6+ Daftar Kewajiban Pajak bagi PT atau Perseroan Terbatas yang Harus Dipenuhi

Semua bentuk badan usaha di Indonesia memiliki kewajiban pajak yang harus dipenuhi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satunya juga berlaku ke badan usaha berbentuk PT atau Perseroan Terbatas.

Kami seringkali melihat banyak para pengusaha yang sudah mendirikan PT di Legal MP, itu sampai berhenti di sini saja.

Selama akta pendirian PT-nya sudah dipegang, berarti sudah aman menjalankan bisnis. 

Padahal, PT memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Kalau sampai kewajiban ini tidak digubris, maka tinggal menunggu ancaman denda dan sanksi dari pemerintah.

Kewajiban pajak PT memang sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan individu atau pelaku UMKM.

Oleh sebab itu, kami percaya kalau para pemilik bisnis harus menempatkan pajak sebagai bagian dari strategi bisnisnya sejak awal akta PT usaha tersebut sudah terbit.

Mengapa Perseroan Terbatas Wajib Membayar Pajak?

Kewajiban pajak bagi Perseroan Terbatas (PT) sudah diatur dalam landasan hukum yang jelas, yaitu ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), serta berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam sistem perpajakan Indonesia, PT masuk ke dalam kategori sebagai subjek badan. 

Artinya, setiap keuntungan yang didapatkan oleh PT wajib dilaporkan dan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Apalagi, kewajiban perpajakan ini sifatnya bisa memaksa sesuai dengan aturan berikut.

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1))

“Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan. Yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, termasuk Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun…”

Dalam aturan ini, jelas bahwa PT diperlakukan sebagai subjek pajak badan sehingga setiap penghasilan yang diperoleh wajib dilaporkan dan dikenai pajak.

2. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP No. 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1)

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung…”

Dari sini jelas bahwa kewajiban pajak bersifat memaksa. PT tidak bisa menghindari kewajiban ini karena konsekuensinya adalah sanksi administratif bahkan pidana.

Selain memenuhi dan mematuhi kewajiban hukum, pajak yang sudah dibayarkan PT akan disalurkan untuk mendukung berbagai pembangunan negara. Bisa digunakan untuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, sampai layanan publik lainnya. Contohnya:

• Peningkatan infrastruktur: seperti pembangunan jalan tol, jembatan, dan transportasi publik yang menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa.
• Pendidikan: mulai dari pembiayaan sekolah negeri, program beasiswa, hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik.
• Kesehatan: penyediaan layanan rumah sakit, subsidi obat-obatan, serta program kesehatan masyarakat.
• Layanan publik lainnya: seperti keamanan, pertahanan, subsidi energi, hingga program bantuan sosial.

Insentif dan Keringanan Pajak bagi PT

Apakah pajak ini menjadi beban bagi usaha? Di satu sisi, memang bisa sangat memberatkan karena harus menyisihkan sebagian omset untuk membayar pajak.

Apalagi kalau usaha tersebut sedang mengalami kesusahan finansial. 

Karena itu, pemerintah menyediakan insentif pajak bagi Perseroan Terbatas baru maupun lama agar lebih mudah berkembang. Beberapa di antaranya:

1. PPh Final 0,5% untuk UMKM

Bagi PT yang masih tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun, pemerintah memberikan insentif berupa tarif PPh Final hanya 0,5%. 

Tarif ini jauh lebih rendah dibanding tarif normal PPh Badan yang bisa mencapai 22%. Tujuannya adalah untuk meringankan beban perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis skala kecil agar lebih kompetitif dan berkesempatan naik kelas.

2. Tax Holiday

Insentif Tax Holiday adalah fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan hingga 100% dalam jangka waktu tertentu. Fasilitas ini diberikan kepada industri pionir yang dianggap strategis oleh pemerintah, seperti sektor teknologi, infrastruktur, dan ekonomi digital. 

Masa berlaku insentif bisa mencapai 5–20 tahun, tergantung dari nilai investasi yang ditanamkan perusahaan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan perusahaan besar berani melakukan investasi jangka panjang di Indonesia.

3. Tax Allowance

Insentif Tax Allowance diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan neto hingga 30% dari nilai investasi. Selain itu, PT juga bisa memperoleh fasilitas penyusutan dan amortisasi yang lebih cepat serta kompensasi kerugian lebih panjang, yaitu hingga 5–10 tahun. 

Insentif ini umumnya diberikan kepada industri tertentu atau perusahaan yang beroperasi di wilayah terpencil, sehingga investasi tetap menarik walaupun lokasi bisnis memiliki tantangan besar.

4. Insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Bagi PT yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pemerintah menyediakan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak, baik PPh maupun PPN, sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. 

Insentif ini bertujuan untuk mendorong investasi di daerah-daerah strategis, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, serta menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar kota-kota besar.

5. Super Deductible Tax

Program Super Deductible Tax memberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto bagi PT yang melakukan kegiatan tertentu yang dianggap mendukung pembangunan nasional. 

Misalnya, untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) perusahaan bisa mendapatkan pengurangan hingga 300%. 

Sedangkan untuk kegiatan pendidikan vokasi atau pelatihan tenaga kerja bisa mencapai 200%. Bahkan, penggunaan sumber daya lokal juga masuk ke dalam kategori yang berhak mendapatkan fasilitas ini.

6. Insentif Khusus (Program Tertentu)

Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif khusus dalam program tertentu. Misalnya, pembebasan PPN atas barang atau jasa tertentu, insentif bagi industri yang berorientasi ekspor, hingga keringanan bea masuk untuk bahan baku impor. 

Fasilitas ini bersifat selektif, disesuaikan dengan kebutuhan industri dan arah kebijakan ekonomi pemerintah pada periode tertentu.

7. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Bagi PT yang berorientasi ekspor, ada fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). 

Dengan fasilitas ini, perusahaan bisa mendapatkan pembebasan atau bahkan pengembalian bea masuk atas bahan baku yang diimpor untuk menghasilkan barang ekspor. Artinya, biaya produksi bisa ditekan lebih rendah, sehingga produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global.

Administrasi dan Pelaporan Pajak PT yang Perlu Dilengkapi

Sebelum membayar dan memenuhi kewajiban pajak, PT perlu melengkapi berbagai persyaratan administratif lebih dulu, mulai dari:

1. NPWP Badan

Setiap Perseroan Terbatas wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi perpajakan. Jika omzet PT sudah memenuhi batas ketentuan, maka wajib juga dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut dan melaporkan PPN.

2. Pembukuan dan Laporan Keuangan

PT wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Laporan ini menjadi dasar perhitungan pajak serta bukti jika dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak.

3. Pelaporan SPT Tahunan Badan dan SPT Masa

SPT Tahunan Badan memuat seluruh penghasilan, biaya, serta kewajiban pajak dalam satu tahun fiskal. Sedangkan SPT Masa dilaporkan setiap bulan, seperti PPh Pasal 21, Pasal 23, maupun PPN.

4. E-Faktur, E-Bupot, dan DJP Online

Setiap PKP wajib menggunakan e-Faktur untuk menerbitkan faktur pajak keluaran. Selain itu, pemotongan pajak menggunakan e-Bupot dan seluruh pelaporan kini terintegrasi melalui sistem DJP Online agar lebih efisien dan transparan.

Jenis-jenis Pajak yang Harus Dibayar PT

Setelah administrasi sudah lengkap, maka PT bisa mulai memenuhi membayar jenis-jenis pajak berikut sesuai dengan kondisi perusahaannya:

1) Pajak Penghasilan (PPh) Badan

PPh Badan adalah pajak utama yang dikenakan pada Perseroan Terbatas atas keuntungan atau penghasilan bersih dalam satu tahun pajak. 

Tarif umumnya adalah 22% dari penghasilan kena pajak, dengan mekanisme pembayaran secara angsuran bulanan (PPh Pasal 25) dan penyesuaian di akhir tahun melalui SPT Tahunan. Untuk PT dengan omzet kecil, terdapat keringanan berupa tarif khusus.

• Tarif umum: 22% dari laba kena pajak.
• Mekanisme: Angsuran bulanan (PPh 25) + rekonsiliasi di akhir tahun.
• Deadline: Pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, pelaporan SPT Tahunan maksimal 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
• Fasilitas PT kecil: Diskon 50% dari tarif normal untuk omzet < Rp 4,8 miliar.
  

Perbedaannya dengan PPh Final 0,5%

• PPh Final 0,5% berlaku untuk PT dengan omzet ≤ Rp 4,8 miliar.
• Dasar perhitungan: Omzet bruto bulanan (bukan laba bersih).
• Sifatnya final: Tidak perlu dihitung ulang di akhir tahun.
• Durasi: Maksimal 7 tahun sejak mulai beroperasi.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan atas transaksi barang dan jasa dalam negeri. PT berfungsi sebagai pemungut pajak yang kemudian menyetorkannya ke negara. Syaratnya, perusahaan harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

• Tarif standar: 11% dari harga jual barang/jasa (per April 2022).
• Syarat wajib PKP: Omzet ≥ Rp 4,8 miliar per tahun, atau bisa sukarela mendaftar.
• Mekanisme perhitungan: Pajak Keluaran (dipungut dari konsumen), Dikurangi Pajak Masukan (dibayar atas pembelian).
• Pelaporan: SPT Masa PPN bulanan, disetor & dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya.
• Alat bantu: e-Faktur untuk administrasi elektronik.

3) PPh Pasal 21

PPh 21 adalah pajak yang dipotong oleh perusahaan dari penghasilan karyawan. 

Pajak ini bersifat progresif, sehingga semakin tinggi gaji, semakin tinggi persentase pajak yang dikenakan. Tujuannya adalah memastikan setiap karyawan berkontribusi sesuai kemampuan ekonominya.

• Objek: Gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan penghasilan sejenis.
• Tarif: Progresif 5% hingga 35% sesuai lapisan penghasilan kena pajak.
• Deadline setor: Maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.
• Deadline lapor: Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya melalui SPT Masa PPh 21.

4) PPh Pasal 23

PPh 23 dikenakan atas transaksi dengan pihak ketiga, khususnya pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada vendor atau mitra bisnis. Perusahaan wajib memotong langsung pajak dari nilai pembayaran sebelum diserahkan kepada penerima.

• Objek: Jasa konsultan, sewa, dividen, royalti, bunga, dan penghasilan lain tertentu.
• Tarif umum 2% untuk jasa konsultan atau sewa, 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan.
• Kewajiban: Disetor ke kas negara dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh 23 setiap bulan.

5) PPh Pasal 25

PPh 25 adalah sistem angsuran bulanan pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan. Besarnya angsuran didasarkan pada hasil perhitungan SPT Tahunan tahun sebelumnya, sehingga bersifat estimasi yang akan disesuaikan kembali pada akhir tahun.

• Fungsi: Mengurangi beban pembayaran sekaligus di akhir tahun.
• Dasar perhitungan: Pajak terutang pada SPT Tahunan terakhir, dibagi 12 bulan.
• Kewajiban: Disetor setiap bulan ke kas negara.
• Hubungan dengan SPT Tahunan: Di akhir tahun, seluruh angsuran akan dikreditkan terhadap total pajak terutang, jika ada lebih bayar dapat direstitusi atau dikompensasi.

6) Pajak Daerah dan Retribusi

Selain pajak pusat, PT juga harus taat pada pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Jenis pajak ini berbeda-beda tergantung lokasi usaha dan aset yang dimiliki.

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2): Atas tanah dan bangunan milik perusahaan.
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) & BBNKB: Untuk kendaraan operasional perusahaan.
• Pajak Reklame: Dikenakan jika memasang iklan outdoor (papan nama, spanduk, billboard).
• Retribusi daerah: Bisa berupa retribusi izin usaha, parkir, atau pelayanan tertentu sesuai aktivitas usaha.

Kesimpulan

Kewajiban pajak bagi Perseroan Terbatas (PT) bukanlah hal yang bisa disepelekan karena sudah diatur jelas dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Pajak yang dibayarkan oleh PT merupakan bentuk kontribusi nyata untuk pembangunan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya. 

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan keringanan pajak untuk mendorong pertumbuhan usaha, terutama bagi UMKM dan sektor-sektor strategis. 

Oleh karena itu, setiap PT wajib melengkapi administrasi perpajakannya sejak awal, termasuk memiliki NPWP, pembukuan yang rapi, hingga pelaporan SPT secara rutin. 

Kepatuhan ini penting agar perusahaan terhindar dari risiko denda maupun sanksi hukum yang bisa merugikan keberlangsungan bisnis. 

Bagi PT perorangan (UMK) maupun PT skala kecil, tersedia berbagai keringanan pajak dan fasilitas seperti tarif pajak penghasilan final untuk PT UMKM sebesar 0,5%. 

Hal ini membuat kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga peluang untuk tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.