lain:
- Doxing, yaitu membongkar identitas dan alamat seseorang di media sosial.
- Penagihan pinjol ilegal yang menyebarkan data peminjam ke seluruh kontak di ponselnya.
- Penjualan basis data pelanggan di forum atau pasar gelap daring.
- Unggahan foto KTP, kartu keluarga, atau tangkapan layar percakapan pribadi.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Dasar Hukum Penyebaran Data Pribadi di Indonesia
Ada beberapa regulasi yang menjadi pasal penyebaran data pribadi di Indonesia. Aturan utamanya adalah UU PDP. UU ITE dan KUHP kemudian melengkapinya. Berikut penjelasan masing-masing.
UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menjadi payung hukum utama. Pasal 65 ayat (2) melarang setiap orang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum.
Pasal 65 ayat (1) melarang memperoleh atau mengumpulkan data milik orang lain secara melawan hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan pemilik data. Pasal 65 ayat (3) melarang penggunaan data milik orang lain secara melawan hukum.
Selain itu, Pasal 12 memberi hak kepada pemilik data untuk menggugat dan menerima ganti rugi. Pemerintah juga sudah menerbitkan aturan pelaksananya.
PP Nomor 33 Tahun 2026 ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juli 2026, lalu mulai berlaku enam bulan kemudian, yakni 16 Januari 2027. Artinya, aturan teknis itu belum berlaku penuh saat ini. Meski begitu, kewajiban dan larangan dalam UU PDP sudah berjalan.
UU ITE dan KUHP
Pasal 26 ayat (1) UU ITE mewajibkan adanya persetujuan pemilik untuk penggunaan data pribadi di media elektronik. Jika ada yang melanggar, korban bisa menggugat ganti rugi ke pengadilan. Korban juga bisa meminta penghapusan informasi lewat penetapan pengadilan.
Sering kali, penyebaran data pribadi datang bersama ancaman atau pemerasan. Pada kondisi itu, pelaku bisa dijerat dengan ketentuan pengancaman dalam UU ITE, misalnya Pasal 27B dan Pasal 29.
Perlu dicatat, Pasal 27B ayat (2) hanya bisa dituntut jika korban mengajukan pengaduan. KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan UU Penyesuaian Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2026) juga sudah berlaku sejak 2 Januari 2026. Penyidik dapat memakai KUHP baru untuk perbuatan yang memenuhi unsur pidana lain.
Sanksi Penyebaran Data Pribadi Menurut UU PDP
Sanksi penyebaran data pribadi dalam UU PDP terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pidana, administratif, dan perdata. Masing-masing punya sasaran dan mekanisme sendiri. Mari kita bahas satu per satu.
Sanksi Pidana
Untuk pelaku perorangan, ancamannya sebagai berikut. Nilai denda sudah mengikuti penyesuaian UU 1/2026.
- Mengungkapkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum diancam penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta (Pasal 67 ayat 2).
- Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi milik orang lain diancam penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta (Pasal 67 ayat 1).
- Menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum diancam penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta (Pasal 67 ayat 3).
- Membuat atau memalsukan data pribadi diancam penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta (Pasal 68).
Korporasi pun tidak lepas dari jerat. Berdasarkan Pasal 70 UU PDP, pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, atau korporasi itu sendiri.
Terhadap korporasi, dendanya bisa mencapai 10 kali lipat dari denda maksimal. Hakim juga dapat menambahkan hukuman berupa perampasan keuntungan dan pembekuan usaha.
Sanksi Administratif dan Perdata
Pasal 57 UU PDP mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan data, dan denda administratif. Sanksi ini menyasar pengendali dan prosesor data, misalnya perusahaan, bukan individu.
Denda administratifnya maksimal 2% dari pendapatan tahunan. PP 33/2026 menegaskan ketentuan denda itu dalam Pasal 185. Penjatuhannya menjadi wewenang Lembaga PDP yang saat ini belum terbentuk.
Dari sisi perdata, korban boleh menggugat ganti rugi ke pengadilan negeri. Jalur ini berjalan terpisah dari laporan pidana, sehingga kamu bisa memilih salah satu atau menempuh keduanya.
Cara Melapor Penyebaran Data Pribadi Secara Resmi
Cara melapor penyebaran data pribadi sebenarnya tidak rumit. Yang penting, kamu bergerak cepat dan rapi. Semakin dini laporan masuk, semakin besar peluang menghentikan penyebaran data. Ikuti langkah berikut:
- Kumpulkan bukti. Ambil tangkapan layar, simpan tautan (URL), dan catat tanggal serta jam kejadian.
- Jangan ubah bukti. Simpan pula akun pelaku, nomor telepon, atau rekening yang terkait.
- Laporkan ke platform. Gunakan fitur lapor di media sosial atau marketplace supaya konten segera diturunkan.
- Ajukan aduan ke pemerintah. Pilih jalur yang cocok dengan jenis kasusmu.
- Buat laporan polisi jika ada unsur pidana lain, seperti pengancaman, pemerasan, atau penipuan.
- Temui advokat bila kamu ingin menempuh gugatan ganti rugi.
Jalur Pelaporan yang Bisa Kamu Pakai
Jalur pertama adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kamu bisa mengajukan permintaan penurunan konten lewat portal aduankonten.id.
Selama Badan PDP belum terbentuk, Komdigi menjalankan fungsi pengawasan PDP, termasuk menerima laporan insiden dugaan pelanggaran.
Kabar terbaru, rancangan Perpres pembentukan Badan Pengawas PDP sudah masuk tahap final per 4 November 2026. Namun, lembaga itu belum resmi berdiri.
Jalur kedua adalah kepolisian. Datanglah ke kantor polisi terdekat atau hubungi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, termasuk melalui portal patrolisiber.id.
Jalur ketiga khusus untuk kasus pinjol atau layanan keuangan. Dalam situasi itu, hubungi OJK lewat kontak 157.
Langkah Pencegahan agar Data Pribadi Tidak Tersebar
Mencegah jauh lebih murah daripada memulihkan. Biasakan kebiasaan digital yang aman sejak sekarang. Beberapa langkah yang bisa kamu terapkan:
- Batasi informasi pribadi di media sosial, terutama alamat dan nomor telepon.
- Beri watermark yang menyebutkan tujuan pemakaian saat mengirim foto KTP.
- Cek izin aplikasi sebelum menginstal, terutama akses kontak dan galeri.
- Aktifkan autentikasi dua langkah pada akun penting.
- Jauhi pinjol ilegal.
Perusahaan pun punya tanggung jawab. Pasal 46 UU PDP mewajibkan pengendali data memberi pemberitahuan tertulis paling lambat 3×24 jam kepada pemilik data dan lembaga ketika terjadi kegagalan pelindungan data. Aturan ini memberi kamu hak untuk tahu bila datamu bocor.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ: Pertanyaan Seputar Penyebaran Data Pribadi
Apakah menyebarkan foto KTP orang lain bisa dipidana?
Bisa. Jika seseorang mengungkapkan foto KTP orang lain tanpa hak, perbuatan itu memenuhi unsur Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP.
Ancamannya penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp200 juta. Alasan iseng tidak menghapus unsur pidananya.
Ke mana saya harus melapor jika data pribadi saya tersebar?
Mulailah dari platform tempat data itu muncul, lalu lanjutkan ke Komdigi dan kepolisian. Untuk kasus pinjol atau layanan keuangan, hubungi juga OJK. Pilih jalur yang paling sesuai dengan jenis pelanggarannya.
Apakah saya bisa menuntut ganti rugi atas penyebaran data pribadi?
Bisa. Pasal 12 UU PDP dan Pasal 26 UU ITE memberi korban hak untuk menggugat ganti rugi. Sebelum mengajukan gugatan, kumpulkan bukti kerugian, baik materiil maupun immateriil.
Kesimpulan
Penyebaran data pribadi adalah pelanggaran serius dengan konsekuensi pidana, administratif, dan perdata. UU PDP menyediakan dasar hukum yang jelas, lalu UU ITE dan KUHP melengkapinya.
Sebagai korban, kamu sebaiknya mengumpulkan bukti, melapor ke platform, mengadu ke Komdigi, dan membuat laporan polisi bila perlu.
Menurut saya, aturannya sudah cukup kuat di atas kertas. Penegakannya masih butuh kelembagaan yang berfungsi penuh dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi.
Jadi, jangan menunda ketika datamu disalahgunakan. Satu laporan darimu bisa melindungi dirimu sendiri dan orang lain yang mungkin mengalami hal serupa.
Kalau kamu masih bingung menentukan langkah hukum, kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami hak dan langkah yang paling tepat.
Baca juga: Asas Nullum Delictum: Arti dan Penerapannya
Ringkasan
- Penyebaran data pribadi adalah pengungkapan data milik orang lain tanpa persetujuan, termasuk doxing dan penagihan pinjol ilegal.
- UU PDP menjadi dasar hukum utama, dilengkapi UU ITE dan KUHP baru.
- Pelaku yang mengungkapkan data pribadi terancam penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp200 juta.
- Memperoleh atau menggunakan data diancam penjara 5 tahun dan/atau denda hingga Rp200 juta, sedangkan memalsukan data diancam penjara 6 tahun dan/atau denda hingga Rp500 juta.
- Nilai denda pidana tersebut mengikuti penyesuaian UU 1/2026 yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
- Korporasi bisa dikenai denda hingga 10 kali lipat, pidana tambahan, dan sanksi administratif hingga 2% pendapatan tahunan.
- Korban berhak menggugat ganti rugi secara perdata berdasarkan UU PDP dan UU ITE.
- Langkah melapor meliputi pengumpulan bukti, pelaporan ke platform, aduan ke Komdigi, dan laporan polisi.
- PP 33/2026 berlaku mulai 16 Januari 2027, sementara Badan PDP belum terbentuk dan Komdigi masih menjalankan fungsinya.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (peraturan.bpk.go.id).
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PDP.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 dan UU Nomor 1 Tahun 2024.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI, komdigi.go.id dan aduankonten.id.
- Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Siber, patrolisiber.id.
- Otoritas Jasa Keuangan, ojk.go.id (layanan konsumen 157).
- Kantor Berita Antara, “Kemkomdigi ungkap regulasi pembentukan Badan PDP masuki tahap final” (4 November 2026).
- Database Peraturan BPK, peraturan.bpk.go.id.
