SNI Adalah: Fungsi, Jenis, dan Cara Mengurus Sertifikatnya

SNI adalah singkatan dari Standar Nasional Indonesia. Standar ini menjadi acuan untuk menilai mutu, keamanan, dan karakteristik produk atau layanan tertentu. Bagi pelaku usaha, memahami SNI membantu menentukan persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum memasarkan barang.

Aturan ini berkaitan erat dengan perlindungan konsumen, kualitas barang, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah. Produk yang memenuhi standar memiliki acuan kualitas yang lebih jelas.

Menurut pandangan saya sebagai penulis yang membahas hukum dan legalitas usaha, pemenuhan standar sebaiknya masuk dalam perencanaan bisnis sejak awal.

1. SNI Adalah Apa? Kenali Pengertian dan Dasar Hukumnya

Standar Nasional Indonesia atau SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Standar ini memuat persyaratan atau pedoman untuk produk, proses, sistem, maupun layanan sesuai ruang lingkupnya.

Badan Standardisasi Nasional (BSN) memiliki peran penting dalam pengembangan standardisasi nasional. Lembaga ini menyediakan informasi mengenai standar dan kebijakan yang berkaitan dengan penerapannya.

Dasar hukum penerapan SNI di Indonesia

Salah satu dasar hukum utama standardisasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan standardisasi serta penilaian kesesuaian terhadap standar.

Beberapa regulasi yang perlu kamu kenali antara lain:

• UU Nomor 20 Tahun 2014: menjadi dasar penyelenggaraan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
• PP Nomor 34 Tahun 2018: mengatur Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
• Peraturan teknis kementerian terkait: menjelaskan kewajiban SNI untuk produk tertentu sesuai sektor masing-masing.

2. Fungsi SNI bagi Konsumen dan Pelaku Usaha

Fungsi SNI berkaitan dengan mutu produk, keselamatan masyarakat, dan kepastian dalam kegiatan perdagangan. Bagi produsen, standar membantu menetapkan spesifikasi serta menjaga kualitas hasil produksi. Sementara itu, konsumen memiliki acuan untuk memahami persyaratan yang harus dipenuhi suatu produk.

Berikut beberapa manfaat penerapan SNI yang perlu kamu ketahui.

Melindungi konsumen

SNI membantu menetapkan persyaratan keselamatan dan mutu untuk produk tertentu. Sebagai contoh, standar produk listrik dapat mengatur aspek keselamatan ketika barang digunakan.

Melalui penerapan standar, produsen dapat mengenali risiko sejak tahap pengembangan produk. Namun, pemenuhan SNI tidak berarti sebuah barang bebas dari seluruh risiko.

Menjaga kualitas produk

Dalam proses produksi, SNI dapat menjadi pedoman untuk menjaga konsistensi mutu. Perusahaan bisa menggunakannya untuk menetapkan spesifikasi bahan, metode pengujian, serta prosedur pengendalian kualitas.

Jika hasil produksi tidak sesuai persyaratan, perusahaan dapat menelusuri penyebabnya. Setelah itu, langkah perbaikan bisa dilakukan berdasarkan temuan yang ada.

Meningkatkan daya saing usaha

Pemenuhan SNI dapat mendukung kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.

Meski demikian, sertifikat SNI tidak otomatis membuat produk laris.

Membantu memenuhi ketentuan hukum

Untuk produk yang terkena pemberlakuan SNI wajib, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan.

Karena itu, status produk perlu diperiksa sejak awal. Jangan sampai proses produksi dan promosi sudah berjalan, sementara persyaratan untuk mengedarkan barang belum terpenuhi.

3. Jenis-Jenis SNI yang Perlu Kamu Ketahui

Saat membahas jenis-jenis SNI, ada dua hal yang perlu dibedakan, yaitu status penerapan dan ruang lingkup standar.

SNI wajib

SNI wajib berlaku bagi produk yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan teknis. Pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, atau memperdagangkan produk tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemberlakuan wajib dapat berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan. Jenis produk yang terkena aturan bergantung pada kebijakan serta regulasi sektoral.

SNI sukarela

SNI sukarela merupakan standar yang penerapannya tidak diwajibkan oleh peraturan teknis untuk produk terkait. Meski begitu, produsen tetap dapat memilih untuk menerapkannya sebagai bagian dari pengendalian mutu.

Langkah ini dapat membantu perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kualitas. Namun, jika pemerintah kemudian menetapkan kewajiban SNI untuk produk tersebut, pelaku usaha harus mengikuti peraturan yang berlaku.

SNI berdasarkan ruang lingkup

Berdasarkan objeknya, standar nasional dapat mencakup beberapa bidang berikut:

• Standar produk: menetapkan persyaratan karakteristik atau mutu barang.
• Standar proses: memberikan acuan untuk tahapan atau metode tertentu.
• Standar sistem: mengatur persyaratan sistem manajemen dalam ruang lingkup tertentu.
• Standar jasa: memberikan pedoman untuk aspek tertentu dalam penyelenggaraan layanan.

4. Syarat Sertifikasi SNI untuk Produk

Syarat sertifikasi SNI bergantung pada jenis produk, standar yang digunakan, dan skema penilaian kesesuaian. Tidak ada satu daftar persyaratan yang berlaku sama untuk seluruh kategori barang.

Dokumen yang perlu disiapkan

Pelaku usaha perlu memeriksa persyaratan dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang memiliki ruang lingkup sesuai. Dokumen yang mungkin diminta antara lain:

• Identitas dan dokumen legalitas badan usaha.
• Nomor Induk Berusaha (NIB), jika relevan dengan kegiatan usaha.
• Informasi merek dan identitas produk.
• Spesifikasi teknis beserta dokumen pendukung.
• Informasi proses produksi dan lokasi fasilitas.
• Dokumen pengendalian mutu jika dipersyaratkan.
• Sampel produk untuk pengujian.
• Dokumen impor atau dokumen tambahan lain jika relevan.

Pastikan produk memenuhi standar

Sebelum mengajukan permohonan, cari tahu standar SNI yang sesuai dengan karakteristik produk. Periksa pula apakah ruang lingkup standar tersebut mencakup barang yang akan kamu pasarkan.

Setelah itu, evaluasi spesifikasi dan proses produksinya. Jika masih ada persyaratan yang belum terpenuhi, lakukan perbaikan terlebih dahulu.

5. Cara Mengurus Sertifikat SNI dari Awal hingga Terbit

Cara mengurus sertifikat SNI dimulai dengan memeriksa standar yang berlaku. Setelah itu, pelaku usaha perlu memilih lembaga sertifikasi, melengkapi dokumen, dan mengikuti tahapan penilaian.

Berikut gambaran proses yang bisa kamu jadikan panduan awal.

Langkah 1: Periksa status SNI produk

Pertama, cari tahu apakah produk kamu termasuk kategori yang wajib memenuhi SNI. Periksa standar yang berlaku dan regulasi teknis yang mengaturnya.

Kamu dapat mencari informasi melalui BSN serta kementerian atau lembaga yang membidangi produk tersebut. Pastikan sumber yang digunakan memuat ketentuan terbaru.

Langkah 2: Pilih lembaga sertifikasi yang sesuai

Selanjutnya, cari LSPro yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan produk dan skema sertifikasi yang diperlukan. Periksa status akreditasi serta kewenangan lembaga tersebut.

Tidak semua lembaga sertifikasi menangani setiap jenis produk. Karena itu, pastikan kesesuaiannya sebelum menyerahkan dokumen atau membayar biaya layanan.

Langkah 3: Ajukan permohonan

Setelah menemukan lembaga yang tepat, ajukan permohonan sesuai prosedur yang ditetapkan. Sertakan dokumen legalitas, spesifikasi produk, dan berkas pendukung lainnya.

Pihak LSPro akan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika ada kekurangan, pemohon perlu melengkapinya sebelum proses berlanjut.

Langkah 4: Ikuti pemeriksaan dan pengujian

Tahap ini dapat mencakup evaluasi dokumen, audit fasilitas produksi, serta pengujian sampel. Pemeriksaan dilakukan sesuai skema sertifikasi dan karakteristik produk.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian, perusahaan mungkin perlu melakukan tindakan korektif. Setelah perbaikan dilakukan, lembaga akan mengevaluasi bukti yang disampaikan sesuai prosedur.

Langkah 5: Tunggu keputusan sertifikasi

LSPro akan menilai hasil pemeriksaan untuk menentukan apakah produk memenuhi persyaratan. Jika seluruh ketentuan terpenuhi, lembaga dapat menerbitkan sertifikat berdasarkan skema yang berlaku.

Sertifikat tidak terbit hanya karena pemohon telah menyerahkan dokumen. Keputusan tetap bergantung pada hasil evaluasi dan pemenuhan persyaratan.

Langkah 6: Penuhi kewajiban setelah sertifikat terbit

Setelah menerima sertifikat, periksa aturan penggunaan tanda SNI dan kewajiban lain yang berlaku. Gunakan tanda tersebut sesuai ruang lingkup dan ketentuan sertifikasi.

Perusahaan juga perlu menjaga konsistensi mutu. Dalam skema tertentu, LSPro dapat melakukan surveilans atau evaluasi lanjutan sesuai persyaratan.

6. Berapa Biaya Sertifikat SNI?

Biaya sertifikat SNI berbeda-beda menurut jenis produk dan skema sertifikasinya. Besarnya pengeluaran dapat dipengaruhi oleh kompleksitas pengujian, jumlah sampel, lokasi fasilitas produksi, serta kebutuhan pemeriksaan.

Beberapa komponen biaya yang mungkin muncul meliputi:

• Biaya permohonan dan evaluasi dokumen.
• Biaya audit atau pemeriksaan fasilitas produksi.
• Biaya pengujian sampel di laboratorium.
• Biaya perjalanan atau kegiatan pemeriksaan jika berlaku.
• Biaya surveilans atau evaluasi lanjutan sesuai skema.

7. Apa Risiko Jika Produk Wajib SNI Tidak Memenuhi Ketentuan?

Pelaku usaha perlu memahami konsekuensi hukum jika produknya termasuk kategori SNI wajib. Bentuk konsekuensi bergantung pada regulasi yang mengatur produk dan jenis pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan aturan sektoral yang berlaku, konsekuensi dapat mencakup:

• Larangan atau pembatasan peredaran produk.
• Kewajiban memperbaiki produk atau memenuhi persyaratan tertentu.
• Penarikan produk dari peredaran jika diperintahkan sesuai ketentuan.
• Sanksi administratif atau konsekuensi hukum lain sesuai bentuk pelanggaran.

Tidak semua pelanggaran memiliki sanksi yang sama. Dasar hukum, unsur pelanggaran, dan ketentuan penegakan hukum akan menentukan konsekuensi yang dapat dikenakan.

8. FAQ Seputar SNI

Apakah semua produk wajib memiliki sertifikat SNI?

Tidak. Kewajiban tersebut bergantung pada peraturan teknis untuk kategori produk tertentu. Sebelum memasarkan barang, pelaku usaha perlu memeriksa ketentuan yang berlaku.

Berapa lama proses pengurusan sertifikat SNI?

Lama proses berbeda menurut jenis produk, kelengkapan dokumen, kebutuhan pengujian, dan skema sertifikasi. Untuk memperoleh perkiraan yang sesuai, mintalah informasi jadwal dari LSPro terkait.

Apakah UMKM bisa mengurus sertifikat SNI?

Bisa, selama produk dan pelaku usaha memenuhi persyaratan yang berlaku. UMKM perlu menentukan standar yang relevan, menyiapkan dokumen, dan mengikuti proses penilaian kesesuaian.

9. Kesimpulan

SNI adalah standar nasional yang membantu menjaga mutu, keamanan, dan konsistensi produk atau layanan. Bagi pelaku usaha, memahami ketentuan SNI dapat membantu menentukan persyaratan sebelum barang dipasarkan.

Menurut pandangan saya, kepatuhan terhadap standardisasi perlu menjadi bagian dari pengelolaan risiko bisnis. Dengan memahami persyaratan sejak awal, pelaku usaha dapat menyusun rencana produksi dan pemasaran secara lebih terarah.

Jika kamu membutuhkan bantuan untuk memahami legalitas usaha atau menyiapkan dokumen pendukung, silakan klik poster layanan yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website. Konsultasi awal dapat membantu kamu mengenali kebutuhan dokumen dan menentukan hal-hal yang perlu diperiksa lebih lanjut.

10. Ringkasan

• SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang menjadi acuan persyaratan produk, proses, sistem, atau layanan sesuai ruang lingkupnya.
• Dasar hukum utama standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah UU Nomor 20 Tahun 2014.
• Penerapan SNI dapat bersifat wajib atau sukarela, bergantung pada ketentuan yang berlaku.
• Syarat sertifikasi ditentukan oleh jenis produk, skema sertifikasi, dan regulasi teknis terkait.
• Pengurusan sertifikat SNI mencakup identifikasi standar, pemilihan LSPro, pengajuan dokumen, pemeriksaan, pengujian, dan evaluasi.
• Biaya sertifikasi bergantung pada karakteristik produk, kebutuhan pengujian, audit, serta tahapan lain yang dipersyaratkan.
• Pelanggaran kewajiban SNI dapat menimbulkan konsekuensi sesuai regulasi sektoral yang berlaku.

11. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
3. Badan Standardisasi Nasional (BSN).
4. Komite Akreditasi Nasional (KAN).
5. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kementerian terkait.