Mau membuat dan menjalankan peternakan kambing?
Mari kita lihat syarat dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi dulu.
Ada sedikit perbedaan antara peternakan kambing perah dengan potong.
Meskipun, keduanya sama-sama peternakan kambing. Serta ketersediaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi kambing di Indonesia mencapai lebih dari 18 juta ekor pada tahun 2023.
Ini menunjukkan kalau sektor peternakan kambing punya potensi besar yang bisa kamu dapatkan.
Namun, untuk menjalankan usaha peternakan kambing secara legal dan profesional, kamu wajib memenuhi berbagai persyaratan perizinan yang diatur dalam regulasi pemerintah.
Syarat dan Dokumen yang Diperlukan Izin Peternakan Kambing
Untuk di tahap awal pendirian, kamu perlu memenuhi syarat dan melengkapi beberapa dokumen perizinan peternakan kambing sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dengan dokumen wajib ini, peternakan kambing kamu sudah bisa dianggap legal dan profesional. Apa saja dokumennya?
1. Membuat Akta Pendirian PT atau CV
Peternakan kambing dapat menggunakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Commanditaire Vennootschap (CV) sebagai dasar legalitas usahanya.
Mau pilih PT atau CV itu tergantung skala operasional dan modal usaha yang kamu punya.
PT (Perseroan Terbatas) lebih cocok untuk peternakan kambing skala besar dengan populasi di atas 500 ekor, yang membutuhkan modal lebih besar dan struktur organisasi yang lebih kompleks.
PT sendiri merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Artinya, ada pemisahan aset yang jelas antara perusahaan dan pemilik, sehingga lebih aman dari segi tanggung jawab hukum. Sederhananya, aset usaha peternakan kamu tidak dihitung sebagai aset pribadimu. Kalau ada masalah di peternakan, maka aset dan harta pribadimu tidak ikut terseret.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT minimal didirikan oleh 2 orang pemegang saham (sebagai direktur dan komisaris) dengan modal dasar minimal Rp 50 juta.
CV (Commanditaire Vennootschap) lebih sesuai untuk peternakan kambing skala kecil hingga menengah dengan populasi 50-500 ekor.
Bentuk legalitas CV lebih sederhana dalam struktur dan pengelolaannya, dengan modal yang lebih fleksibel sesuai kesepakatan para pendiri (minimal 2 pendiri sebagai sekutu aktif dan pasif). CV terdiri dari sekutu aktif yang mengelola usaha dan sekutu pasif yang hanya menyetor modal, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
CV sendiri merupakan badan usaha non-berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Sehingga, tidak ada pemisahan harta kekayaan pemilik dengan usahanya. Keduanya dihitung sebagai satu aset kepemilikan.
Untuk mendirikan PT atau CV, kamu memerlukan akta pendirian yang dibuat oleh notaris.
Kemudian kamu mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Dokumen ini menjadi landasan hukum operasional peternakan kamu dan akan dipakai untuk mengurus izin-izin selanjutnya.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh sistem Online Single Submission (OSS) setelah melakukan pendaftaran.
NIB ini berfungsi sebagai identitas pelaku usaha sekaligus sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Ibaratnya, NIB ini adalah “KTP”-nya usaha. Kalau orang pribadi itu identitasnya pakai KTP, maka usaha itu identitasnya pakai NIB.
Untuk usaha peternakan kambing, NIB akan dipakai sebagai pintu masuk untuk mendapatkan seluruh izin operasional yang diperlukan seperti izin lingkungan, izin lokasi, dan sertifikat standar usaha peternakan.
NIB juga bisa memudahkan pelaku usaha dalam mengakses berbagai fasilitas pemerintah seperti pembiayaan, bantuan teknis, dan program pengembangan sektor peternakan.
3. Kode KBLI Peternakan Kambing
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah sistem pengkodean yang mengklasifikasikan seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia berdasarkan lapangan usahanya.
KBLI ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik dan dipakai sebagai acuan dalam penerbitan izin usaha, pelaporan statistik, serta penentuan tingkat risiko usaha dalam sistem OSS.
Sederhananya, KBLI ini merupakan kode yang menunjukkan usaha tersebut bergerak di bidang apa.
Kalau usaha peternakan kambing, harus pilih kode KBLI khusus untuk peternakan kambing. Kalau usaha peternakan ayam, harus pilih kode KBLI khusus peternakan ayam.
Tidak boleh sampai tertukar atau kode KBLI-nya tidak sama dengan jenis usaha yang kamu kerjakan.
Kalau sampai salah memilih kode KBLI bisa berakibat pada penolakan pengajuan izin, kesulitan dalam pelaporan pajak, dan sanksi administratif karena ketidaksesuaian kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki.
Bahkan, usaha yang sudah berjalan bisa saja ditutup oleh pemerintah kalau kedapatan kode KBLI-nya tidak sesuai dengan kegiatan bisnisnya.
Kode KBLI ini nanti akan dimasukkan ke dalam akta pendirian PT/CV dan NIB kamu.
Untuk peternakan kambing, kamu bisa memakai kode KBLI berikut:
KBLI 01442 – Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong
Kode ini digunakan khusus untuk usaha peternakan kambing yang fokus pada produksi kambing potong.
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio, serta kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong. Jika tujuan utama peternakan kamu adalah memproduksi kambing untuk dijual sebagai hewan potong atau daging, maka pilihlah KBLI 01442.
KBLI 01443 – Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah
Kode ini khusus untuk usaha peternakan kambing yang fokus pada produksi susu kambing.
Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing perah untuk menghasilkan ternak bibit kambing perah, semen dan embrio, serta kegiatan budidaya kambing perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu.
Kalau peternakan kambing kamu fokusnya menghasilkan susu kambing sebagai produk utama, maka gunakan KBLI 01443.
KBLI 47752 – Perdagangan Eceran Hewan Ternak
Kode ini digunakan jika fokus usaha kamu adalah menjual kambing secara eceran kepada konsumen akhir.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan unggas. KBLI ini cocok untuk pelaku usaha yang tidak melakukan kegiatan budidaya sendiri tetapi membeli kambing dari peternak lain untuk dijual kembali kepada konsumen.
| KBLI | Nama Kegiatan | Fokus Utama Usaha | Kegiatan yang Dicakup | Cocok Untuk |
| 01442 | Pembibitan & Budidaya Kambing Potong | Produksi kambing potong | Pembibitan, produksi bibit, embrio, penggemukan, produksi kambing siap potong | Peternak yang menjual kambing untuk daging/hewan kurban |
| 01443 | Pembibitan & Budidaya Kambing Perah | Produksi susu kambing | Pembibitan, produksi bibit, embrio, pengembangbiakan kambing perah, produksi susu | Peternak yang menjual susu kambing sebagai produk utama |
| 47752 | Perdagangan Eceran Hewan Ternak | Jual-beli kambing (tanpa budidaya) | Membeli kambing dari peternak, menjual kembali ke konsumen akhir | Pedagang kambing, bukan peternak; reseller hewan ternak |
Proses Pengajuan Izin Peternakan Kambing
Setelah mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, kamu dapat mengajukan izin peternakan kambing melalui sistem Online Single Submission (OSS). Berikut adalah tahapan pengajuan izin secara singkat:
- Daftarkan badan usaha PT atau CV melalui notaris dan dapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
- Akses portal OSS di https://oss.go.id dan buat akun pelaku usaha menggunakan email aktif
- Isi data perusahaan secara lengkap termasuk informasi badan usaha, alamat, dan penanggung jawab
- Pilih kode KBLI yang sesuai dengan jenis usaha peternakan kambing kamu (01442, 01443, atau 47752)
- Ajukan permohonan NIB melalui sistem OSS dan tunggu hingga NIB terbit secara otomatis
- Lengkapi izin operasional seperti izin lingkungan dan sertifikat standar yang muncul setelah NIB terbit, sesuai tingkat risiko usaha
- Upload dokumen pendukung seperti bukti kepemilikan atau sewa lahan, denah lokasi kandang, dan rencana pengelolaan limbah
- Tunggu verifikasi dari instansi teknis terkait, yang mungkin melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan
- Terima izin operasional dan kamu dapat memulai usaha peternakan kambing secara legal
Biaya Mengurus Izin Peternakan Kambing
Biaya pengurusan izin peternakan kambing bervariasi tergantung pada bentuk badan usaha yang kamu pilih dan kompleksitas proses yang harus dilalui.
Untuk pembuatan akta pendirian PT, biaya jasa notaris untuk pendirian PT dimulai dari Rp 5 juta hingga Rp 15 juta berdasarkan informasi dari Kontrak Hukum. Untuk pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM, biayanya sekitar Rp 3 juta hingga Rp 5 juta
Biaya pendirian CV di tahun 2024 berkisar antara Rp 3 juta hingga Rp 8 juta menurut Menjadipengaruh.comdan informasi serupa dari Legalist.id menyebutkan notaris mematok harga mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 8 juta.
Solusi Mendapatkan Izin Peternakan Kambing dengan Murah, Cepat, dan Mudah
Supaya lebih murah, cepat, dan mudah mendapatkan izin peternakan kambing, kamu bisa menggunakan layanan pembuatan PT/CV dari Legal MP.
Proses pengerjaan hanya 6-8 hari, dengan biaya mulai dari Rp 2,8 juta saja. Dokumen perizinan yang kamu dapatkan:
– Pesan Nama PT/CV
– Akta Pendirian
– SK Kemenkumham
– e-NPWP + SKT Pajak Badan
– Akun OSS RBA
– NIB (SIUP, TDP, SKU)
– Sertifikat Standar
– Pernyataan UMK terkait Tata Ruang
– SPPL (Risiko Rendah)
– GRATIS 1X Konsultasi Digital Marketing
– Pembukaan Rekening Badan
Untuk memulainya, kamu bisa konsultasi dulu GRATIS dengan KLIK LINK DI SINI!
