Pertashop adalah tempat penjualan BBM resmi dari Pertamina yang memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan SPBU pada umumnya.
Usaha ini dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bahan bakar, terutama di daerah pedesaan dan wilayah yang jauh dari SPBU.
Melalui program kemitraan Pertamina, masyarakat, pengusaha lokal, koperasi, hingga BUMDes memiliki peluang untuk menjalankan usaha penjualan BBM melalui fasilitas resmi.
Selain menyediakan BBM, Pertashop juga dapat menjadi bagian dari pengembangan layanan energi di daerah sesuai jenis produk dan fasilitas yang disetujui dalam kerja sama.
Bagi pemilik lahan atau calon pengusaha, bisnis Pertashop dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan usaha di wilayah yang memiliki kebutuhan bahan bakar cukup tinggi.
Namun, membuka Pertashop tidak sama dengan membuka toko atau usaha perdagangan biasa.
Calon mitra harus memenuhi persyaratan badan usaha, menyiapkan lokasi yang sesuai, mengurus perizinan, dan mendapatkan persetujuan kemitraan dari Pertamina.
Menurut pendapat saya, kehadiran Pertashop bukan hanya membuka peluang usaha bagi masyarakat di daerah, tetapi juga membantu memperluas akses energi ke wilayah yang belum memiliki banyak fasilitas pengisian BBM.
Oleh karena itu, calon mitra perlu memperhatikan legalitas sejak awal agar kegiatan usaha dapat berjalan sesuai aturan dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.
Apa Itu Pertashop dan Apa Keunggulan Kemitraannya?
Pertashop merupakan fasilitas penjualan BBM yang dijalankan melalui kerja sama resmi dengan Pertamina atau badan usaha yang ditunjuk sesuai ketentuan.
Berbeda dengan Pom Mini yang dikelola secara mandiri, Pertashop memiliki hubungan kemitraan, standar fasilitas, dan aturan penyaluran BBM yang ditetapkan oleh pihak terkait.
Perbedaan Pertashop, SPBU, dan Pom Mini
Ketiganya sama-sama berkaitan dengan penjualan bahan bakar, tetapi memiliki perbedaan dari segi pengelolaan, fasilitas, dan legalitas usaha.
| Aspek | Pertashop | SPBU | Pom Mini |
|---|---|---|---|
| Skala usaha | Relatif kecil | Relatif besar | Bervariasi |
| Pengelolaan | Melalui kemitraan resmi | Melalui badan usaha pengelola | Umumnya dikelola mandiri |
| Pasokan BBM | Melalui mekanisme resmi | Melalui mekanisme resmi | Bergantung pada sumber pasokan |
| Fasilitas | Mengikuti standar Pertashop | Mengikuti standar SPBU | Bergantung pada pengelola |
| Legalitas | Mengikuti ketentuan usaha dan kemitraan | Mengikuti ketentuan usaha dan perizinan | Harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku |
Keuntungan Menjadi Mitra Pertashop
Ada beberapa keuntungan yang dapat dipertimbangkan sebelum memulai usaha Pertashop.
1. Pasokan BBM resmi. Mitra memperoleh pasokan melalui jalur distribusi yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama.
2. Menggunakan merek Pertamina. Mitra dapat menggunakan identitas dan fasilitas Pertashop sesuai persetujuan serta standar yang berlaku.
3. Memiliki peluang pasar di daerah. Pertashop dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan akses BBM lebih dekat dengan tempat tinggal atau aktivitas sehari-hari.
4. Standar operasional lebih jelas. Kegiatan usaha dijalankan berdasarkan ketentuan operasional dan keselamatan yang ditetapkan dalam kemitraan.
5. Mendukung kegiatan ekonomi daerah. Keberadaan Pertashop dapat membuka peluang usaha dan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Berdasarkan publikasi PT Pertamina Retail, perusahaan tersebut mencatat pengelolaan 461 outlet Pertashop pada akhir 2024.
Data tersebut menunjukkan bahwa Pertashop telah menjadi bagian dari pengembangan bisnis ritel energi Pertamina, meskipun angka tersebut tidak mewakili keseluruhan jumlah outlet Pertashop di Indonesia. News+1
Perlu diketahui bahwa informasi mengenai skema kemitraan seperti Gold, Platinum, dan Diamond tidak boleh langsung dijadikan acuan untuk pendaftaran saat ini.
Calon mitra sebaiknya memastikan jenis kerja sama, kapasitas fasilitas, persyaratan investasi, dan ketentuan operasional terbaru melalui kanal resmi Pertamina.
Apa Saja Syarat Mendirikan Pertashop?
Untuk mendirikan Pertashop, calon mitra perlu menyiapkan badan usaha, dokumen administrasi, dan bukti kepemilikan atau penguasaan lahan.
Selain itu, calon mitra harus memenuhi persyaratan perizinan usaha dan ketentuan kemitraan yang ditetapkan oleh Pertamina.
A. Memiliki Badan Usaha
Calon mitra perlu memiliki badan usaha yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara resmi.
Beberapa bentuk badan usaha yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Perseroan Terbatas (PT): Badan hukum yang memiliki pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemiliknya.
- Koperasi: Badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh anggota untuk kepentingan bersama.
- BUMDes: Badan usaha yang didirikan oleh desa untuk mengelola kegiatan ekonomi dan mengembangkan potensi daerah.
Pemilihan badan usaha perlu disesuaikan dengan persyaratan kemitraan Pertamina.
Tidak semua bentuk badan usaha otomatis dapat diterima sebagai mitra, sehingga calon pengusaha perlu memastikan persyaratannya sebelum melakukan pendirian perusahaan.
B. Menyiapkan Dokumen Administrasi
Selain badan usaha, terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendukung proses pendaftaran dan pengurusan perizinan.
Berikut dokumen yang umumnya perlu disiapkan:
| Dokumen | Kegunaan |
|---|---|
| KTP pengurus | Sebagai identitas pengurus atau penanggung jawab perusahaan. |
| NPWP | Sebagai identitas perpajakan perusahaan dan pengurus sesuai kebutuhan. |
| Akta pendirian | Sebagai bukti pendirian badan usaha. |
| SK Kemenkumham | Sebagai bukti pengesahan badan hukum untuk badan usaha yang memerlukannya. |
| NIB | Sebagai identitas dan legalitas dasar kegiatan usaha. |
| Bukti kepemilikan atau sewa lahan | Sebagai bukti bahwa calon mitra memiliki hak untuk menggunakan lokasi usaha. |
| Dokumen tata ruang | Sebagai bukti kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang. |
| Dokumen lingkungan | Sebagai bukti pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan. |
| Dokumen pendukung wilayah | Misalnya surat keterangan atau rekomendasi dari pemerintah desa apabila dipersyaratkan. |
Dokumen tersebut sebaiknya disiapkan sejak awal agar proses pemeriksaan administrasi tidak terhambat.
C. Memahami Peraturan yang Mengatur Izin Usaha Pertashop
Pengurusan izin usaha Pertashop harus mengikuti peraturan mengenai perizinan berusaha dan kegiatan usaha di sektor energi.
Beberapa peraturan yang perlu diperhatikan adalah:
1. PP No. 28 Tahun 2025
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan ini menjadi dasar terbaru dalam pengurusan izin usaha melalui sistem OSS dan menggantikan PP No. 5 Tahun 2021.
Artinya, pengurusan legalitas usaha pada November 2026 perlu mengacu pada ketentuan PP No. 28 Tahun 2025, bukan lagi menggunakan PP No. 5 Tahun 2021 sebagai dasar utama. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan+1
2. Permen ESDM No. 7 Tahun 2026
Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2026 mengatur standar kegiatan usaha dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor energi dan sumber daya mineral.
Peraturan ini mulai berlaku pada 12 Juni 2026 dan menggantikan Permen ESDM No. 5 Tahun 2021.
Dengan demikian, calon mitra Pertashop perlu memperhatikan standar kegiatan usaha sektor energi yang terbaru ketika mengurus perizinan. JDIH Kementerian ESDM+1
3. KBLI 2025
KBLI merupakan kode yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan jenis kegiatan usaha di Indonesia.
Untuk kegiatan perdagangan eceran bahan bakar melalui fasilitas pengisian, kode yang relevan adalah KBLI 47301.
Kode tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan usaha perdagangan eceran bahan bakar di sarana pengisian bahan bakar. OSS RBA+1
D. Mengenal KBLI 47301 untuk Usaha Pertashop
KBLI 47301 memiliki nama Perdagangan Eceran Bahan Bakar di Sarana Pengisian Bahan Bakar.
Kegiatan usaha dalam kelompok ini mencakup penjualan eceran BBM, BBG, LPG, dan jenis bahan bakar lainnya melalui fasilitas pengisian untuk kendaraan maupun sarana transportasi.
Namun, penggunaan KBLI 47301 tidak otomatis membuat seseorang berhak menjual BBM melalui Pertashop.
Calon mitra tetap harus memenuhi persyaratan perizinan sektor terkait dan memperoleh persetujuan kerja sama atau penunjukan sebagai penyalur sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan kode dan persyaratan yang sesuai, calon mitra dapat memeriksa langsung melalui OSS – KBLI 47301.

Bagaimana Cara Mengurus Izin Lokasi, Lingkungan, dan OSS Pertashop?
Pengurusan izin lokasi dan lingkungan bertujuan memastikan bahwa lahan yang digunakan untuk Pertashop sesuai dengan peruntukannya dan aman untuk kegiatan penyimpanan serta penjualan BBM.
Selain memenuhi persyaratan lokasi, calon mitra juga harus mengurus perizinan usaha melalui OSS sesuai tingkat risiko dan ketentuan sektor energi.
A. Memastikan Lahan Memenuhi Persyaratan
Tidak semua lahan dapat digunakan untuk membangun Pertashop.
Lokasi harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih lahan adalah:
- Luas tanah: Harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan fasilitas dan standar yang ditentukan Pertamina.
- Akses jalan: Memiliki jalan yang cukup untuk kendaraan pengangkut BBM masuk dan keluar.
- Keamanan lokasi: Memperhatikan jarak dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi, termasuk permukiman dan fasilitas umum.
- Kondisi tanah: Memastikan lahan dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas penyimpanan dan pengisian BBM.
- Status lahan: Memiliki bukti kepemilikan atau perjanjian sewa yang sah.
Tidak ada satu ukuran luas lahan yang dapat langsung dianggap berlaku untuk semua Pertashop.
Persyaratan luas dan kondisi lahan perlu dikonfirmasi berdasarkan desain fasilitas serta ketentuan teknis dari Pertamina.
Tips untuk calon mitra: Sebelum membeli atau menyewa tanah, sebaiknya lakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi lahan dan akses jalan.
Langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko kerugian apabila lokasi ternyata tidak memenuhi persyaratan pembangunan Pertashop.
B. Mengurus Kesesuaian Tata Ruang atau KKPR
KKPR merupakan singkatan dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa lokasi yang akan digunakan memang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Sebagai contoh, calon mitra ingin membangun Pertashop di atas tanah milik pribadi yang berada di kawasan pedesaan.
Meskipun tanah tersebut merupakan milik pribadi, bukan berarti lokasinya otomatis boleh digunakan untuk kegiatan penjualan BBM.
Oleh karena itu, calon mitra perlu memeriksa kesesuaian peruntukan lahan melalui sistem OSS dan memenuhi ketentuan tata ruang yang berlaku.
C. Mengurus Dokumen Lingkungan
Selain izin tata ruang, kegiatan usaha Pertashop juga perlu memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan.
Jenis dokumen lingkungan ditentukan berdasarkan skala kegiatan, karakteristik usaha, dan hasil penapisan sesuai peraturan.
Beberapa dokumen lingkungan yang dapat dipersyaratkan antara lain:
- SPPL: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- UKL-UPL: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
- AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria wajib AMDAL.
Calon mitra tidak bisa memilih sendiri dokumen lingkungan yang ingin digunakan tanpa memperhatikan hasil penapisan.
Penentuan dokumen harus mengikuti ketentuan lingkungan hidup dan persyaratan yang muncul dalam proses perizinan.
D. Tahapan Mengurus Perizinan OSS Pertashop
OSS atau Online Single Submission merupakan sistem pemerintah yang digunakan untuk mengurus perizinan berusaha secara elektronik.
Berikut tahapan umum pengurusan legalitas usaha melalui OSS:
1. Membuat akun OSS. Calon mitra mendaftarkan akun menggunakan data badan usaha dan identitas penanggung jawab.
2. Melengkapi informasi perusahaan. Mengisi data perusahaan, alamat usaha, modal, dan informasi lain yang diminta oleh sistem.
3. Memilih KBLI yang sesuai. Memasukkan KBLI 47301 apabila kegiatan usaha yang dijalankan termasuk perdagangan eceran bahan bakar melalui sarana pengisian.
4. Mengurus persyaratan dasar. Memenuhi persyaratan tata ruang, lingkungan, dan persyaratan dasar lainnya sesuai hasil penapisan.
5. Menerbitkan NIB. Mengajukan penerbitan Nomor Induk Berusaha sebagai identitas resmi kegiatan usaha.
6. Memenuhi persyaratan lanjutan. Menyelesaikan persyaratan Sertifikat Standar atau perizinan lain sesuai tingkat risiko dan ketentuan sektor terkait.
Perlu dipahami bahwa NIB bukan satu-satunya dokumen yang dibutuhkan untuk menjalankan Pertashop.
Selain NIB, calon mitra tetap harus memenuhi seluruh persyaratan kegiatan usaha dan memperoleh persetujuan penyaluran BBM sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memahami kedudukan hukum Pertashop, penelitian Yati Oktavia Siwi dalam jurnal Lex Administratum Universitas Sam Ratulangi juga membahas hubungan antara legalitas usaha, kegiatan penjualan BBM, dan ketentuan dalam peraturan migas. Portal e-Journal UNSRAT
Bagaimana Cara Mendaftar Kemitraan Pertashop dengan Pertamina?
Setelah menyiapkan badan usaha dan memastikan lokasi memenuhi persyaratan, calon mitra dapat melanjutkan proses pengajuan kerja sama dengan Pertamina.
Proses kemitraan dilakukan melalui pendaftaran, pemeriksaan dokumen, penilaian lokasi, hingga persetujuan kerja sama sebagai penyalur BBM.
A. Mendaftar Melalui Kanal Resmi Pertamina
Calon mitra dapat mencari informasi mengenai peluang kemitraan melalui situs resmi Kemitraan Pertamina.
Pada tahap ini, calon mitra perlu mengikuti petunjuk pendaftaran dan melengkapi informasi yang diminta sesuai program kemitraan yang tersedia.
Informasi yang umumnya perlu dipersiapkan meliputi:
- Identitas calon mitra atau badan usaha.
- Alamat dan lokasi lahan.
- Luas serta kondisi tanah.
- Bukti kepemilikan atau perjanjian sewa lahan.
- Dokumen legalitas perusahaan.
- Informasi pendukung lainnya sesuai persyaratan pendaftaran.
Perlu diperhatikan bahwa ketersediaan program dan persyaratan pendaftaran dapat berubah sewaktu-waktu.
Oleh karena itu, calon mitra sebaiknya memastikan bahwa program kemitraan Pertashop masih dibuka sebelum menyiapkan investasi.
B. Proses Pemeriksaan dan Survei Lokasi
Setelah pendaftaran dilakukan, pihak Pertamina atau pihak yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan lokasi yang diajukan.
Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah calon mitra dan lokasi yang dipilih memenuhi persyaratan kerja sama.
Beberapa hal yang dapat diperiksa meliputi:
1. Kelengkapan dokumen: Memastikan dokumen badan usaha dan identitas calon mitra sesuai persyaratan.
2. Kondisi lahan: Memeriksa luas tanah, akses jalan, dan kondisi lingkungan sekitar.
3. Kelayakan operasional: Menilai apakah lokasi dapat digunakan untuk kegiatan penyaluran BBM.
4. Aspek keselamatan: Memastikan lokasi memungkinkan penerapan standar keamanan dan keselamatan fasilitas BBM.
Apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, calon mitra perlu melakukan perbaikan sesuai arahan pihak terkait.
C. Persetujuan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Apabila calon mitra dinyatakan memenuhi persyaratan, proses selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan kerja sama.
Calon mitra kemudian mengikuti tahapan penandatanganan perjanjian dengan badan usaha yang berwenang dalam penyaluran BBM, sesuai skema kemitraan yang ditetapkan.
Perjanjian tersebut penting karena mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak selama kegiatan usaha berlangsung.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menandatangani perjanjian meliputi:
- Ketentuan pasokan dan pembelian BBM.
- Pembagian tanggung jawab operasional.
- Standar fasilitas dan peralatan.
- Ketentuan penggunaan merek.
- Hak dan kewajiban mitra.
- Ketentuan penghentian atau pengakhiran kerja sama.
Tips: Jangan terburu-buru mengeluarkan seluruh modal pembangunan sebelum mendapatkan kejelasan mengenai persetujuan lokasi, persyaratan teknis, dan isi perjanjian kemitraan.
Apa Saja Risiko Hukum dan Tantangan Menjalankan Usaha Pertashop?
Menjalankan Pertashop tidak hanya membutuhkan modal dan lokasi yang strategis, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan usaha dan pengelolaan operasional.
Jika legalitas dan kegiatan penyaluran BBM tidak sesuai ketentuan, pemilik usaha dapat menghadapi masalah hukum maupun kerugian finansial.
Berikut beberapa risiko yang perlu dipahami sebelum memulai bisnis Pertashop.
A. Risiko Hukum Menjual BBM Tanpa Izin
Penjualan dan penyaluran BBM merupakan kegiatan usaha yang diatur oleh pemerintah melalui peraturan sektor minyak dan gas bumi.
Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya, kegiatan usaha hilir migas harus memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku.
Artinya, seseorang tidak bisa langsung membuka tempat penjualan BBM hanya dengan mendirikan badan usaha dan memiliki NIB.
Pelaku usaha juga harus memenuhi persyaratan sektoral serta memiliki dasar kerja sama atau penunjukan sebagai penyalur sesuai ketentuan.
Apabila kegiatan penyaluran BBM dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, pelaku usaha dapat menghadapi sanksi administratif maupun pidana sesuai jenis pelanggarannya.
B. Risiko Kerugian karena Perhitungan Modal yang Kurang Tepat
Selain masalah legalitas, calon mitra juga perlu memperhitungkan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan.
Bisnis Pertashop membutuhkan biaya investasi dan operasional yang tidak sedikit.
Beberapa komponen biaya yang perlu diperhitungkan antara lain:
| Komponen | Kebutuhan Biaya |
|---|---|
| Persiapan lahan | Pembelian, sewa, atau penataan lokasi |
| Pembangunan fasilitas | Pembangunan area pengisian dan fasilitas pendukung |
| Peralatan | Pengadaan peralatan sesuai standar Pertamina |
| Persediaan BBM | Kebutuhan modal untuk pembelian stok |
| Karyawan | Gaji dan kebutuhan tenaga operasional |
| Pemeliharaan | Perawatan fasilitas dan peralatan |
| Operasional | Listrik, administrasi, dan kebutuhan usaha lainnya |
Calon mitra sebaiknya membuat perhitungan keuntungan berdasarkan perkiraan jumlah penjualan harian dan biaya operasional.
Jangan hanya mengandalkan perkiraan jumlah kendaraan yang melintas di sekitar lokasi.
Lakukan juga survei terhadap kebutuhan BBM masyarakat, keberadaan SPBU lain, serta kemampuan daya beli calon konsumen.
C. Persaingan dengan Pom Mini di Sekitar Lokasi
Keberadaan Pom Mini di sekitar Pertashop dapat menjadi tantangan dalam mendapatkan pelanggan.
Sebagian konsumen mungkin memilih tempat pengisian yang paling dekat dengan lokasi mereka.
Namun, Pertashop dapat membangun keunggulan melalui pasokan resmi, standar fasilitas, kualitas layanan, dan kepercayaan konsumen.
Oleh karena itu, pemilik usaha perlu memperhatikan pelayanan, kebersihan fasilitas, ketersediaan BBM, serta keamanan selama kegiatan pengisian berlangsung.
D. Pentingnya Pengelolaan Risiko Usaha
Pengelolaan risiko perlu dilakukan sejak tahap perencanaan agar usaha tidak mengalami masalah setelah beroperasi.
Sebelum memulai pembangunan, calon mitra sebaiknya melakukan beberapa langkah berikut:
- Memastikan lokasi telah memenuhi persyaratan Pertamina.
- Memeriksa seluruh dokumen legalitas badan usaha.
- Menghitung kebutuhan investasi dan modal kerja.
- Memastikan ketersediaan pasokan BBM.
- Mempelajari isi perjanjian kemitraan.
- Menyiapkan prosedur keselamatan dan penanganan keadaan darurat.
Dengan persiapan tersebut, calon mitra dapat mengurangi risiko kerugian dan membangun usaha yang lebih terencana.

Kesimpulan
Mengurus izin usaha Pertashop membutuhkan beberapa persiapan penting, mulai dari mendirikan badan usaha, menyiapkan dokumen administrasi, memastikan kelayakan lokasi, hingga mengurus perizinan melalui OSS.
Selain itu, calon mitra juga harus mendapatkan persetujuan kemitraan dan memenuhi persyaratan penyaluran BBM sesuai ketentuan Pertamina dan peraturan pemerintah.
Seluruh proses tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar kegiatan usaha dapat berjalan secara legal dan aman.
Menurut penulis, legalitas bukan sekadar dokumen pelengkap ketika seseorang ingin membangun bisnis Pertashop.
Legalitas merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi pemilik usaha agar kegiatan operasional memiliki dasar hukum yang jelas.
Meskipun proses pengurusan izin membutuhkan waktu dan persiapan, langkah tersebut dapat membantu menghindarkan pengusaha dari masalah hukum dan kerugian akibat kesalahan administrasi.
Dengan persiapan yang matang, peluang bisnis Pertashop dapat dikembangkan menjadi usaha yang mendukung kebutuhan energi masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Ringkasan
- Badan usaha: Menyiapkan badan usaha yang memenuhi persyaratan kemitraan Pertamina, seperti PT, koperasi, atau BUMDes sesuai ketentuan.
- Dokumen administrasi: Menyiapkan KTP, NPWP, akta pendirian, pengesahan badan hukum, dan dokumen pendukung lainnya.
- KBLI: Menggunakan KBLI 47301 untuk kegiatan perdagangan eceran bahan bakar melalui sarana pengisian yang sesuai.
- NIB: Mengurus Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS.
- Izin lokasi: Memastikan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang dan persyaratan teknis.
- Dokumen lingkungan: Memenuhi kewajiban lingkungan berdasarkan hasil penapisan, seperti SPPL atau UKL-UPL.
- Kemitraan: Mengikuti proses pendaftaran dan pemeriksaan dari Pertamina.
- Persetujuan operasional: Memenuhi persyaratan sektoral dan mendapatkan dasar penunjukan sebagai penyalur BBM.
- Keselamatan: Memastikan fasilitas dan kegiatan operasional memenuhi standar keamanan yang berlaku.
Referensi
1. Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2026). Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Badan Pusat Statistik. (2025). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
5. Siwi, Yati Oktavia. (2023). Status Hukum Usaha Penjualan BBM oleh Pertashop Ditinjau dari Undang-Undang Migas. Lex Administratum, Universitas Sam Ratulangi.
6. PT Pertamina Retail. (2024). Publikasi Kinerja Bisnis Fuel dan Non-Fuel Retail Tahun 2024.
7. PT Pertamina Retail. (2025). Laporan Tahunan PT Pertamina Retail.
8. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Online Single Submission (OSS) – Informasi KBLI 47301.
9. Pertamina. Informasi Kemitraan Pertamina.





