Royalti franchise adalah setoran berkala dari franchisee kepada franchisor sebagai imbalan memakai merek dan sistem bisnis milik pemberi waralaba. Nilainya bisa berupa persentase dari omzet, bisa juga nominal tetap setiap bulan.
Sering kali calon mitra terpaku pada biaya awal. Padahal royalti jalan terus selama kontrak berlaku, sehingga pengaruhnya terhadap keuntungan terasa jauh lebih lama.
Jawaban ringkasnya begini: undang-undang tidak menetapkan angka baku. Besaran royalti lahir dari kesepakatan dalam perjanjian waralaba, yang tetap harus mengikuti PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dan aturan perpajakan.
Menurut pengamatan saya sebagai praktisi hukum, perselisihan soal royalti hampir selalu berawal dari klausul yang samar. Sebelum menandatangani apa pun, kamu sebaiknya membaca rumus royalti dengan teliti. Artikel ini membahas cara hitung dan ketentuan hukumnya dengan bahasa yang mudah diikuti.
Apa Itu Royalti Franchise dan Dasar Hukumnya
Banyak orang menyamakan royalti dengan biaya awal. Keduanya berbeda. Biaya awal (initial fee) kamu bayar sekali saat membuka gerai, sedangkan royalti ditagih berulang sepanjang masa perjanjian.
Pengertian Royalti Waralaba
Royalti waralaba adalah imbalan yang diterima pemberi waralaba atas pemakaian merek, hak kekayaan intelektual, dan sistem bisnisnya. Di dalamnya sering terselip pelatihan, standar operasional, serta dukungan pemasaran. Dengan kata lain, uang yang kamu setor ikut membayar layanan yang kamu pakai sehari-hari.
Dasar Hukum yang Berlaku
Pemerintah menerbitkan PP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba dan mencabut PP Nomor 42 Tahun 2007. Pasal 7 dalam aturan baru itu menyebut bahwa pemberi waralaba berhak menerima imbalan dari penerima waralaba.
Soal isi kontrak, KUHPerdata yang berbicara. Pasal 1338 memberi ruang bagi kedua pihak untuk menyusun sendiri kesepakatan mereka. Karena itu, skema royalti bisa beragam, asalkan sejalan dengan hukum, ketertiban umum, dan itikad baik.
Baca Juga: Royalti Konten YouTube: Cara Kerja dan Cara Mengklaimnya
Jenis Skema Royalti Franchise
Setiap merek punya cara sendiri dalam memungut royalti. Berikut skema yang paling sering ditemui di Indonesia:
- Persentase dari omzet (gross sales): franchisee menyetor kira-kira 3% sampai 10% dari penjualan kotor. Angka ini lahir dari praktik bisnis, bukan batas hukum.
- Persentase dari laba: skema ini terasa lebih ringan bagi franchisee. Franchisor jarang memilihnya karena laba sulit diaudit.
- Nominal tetap (flat fee): jumlahnya sama tiap bulan, berapa pun omzet gerai.
- Royalti minimum: franchisor memasang batas bawah, sehingga gerai sepi pun tetap menyetor.
- Kombinasi: persentase dipadukan dengan nominal minimum.
Sebelum memilih, periksa dasar penghitungannya. Apakah royalti diambil dari omzet sebelum atau sesudah diskon dan pajak? Selisih kecil di definisi itu bisa menggeser tagihan cukup jauh.
Cara Hitung Royalti Franchise
Rumusnya sederhana. Angka akhirnya sering berbeda antargerai, sebab definisi omzet di tiap kontrak tidak selalu sama.
Rumus Dasar
Royalti = Omzet yang disepakati × Persentase royalti
Misalkan gerai kamu mencatat omzet Rp100.000.000 dalam sebulan. Persentase royalti di kontrak sebesar 5%. Hasilnya, royalti bulan itu Rp5.000.000.
Contoh dengan Royalti Minimum
Sekarang bayangkan kontrak mencantumkan royalti 5% dengan batas minimum Rp3.000.000. Di bulan yang sepi, omzet kamu hanya Rp40.000.000, sehingga hitungan biasa menghasilkan Rp2.000.000. Kamu tetap membayar Rp3.000.000 karena klausul minimum berlaku.
Hal yang Perlu Kamu Periksa
Sebelum mulai menghitung, pastikan lima hal ini sudah jelas di kontrak:
- Definisi omzet: kotor, bersih, atau setelah diskon.
- Periode penghitungan: harian, mingguan, atau bulanan.
- Tanggal jatuh tempo pembayaran.
- Denda keterlambatan.
- Hak kamu untuk mengaudit laporan penjualan.
Kelima poin itu menutup celah selisih hitungan di kemudian hari.
Ketentuan Hukum Royalti Waralaba dalam Perjanjian
Perjanjian waralaba wajib tertulis dan memperhatikan hukum Indonesia. Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata ikut berlaku, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.
Klausul Royalti yang Harus Jelas
Klausul royalti sebaiknya memuat hal-hal berikut:
- besaran dan metode hitung royalti;
- dasar pengenaan, misalnya omzet kotor atau omzet bersih;
- tata cara dan jadwal pembayaran;
- mata uang pembayaran, yaitu rupiah untuk transaksi di dalam negeri;
- sanksi bila franchisee terlambat membayar;
- mekanisme audit dan pelaporan penjualan.
Kewajiban Pendaftaran
Franchisor wajib memegang Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). PP 35/2024 juga mengatur pelaporan berkala dan penggunaan bahasa Indonesia dalam prospektus. Cek STPW itu lebih dulu, sebelum kamu mentransfer uang apa pun.
Bagi saya, STPW adalah saringan pertama yang paling murah dan paling efektif. Franchisor tanpa dokumen itu membawa risiko hukum yang sebenarnya bisa dihindari.
Pajak atas Royalti Franchise
Royalti termasuk objek pajak. Kedua pihak perlu memahami kewajibannya sejak awal, jauh sebelum tagihan pertama datang.
PPh Pasal 23
UU Pajak Penghasilan mengenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto atas royalti yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Franchisee berperan sebagai pemotong pajak. Setelah memotong, franchisee menyetor pajaknya lalu menyerahkan bukti potong kepada franchisor.
Ambil contoh royalti bruto Rp5.000.000. PPh 23 sebesar 15% berarti Rp750.000. Kamu mentransfer Rp4.250.000 kepada franchisor, lalu menyetor Rp750.000 ke kas negara.
PPN dan Royalti ke Luar Negeri
Franchisor berstatus Pengusaha Kena Pajak akan menagih PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk franchisor luar negeri, royalti dikenai PPh Pasal 26 dengan tarif dasar 20%. Tarif itu bisa turun lewat tax treaty (P3B), jadi diskusikan skemanya dengan konsultan pajak.
Risiko Sengketa Royalti dan Cara Menghindarinya
Sengketa royalti biasanya berasal dari tiga sumber. Definisi omzet yang tidak jelas menjadi pemicu pertama. Dukungan franchisor yang meleset dari janji menyusul di urutan kedua, lalu tunggakan pembayaran dari franchisee.
Kamu bisa menekan risikonya lewat beberapa langkah:
- Minta draf perjanjian minimal 14 hari sebelum penandatanganan.
- Telaah klausul royalti bersama advokat atau konsultan hukum.
- Simpan semua bukti laporan penjualan dan transfer.
- Tetapkan cara penyelesaian sengketa, misalnya musyawarah, mediasi, atau arbitrase.
Bila kontraknya berbahasa asing, gunakan jasa Penerjemah Tersumpah. Terjemahan yang meleset sedikit saja bisa mengubah kewajiban royalti kamu.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Berapa persen royalti franchise yang wajar?
Hukum tidak menetapkan persentase tertentu. Dalam praktik, royalti berkisar 3% sampai 10% dari omzet. Angka akhirnya bergantung pada kesepakatan dan kekuatan merek.
2. Siapa yang menanggung PPh atas royalti franchise?
Franchisee memotong PPh Pasal 23 dari pembayaran royalti. Beban pajaknya tetap ada pada franchisor sebagai penerima penghasilan, kecuali kontrak mengatur skema gross-up.
3. Apakah royalti tetap dibayar saat gerai merugi?
Ya, jika royalti dihitung dari omzet atau memuat nominal minimum. Kamu bisa menawar skema berbasis laba sebelum menandatangani kontrak.
Kesimpulan
Royalti franchise adalah kewajiban rutin yang langsung memengaruhi arus kas usaha. Rumus hitungnya gampang. Definisi omzet, royalti minimum, dan pajak yang paling sering memicu masalah.
Saran saya, buat simulasi royalti selama 12 bulan dengan skenario omzet paling buruk. Setelah itu, minta advokat menelaah klausulnya sebelum kamu membubuhkan tanda tangan. Pastikan pula franchisor memegang STPW yang sah sesuai PP 35/2024.
Menurut saya, kontrak waralaba yang sehat harus adil bagi kedua pihak. Kontrak yang hanya menguntungkan pemilik merek biasanya berujung konflik.
Masih ragu dengan klausul royalti di draf perjanjian kamu? Atau butuh terjemahan resmi untuk kontrak waralaba berbahasa asing? Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu dengan ramah dan tanpa tekanan.
Baca Juga: Royalti Pertambangan: Pengertian, Tarif, dan Cara Menghitungnya
Ringkasan
- Royalti franchise adalah imbalan berkala yang dibayar franchisee atas hak merek dan sistem bisnis.
- PP Nomor 35 Tahun 2024 menggantikan PP Nomor 42 Tahun 2007 sebagai dasar hukum waralaba.
- Hukum tidak menetapkan persentase baku, jadi besaran royalti mengikuti kesepakatan dalam perjanjian.
- Rumus dasarnya adalah omzet yang disepakati dikali persentase royalti, kadang dengan batas minimum.
- Perjanjian waralaba harus tertulis, memuat klausul royalti yang jelas, dan memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata.
- Franchisor wajib memiliki STPW, dan franchisee sebaiknya memeriksanya sebelum membayar.
- Royalti dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15% untuk penerima dalam negeri dan PPh Pasal 26 untuk luar negeri.
- Telaah kontrak bersama ahli hukum untuk mencegah sengketa di kemudian hari.
Referensi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba. Database Peraturan BPK: peraturan.bpk.go.id.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 23 dan Pasal 26) beserta perubahannya. Direktorat Jenderal Pajak: pajak.go.id.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1320 dan Pasal 1338).
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, informasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW): kemendag.go.id.
