Day: September 30, 2026

Jurnal PPh 23 sering jadi titik rawan di pembukuan perusahaan. Salah catat sedikit saja, laporan pajak ikut berantakan. Sebagai praktisi yang kerap mendampingi pelaku usaha, saya melihat kesalahan ini muncul berulang. Banyak orang hafal tarifnya, tapi lupa cara mencatatnya. Di artikel ini kita bahas dasar pemotongan, rumus hitung, lalu contoh jurnal dari dua sisi. Semuanya disusun ringkas supaya kamu bisa langsung praktik. Apa Itu PPh Pasal 23? PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan modal, penyerahan jasa, atau hadiah. Pemotongnya adalah pihak yang membayar penghasilan tersebut. Pihak pembayar ini bisa berupa badan usaha, instansi pemerintah, atau orang pribadi yang ditunjuk. Mereka wajib memotong, lalu menyetorkannya ke kas negara. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jenis jasa yang dipotong dijabarkan dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015. Menurut saya, banyak pelaku usaha baru menyadari kewajiban ini setelah kena teguran. Padahal aturannya cukup jelas dan bisa dipelajari sejak awal. Perlu kamu pahami juga bahwa pajak ini bukan beban pemotong. Uang potongan itu milik rekanan yang dititipkan lewat pemotong. Karena itu, pencatatannya berbeda dari beban biasa. Di sinilah jurnal PPh 23 berperan. Tarif dan Objek PPh 23 Tarif PPh 23 ada dua. Masing-masing berlaku untuk jenis penghasilan yang berbeda. Tarif 15 persen dikenakan atas dividen, bunga, royalti, serta hadiah dan penghargaan. Sementara itu, tarif 2 persen berlaku untuk sewa selain tanah dan bangunan serta berbagai jasa tertentu. Contoh jasa yang kena tarif 2 persen antara lain jasa konsultan, jasa akuntansi, jasa teknik, dan jasa manajemen. Daftar lengkapnya ada di PMK 141/PMK.03/2015. Wajib pajak yang tidak punya NPWP dikenai tarif lebih tinggi. Kenaikannya 100 persen dari tarif normal. Artinya, tarif 2 persen menjadi 4 persen. Selisih ini terasa besar pada transaksi bernilai tinggi. Dasar pengenaannya adalah jumlah bruto. Nilai ini dihitung sebelum potongan apa pun dan tidak termasuk PPN. Sebagai catatan, tidak semua jasa masuk daftar objek PPh 23. Jasa yang tidak tercantum biasanya dikenai pajak lain, misalnya PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 4 ayat 2. Rumus dan Contoh Perhitungan PPh 23 Rumusnya sangat sederhana. PPh 23 sama dengan tarif dikalikan dasar pengenaan pajak. Mari pakai contoh nyata. PT Maju membayar jasa konsultan sebesar Rp10.000.000 sebelum PPN. Tarif jasa konsultan adalah 2 persen. Maka PPh 23 yang dipotong adalah Rp200.000. Konsultan menerima Rp9.800.000 dari PT Maju. Selisihnya disetor PT Maju ke kas negara atas nama konsultan. Bagaimana kalau ada PPN? PPN dihitung terpisah dari nilai Rp10.000.000. Jadi nilai PPN tidak memengaruhi besar potongan PPh 23. Misalkan konsultan itu pengusaha kena pajak dengan PPN 11 persen. Maka PT Maju membayar Rp10.000.000 ditambah PPN Rp1.100.000, dikurangi PPh 23 Rp200.000. Total kas yang keluar dari PT Maju ke konsultan menjadi Rp10.900.000. Sisanya, Rp200.000, masuk ke kas negara. Contoh Jika Rekanan Tidak Punya NPWP Kalau konsultan tadi tidak punya NPWP, tarifnya menjadi 4 persen. Potongannya naik menjadi Rp400.000. Konsultan hanya menerima Rp9.600.000. Selisih Rp200.000 itu sebenarnya bisa dihindari. Karena itu, minta NPWP rekanan sebelum pembayaran. Langkah ini murah dan cepat. Cara Mencatat Jurnal PPh 23 bagi Pemotong Pemotong mencatat PPh 23 sebagai kewajiban. Uang itu belum menjadi milik perusahaan dan harus disetor ke negara. Pada saat pengakuan beban, jurnalnya seperti berikut: Beban tetap dicatat sebesar nilai bruto. Potongan pajak tidak mengurangi beban. Kemudian, ketika perusahaan menyetor pajaknya, catat jurnal ini: Setelah jurnal setor selesai, saldo Utang PPh 23 kembali nol. Kamu bisa memakainya sebagai pengecekan cepat di akhir bulan. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jangan lupa menerbitkan bukti potong untuk rekanan. Dokumen ini penting untuk kredit pajak mereka. Saat ini penerbitan bukti potong dilakukan lewat sistem elektronik DJP. Cek panduan terbaru di situs resmi karena fiturnya bisa berubah. Jurnal Jika Pembayaran Dilakukan Bertahap Kadang pembayaran jasa dicicil. Dalam kondisi itu, PPh 23 tetap dipotong saat pembayaran atau saat terutang, mana yang lebih dulu. Pencatatannya mengikuti prinsip yang sama. Hanya nilai potongan yang menyesuaikan jumlah yang dibayarkan atau terutang. Pastikan kamu mencatat setiap tahap dengan rapi. Rekapitulasi yang jelas memudahkan penyusunan SPT Masa. Cara Mencatat Jurnal PPh 23 bagi yang Dipotong Sisi penerima penghasilan berbeda. Potongan yang ia alami dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Dengan contoh yang sama, jurnal konsultan adalah: Pendapatan tetap diakui penuh Rp10.000.000. Potongan pajak menjadi kredit yang bisa diperhitungkan saat menghitung pajak tahunan. Syaratnya, konsultan harus memegang bukti potong yang sah. Tanpa dokumen itu, kredit pajak bisa ditolak. Sebagai tambahan, sebagian wajib pajak tidak perlu dipotong. Mereka yang memiliki Surat Keterangan sesuai PP 55 Tahun 2022 atau SKB dikecualikan. Dalam kondisi itu, pembayar tidak membuat jurnal utang PPh 23. Cukup catat beban dan pembayaran secara normal. Kesalahan Umum dalam Jurnal PPh 23 Kesalahan pertama adalah mencatat beban setelah dipotong. Padahal beban harus dicatat sebesar nilai bruto. Kesalahan kedua adalah telat menyetor. Keterlambatan memicu sanksi bunga. Kesalahan ketiga adalah lupa menerbitkan bukti potong. Akibatnya, rekanan kesulitan mengklaim kreditnya. Kesalahan keempat adalah salah memilih tarif. Misalnya, memakai 15 persen untuk jasa yang seharusnya 2 persen. Kebiasaan sederhana bisa mencegah semua itu. Buat daftar periksa bulanan dan cocokkan dengan buku besar. FAQ Seputar Jurnal PPh 23 Apakah PPh 23 dihitung dari nilai sebelum atau sesudah PPN?Dihitung dari nilai sebelum PPN. Jadi PPN tidak masuk dasar pengenaan pajak. Kapan PPh 23 harus disetor dan dilaporkan?Setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Bagaimana jika bukti potong belum diterima?Minta segera ke pemotong. Tanpa bukti potong, kamu sulit mengkreditkan pajaknya. Kesimpulan Jurnal PPh 23 pada dasarnya berkutat pada tiga hal. Tarif, dasar pengenaan, dan akun yang tepat. Saya menyarankan kamu menyusun template jurnal baku di perusahaan. Langkah kecil ini memangkas risiko salah catat secara drastis. Kalau kamu masih ragu menentukan tarif atau menyusun jurnalnya, klik tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Kamu juga bisa klik poster yang tersedia, dan tim kami siap membantu. Ringkasan Referensi

Perbedaan PPh 21 dan PPh 23 sering bikin pusing pelaku usaha, bendahara, sampai staf keuangan yang baru terjun ke urusan pajak. Salah pilih pasal, akibatnya bisa panjang: pajak kurang bayar, lalu sanksi administrasi. Ringkasnya begini. PPh 21 dipotong dari penghasilan orang pribadi, sedangkan PPh 23 dipotong dari penghasilan tertentu yang diterima badan atau bentuk usaha tetap. Sebagai praktisi hukum, saya menemukan satu pola yang berulang. Kebanyakan orang sibuk menghafal tarif, padahal kuncinya ada pada dua hal: siapa penerima penghasilannya dan transaksi apa yang terjadi. Maka sebelum menghitung apa pun, pahami dulu logikanya. Mengenal PPh 21 dan Dasar Hukumnya PPh 21 adalah pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima orang pribadi. Pemotongnya pemberi kerja atau pihak yang membayar jasa. Lalu, aturan apa saja yang menjadi pijakannya? Regulasi yang Mengatur PPh 21 Ada tiga aturan utama yang perlu kamu kenal: Ketiganya berjalan beriringan. Jadi, bacalah sebagai satu paket, jangan satu per satu. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Objek PPh 21 Objek PPh 21 mencakup penghasilan yang datang dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Contohnya: Meski begitu, tidak setiap pembayaran ke orang pribadi otomatis kena PPh 21. Sebagian penghasilan dikecualikan, sebagian lagi dikenai pajak final. Mengenal PPh 23 dan Objeknya PPh 23 adalah pajak atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, serta hadiah dan penghargaan. Penerimanya wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dalam kondisi khusus, orang pribadi tertentu juga bisa masuk. Dasar hukumnya Pasal 23 UU PPh dan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang dipotong PPh 23. Ketentuan pelaksanaannya pun terus diperbarui lewat aturan turunan DJP. Objek PPh 23 yang Paling Sering Ditemui Objek PPh 23 terbagi ke dalam dua kelompok besar: Satu catatan penting. Sewa tanah dan bangunan tidak kena PPh 23 karena transaksinya masuk pajak final PPh Pasal 4 ayat (2). Siapa yang Bertindak sebagai Pemotong PPh 23? Pemotong PPh 23 umumnya instansi pemerintah, subjek pajak badan, penyelenggara kegiatan, atau orang pribadi yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Mereka memotong pajak saat membayar atau saat penghasilan itu terutang. Setelah itu, pemotong harus menerbitkan bukti potong dan menyetorkan pajaknya tepat waktu. Tidak ada toleransi khusus di sini. Tabel Perbedaan PPh 21 dan PPh 23 Supaya lebih cepat ditangkap, lihat perbandingan berikut: Aspek PPh 21 PPh 23 Penerima penghasilan Orang pribadi Badan dan bentuk usaha tetap (orang pribadi tertentu) Objek utama Gaji, honorarium, upah, pesangon Bunga, royalti, sewa harta, jasa tertentu Tarif Pasal 17 UU PPh atau tarif efektif (TER) 15% atau 2% dari jumlah bruto Tanpa NPWP Tarif 20% lebih tinggi Tarif 100% lebih tinggi Bukti potong Bukti Pemotongan PPh 21 Bukti Pemotongan PPh 23 Ada satu kesamaan. Kedua pajak ini bisa dikreditkan di SPT Tahunan pihak yang menerima penghasilan. Tarif PPh 21 dan PPh 23 serta Contoh Perhitungannya Objeknya sudah jelas, jadi sekarang giliran tarif. Keduanya memakai logika yang berbeda, dan di situlah banyak orang tergelincir. Tarif PPh 21 Untuk penghasilan tahunan orang pribadi, tarif Pasal 17 berlaku berlapis: Karyawan tetap punya mekanisme lain. Pemotongan bulanan memakai tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan PP 58/2023, lalu pemotong menghitung ulang selisihnya pada masa pajak terakhir. Tarif PPh 23 Tarif PPh 23 jauh lebih sederhana. Angkanya berlaku atas jumlah bruto: Kalau penerima belum punya NPWP, tarifnya naik 100%. Tarif 2% pun menjadi 4%. Contoh Perhitungan Sederhana Bayangkan sebuah perusahaan membayar jasa senilai Rp20 juta. Hasil pajaknya akan berbeda, tergantung siapa yang menerima uang itu. Penerima adalah konsultan orang pribadi (bukan pegawai): Penerima adalah perusahaan jasa (badan): Nilai transaksinya sama persis. Namun pasal dan cara hitungnya berlainan, sehingga status penerima harus kamu pastikan lebih dulu. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Kesalahan Umum dan Kewajiban Pelaporan Di lapangan, kesalahan yang muncul hampir selalu itu-itu saja. Kenali daftarnya supaya kamu bisa menghindar. Kesalahan yang Sering Terjadi Ujungnya, pemotong menanggung pajak yang kurang dipotong, lengkap dengan sanksinya. Batas Waktu Setor dan Lapor Pemotong PPh 21 dan PPh 23 menyetor pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan lewat SPT Masa menyusul paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sejak Coretax berjalan, penerbitan bukti potong dan pelaporan berlangsung melalui sistem itu. Pastikan akun kamu aktif dan data lawan transaksi lengkap. Telat sedikit saja, denda dan bunga langsung menanti. Karena itu, buatlah kalender pajak internal agar tidak ada tenggat yang terlewat. FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan Apakah honorarium untuk freelancer dipotong PPh 21 atau PPh 23? Semua bergantung pada penerimanya. Freelancer yang menerima sebagai orang pribadi dipotong PPh 21. Jika penerimanya badan usaha, pemotongan memakai PPh 23. Berapa tarif PPh 23 untuk jasa? Tarifnya 2% dari jumlah bruto atas jasa yang tercantum dalam PMK 141/2015. Penerima tanpa NPWP dikenai 4%. Apakah PPh 21 dan PPh 23 bisa dikreditkan? Bisa. Penerima penghasilan dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong pada SPT Tahunan, asal ia memegang bukti potong yang sah. Kesimpulan Perbedaan PPh 21 dan PPh 23 ada pada penerima penghasilan, jenis objek, dan tarifnya. PPh 21 menyasar penghasilan orang pribadi dengan tarif progresif atau TER. PPh 23 menyasar modal dan jasa tertentu dengan tarif 15% atau 2%. Langkah yang saya sarankan gampang diingat. Tentukan status penerima, cocokkan jenis transaksi dengan aturannya, lalu hitung dan setor tepat waktu. Menurut saya sebagai pakar hukum, memastikan pasal di awal transaksi jauh lebih murah ketimbang membetulkan kesalahan di akhir tahun. Kontrak yang rapi dan NPWP lawan transaksi sering menjadi penentunya. Kalau kamu masih ragu menentukan pasal atau menghitung potongannya, tak perlu menebak sendiri. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami kewajiban pajak dengan tenang. Ringkasan Referensi

Pajak hadiah adalah PPh yang dipotong dari hadiah yang kamu terima, entah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Banyak orang mengira hadiah pasti bebas potongan. Keliru. Singkatnya, hadiah undian kena PPh final 25%. Adapun hadiah dari pekerjaan atau lomba kena PPh Pasal 21 dengan tarif progresif. Saya sering melihat pemenang undian kaget saat hadiahnya cair dan nilainya menyusut jauh. Menurut saya, penyebabnya satu: mereka tidak pernah mengecek aturan sejak awal. Karena itu, baca dulu penjelasan berikut sebelum kamu menerima hadiah apa pun. Apa Itu Pajak Hadiah dan Dasar Hukumnya? Pajak hadiah adalah pungutan negara atas tambahan kemampuan ekonomis yang datang dalam bentuk hadiah. Wujudnya bisa uang, barang, atau fasilitas. Dasar hukum utamanya ada di Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal itu menyebut hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan, serta penghargaan, sebagai objek pajak. Untuk urusan teknis, pemerintah menerbitkan beberapa aturan pelaksana: Meski begitu, tidak semua hadiah menjadi objek pajak. Hibah dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, misalnya, bebas pajak. Syaratnya, pemberian itu tidak berkaitan dengan usaha atau pekerjaan si penerima. Jadi, sebelum panik soal potongan, cek dulu dari mana hadiahmu berasal. Jenis-Jenis Pajak Hadiah di Indonesia Sumber hadiah menentukan jenis pajaknya. Kenali dulu asal hadiahmu, baru hitung pajaknya. Pajak Hadiah Undian Pajak hadiah undian berlaku untuk hadiah dari undian resmi. Contohnya undian tabungan bank, promo produsen, atau program pusat perbelanjaan. Penyelenggara undian wajib memotong PPh final dari hadiah itu. Artinya, urusan pajaknya selesai begitu pemotongan terjadi. Kamu tidak perlu lagi memasukkan hadiah tersebut ke dalam penghasilan kena pajak. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Pajak Hadiah dari Pekerjaan dan Kegiatan Bonus, penghargaan karyawan, dan hadiah kinerja termasuk hadiah dari pekerjaan. Pemberi kerja memotongnya sebagai PPh Pasal 21. Aturan serupa berlaku untuk pajak hadiah lomba, kuis, dan kompetisi. Panitia atau pemberi hadiah memotong PPh Pasal 21 dengan tarif progresif. Hadiah untuk Wajib Pajak Luar Negeri Lain lagi ceritanya bagi penerima yang berstatus wajib pajak luar negeri. Mereka dikenai PPh Pasal 26 dengan tarif umum 20% dari jumlah bruto. Pengecualiannya terjadi bila perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) menetapkan tarif berbeda. Tarif Pajak Hadiah yang Berlaku Tarif pajak hadiah berbeda-beda, tergantung jenis hadiahnya. Berikut gambaran yang perlu kamu ketahui. Tarif Pajak Hadiah Undian Tarif PPh atas hadiah undian sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah. Sifatnya final, sesuai PP Nomor 132 Tahun 2000. Bagaimana kalau hadiahnya berupa barang? Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai pasar barang tersebut. Pemenang mobil tetap menghitung pajak 25% dari harga mobilnya. Tarif PPh Pasal 21 untuk Hadiah Lomba dan Penghargaan Hadiah non-undian memakai tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Lapisannya seperti ini: Ada satu hal yang sering luput. Penerima tanpa NPWP dipotong dengan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal. Menurut saya, aturan ini seharusnya menjadi dorongan kuat untuk segera mengurus NPWP. Pembuatannya gratis. Kerugian karena tidak punya NPWP justru nyata. Cara Menghitung Pajak Hadiah dengan Contoh Menghitung pajak hadiah sebenarnya tidak rumit. Dua contoh di bawah ini memakai angka bulat supaya mudah diikuti. Contoh Menghitung Pajak Hadiah Undian Pak Budi memenangkan undian bank senilai Rp100.000.000. Hitungannya begini: Sekarang bayangkan hadiahnya mobil seharga Rp300.000.000. Pajaknya menjadi Rp75.000.000. Penyelenggara biasanya memotongnya atau meminta pemenang menyetorkannya sebelum mobil diserahkan. Contoh Menghitung Pajak Hadiah Lomba Ibu Sari menang lomba karya tulis dan membawa pulang hadiah Rp80.000.000. Ia sudah punya NPWP. Sebagai ilustrasi sederhana, PPh Pasal 21 dihitung seperti ini: Ingat, angka ini hanya ilustrasi. Hasil di lapangan bisa berbeda karena total penghasilanmu selama setahun ikut memengaruhi, begitu pula ketentuan terbaru dari DJP. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Kewajiban Penerima dan Pemberi Hadiah Pajak hadiah melibatkan dua pihak. Masing-masing punya kewajiban sendiri. Kewajiban pemberi hadiah: Kewajiban penerima hadiah: Untuk hadiah undian, cukup cantumkan hadiah itu sebagai penghasilan yang dikenai pajak final. Lain halnya dengan hadiah bertarif progresif, yang masuk ke perhitungan penghasilan kena pajak. Satu catatan lagi. Penyelenggara yang lalai memotong pajak bisa terkena sanksi administrasi. Maka, pastikan penyelenggara menjalankan tugasnya dengan benar sebelum kamu menerima hadiah. FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) Apakah semua hadiah dikenai pajak? Tidak semua. Hadiah undian, hadiah lomba, dan penghargaan dari pekerjaan umumnya kena pajak. Sementara itu, hibah dari keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus bebas pajak, selama tidak berkaitan dengan usaha atau pekerjaan. Berapa tarif pajak hadiah undian? Tarifnya 25% dari nilai bruto hadiah dan bersifat final. Jadi, pemenang tidak perlu membayar tambahan pajak atas hadiah itu. Bagaimana jika saya tidak punya NPWP? Kamu tetap kena pajak, dan tarif Pasal 21 naik 20% dari tarif normal. Daftarkan NPWP secepatnya supaya tidak membayar lebih banyak. Kesimpulan Pajak hadiah punya dasar hukum yang jelas dan bisa dihitung sendiri. Hadiah undian dikenai PPh final 25%. Hadiah lomba dan penghargaan dikenai PPh Pasal 21 dengan tarif progresif. Ada tiga langkah yang saya sarankan. Pertama, pastikan kamu punya NPWP. Kedua, minta bukti potong setiap kali menerima hadiah. Ketiga, laporkan hadiah itu dengan benar di SPT Tahunan. Menurut saya, pemenang yang paham pajak jauh lebih tenang. Mereka tidak was-was kalau suatu hari ada pemeriksaan. Masih bingung menghitung pajak hadiah yang kamu terima? Atau ragu apakah hadiahmu sudah dipotong dengan benar? Kamu tidak perlu mencari jawabannya sendirian. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini, dan tim kami siap membantu. Ringkasan Referensi

Pajak JHT adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari saldo Jaminan Hari Tua ketika kamu mencairkannya sekaligus. Banyak pekerja baru sadar soal potongan ini setelah uangnya masuk rekening, dan jumlahnya ternyata menyusut. Intinya begini. Saldo sampai Rp50 juta bebas pajak, dan kelebihannya dikenai tarif progresif 5% sampai 25%. Sebagai praktisi hukum, saya melihat masalah utamanya ada pada sosialisasi yang minim. Peserta sering menyusun rencana keuangan berdasarkan angka saldo kotor, lalu kecewa ketika angka bersihnya berbeda. Karena itu, baca aturan ini sebelum kamu mengajukan klaim. Apa Itu Pajak JHT dan Apa Dasar Hukumnya? Pajak JHT adalah pemotongan PPh 21 atas manfaat JHT yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta. Potongan ini muncul saat peserta menarik dananya sekaligus. Lalu, apa saja aturan yang menjadi pijakannya? Regulasi yang Mengatur Ada empat aturan utama yang perlu kamu tahu: Keempatnya saling menyambung. Membacanya secara utuh akan memberi gambaran yang jauh lebih jelas. Mengapa JHT Dikenai Pajak? Dalam kacamata perpajakan, JHT termasuk tambahan kemampuan ekonomis yang diterima peserta. Itulah alasan negara memasukkannya sebagai objek PPh 21. Meski begitu, pemerintah menyediakan keringanan berupa lapisan penghasilan yang bebas pajak. Peserta dengan saldo kecil pun tidak perlu membayar sepeser pun. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Tarif Pajak JHT Terbaru yang Berlaku Tarif pajak JHT bersifat progresif dan final untuk pembayaran sekaligus. Semakin besar saldo, semakin tinggi persentase yang berlaku pada lapisan berikutnya. Berikut lapisan tarif menurut PP Nomor 68 Tahun 2009: Lapisan Penghasilan Bruto Tarif Sampai Rp50.000.000 0% (bebas pajak) Di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta 5% Di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta 15% Di atas Rp500 juta 25% Cara Membaca Tarif Progresif Banyak orang salah paham di titik ini. Tarif tidak menyentuh seluruh saldo, hanya selisih nominal pada tiap lapisan. Ambil contoh saldo Rp120 juta. Yang terkena tarif 15% cuma Rp20 juta di atas batas Rp100 juta, sedangkan sisanya mengikuti lapisan di bawahnya. Perbedaan dengan Tarif Pasal 17 UU PPh Tarif Pasal 17 UU PPh berlaku untuk penghasilan rutin seperti gaji bulanan. Pajak JHT memakai tarif khusus dengan lapisan yang lebih longgar. Jadi, jangan mencampur keduanya ketika menghitung. Kekeliruan ini sering membuat hasil hitungan melenceng jauh dari angka sebenarnya. Cara Menghitung Pajak JHT dengan Contoh Cara menghitung pajak JHT sebenarnya tidak rumit. Kamu tinggal memecah saldo ke dalam lapisan tarif, lalu menjumlahkan pajak dari tiap lapisan. Langkahnya seperti ini: Contoh 1: Saldo JHT Rp150 Juta Total PPh 21 JHT mencapai Rp10.000.000. Uang yang kamu terima berarti Rp140.000.000. Contoh 2: Saldo JHT Rp600 Juta Pajaknya berjumlah Rp87.500.000. Saldo bersih yang cair sekitar Rp512.500.000. Catatan soal Kepemilikan NPWP Peserta yang belum punya NPWP bisa kena tarif lebih tinggi. Kenaikannya umumnya 20% dari tarif normal, sesuai ketentuan pemotongan PPh 21. Makanya, urus NPWP lebih dulu sebelum mengajukan pencairan. Langkah kecil ini bisa menyelamatkan jutaan rupiah. Aturan Pencairan JHT dan Kaitannya dengan Pajak Syarat pencairan JHT ikut menentukan kapan dan berapa pajak yang kamu bayar. Simak dulu ketentuannya. Kapan JHT Bisa Dicairkan? Peserta boleh mencairkan JHT secara penuh dalam kondisi berikut: Ada pula pencairan sebagian, yakni maksimal 10% untuk persiapan pensiun atau maksimal 30% untuk kebutuhan perumahan. Perlakuan pajak atas pencairan sebagian bisa berbeda. Sebaiknya kamu memastikannya langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS! Siapa yang Memotong Pajaknya? BPJS Ketenagakerjaan bertugas sebagai pemotong PPh 21. Pajak langsung dipotong dari dana sebelum ditransfer ke rekening kamu. Setelah itu, BPJS menerbitkan bukti potong PPh 21. Simpan dokumen tersebut baik-baik karena kamu akan memerlukannya untuk pelaporan SPT Tahunan. Kewajiban Melaporkan di SPT Tahunan Penghasilan dari JHT tetap harus tercantum di SPT Tahunan kamu. Karena pajaknya bersifat final, laporkan pada bagian penghasilan yang dikenai pajak final. Dengan begitu, data pajak kamu rapi dan konsisten. Risiko sanksi administrasi pun ikut menjauh. FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan Apakah semua saldo JHT kena pajak? Tidak. Saldo sampai Rp50 juta bebas pajak, sehingga hanya kelebihannya yang dikenai tarif progresif. Berapa potongan pajak JHT untuk saldo Rp100 juta? Pajaknya Rp2.500.000. Rp50 juta pertama bebas pajak, lalu Rp50 juta berikutnya dikenai tarif 5%. Apakah pajak JHT bisa dihindari? Secara hukum, pajak ini tidak bisa dihindari. Namun, kamu bisa menekan bebannya lewat perencanaan yang matang, misalnya mencairkan setelah syarat terpenuhi dan memastikan NPWP sudah aktif agar tidak kena tarif tambahan. Kesimpulan Pajak JHT dipotong dengan tarif progresif 0% sampai 25% atas pencairan sekaligus. Menghitungnya mudah selama kamu memecah saldo sesuai lapisan tarif. Langkah yang saya sarankan cukup tiga. Cek saldo JHT, hitung estimasi pajaknya, lalu pastikan NPWP kamu aktif sebelum klaim. Menurut saya sebagai pakar hukum, pekerja berhak mendapat penjelasan pajak yang transparan sebelum menarik dana hari tuanya. Semakin awal kamu paham, semakin kecil kemungkinan kamu terkejut di hari pencairan. Kalau kamu masih ragu soal perhitungan atau hak-hak kamu, tak perlu memutuskan sendirian. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu kamu memahami situasi hukum dan pajak dengan tenang. Ringkasan Referensi