Cek notaris resmi sebaiknya menjadi kebiasaan pertama sebelum kamu menandatangani akta apa pun. Sayangnya, banyak orang langsung percaya begitu melihat papan nama besar di depan kantor. Padahal papan nama tidak membuktikan apa-apa.
Jawaban singkatnya begini. Cari nama notarisnya di situs AHU Kementerian Hukum, cocokkan dengan data Ikatan Notaris Indonesia, lalu datangi kantornya langsung.
Menurut saya sebagai praktisi hukum, urusan ini sama pentingnya dengan membaca isi akta. Akta yang lahir dari pihak tanpa kewenangan bisa kehilangan kekuatan pembuktiannya. Uang yang sudah keluar pun ikut terbuang percuma.
Mengapa Kamu Harus Cek Notaris Resmi Sebelum Membuat Akta?
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Landasannya ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diubah lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Akta otentik punya kekuatan pembuktian yang sempurna. Pasal 1868 KUHPerdata menyebut bahwa akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dengan begitu, dokumen buatan orang yang bukan notaris hanya berstatus tulisan biasa di mata hukum.
Risikonya nyata, dan beberapa di antaranya sering terjadi:
- Akta jual beli, pendirian PT, atau perjanjian kredit digugat lalu dibatalkan.
- Data pribadi dan dokumenmu disalahgunakan pihak lain.
- Biaya jasa dan pengurusan hilang tanpa hasil.
- Bank, BPN, atau instansi lain menolak dokumenmu.
Karena itu, pengecekan singkat di awal bisa menyelamatkan kamu dari kerugian yang jauh lebih besar belakangan. Waktu yang dibutuhkan hanya beberapa menit.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Cara Cek Notaris Resmi Lewat Sumber Pemerintah dan Organisasi Profesi
Cara cek notaris yang paling kuat adalah memakai dua sumber sekaligus. Satu berasal dari pemerintah, satunya lagi dari organisasi profesi. Kalau datanya cocok, kamu bisa lebih tenang.
Cek Lewat Situs AHU Kementerian Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) mengelola data notaris di seluruh Indonesia. Instansi induknya dulu bernama Kementerian Hukum dan HAM, sekarang Kementerian Hukum atau Kemenkum. Ikuti langkah berikut:
- Buka situs resmi ahu.go.id di peramban kamu.
- Pilih menu βLayanan Publikβ, lalu klik βNotarisβ.
- Ketik nama notaris atau wilayah kedudukannya pada kolom pencarian.
- Baca data yang muncul, mulai dari nama lengkap, wilayah jabatan, sampai alamat kantor.
- Pastikan statusnya aktif, bukan cuti, diberhentikan sementara, atau diberhentikan.
Tampilan menu bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau menu itu tidak kelihatan, pakai saja fitur pencarian di beranda AHU.
Cek Keanggotaan di Ikatan Notaris Indonesia
Setelah itu, cocokkan hasilnya dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 82 UU Jabatan Notaris menyebut bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi.
Buka situs ini.id, lalu telusuri nama notaris pada daftar anggota. Bila data di AHU dan INI sama, kredibilitas notaris tersebut semakin meyakinkan.
Hubungi Majelis Pengawas Notaris
Kamu juga boleh bertanya ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kedudukan notaris. Menurut Pasal 67 UU Jabatan Notaris, Menteri melakukan pengawasan melalui Majelis Pengawas. Lembaga ini sekaligus menerima pengaduan masyarakat soal dugaan pelanggaran notaris.
Cara Cek Notaris Secara Langsung di Kantornya
Pengecekan online saja belum cukup. Pemalsu bisa meminjam nama notaris asli untuk menipu klien. Itulah alasan kamu perlu verifikasi fisik juga.
Saat datang ke kantor, perhatikan hal-hal berikut:
- Papan nama: Nama, gelar, dan wilayah jabatan di papan harus sama dengan data resmi.
- Alamat kantor: Alamatnya harus cocok dengan yang tercatat di AHU.
- Kehadiran notaris: Notaris wajib membacakan akta di hadapan para pihak, sesuai Pasal 16 UU Jabatan Notaris.
- Pemeriksaan identitas: Notaris meneliti KTP dan dokumen pendukungmu dengan cermat.
- Penandatanganan: Kamu menandatangani akta saat notaris hadir, tanpa dititipkan ke staf.
Terakhir, minta salinan akta lengkap dengan nomor dan tanggalnya. Simpan salinan itu baik-baik sebagai bukti.
Ciri Notaris Palsu dan Tanda Bahaya yang Perlu Diwaspadai
Ciri notaris palsu biasanya sudah kelihatan sejak pertemuan pertama. Hanya saja, banyak orang mengabaikannya karena tergiur harga murah atau janji proses cepat.
Tanda-Tanda yang Sering Muncul
Waspadai hal-hal berikut:
- Namanya tidak ada di AHU maupun INI.
- Kantornya tidak punya alamat tetap atau sering pindah.
- Biayanya jauh di bawah standar tanpa penjelasan masuk akal.
- Prosesnya dijanjikan kilat tanpa pemeriksaan dokumen.
- Notarisnya menolak bertemu dan hanya melayani lewat perantara.
- Pembayaran diminta ke rekening pribadi, bukan rekening kantor.
Notaris Resmi Pun Bisa Melanggar
Status resmi tidak otomatis menjamin perilaku yang benar. Pasal 17 UU Jabatan Notaris melarang notaris merangkap jabatan tertentu. Aturan yang sama melarang notaris meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan sah.
Pasal 9 serta Pasal 12 sampai 13 juga mengatur pemberhentian sementara dan pemberhentian notaris. Maka dari itu, periksa status notaris secara berkala, terutama untuk transaksi bernilai besar.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Apa yang Harus Kamu Lakukan jika Menemukan Notaris Bermasalah?
Kalau mencurigakan, hentikan prosesnya. Jangan membayar lebih lanjut. Kumpulkan semua bukti, misalnya kuitansi, salinan dokumen, dan riwayat percakapan.
Selanjutnya, tempuh langkah ini:
- Laporkan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris di wilayah terkait.
- Hubungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum setempat.
- Lapor ke kepolisian bila kamu menduga ada penipuan atau pemalsuan.
- Konsultasikan upaya perdata dengan advokat jika kamu sudah rugi.
Dari pengalaman saya, laporan yang disertai bukti lengkap jauh lebih cepat ditindaklanjuti.
FAQ: Pertanyaan Seputar Cek Notaris Resmi
Apakah saya bisa cek notaris resmi secara gratis?
Bisa. Situs AHU dan INI dapat kamu akses tanpa biaya. Meski begitu, kedua situs itu hanya memberi informasi. Keduanya tidak menjamin mutu layanan notarisnya.
Apakah notaris yang tidak ada di AHU pasti palsu?
Belum tentu. Data bisa terlambat diperbarui, atau kamu salah mengetik nama. Walaupun begitu, tunda dulu transaksinya sampai ada konfirmasi dari AHU, INI, atau Majelis Pengawas.
Apa bedanya notaris dan PPAT?
Notaris membuat akta otentik secara umum. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khusus menangani akta yang berkaitan dengan hak atas tanah. Banyak notaris merangkap PPAT, namun dasar pengangkatan keduanya berbeda. Jadi, cek kedua status itu bila kamu bertransaksi properti.
Kesimpulan
Mengecek notaris memang singkat. Dampaknya besar. Cukup verifikasi data di situs AHU, cocokkan dengan INI, lalu pastikan kondisi kantornya secara langsung.
Saran saya, lakukan semua pengecekan itu sebelum kamu menyerahkan dokumen atau uang muka. Simpan juga bukti hasil pengecekannya.
Saya berpandangan bahwa kebiasaan masyarakat perlu bergeser. Rekomendasi satu orang atau harga murah belum cukup untuk dijadikan alasan memilih notaris. Legalitas yang bisa kamu buktikan sendiri jauh lebih bisa dipegang.
Kalau kamu masih ragu dengan status notaris, atau sudah telanjur menandatangani dokumen yang janggal, kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Silakan klik poster yang tersedia atau tombol βKONSULTASI GRATISβ di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami langkah hukum yang paling tepat.
Ringkasan
- Notaris resmi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014.
- Akta otentik hanya sah jika dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 1868 KUHPerdata).
- Verifikasi nama notaris lewat ahu.go.id, lalu cocokkan dengan data anggota Ikatan Notaris Indonesia.
- Datangi kantor notaris dan cocokkan papan nama serta alamatnya dengan data resmi.
- Waspadai ciri notaris palsu, seperti biaya tidak wajar, kantor tidak jelas, dan pembayaran ke rekening pribadi.
- Periksa status notaris secara berkala karena notaris bisa diberhentikan sementara atau permanen.
- Laporkan dugaan pelanggaran ke Majelis Pengawas Notaris atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
- Konsultasikan dengan ahli hukum jika kamu sudah menandatangani akta yang meragukan.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1868.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Majelis Pengawas Notaris.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum RI.
- Ikatan Notaris Indonesia.
- Database Peraturan Perundang-undangan BPK.





