Membeli alamat website dan rutin mengunggah berita setiap hari belum tentu membuat sebuah situs diakui secara sah sebagai perusahaan pers di Indonesia.
Banyak pengelola portal berita baru masih menyamakan aktivitas membuat konten digital dengan penyelenggaraan usaha pers yang resmi di mata hukum.
Anggapan bahwa mendirikan media cukup bermodal website dan kartu pers buatan sendiri sering kali membuat pengelola media baru lengah terhadap aspek hukum.
Padahal, tanpa payung hukum yang sah, posisi redaksi dan wartawan sangat rentan menghadapi masalah legalitas.
Memahami aturan main perusahaan pers sejak awal membantu menjaga keberlangsungan usaha media dari kendala perizinan, penolakan kerja sama iklan perusahaan, hingga risiko sengketa pemberitaan.
Pembahasan ini menguraikan secara runtut pengertian perusahaan pers, syarat badan hukum dan izin mendirikan media online, alur verifikasi Dewan Pers, serta kewajiban hukum dalam operasional media sehari-hari.
Apa Itu Perusahaan Pers dan Kedudukan Hukumnya?
Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menjalankan usaha pers, baik berupa media cetak, media elektronik, kantor berita, maupun media digital (online) yang khusus menyalurkan informasi berita.
Status badan hukum menjadi syarat wajib agar sebuah usaha diakui secara resmi sebagai lembaga pers dan dilindungi oleh undang-undang pers di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), setiap perusahaan pers wajib berbentuk badan hukum Indonesia.
Sejak berlakunya UU Pers, pendirian media tidak lagi memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) seperti aturan pada masa lalu.
Kajian Miftakhur Rokhman Habibi dalam jurnal Al-QΔnΕ«n: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam (Vol. 26 No. 1, 2023) berjudul “Tinjauan Yuridis Pasal 15 Undang-Undang Pers terhadap Fungsi Dewan Pers” menegaskan bahwa kejelasan badan hukum perusahaan pers menjadi pembeda utama antara karya jurnalistik yang sah dan penyebaran informasi biasa di luar aturan pers.
Perbedaan status ini sangat berpengaruh pada cara penyelesaian masalah hukum apabila terjadi keberatan atas sebuah berita.
Perbedaan Situs Konten Biasa dan Perusahaan Pers
Agar tidak keliru menyusun struktur organisasi sejak awal, pengelola media perlu memahami perbedaan antara blog atau situs berita biasa dengan perusahaan pers resmi:
- Situs konten atau blog perorangan: Dikelola oleh individu atau komunitas tanpa badan hukum usaha pers resmi dan belum memenuhi standar kelembagaan pers, sehingga tidak berada di bawah pengawasan Dewan Pers.
- Perusahaan pers berbadan hukum: Didirikan sebagai badan hukum Indonesia yang sah, mencantumkan bidang usaha pers dalam akta pendirian, serta memiliki struktur redaksi yang jelas.
- Cara penyelesaian sengketa: Keberatan atas berita yang diterbitkan oleh perusahaan pers diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers, sedangkan situs di luar aturan pers berisiko langsung berhadapan dengan aturan hukum umum seperti UU ITE atau pidana umum.
Syarat Badan Hukum dan Izin Mendirikan Media Online
Mendirikan perusahaan pers mengharuskan pendiri memilih bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia, mencantumkan kode bidang usaha yang tepat dalam dokumen perizinan berusaha, serta memisahkan tugas tim redaksi dan tim bisnis.
Kesalahan memilih bentuk badan usaha atau kode bidang usaha sejak awal sering membuat pengajuan verifikasi ke Dewan Pers tertunda.
Bentuk Badan Hukum yang Diakui
Tidak semua bentuk badan usaha di Indonesia dapat digunakan untuk menaungi perusahaan pers. Pendiri media perlu memperhatikan perbedaan jenis badan usaha berikut:
- Perseroan Terbatas (PT): Bentuk badan hukum yang paling sering dipilih untuk perusahaan pers komersial karena harta pribadi pemilik terpisah dari kekayaan perusahaan dan lebih mudah menjalin kerja sama iklan.
- Yayasan: Badan hukum yang dapat digunakan apabila perusahaan pers didirikan untuk tujuan sosial atau nirlaba sesuai aturan anggaran dasar.
- Koperasi: Badan hukum Indonesia yang dapat menjalankan usaha sesuai prinsip koperasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
- CV dan Firma: Keduanya bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum perusahaan pers.
| Aspek Legalitas | Perseroan Terbatas (PT) | Yayasan / Koperasi | CV / Firma |
| Status Badan Hukum | Badan hukum resmi | Badan hukum resmi | Bukan badan hukum |
| Kesesuaian untuk Perusahaan Pers | Memenuhi syarat | Memenuhi syarat sesuai tujuan lembaga | Tidak memenuhi syarat |
| Kemudahan Kerja Sama Bisnis | Sangat fleksibel untuk kontrak bisnis & iklan | Menyesuaikan aturan lembaga | Terbatas karena bukan badan hukum |

Aturan Badan Hukum, KBLI, dan Izin Usaha Media Online
Mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, setiap perusahaan pers wajib memiliki pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum.
Di dalam akta pendirian, pendiri wajib mencantumkan bidang usaha khusus persβmisalnya KBLI 63122 untuk portal web atau platform digital komersial, atau KBLI 58130 untuk penerbitan media cetakβserta memenuhi ketentuan modal dasar minimal Rp50 juta.
Setelah pengesahan badan hukum terbit, pengelola mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem perizinan online OSS RBA sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pengurus perusahaan perlu memastikan seluruh standar perizinan usaha dipenuhi agar legalitas perusahaan sejalan dengan aturan pemerintah dan standar Dewan Pers.
Pemisahan Tugas Redaksi dan Bisnis
Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers (Pasal 10) mewajibkan adanya pemisahan yang tegas antara pengelola redaksi dan pengelola bisnis perusahaan.
Pemisahan ini bertujuan agar keputusan penulisan berita tidak dipengaruhi oleh kepentingan komersial atau tekanan dari pihak pengiklan.
Tokoh pers nasional sekaligus mantan Ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmadja, dalam bukunya “Pers Indonesia dan Dewan Pers Independen”, menekankan bahwa ruang redaksi harus tetap mandiri agar tidak dikendalikan oleh kepentingan bisnis pemilik modal.
Sebagai langkah praktis, pendiri media sebaiknya membuat bagan struktur organisasi tertulis sejak hari pertama yang memisahkan posisi Pemimpin Redaksi beserta wartawan dari bagian pemasaran atau iklan.
Proses dan Pentingnya Verifikasi Dewan Pers bagi Media Siber
Verifikasi Dewan Pers adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kondisi kantor secara langsung untuk memastikan perusahaan perstermasuk media online dikelola secara profesional dan sesuai aturan.
Status terverifikasi membuat media lebih dipercaya oleh narasumber, masyarakat pembaca, instansi pemerintah, maupun perusahaan pemasang iklan.
Data Pendataan Perusahaan Pers di Indonesia
Berdasarkan data dari Portal Pendataan Perusahaan Pers Dewan Pers (per September 2026), dari sekitar 43.000 situs berita online yang beredar di Indonesia, baru 988 media siber yang terverifikasi di Dewan Pers, yang terdiri atas 830 media terverifikasi faktual dan 158 media terverifikasi administratif.
Angka ini memperlihatkan bahwa sebagian besar portal berita di internet belum seluruhnya terdaftar dan terverifikasi secara resmi.
Data Portal Pendataan Perusahaan Pers Dewan Pers juga mencatat bahwa pada periode Desember 2025 hingga Juni 2026, sekitar 300 media dicabut dari daftar resmi karena tidak memperbarui data mereka secara berkala.
Hal ini menjadi pengingat bahwa menjaga status legalitas media membutuhkan kedisiplinan memperbarui data, bukan hanya mengurus dokumen di awal pendirian.
Masa Berlaku Sertifikat dan Pembaruan Data
Sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/X/2025, masa berlaku Sertifikat Terverifikasi Faktual adalah 5 tahun dan wajib diperbarui secara berkala.
Pengelola perusahaan pers perlu mencatat jadwal pembaruan data agar status terverifikasi tidak gugur akibat keterlambatan administrasi.
Tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual
Proses pendaftaran hingga verifikasi di Dewan Pers dilakukan melalui dua tahap utama berikut:
- Verifikasi Administrasi: Pemeriksaan kelengkapan berkas perusahaan seperti akta pendirian, surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum, NIB, kode perilaku perusahaan, peraturan perusahaan, serta sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jenjang Utama untuk Pemimpin Redaksi sesuai syarat yang berlaku.
- Verifikasi Faktual: Peninjauan langsung ke alamat kantor fisik redaksi untuk memastikan keberadaan kantor tetap, kelengkapan peralatan kerja, susunan pengurus redaksi, serta kesesuaian isi berita dengan aturan jurnalistik.
Kewajiban Hukum dan Perlindungan Redaksi dalam Operasional Media
Setelah berdiri dan beroperasi, perusahaan pers wajib mematuhi sejumlah aturan dasar, mulai dari mencantumkan susunan redaksi secara terbuka, melayani hak jawab, hingga mengikuti pedoman pemberitaan media online.
Kepatuhan terhadap aturan inilah yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi perusahaan maupun wartawan saat menjalankan tugas.
Kewajiban Boks Redaksi, Hak Jawab, dan Pedoman Media Siber
Berdasarkan Pasal 12 UU Pers, perusahaan pers wajib mengumumkan nama perusahaan, alamat kantor fisik, serta penanggung jawab redaksi secara terbuka kepada publik.
Pada media online, informasi ini biasa dimuat dalam halaman Boks Redaksi atau Tentang Kami yang mudah ditemukan oleh pembaca.
Selain itu, Pasal 5 UU Pers mewajibkan perusahaan pers melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh isi pemberitaan.
Dalam pengelolaan media online, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber juga mengatur kewajiban memeriksa kebenaran informasi sebelum tayang, aturan memuat ralat berita, serta pengelolaan kolom komentar pembaca dan tulisan kiriman pengguna.
Perlindungan Hukum Wartawan dan Tanggung Jawab Perusahaan
Penelitian Andika Rohman dalam Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 3 No. 1, 2020) berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan (Pasal 8 UU Pers) berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Berita yang disusun sesuai aturan jurnalistik oleh perusahaan pers yang sah memiliki perlindungan hukum yang jauh lebih kuat.
Ahli hukum pers dan akademisi Dr. Samsul Wahidin, S.H., M.S. dalam bukunya “Hukum Pers” menegaskan bahwa secara hukum, perusahaan pers merupakan badan hukum yang memikul tanggung jawab utama atas setiap berita yang diterbitkan, sehingga sengketa pemberitaan semestinya diselesaikan lebih dahulu menggunakan aturan khusus dalam UU Pers, bukan langsung mempidanakan wartawannya.
Sebagai kebiasaan kerja yang aman, tim redaksi sebaiknya selalu menyimpan catatan wawancara, bukti konfirmasi narasumber, serta mencatat setiap permohonan hak jawab agar penyelesaian masalah berjalan tertib.

Kesimpulan
Melengkapi legalitas badan hukum, menyesuaikan kode bidang usaha media, mematuhi aturan operasional sehari-hari, serta mengikuti verifikasi Dewan Pers merupakan langkah dasar yang wajib ditempuh oleh setiap perusahaan pers.
Dengan pondasi hukum yang jelas, media dapat berkembang secara profesional tanpa harus khawatir terganjal masalah perizinan maupun sengketa pemberitaan.
Menuntaskan aspek legalitas sejak awal bukan sekadar memenuhi syarat administratif, melainkan langkah strategis agar media dapat tumbuh secara sehat, dipercaya publik dan mitra iklan, serta terlindungi secara hukum.
Ringkasan
- Perusahaan pers wajib berbentuk badan hukum Indonesia sesuai Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 ayat (2) UU Pers, dan tidak lagi memerlukan SIUPP.
- Badan hukum yang diakui seperti PT, Yayasan, atau Koperasi wajib mencantumkan bidang usaha pers pada akta pendirian (seperti KBLI 63122 atau KBLI 58130), mengikuti Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019, dan memiliki NIB melalui OSS RBA sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021.
- Pengelola perusahaan pers wajib memisahkan tugas tim redaksi dan tim bisnis agar pemberitaan tetap independen.
- Berdasarkan data Portal Pendataan Perusahaan Pers Dewan Pers (per September 2026), tercatat 988 media siber terverifikasi dari sekitar 43.000 situs berita online, dan sekitar 300 media dicabut dari daftar pada Desember 2025βJuni 2026 karena tidak memperbarui data.
- Sertifikat Terverifikasi Faktual berlaku selama 5 tahun dan wajib diperbarui secara berkala sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2023 dan Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/X/2025.
- Perusahaan pers wajib menampilkan boks redaksi (Pasal 12 UU Pers), melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi (Pasal 5 UU Pers), serta menaati Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Referensi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-DP/X/2025.
- Portal Pendataan Perusahaan Pers Dewan Pers (Data per September 2026 & periode Desember 2025βJuni 2026).
- Habibi, Miftakhur Rokhman (2023). “Tinjauan Yuridis Pasal 15 Undang-Undang Pers terhadap Fungsi Dewan Pers”. Al-QΔnΕ«n: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 26 No. 1.
- Rohman, Andika (2020). “Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”. Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1.
- Astraatmadja, Atmakusumah. “Pers Indonesia dan Dewan Pers Independen”.
- Wahidin, Samsul. “Hukum Pers”.





