Day: 4 jam yang lalu

Sanksi tidak lapor LKPM ternyata bukan cuma teguran biasa. Banyak pengusaha menyangka Laporan Kegiatan Penanaman Modal, atau yang biasa disingkat LKPM, cuma formalitas tahunan yang bisa ditunda-tunda. Padahal, kalau dibiarkan, kelalaian semacam ini bisa berujung pada pembekuan izin usaha. Bahkan, dalam kasus tertentu, Nomor Induk Berusaha alias NIB bisa dicabut sepenuhnya. Singkatnya, pemerintah sekarang mengaitkan langsung kepatuhan LKPM dengan profil risiko perusahaan di sistem OSS. Sebagai pakar hukum yang mengikuti perkembangan aturan perizinan berusaha, saya melihat pengetatan ini sebagai langkah yang pas. Selama bertahun-tahun, LKPM memang sering dianggap remeh, terutama oleh pengusaha skala kecil dan menengah. Karena itu, penguatan sanksi lewat Peraturan BKPM 5/2025 justru mendorong tertib administrasi investasi yang selama ini kendor. Memahami risiko sanksi tidak lapor LKPM sejak awal jauh lebih murah, ketimbang menanggung akibat pencabutan izin usaha di kemudian hari. LKPM Wajib Dilaporkan, Bukan Cuma Formalitas Tahunan LKPM adalah laporan berkala soal perkembangan realisasi penanaman modal. Setiap pelaku usaha yang sudah punya NIB wajib menyampaikannya. Isinya mencakup nilai investasi, jumlah tenaga kerja, sampai kendala yang dihadapi perusahaan. Data ini kemudian diverifikasi pemerintah lewat sistem Online Single Submission, atau OSS. Pemerintah memakai LKPM buat memantau komitmen investasi yang sudah didaftarkan pelaku usaha. Dengan begitu, laporan ini jadi instrumen pengawasan, bukan cuma dokumen arsip yang numpuk di lemari. Sayangnya, banyak perusahaan baru sadar pentingnya LKPM setelah akses OSS mereka bermasalah. Siapa yang Wajib Lapor LKPM? Kewajiban pelaporan LKPM ini berlaku bagi pelaku usaha skala Kecil, Menengah, dan Besar yang telah mengantongi NIB, sedangkan skala Usaha Mikro dikecualikan. Adapun frekuensi pelaporannya dibedakan menurut ukuran bisnis, yaitu per semester untuk Usaha Kecil dan per triwulan untuk Usaha Menengah serta Besar, sesuai dengan Peraturan BKPM 5/2025. Perusahaan yang baru berdiri maupun yang sudah lama beroperasi sama-sama terikat kewajiban ini selama NIB mereka masih aktif. Bahkan, perusahaan yang belum memiliki realisasi investasi sekalipun tetap wajib memberikan laporan kemajuan. Sejak tahap persiapan usaha pun progres penanaman modal sudah wajib dilaporkan, supaya pemerintah bisa memantau perkembangan investasi secara berkelanjutan. Kenapa LKPM Berpengaruh pada Reputasi Usaha LKPM juga jadi cerminan kredibilitas perusahaan di mata regulator. Perusahaan dengan riwayat pelaporan rapi biasanya lebih gampang mengurus perizinan tambahan di kemudian hari. Sebaliknya, riwayat pelaporan yang berantakan bisa menghambat proses perizinan lain, misalnya perluasan usaha atau pengajuan fasilitas investasi baru. Dasar Hukum dan Jadwal Lapor LKPM Terbaru Aturan soal LKPM saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, atau biasa disingkat Permen BKPM 5/2025. Regulasi ini merupakan turunan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan itu berlaku efektif sejak Oktober 2025, menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 286 Permen BKPM 5/2025, jadwal lapor LKPM dibagi sebagai berikut: Selain jadwal, Pasal 285 ayat (3) juga menegaskan bahwa data tenaga kerja termasuk informasi wajib yang mesti dicantumkan. Artinya, LKPM bukan cuma soal nilai investasi. Ada juga dampak usaha terhadap penyerapan tenaga kerja yang harus dilaporkan. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Jenis Sanksi Administratif LKPM yang Mengintai Sanksi administratif LKPM dijatuhkan berjenjang, dari yang ringan sampai paling berat. Pemerintah tidak langsung mencabut izin usaha begitu perusahaan telat lapor sekali. Tapi, kalau pelanggaran berulang, eskalasi sanksinya bakal makin cepat. Secara umum, tahapan sanksi tidak lapor LKPM meliputi: Ketentuan ini sebenarnya melanjutkan semangat Pasal 46 dan Pasal 47 PerkaBKPM 5/2021. Hanya saja, sekarang diperkuat dengan cakupan pengawasan yang lebih luas lewat PP 28/2025. Aturan baru ini bahkan membuka ruang penegakan yang lebih tegas, dengan menambahkan opsi denda administratif ke daftar sanksi. Kondisi yang Memicu Sanksi Tidak Lapor LKPM Tidak semua orang tahu, sanksi administratif LKPM tidak cuma dipicu keterlambatan semata. Berdasarkan Pasal 373 ayat (2) Permen BKPM 5/2025, ada beberapa kondisi spesifik yang bisa memicu sanksi, yaitu: Pemerintah lalu mengolah seluruh data itu jadi nilai kepatuhan, sesuai Pasal 290 Permen BKPM 5/2025. Pelaku usaha dengan nilai kepatuhan rendah berpotensi masuk pengawasan lanjutan. Singkatnya, satu kesalahan kecil yang terus berulang bisa berdampak jauh lebih besar dari yang dibayangkan pemilik usaha. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Dampak Nilai Kepatuhan Rendah Nilai kepatuhan yang rendah bukan cuma soal status LKPM semata. Skor ini juga jadi pertimbangan pemerintah ketika menilai kelayakan perusahaan untuk mendapat fasilitas atau kemudahan berusaha lainnya. Selain itu, perusahaan dengan riwayat pengawasan berulang biasanya menghadapi proses verifikasi yang lebih ketat pada permohonan perizinan berikutnya. Karena itu, menjaga nilai kepatuhan tetap baik sejak awal jauh lebih efisien, ketimbang memperbaikinya setelah kadung bermasalah. Cara Lapor LKPM Agar Terhindar dari Sanksi Menghindari sanksi tidak lapor LKPM sebetulnya tidak susah, asal perusahaan disiplin mengelola jadwal pelaporan. Berikut langkah praktis yang bisa kamu terapkan: Selain langkah teknis di atas, perusahaan juga sebaiknya menunjuk penanggung jawab khusus untuk urusan kepatuhan perizinan. Dengan begitu, risiko keterlambatan akibat human error bisa ditekan jauh lebih signifikan. Manfaat Tambahan Disiplin Melapor Disiplin melapor LKPM bukan cuma soal menghindari sanksi. Data yang konsisten juga membantu perusahaan memantau perkembangan investasinya sendiri secara lebih terstruktur. Selanjutnya, riwayat kepatuhan yang baik bisa jadi nilai tambah saat perusahaan mengajukan insentif fiskal atau kemudahan perizinan lain di masa depan. Karena itu, kepatuhan LKPM sebaiknya dipandang sebagai investasi jangka panjang. Bukan cuma beban administratif yang bikin pusing tiap periode. Pada akhirnya, risiko sanksi tidak lapor LKPM bisa dicegah, asal perusahaan konsisten menjalankan langkah-langkah di atas sejak awal periode pelaporan. FAQ Seputar Sanksi Tidak Lapor LKPM 1. Apakah LKPM wajib untuk semua jenis usaha? Ya. LKPM wajib bagi seluruh pelaku usaha yang sudah punya NIB, entah usaha kecil, menengah, atau besar, dengan frekuensi pelaporan yang berbeda-beda. 2. Berapa lama sanksi penghentian sementara berlaku sebelum izin dicabut? Durasinya tergantung tingkat kepatuhan dan tindak lanjut perusahaan setelah menerima peringatan tertulis. Karena itu, respons cepat terhadap teguran sangat menentukan. 3. Apakah keterlambatan satu periode langsung berujung sanksi berat? Tidak. Sanksi berat baru berlaku kalau ketidakpatuhan terjadi berulang, misalnya dua periode berturut-turut tanpa laporan. 4. Ke mana perusahaan harus melapor jika izin usaha sudah terlanjur ditangguhkan? Perusahaan tetap bisa

PIRT adalah izin edar yang wajib dimiliki pelaku usaha pangan skala rumahan, sebelum produknya boleh dijual ke masyarakat. Banyak pemilik usaha kuliner rumahan bingung membedakan izin ini dengan izin edar BPOM. Padahal, keduanya punya fungsi dan cakupan yang berbeda. Singkatnya, PIRT ditujukan untuk pangan olahan berisiko rendah yang diproduksi memakai peralatan manual sampai semi otomatis di rumah tangga. Kekeliruan memahami cakupan izin ini sering bikin pelaku usaha salah langkah sejak awal. Entah mengurus izin yang tidak sesuai kategori produknya, atau justru menunda-nunda pengurusan karena merasa belum perlu. Sebagai pakar hukum yang sering mendampingi pelaku UMKM pangan, saya menilai izin ini sebenarnya jauh lebih mudah diurus dibanding bayangan kebanyakan orang. Banyak pengusaha rumahan menunda pengurusan PIRT, karena takut prosesnya berbelit. Padahal, sejak sistem OSS mengintegrasikan layanan ini, seluruh tahapan bisa dipantau secara daring. Tanpa harus bolak-balik ke kantor dinas. PIRT Adalah Izin Edar untuk Pangan Olahan Rumahan PIRT merupakan singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Istilah ini merujuk pada sertifikat yang menandakan sebuah produk pangan sudah memenuhi syarat keamanan, untuk diedarkan di wilayah lokal. Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, produk yang diproduksi rumah tangga dengan peralatan manual atau semi otomatis wajib memiliki izin edar dari pemerintah daerah. Sejak berlakunya reformasi perizinan lewat UU Cipta Kerja, istilah sertifikatnya berubah jadi SPP-IRT. Kepanjangannya, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Industri Pangan Produksi Rumah Tangga. Meski namanya berbeda dari sebutan lama, fungsinya tetap sama sebagai bukti legalitas produk pangan rumahan. Perbedaan PIRT dan Izin Edar BPOM PIRT diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota lewat Dinas Kesehatan setempat. Sementara izin edar BPOM diterbitkan langsung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, produk PIRT cuma boleh dipasarkan dalam skala lokal, dan tidak diperkenankan untuk kegiatan ekspor. Perbedaan lainnya ada pada tingkat risiko produk yang diatur. PIRT hanya berlaku untuk pangan olahan berisiko rendah dengan masa simpan relatif pendek. Sementara izin BPOM mencakup produk dengan proses produksi lebih kompleks dan jangkauan pasar yang jauh lebih luas. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami kategori produknya sejak awal, supaya tidak salah memilih jenis izin edar. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Syarat Mengurus PIRT yang Wajib Dipenuhi Sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha wajib memenuhi beberapa syarat administratif dan teknis. Berikut rincian syarat utamanya: Selain syarat di atas, pelaku usaha juga wajib memastikan produknya bukan termasuk kategori pangan berisiko tinggi. Produk seperti susu, daging olahan, atau makanan kaleng yang butuh sterilisasi khusus, tidak bisa memakai PIRT dan harus mengurus izin edar BPOM. Selain itu, tempat produksi juga tidak boleh berada di kawasan industri, pusat perbelanjaan, atau lokasi komersial lain di luar rumah tinggal. Ketentuan ini memang membatasi skala usaha PIRT. Namun, di sisi lain, aturan ini juga menjaga agar pengawasan keamanan pangan tetap mudah dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan setempat. Kategori Sarana Produksi Level I dan II Hasil pemeriksaan sarana produksi akan menentukan level kelayakan usaha, yaitu level I atau level II. Kedua level ini menunjukkan tingkat pemenuhan syarat higiene dan sanitasi tempat produksi. Makin tinggi levelnya, makin besar pula peluang permohonan disetujui tanpa perbaikan tambahan. Perbedaan level ini juga berpengaruh pada frekuensi pengawasan yang akan dilakukan pemerintah daerah di kemudian hari. Biasanya, usaha dengan level kelayakan lebih rendah mendapat kunjungan pengawasan lebih sering, dibanding usaha yang sudah mencapai level lebih tinggi. Maka dari itu, menjaga kebersihan dan tata kelola dapur produksi jadi penting. Bukan cuma soal lolos pemeriksaan awal, tapi juga memudahkan proses pengawasan di masa mendatang. Cara Mengurus PIRT Secara Online Lewat OSS Pengurusan PIRT kini terintegrasi penuh dengan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach, atau biasa disingkat OSS RBA. Sistem ini menghubungkan data pelaku usaha dengan Dinas Kesehatan setempat secara otomatis. Berikut tahapan cara mengurus PIRT yang umum dilalui pelaku usaha: Selanjutnya, kalau hasil pemeriksaan sarana belum memenuhi syarat, pelaku usaha diberi waktu untuk melakukan perbaikan. Batas waktu pemenuhan komitmen umumnya diberikan selama tiga bulan, sejak hasil pengawasan diterbitkan. Berapa Lama Proses Penerbitan PIRT? Secara umum, proses penerbitan SPP-IRT membutuhkan waktu sekitar dua minggu, setelah seluruh tahapan penyuluhan dan pemeriksaan sarana selesai dilakukan. Namun, durasi ini bisa berbeda di setiap daerah. Tergantung jadwal penyuluhan dan ketersediaan petugas pemeriksa lapangan. Sebagai tambahan, pelaku usaha sebaiknya aktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, kalau jadwal penyuluhan belum kunjung ditetapkan. Sikap proaktif semacam ini terbukti mempercepat proses. Terutama di daerah dengan jumlah pemohon yang cukup banyak dalam satu periode. Masa Berlaku dan Biaya Mengurus PIRT SPP-IRT bukan izin yang berlaku selamanya. Sertifikat ini punya masa berlaku tertentu, dan wajib diperpanjang sebelum kedaluwarsa. Berikut poin penting seputar masa berlaku dan biayanya: Karena itu, pelaku usaha sebaiknya mengecek langsung ke Dinas Kesehatan atau DPMPTSP setempat, untuk memastikan ada tidaknya biaya tambahan di wilayah masing-masing. Dengan begitu, tidak ada kejutan biaya yang tidak terduga selama proses berlangsung. Selain itu, penting juga dicatat, masa berlaku sertifikat bisa berbeda menurut jenis produknya. Beberapa daerah menetapkan masa berlaku lebih pendek untuk produk dengan tanggal kedaluwarsa singkat, dibandingkan produk kering yang tahan lama. Karena itu, pelaku usaha sebaiknya menanyakan ketentuan spesifik tersebut, saat pertama kali mengajukan permohonan. FAQ Seputar PIRT 1. Apakah semua jenis makanan bisa menggunakan izin PIRT? Tidak. Produk berisiko tinggi seperti susu, daging olahan, dan makanan kaleng yang butuh sterilisasi, wajib menggunakan izin edar BPOM, bukan PIRT. 2. Apakah izin PIRT bisa dipakai untuk menjual produk ke luar negeri? Tidak bisa. PIRT hanya berlaku untuk peredaran produk dalam skala lokal, dan tidak diperkenankan dipakai untuk kegiatan ekspor. 3. Apa yang terjadi jika PIRT sudah kedaluwarsa tapi belum diperpanjang? Produk yang masih beredar dengan sertifikat kedaluwarsa berisiko ditarik dari pasaran, karena dianggap tidak punya izin edar yang sah. 4. Apakah usaha rumahan wajib punya PIRT sejak awal berjualan? Idealnya, ya. Memahami bahwa PIRT adalah syarat legalitas produk pangan rumahan sejak awal usaha, akan menghindarkan pelaku UMKM dari risiko teguran atau penarikan produk di kemudian hari. Kesimpulan PIRT adalah izin edar penting bagi pelaku usaha pangan rumahan, agar produknya bisa dipasarkan secara legal. Prosesnya kini jauh lebih sederhana, berkat integrasi sistem OSS dengan layanan Dinas Kesehatan. Sebagai pakar

Pasal penting UU PT sering luput dari perhatian pengusaha. Padahal, pemahaman yang keliru terhadap ketentuan ini bisa berujung sengketa hukum di kemudian hari. Banyak pendiri perusahaan cuma fokus pada proses administratif pendirian PT, tanpa benar-benar mengerti hak dan kewajiban yang melekat pada badan hukum tersebut. Akibatnya, begitu muncul masalah internal maupun eksternal, mereka kebingungan mencari dasar hukumnya sendiri. Singkatnya begini. UU PT adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang jadi payung hukum utama bagi pendirian, pengelolaan, sampai pembubaran PT di Indonesia. Sebagian ketentuannya sudah diubah lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai orang yang cukup lama mendalami hukum korporasi, saya melihat banyak pengusaha, terutama pelaku usaha pemula, terlalu cepat mendirikan PT tanpa memahami konsekuensi hukum di baliknya. Padahal, lima pasal kunci sebenarnya bisa jadi pegangan utama sebelum melangkah lebih jauh. Nah, di artikel ini kamu akan diajak memahami lima pasal penting UU PT yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab, modal, sampai tata kelola perusahaan. Dengan begitu, kamu bisa menjalankan bisnis secara lebih aman dan sesuai koridor hukum. Pasal 1 Angka 1: Definisi dan Konsep Dasar PT Pasal 1 angka 1 UU PT, sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja, menjadi fondasi awal yang wajib dipahami setiap pengusaha. Pasal ini mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham. Menariknya, definisi ini juga mencakup badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Jadi, PT sekarang tidak lagi identik dengan perusahaan besar semata. Karena itu, pelaku UMKM pun berkesempatan mendirikan PT dengan skema yang jauh lebih sederhana dibanding sebelumnya. Konsep persekutuan modal ini penting dipahami. Sebab, ini menegaskan bahwa PT merupakan entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dengan kata lain, PT bisa memiliki aset, menandatangani kontrak, serta digugat atau menggugat pihak lain atas namanya sendiri. Implikasi Pasal 1 bagi Pengusaha Berikut beberapa implikasi penting dari pasal ini: Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Pasal 3: Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Pasal 3 UU PT mengatur prinsip tanggung jawab terbatas. Ini salah satu alasan utama kenapa pengusaha memilih bentuk PT ketimbang badan usaha lain. Berdasarkan pasal ini, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Namun, prinsip ini bukan tanpa pengecualian. Ketentuan ini bisa gugur apabila terbukti terjadi pencampuran harta pribadi dan harta perseroan. Atau kalau pemegang saham terlibat langsung dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Fenomena ini dikenal sebagai piercing the corporate veil dalam praktik hukum korporasi. Saya sendiri, sebagai orang yang cukup sering mengamati praktik di lapangan, menilai banyak pengusaha kurang menyadari batas perlindungan hukum ini. Padahal, memahami Pasal 3 dengan tepat bisa mencegah pemegang saham kehilangan perlindungan tanggung jawab terbatas gara-gara kelalaian administratif semata. Kondisi yang Menghapus Tanggung Jawab Terbatas Beberapa kondisi yang dapat menghapus perlindungan tanggung jawab terbatas antara lain: Pasal 7: Syarat Pendirian PT Syarat pendirian PT diatur secara rinci dalam Pasal 7 UU PT, yang juga sudah diubah lewat UU Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan terbaru, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris berbahasa Indonesia, lalu memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Menariknya, ketentuan minimal dua pendiri ini dikecualikan bagi beberapa jenis badan usaha. Misalnya perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki negara, BUMN, BUMD, serta perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Karena itu, pelaku usaha perorangan kini bisa mendirikan PT tanpa perlu mencari mitra pendiri tambahan. Soal permodalan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan turut menghapus batas minimum modal dasar sebesar lima puluh juta rupiah yang sebelumnya diwajibkan. Dengan begitu, besaran modal dasar PT kini sepenuhnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur secara khusus. Tahapan Umum Pendirian PT Berikut tahapan umum pendirian PT sesuai ketentuan terbaru: Pasal 74: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 UU PT mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang lebih dikenal dengan istilah TJSL atau CSR. Kewajiban ini dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ketentuan ini tidak berlaku sama bagi seluruh jenis perseroan. Hanya perseroan yang bidang usahanya bersinggungan langsung dengan sumber daya alam yang wajib melaksanakan TJSL secara mutlak. Meski begitu, semakin banyak perusahaan di luar sektor tersebut yang tetap menjalankan CSR sebagai bagian dari strategi keberlanjutan bisnis mereka. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Karena itu, pengusaha yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, maupun perkebunan wajib memahami pasal ini secara mendalam. Kelalaian dalam melaksanakan TJSL bisa berakibat pada sanksi administratif, bahkan berdampak pada reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Pasal 97: Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perseroan Pasal 97 UU PT mengatur tanggung jawab direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, demi kepentingan dan usaha perseroan. Berikut beberapa poin penting dari pasal ini: Kalau pasal ini dipahami dengan baik, pengusaha yang menjabat sebagai direksi bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Terutama keputusan yang berdampak besar terhadap keuangan maupun keberlangsungan perseroan. FAQ Seputar Pasal Penting UU PT 1. Apakah PT bisa didirikan oleh satu orang saja? Bisa, khusus bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai ketentuan UU Cipta Kerja, tanpa perlu akta notaris seperti PT pada umumnya. 2. Apakah pemegang saham selalu terbebas dari tanggung jawab pribadi? Tidak selalu. Tanggung jawab terbatas bisa gugur apabila terjadi pencampuran harta pribadi dengan harta perseroan, atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 3 UU PT. 3. Apakah semua PT wajib melaksanakan CSR? Tidak. Kewajiban TJSL berdasarkan Pasal 74 UU PT hanya berlaku bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan sumber daya alam. Kesimpulan Pasal penting UU PT yang sudah dibahas di atas menunjukkan satu hal. Mendirikan dan menjalankan PT bukan

PPh Final 0,5% UMKM selama ini dikenal sebagai salah satu skema pajak yang cukup membantu pelaku usaha kecil. Cara menghitungnya relatif sederhana. Namun, ada satu hal yang kerap luput dari perhatian, yaitu masa berlaku tarif tersebut. Tarif 0,5% memang dapat digunakan oleh wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Sayangnya, fasilitas itu tidak berjalan selamanya. Pemerintah sudah menentukan jangka waktu pemanfaatannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Mengenal PPh Final 0,5% untuk Pelaku UMKM Pajak UMKM 0,5 persen merupakan skema PPh final yang berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dan memenuhi ketentuan peraturan perpajakan. Dasar hukumnya saat ini adalah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi tersebut mengatur beberapa aspek PPh, termasuk pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu. Dasar hukum tarif PPh Final UMKM Ketentuan mengenai tarif PPh final tersebut dapat ditemukan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan ini menjadi salah satu rujukan utama dalam memahami skema pajak penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dalam kondisi yang memenuhi persyaratan, tarif yang dikenakan adalah 0,5% dari peredaran bruto. Ada pula aturan khusus bagi wajib pajak orang pribadi. Bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak mendapatkan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Baca juga: Panduan SP2DK Pajak: Cara Menjawab dan Dokumen yang Disiapkan PPh Final 0,5% UMKM Ada Batas Waktunya Pertanyaan mengenai batas waktu PPh Final UMKM 0,5% cukup sering muncul. Wajar saja. Banyak pelaku usaha mengetahui tarifnya, namun belum tentu mengetahui sampai kapan tarif tersebut dapat digunakan. PP 55 Tahun 2022 sudah mengatur jangka waktu pemanfaatan PPh final berdasarkan bentuk wajib pajak. Jadi, selama persyaratan terpenuhi, tarif 0,5% memang dapat digunakan. Namun, masa pemanfaatannya tetap memiliki batas. Berapa lama tarif 0,5% bisa digunakan? Jangka waktu yang ditetapkan dalam PP 55 Tahun 2022 berbeda berdasarkan bentuk wajib pajak. Secara garis besar, ketentuannya sebagai berikut: Angka tersebut penting dicatat sejak awal. Mengapa masa berlaku perlu dicatat? Ada alasan sederhana. Ketika masa penggunaan PPh final selesai, wajib pajak perlu mengikuti ketentuan penghitungan pajak berikutnya. Dengan kata lain, omzet yang masih berada dalam batas tertentu tidak otomatis membuat tarif 0,5% dapat terus dipakai setelah masa fasilitas berakhir. Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final 0,5%? Tidak setiap orang yang menjalankan usaha dapat langsung menggunakan tarif PPh final 0,5%. Ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Salah satu hal yang paling sering menjadi perhatian adalah peredaran bruto atau omzet usaha. PP 55 Tahun 2022 mengatur skema bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Batas omzet Rp4,8 miliar Batas Rp4,8 miliar menjadi salah satu angka yang cukup dikenal dalam pembahasan pajak UMKM. Pelaku usaha perlu memantau jumlah omzetnya sepanjang tahun. Jangan hanya melihat pemasukan satu bulan. Catat transaksi secara rutin. Kemudian, lakukan rekap secara berkala agar posisi omzet dapat diketahui dengan jelas. Baca juga: Konsultan Pajak: Tugas, Manfaat, Ciri serta Rekomendasi Jasa Konsultasi Pajak Terbaik Ada pengecualian dan ketentuan khusus Selain batas omzet, terdapat penghasilan tertentu yang memiliki perlakuan perpajakan tersendiri. Karena itu, tidak semua pemasukan usaha dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Khusus wajib pajak orang pribadi, PP 55 Tahun 2022 memberikan fasilitas atas bagian peredaran bruto sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak, selama memenuhi ketentuan. Karena itu, menghitung pajak dengan cara langsung mengalikan seluruh omzet dengan 0,5% belum tentu tepat. Cara Menghitung PPh Final 0,5% UMKM Sekilas, perhitungan tarif PPh final memang cukup mudah. Tinggal mengetahui peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan, lalu menerapkan tarif yang berlaku. Namun, untuk wajib pajak orang pribadi, ada ketentuan mengenai omzet sampai Rp500 juta yang perlu diperhitungkan terlebih dahulu. Dengan demikian, bagian omzet yang menjadi dasar pengenaan PPh final adalah: Rp800 juta – Rp500 juta = Rp300 juta Selanjutnya, tarif PPh final 0,5% diterapkan pada bagian tersebut: Rp300 juta × 0,5% = Rp1,5 juta Jadi, dalam contoh sederhana tersebut, PPh final yang terutang adalah Rp1,5 juta. Contoh ini hanya menggambarkan cara kerja dasar. Kondisi nyata setiap wajib pajak bisa berbeda. Jenis penghasilan, status wajib pajak, serta ketentuan yang berlaku pada tahun pajak bersangkutan tetap harus diperiksa. Jangan mengandalkan catatan omzet seadanya Kesalahan administrasi sering bermula dari hal yang terlihat kecil. Misalnya, transaksi tidak dicatat pada hari yang sama atau bukti pembayaran tidak disimpan. Awalnya mungkin terasa sepele. Namun, ketika omzet sudah besar dan transaksi semakin banyak, pencatatan yang berantakan bisa menyulitkan proses penghitungan pajak. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Apa yang Terjadi Saat Masa PPh Final 0,5% Berakhir? Berakhirnya masa PPh final tidak berarti kewajiban pajak usaha ikut berhenti. Justru, pada tahap inilah pemilik usaha perlu lebih serius memperhatikan mekanisme penghitungan pajaknya. Setelah masa penggunaan fasilitas berakhir, wajib pajak harus mengikuti ketentuan PPh yang sesuai dengan status dan kondisi usahanya. Perubahan tersebut sebaiknya dipersiapkan jauh-jauh hari. Mulai siapkan pembukuan Pembukuan menjadi semakin penting ketika usaha memasuki mekanisme pajak sesuai ketentuan umum. Mulai dari pendapatan, biaya, aset, utang, hingga transaksi usaha perlu dicatat dengan tertib. Dokumen pendukung juga sebaiknya disimpan secara sistematis. Bagi bisnis yang sejak awal sudah memiliki administrasi keuangan yang rapi, proses penyesuaian tentu lebih mudah. Perhatikan bentuk badan usaha Bentuk badan usaha ikut menentukan masa penggunaan tarif PPh final. PT, misalnya, mempunyai jangka waktu yang berbeda dibandingkan CV atau firma. Karena itu, pemilik usaha perlu mengetahui secara tepat status wajib pajaknya. Hal ini menjadi semakin penting ketika perusahaan berencana mengubah struktur bisnis. Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Menggunakan PPh Final UMKM Masih ada pelaku UMKM yang mengira tarif 0,5% berlaku selamanya. Selama omzet usaha belum melewati Rp4,8 miliar, tarif dianggap tetap bisa digunakan. Pemahaman tersebut perlu diluruskan. Masa berlaku PPh Final 0,5% tetap memiliki batas waktu, meskipun omzet usaha masih berada dalam kriteria yang ditentukan. Kesalahan lain muncul karena pemilik usaha tidak mencatat kapan mulai menggunakan skema tersebut. Akibatnya, mereka kesulitan menentukan kapan masa fasilitas berakhir. Supaya lebih tertib, beberapa langkah berikut dapat dilakukan: Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi risiko salah hitung atau salah menerapkan tarif. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung