Kuorum RUPS adalah jumlah minimal saham dengan hak suara yang harus hadir atau diwakili supaya rapat sah dan boleh mengambil keputusan. Aturan ini sering terlewat. Akibatnya, keputusan rapat gampang digugat dan bisa dinyatakan tidak sah.
Jawaban singkatnya ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Kuorum umum adalah lebih dari 1/2 saham dengan hak suara. Perubahan anggaran dasar butuh 2/3, sedangkan merger, pembubaran, dan tindakan strategis lain butuh 3/4.
Angka-angka itu berlaku selama anggaran dasar tidak menetapkan angka yang lebih tinggi. Kalau ada, angka di anggaran dasar yang dipakai.
Sebagai praktisi hukum, saya melihat kuorum sebagai titik awal tata kelola perusahaan yang sehat. Di lapangan, sengketa antarpemegang saham sering bermula dari hitungan kuorum yang keliru. Jadi pelajari aturannya sebelum rapat digelar, jangan menunggu gugatan datang.
Dasar Hukum Kuorum RUPS dalam UU PT
Aturan kuorum dan pengambilan keputusan RUPS ada di Pasal 86 sampai Pasal 89 UU PT. Perubahan lewat UU Nomor 6 Tahun 2023, yaitu penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, tidak menyentuh angka kuorum. Aturan dasarnya masih sama.
Pembagian pengaturannya begini:
- Pasal 86: kuorum dan pengambilan keputusan RUPS pada umumnya.
- Pasal 87: tata cara pengambilan keputusan, mulai dari musyawarah mufakat sampai pemungutan suara.
- Pasal 88: kuorum RUPS untuk perubahan anggaran dasar.
- Pasal 89: kuorum RUPS untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pailit, perpanjangan jangka waktu, dan pembubaran.
Anggaran dasar boleh menetapkan kuorum yang lebih besar dari UU PT. Angka yang lebih kecil dilarang. Karena itu, buka dulu anggaran dasar perseroanmu sebelum mulai menghitung.
Ada satu catatan lagi. Perseroan terbuka masih harus mengikuti aturan tambahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya POJK Nomor 15/POJK.04/2020. Artikel ini membahas perseroan tertutup.
Baca Juga: RUPS Luar Biasa Adalah: Pengertian, Syarat, dan Cara Pelaksanaannya
Ketentuan Kuorum RUPS Berdasarkan Jenis Keputusan
Setiap jenis keputusan punya kuorum kehadiran dan syarat suara sendiri. Satu hal berlaku untuk semuanya. Yang dihitung hanya saham dengan hak suara.
Kuorum RUPS untuk Keputusan Umum (Pasal 86 dan 87)
RUPS sah kalau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan lalu diambil lewat musyawarah mufakat. Kalau mufakat buntu, keputusan sah bila disetujui lebih dari 1/2 bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.
Pasal 87 ayat (3) mengatur pemegang saham yang abstain. Suara blanko dianggap sama dengan suara mayoritas. Jadi abstain tidak menghalangi keputusan.
Kuorum Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 88)
Kuorum perubahan anggaran dasar lebih tinggi karena dampaknya besar bagi perseroan. Ketentuannya seperti ini:
- RUPS pertama sah jika dihadiri paling sedikit 2/3 dari seluruh saham dengan hak suara.
- Keputusan sah jika disetujui paling sedikit 2/3 dari suara yang dikeluarkan.
- RUPS kedua sah jika dihadiri paling sedikit 3/5 dari seluruh saham dengan hak suara.
- Keputusan RUPS kedua tetap butuh persetujuan 2/3 dari suara yang dikeluarkan.
Kuorum Aksi Korporasi Strategis (Pasal 89)
Pasal 89 mengatur keputusan yang paling krusial. Isinya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, permohonan pailit, perpanjangan jangka waktu berdiri, dan pembubaran. Pasal 102 UU PT juga memakai kuorum yang sama untuk pengalihan atau penjaminan lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan.
Pada RUPS pertama, kehadiran minimal adalah 3/4 dari seluruh saham dengan hak suara. Keputusan sah kalau disetujui paling sedikit 3/4 dari suara yang dikeluarkan. Pada RUPS kedua, kehadiran minimal turun ke 2/3, tetapi syarat persetujuan tetap 3/4.
Kuorum RUPS Kedua dan Ketiga Jika Kuorum Tidak Tercapai
Kuorum RUPS kedua berlaku ketika RUPS pertama gagal mencapai kuorum. Mekanismenya ada di Pasal 86 ayat (2) sampai (4). Perseroan boleh memanggil RUPS kedua, dan panggilannya wajib menyebut bahwa RUPS pertama sudah berlangsung tanpa kuorum.
Untuk keputusan umum, RUPS kedua sah kalau paling sedikit 1/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir. Keputusan sah bila disetujui suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan.
Lalu, bagaimana kalau RUPS kedua pun gagal? Perseroan bisa memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan. Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan kuorum, jumlah suara, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS. Penetapan itu bersifat final dan mengikat.
Soal jadwal, pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat (Pasal 82). Tanggal panggilan dan tanggal rapat tidak ikut dihitung. Susunlah jadwal RUPS kedua dengan teliti agar prosedurnya tidak cacat.
Cara Menghitung Kuorum RUPS: Contoh Praktis
Cara menghitung kuorum RUPS sebenarnya sederhana. Mulailah dengan menentukan jumlah saham yang punya hak suara. Kalikan angka itu dengan persentase kuorum, lalu bandingkan hasilnya dengan jumlah saham yang hadir.
Saham tanpa hak suara tidak ikut dihitung. Saham milik perseroan sendiri (saham treasuri) juga tidak punya hak suara menurut Pasal 84 ayat (2). Jangan sampai keduanya masuk ke daftar hadir.
Contoh: PT Maju Bersama punya 1.000 saham dengan hak suara.
- Keputusan umum: kuorum lebih dari 500 saham, atau minimal 501 saham hadir. Jika 600 saham hadir dan semuanya memberi suara, keputusan sah dengan persetujuan lebih dari 300 saham.
- Perubahan anggaran dasar: minimal 667 saham hadir (pembulatan dari 666,67). Persetujuan minimal 2/3 dari suara yang dikeluarkan.
- RUPS kedua perubahan anggaran dasar: minimal 600 saham hadir (3/5).
- Merger atau pembubaran: minimal 750 saham hadir (3/4).
Dari contoh itu terlihat satu hal menarik. Pemegang saham yang menguasai lebih dari 25% saham sudah bisa menghalangi keputusan pembubaran. Karena itu, perhitungan yang akurat sangat berarti bagi pemegang saham minoritas.
Akibat Hukum Jika Kuorum RUPS Tidak Terpenuhi
Keputusan yang diambil tanpa kuorum berisiko dibatalkan. Pemegang saham bisa menggugat keabsahannya ke pengadilan. Akta perubahan anggaran dasar yang lahir dari RUPS tanpa kuorum juga berpotensi bermasalah saat diproses di Ahu Online Kementerian Hukum.
Direksi pun ikut terseret. Mereka dapat dimintai pertanggungjawaban bila kelalaiannya merugikan perseroan. Daftar hadir, surat kuasa pemegang saham, dan risalah rapat harus tertata rapi. Notaris juga memerlukan dokumen itu untuk menyusun akta.
Ada jalan lain di luar rapat. UU PT membolehkan pengambilan keputusan di luar RUPS lewat Pasal 91. Syaratnya, seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis. Cara ini kurang cocok kalau ada pemegang saham yang berbeda pendapat.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Berapa kuorum RUPS menurut UU PT?
Kuorum umum adalah lebih dari 1/2 saham dengan hak suara. Untuk perubahan anggaran dasar, kuorumnya 2/3. Merger, pembubaran, dan aksi korporasi strategis lain memakai kuorum 3/4. Anggaran dasar boleh menetapkan angka yang lebih tinggi.
Apa yang terjadi jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai?
Perseroan dapat menggelar RUPS kedua dengan kuorum yang lebih rendah. Kalau RUPS kedua juga tidak kuorum, perseroan bisa memohon penetapan kuorum kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan.
Apakah saham tanpa hak suara dihitung dalam kuorum RUPS?
Tidak. Kuorum hanya menghitung saham dengan hak suara. Saham treasuri milik perseroan sendiri juga tidak punya hak suara, jadi tidak masuk hitungan.
Kesimpulan
Kuorum RUPS menentukan sah atau tidaknya keputusan strategis perseroan. Periksa anggaran dasar, hitung saham dengan hak suara, dan pastikan pemanggilan rapat memenuhi jangka waktu 14 hari. Kalau kuorum pertama gagal, tempuh mekanisme RUPS kedua dengan tertib.
Menurut saya, banyak sengketa korporasi sebenarnya bisa dicegah lewat persiapan RUPS yang rapi. Biaya konsultasi hukum di awal jauh lebih kecil daripada biaya litigasi untuk membatalkan keputusan yang cacat. Pengurus yang disiplin soal kuorum melindungi perseroan sekaligus dirinya sendiri.
Masih ragu dengan perhitungan kuorum atau prosedur RUPS di perusahaanmu? Jangan tunggu sampai sengketa muncul. Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantumu memastikan setiap keputusan RUPS sah secara hukum.
Baca Juga: Regulasi Terbaru Perseroan Terbatas 2025: Panduan Lengkap Perubahan Undang-Undang PT Indonesia
Ringkasan
- Kuorum RUPS adalah jumlah minimal saham dengan hak suara yang harus hadir agar rapat sah.
- Pasal 86 sampai 89 UU PT mengatur kuorum secara berjenjang sesuai jenis keputusan.
- Keputusan umum butuh kehadiran lebih dari 1/2 saham dengan hak suara.
- Perubahan anggaran dasar butuh kuorum 2/3, sedangkan merger dan pembubaran butuh 3/4.
- Kuorum RUPS kedua lebih rendah, dan jika gagal, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan kuorumnya.
- Anggaran dasar boleh menetapkan kuorum lebih tinggi, tetapi tidak boleh lebih rendah dari UU PT.
- Saham tanpa hak suara dan saham treasuri tidak dihitung dalam kuorum.
- Keputusan RUPS tanpa kuorum berisiko dibatalkan dan bisa menyeret direksi ke pertanggungjawaban.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, dan 102).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, ahu.go.id.
- Database Peraturan Perundang-undangan, peraturan.go.id dan peraturan.bpk.go.id.
