Jaminan Reklamasi: Bentuk dan Cara Penempatannya

Jaminan reklamasi adalah dana yang wajib disetor pemegang izin tambang sebagai bukti bahwa mereka sanggup memulihkan lahan bekas galian. Banyak pelaku usaha menunda urusan ini.

Hasilnya bisa pahit, yaitu izin dibekukan. Jawaban singkatnya begini: perusahaan harus menempatkan dana jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka di bank pemerintah, dan menyelesaikannya sebelum persetujuan RKAB turun.

Sebagai praktisi hukum, saya melihat dana ini sebagai bagian dari biaya produksi. Perusahaan yang menyiapkannya sejak masa perencanaan biasanya jauh lebih tenang ketika pemeriksaan datang.

Perusahaan yang mengabaikannya sering berakhir di meja sanksi. Karena itu, artikel ini membahas dasar hukum, bentuk, cara penempatan, sampai sanksinya dengan bahasa yang sederhana.

Baca juga: Reklamasi Tambang: Kewajiban dan Tahapannya

Apa Itu Jaminan Reklamasi dan Apa Dasar Hukumnya?

Bayangkan sebuah perusahaan membuka lahan untuk menambang, lalu pergi begitu saja setelah cadangan habis. Lubang menganga, tanah rusak, dan pemerintah harus mencari dana untuk membereskannya.

Jaminan reklamasi hadir untuk mencegah skenario itu. Dana yang sudah disetor bisa dipakai pemerintah untuk menunjuk pihak ketiga yang melaksanakan reklamasi jika perusahaan gagal menjalankan kewajibannya.

Dasar Hukum yang Perlu Kamu Ketahui

Beberapa regulasi menjadi pegangan utama:

• Pasal 100 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba mewajibkan pemegang IUP atau IUPK menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang.
• PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sudah diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025.
• Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik.
• Kepmen ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, yang berlaku sejak 23 Oktober 2025 dan melanjutkan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018.

Kepmen 344 inilah yang paling sering mengubah praktik di lapangan. Sebelum menyusun rencana, baca aturan tersebut lebih dulu.

Siapa yang Wajib Menempatkannya?

Setiap pemegang IUP dan IUPK terkena kewajiban ini, baik di tahap eksplorasi maupun operasi produksi. Besaran jaminan berbeda untuk tiap tahap.

Satu hal sering terlewat: setelah dana masuk, kewajiban melaksanakan reklamasi di lapangan tetap berjalan. Setoran jaminan tidak menggantikan kerja nyata.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

Bentuk Jaminan Reklamasi yang Diakui Peraturan

Pilihan instrumen kini lebih sempit dibanding aturan lama. Dulu, perusahaan operasi produksi boleh memakai rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi, atau cadangan akuntansi. Kepmen 344 menyederhanakannya menjadi satu bentuk.

Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah

Jaminan reklamasi, baik di tahap eksplorasi maupun operasi produksi, kini ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah di Indonesia.

Deposito tersebut atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atau gubernur qq pemegang izin. Perusahaan boleh memakai mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat.

Konsekuensinya jelas. Dana jaminan menjadi dana tunai yang terikat selama masa penempatan. Karena itu, perusahaan perlu menghitung likuiditas dengan teliti sejak awal.

Bagaimana dengan Jaminan Lama?

Jaminan operasi produksi yang sudah ditempatkan dalam bentuk lain, misalnya bank garansi, tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.

Namun, setelah itu perusahaan wajib menempatkannya kembali dalam bentuk deposito berjangka untuk periode yang sama. Catat tanggal berakhir setiap jaminan lama supaya tidak ada yang terlewat.

Dasar Penetapan Nilai

Nilai jaminan tidak lagi sepenuhnya berasal dari usulan perusahaan. Lampiran II Kepmen 344 memuat standar biaya reklamasi per hektar untuk setiap provinsi periode 2025 sampai 2030. Matriks itu menjadi dasar penetapan jaminan.

Menurut saya, aturan ini memberi kepastian hitungan, tetapi menuntut kesiapan kas. Perusahaan yang baru memulai perlu memasukkan dana jaminan ke dalam anggaran sejak studi kelayakan.

Cara Penempatan Jaminan Reklamasi Langkah demi Langkah

Proses penempatan berjalan berurutan. Melewatkan satu tahap saja bisa membuat berkas kembali ke awal. Berikut alurnya:

1. Susun rencana reklamasi. Pengajuan dilakukan paling lambat 45 hari kerja setelah izin terbit, berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan.
2. Ajukan persetujuan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengevaluasi rencana. Jika ada kekurangan, perbaikan disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak berkas dikembalikan.
3. Terima penetapan nilai jaminan. Besarannya mengacu pada standar biaya reklamasi per provinsi.
4. Tempatkan deposito berjangka. Pada operasi produksi, jaminan periode lima tahun pertama ditempatkan seluruhnya paling lambat 20 hari kerja sejak rencana disetujui.
5. Serahkan bukti penempatan. Dokumen asli disampaikan kepada instansi yang berwenang.
6. Laksanakan reklamasi, lalu ajukan pencairan. Pencairan bertahap baru dimungkinkan setelah nilai keberhasilan minimal 60%.

Satu catatan lagi. Kementerian ESDM menempatkan urusan jaminan ini sebelum persetujuan RKAB. Artinya, perusahaan yang belum beres soal jaminan bisa terhambat mengajukan kegiatan tahun berikutnya.

Perbedaan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Dua istilah ini sering tertukar. Fungsinya berdekatan, tetapi tahapnya berlainan.

Jaminan reklamasi menopang pemulihan lahan selama tambang beroperasi. Jaminan pascatambang bekerja ketika tambang sudah berhenti.

Dana ini dipakai untuk menata lubang bekas galian dan memantau kualitas lingkungan di sekitarnya.Beberapa perbedaan pentingnya:

• Bentuk: keduanya kini berupa deposito berjangka pada bank pemerintah.
• Waktu: jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dengan besaran sama, dan harus mencapai 100% paling lambat dua tahun sebelum izin operasi produksi berakhir, sesuai Kepmen 344.
• Tujuan: dana ini menjaga lahan tetap aman setelah operasi berhenti.

Dengan memahami pembagian ini, pemegang IUP bisa menyusun anggaran jangka panjang dengan lebih tepat.

Sanksi bagi Pemegang IUP yang Lalai Menempatkan Jaminan Reklamasi

Mengabaikan kewajiban ini punya harga. Dari sisi administratif, Kementerian ESDM memberi peringatan pertama sampai ketiga, lalu menjatuhkan pembekuan izin.

Pada Januari 2026, Dirjen Minerba menyatakan pemerintah telah membekukan 190 IUP karena pelanggaran kewajiban reklamasi. Saat itu baru sekitar 10 perusahaan yang memenuhi kewajiban penempatan jaminan.

Dari sisi pidana, UU Nomor 3 Tahun 2020 punya ancaman yang serius. Pasal 161B memuat pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Ketentuan ini menyasar setiap orang yang izinnya dicabut atau berakhir, tetapi tidak melaksanakan reklamasi atau tidak menempatkan dana jaminan.

Jadi, jangan menunggu teguran datang. Menyetor jaminan tepat waktu jauh lebih murah daripada mengurus izin yang terlanjur dibekukan.

Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!

FAQ: Pertanyaan Seputar Jaminan Reklamasi

Apakah penempatan jaminan reklamasi menghapus kewajiban reklamasi?

Tidak. Setoran jaminan hanya memastikan dana tersedia. Pemegang IUP tetap harus melaksanakan reklamasi sesuai rencana yang sudah disetujui, dan kekurangan biaya tetap menjadi tanggung jawabnya.

Berapa lama batas waktu penempatan jaminan reklamasi?

Pada operasi produksi, jaminan periode lima tahun pertama ditempatkan paling lambat 20 hari kerja sejak rencana reklamasi disetujui.

Batas 30 hari kalender dalam aturan lama sudah tidak dipakai. Tetap cek teks Kepmen 344 untuk memastikan hitungan hari pada kasusmu.

Apakah jaminan reklamasi bisa dicairkan kembali?

Bisa. Pencairan dilakukan bertahap setelah nilai akhir keberhasilan reklamasi minimal 60%, berdasarkan evaluasi dokumen dan verifikasi lapangan.

Kesimpulan

Jaminan reklamasi adalah kewajiban hukum yang tegas bagi setiap pemegang IUP dan IUPK. Perusahaan perlu menyetor deposito berjangka di bank pemerintah, tepat waktu, dengan nilai sesuai penetapan, lalu menyerahkan bukti penempatan kepada instansi berwenang. Setelah itu, pantau masa berlaku deposito dan laporkan kemajuan reklamasi secara rutin.

Langkah yang saya sarankan sederhana. Susun rencana reklamasi yang realistis, hitung kebutuhan kas dengan cermat, lalu tempatkan jaminan sebelum tenggat.

Dari pengalaman saya, perusahaan yang disiplin di tahap ini jarang menghadapi masalah perizinan di kemudian hari.

Masih ragu soal bentuk jaminan yang berlaku sekarang? Atau khawatir jaminan lama yang kamu miliki belum sesuai aturan terbaru? Jangan tunggu sampai izin bermasalah.

Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami langkah yang tepat dengan bahasa yang mudah dicerna.

Baca juga: Pekerja Migran Indonesia: Syarat dan Perlindungan Hukum

Ringkasan

• Jaminan reklamasi adalah dana yang wajib disetor pemegang IUP dan IUPK untuk menjamin pemulihan lahan tambang.
• Dasar hukum utamanya mencakup Pasal 100 UU Nomor 3 Tahun 2020, PP Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya, dan Kepmen ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025.
• Sejak Kepmen 344 berlaku pada 23 Oktober 2025, jaminan wajib berbentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
• Jaminan lama dalam bentuk lain tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, lalu harus ditempatkan ulang sebagai deposito berjangka.
• Pada operasi produksi, jaminan periode lima tahun pertama ditempatkan paling lambat 20 hari kerja sejak rencana disetujui.
• Nilai jaminan mengacu pada standar biaya reklamasi per provinsi, dan pencairan baru bisa dilakukan setelah keberhasilan minimal 60%.
• Jaminan pascatambang harus mencapai 100% paling lambat dua tahun sebelum izin operasi produksi berakhir.
• Pelanggaran dapat berujung pembekuan izin, pidana penjara paling lama lima tahun, dan denda hingga Rp100 miliar.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025. Tersedia di peraturan.bpk.go.id.
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tersedia di jdih.esdm.go.id.
5. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (pendahulu Kepmen 344).
6. Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, minerba.esdm.go.id.
7. Kompas.com, “190 Izin Tambang Dibekukan, Tak Mau Lakukan Jaminan Reklamasi”, 25 Januari 2026.
8. Badan Pemeriksa Keuangan, JDIH BPK, “Jaminan Reklamasi Pertambangan” (kajian hukum), jdih.bpk.go.id.