Pernah ikut tender lalu mendadak diminta nilai TKDN? Banyak pelaku usaha mengalaminya.
TKDN adalah singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri, yaitu angka persentase yang menunjukkan seberapa besar kandungan lokal dalam sebuah barang atau jasa.
Bingung soal angka ini sering berujung pada hilangnya peluang proyek pemerintah. Jawaban singkatnya: makin tinggi nilai TKDN, makin kuat posisi produkmu saat pengadaan berlangsung.
Sejak Desember 2025, cara penghitungannya mengikuti Permenperin Nomor 35 Tahun 2025.
Sebagai pakar hukum, saya menilai aturan baru ini langkah yang tepat. Aturan lama berumur lebih dari 14 tahun, dan pelaku usaha kecil kerap kewalahan mengikutinya.
Meski begitu, kamu tetap perlu teliti. Data yang keliru bisa berujung pada pembekuan atau pencabutan sertifikat. Yuk, kita bedah pelan-pelan.
Baca Juga: BPHTB Adalah: Pengertian, Tarif, dan Cara Hitung BPHTB
Pengertian TKDN dan Dasar Hukumnya
Bayangkan sebuah pabrik sepatu. Bahan kulitnya dibeli dari pemasok lokal, para pekerjanya warga Indonesia, dan pabriknya berdiri di sini.
Semua porsi yang berasal dari dalam negeri itulah yang dihitung sebagai TKDN. Angkanya ditulis dalam persen.
Jika TKDN sebuah produk 40%, kandungan lokalnya mencapai 40% menurut metode penghitungan resmi.
Jasa industri juga punya nilai TKDN, jadi istilah ini berlaku di banyak sektor usaha.
Ada beberapa regulasi yang menjadi pijakannya:
- UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pasal 85 mengatur peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sedangkan Pasal 86 ayat (1) mewajibkan antara lain lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD memakainya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 (Perubahan Kedua). Pasal 66 mengatur penggunaan produk dalam negeri.
- Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan BMP. Aturan ini diundangkan pada 11 September 2025, berlaku tiga bulan kemudian, dan mencabut Permenperin Nomor 16 Tahun 2011.
Jadi, angka TKDN punya kekuatan hukum yang nyata dalam proses pengadaan. Panitia tender membaca angka ini dengan serius, dan hasilnya bisa menentukan siapa yang menang.
Karena itu, pelaku usaha perlu memahaminya sejak awal.
Fungsi TKDN bagi Pemerintah dan Pelaku Usaha
Lalu, apa gunanya angka ini? Fungsi TKDN paling terasa dalam belanja negara. Berikut gambarannya:
- Syarat pengadaan pemerintah. Pasal 66 Perpres 16/2018 sebagaimana diubah Perpres 46/2025 mewajibkan pemerintah memprioritaskan produk ber-TKDN dibanding produk impor.
- Dasar preferensi produk. Jika ada produk dengan penjumlahan TKDN dan BMP minimal 40%, pemerintah membeli produk yang TKDN-nya minimal 25%. Kalau produk itu tidak tersedia atau volumenya kurang, produk dengan TKDN minimal 25% tetap menjadi pilihan.
- Penguat industri nasional. Uang negara yang dibelanjakan diharapkan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
- Pembuka lapangan kerja. Produksi lokal menyerap tenaga kerja Indonesia.
- Nilai jual produk. Pemilik sertifikat boleh membubuhkan tanda TKDN pada produknya sesuai Pasal 49 Permenperin 35/2025.
Sertifikat TKDN juga membantu produk masuk ke e-katalog pemerintah.
Karena itu, pelaku usaha yang membidik pasar pemerintah sebaiknya mengurusnya sejak awal.
Pembeli swasta pun mulai melirik kandungan lokal saat memilih barang.
Cara Menghitung TKDN Sesuai Permenperin 35 Tahun 2025
Soal cara menghitung TKDN, aturan terbaru memakai pembobotan yang jelas. Barang dan jasa punya rumus masing-masing.
Mari kita lihat satu per satu.
Rumus TKDN untuk Barang
Pasal 4 ayat (1) membagi nilai TKDN barang ke dalam tiga faktor produksi. Bahan atau material langsung berbobot 75%.
Tenaga kerja langsung berbobot 10%. Biaya tidak langsung pabrik berbobot 15%.
TKDN Barang = (Material × 75%) + (Tenaga Kerja Langsung × 10%) + (Biaya Tidak Langsung Pabrik × 15%)
Dua faktor terakhir punya syarat sendiri. Tenaga kerja langsung dihitung penuh jika minimal 50% pekerjanya WNI dan produksi berlangsung di pabrik milik sendiri.
Biaya tidak langsung pabrik dihitung penuh jika pelaku usaha berinvestasi di Indonesia dan memproduksi di pabrik sendiri.
Produsen yang memenuhi kedua syarat itu sudah mengantongi 25%. Sisanya datang dari material.
Ambil contoh ilustrasi. Komponen utama produkmu bernilai 60% menurut hitungan Pasal 5, sehingga kontribusinya 60% × 75% = 45%.
Tambahkan 10% dan 15% dari dua faktor lain. Hasil akhirnya, TKDN produk itu 70%.
Pelaku usaha yang punya kegiatan penelitian dan pengembangan juga bisa mendapat tambahan nilai kemampuan intelektual sebesar 20% (Pasal 10). Total nilai tetap tidak boleh melewati 100%.
Rumus TKDN untuk Jasa Industri
Untuk jasa, Pasal 14 memakai perbandingan biaya. Biaya jasa keseluruhan dikurangi biaya jasa luar negeri, lalu hasilnya dibagi biaya jasa keseluruhan.
Misalnya biaya jasa Rp100 juta, dan Rp30 juta di antaranya mengalir ke luar negeri. Nilai TKDN jasa itu 70%.
Penelusuran biaya berjalan sampai barang atau jasa tingkat 2 dari penyedia dalam negeri (Pasal 15).
Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
Selain TKDN, ada Bobot Manfaat Perusahaan atau BMP. Nilai ini menggambarkan kontribusi perusahaan bagi ekonomi nasional.
Pasal 21 memuat 15 faktor penentu dengan bobot 4%, 2%, atau 1%.
Faktor berbobot 4% mencakup penyerapan tenaga kerja, investasi baru, kemitraan rantai pasok, industri pionir atau substitusi impor, mesin buatan dalam negeri, dan lokasi produksi.
Industri 4.0, pengembangan SDM, merek dalam negeri, industri hijau, dan nilai ekspor masing-masing berbobot 2%. Total nilai BMP paling banyak 15% (Pasal 22).
Syarat dan Langkah Mengurus Sertifikat TKDN
Setelah paham hitungannya, giliran mengurus sertifikat TKDN secara resmi. Urutan umumnya begini:
- Pastikan komitmen Perizinan Berusaha terpenuhi dan data industri sudah tersampaikan lewat SIINas (Pasal 27).
- Hitung sendiri nilai TKDN, lalu siapkan surat pernyataan bermeterai dan dokumen pendukung.
- Ajukan permohonan secara elektronik melalui SIINas dan pilih Lembaga Verifikasi Independen (LVI) (Pasal 28).
- Jalani pemeriksaan dan verifikasi LVI, termasuk pengecekan di lokasi produksi (Pasal 31).
- Terima Sertifikat TKDN setelah pejabat Kemenperin menandasahkan hasil verifikasi.
Prosesnya kini lebih cepat. LVI memeriksa kelengkapan dokumen paling lama 2 hari kerja, lalu menghitung dan memverifikasi paling lama 5 hari kerja.
Kemenperin menyebut keseluruhan proses sertifikasi turun dari 22 menjadi sekitar 10 hari kerja.
Sertifikat berlaku 5 tahun (Pasal 45), dan pemiliknya bisa mengajukan hitung ulang bila ada perubahan (Pasal 50).
Industri kecil punya jalur khusus. Pelaku usaha dengan modal sampai Rp5 miliar, di luar tanah dan bangunan, boleh memakai skema self declare setelah terdaftar dan divalidasi di SIINas.
Proses ini tidak dikenai biaya (Pasal 26 dan 43).
Meski begitu, kesalahan klasik masih sering terjadi. Beberapa di antaranya:
- Memasukkan bahan impor sebagai komponen dalam negeri.
- Lupa memperbarui data ketika pemasok atau proses produksi berubah.
- Menyimpan bukti biaya secara tidak lengkap.
- Menunda pengajuan sampai tenggat tender sudah dekat.
Risikonya nyata. Pasal 66 mengatur sanksi administratif bagi pemilik sertifikat berupa pembekuan, pencabutan, atau pencantuman dalam daftar hitam.
Simpan semua bukti transaksi dengan rapi dan lakukan pengecekan internal sebelum verifikasi dimulai.
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apa itu TKDN dan siapa yang wajib memilikinya?
TKDN adalah ukuran kandungan lokal pada barang dan jasa.
Produsen yang ingin menjual produk ke pemerintah, BUMN, atau BUMD umumnya membutuhkan sertifikat ini.
Berapa nilai TKDN minimal agar produk diprioritaskan?
Pasal 66 Perpres 16/2018 sebagaimana diubah Perpres 46/2025 memakai dua ambang.
Bila ada produk dengan penjumlahan TKDN dan BMP minimal 40%, pemerintah membeli produk dengan TKDN minimal 25%.
Produk yang TKDN-nya di bawah 25% baru boleh dibeli jika tidak ada pilihan lain.
Berapa lama masa berlaku sertifikat TKDN?
Sertifikat TKDN berlaku 5 tahun sejak diterbitkan. Jika terjadi perubahan, perusahaan dapat mengajukan penghitungan ulang.
Kesimpulan
TKDN adalah pintu masuk bagi produk lokal yang ingin bersaing di pasar pengadaan pemerintah.
Pahami dasar hukumnya, hitung nilainya dengan benar, lalu urus sertifikatnya sesuai Permenperin 35 Tahun 2025.
Saran saya, mulailah dari audit biaya produksi. Setelah itu, siapkan data di SIINas sebelum mengajukan permohonan.
Menurut saya, aturan baru ini membuka peluang besar bagi industri kecil dan menengah.
Namun, kejujuran data tetap harga mati. Data yang tidak akurat berisiko menimbulkan sanksi dan merusak reputasi bisnismu.
Masih ragu soal hitungan TKDN atau cara mengurus sertifikatnya? Tenang, kamu tidak perlu menebak sendirian.
Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini.
Tim kami siap membantu menemukan langkah yang paling cocok untuk usahamu.
Baca Juga: Likuidator vs Kurator: Ini Perbedaan dan Tugasnya
Ringkasan
- TKDN adalah persentase kandungan lokal dalam barang atau jasa.
- Dasar hukumnya mencakup UU 3/2014, PP 29/2018, Perpres 16/2018 beserta perubahannya, dan Permenperin 35/2025.
- Pasal 66 Perpres 16/2018 sebagaimana diubah Perpres 46/2025 menjadikan TKDN dasar prioritas belanja pemerintah.
- TKDN barang dihitung dari material 75%, tenaga kerja langsung 10%, dan biaya tidak langsung pabrik 15%.
- TKDN jasa industri dihitung dari perbandingan biaya dalam negeri terhadap biaya keseluruhan.
- BMP punya 15 faktor penentu dengan nilai maksimal 15%.
- Sertifikat TKDN berlaku 5 tahun, dan proses LVI memakan waktu kerja yang singkat.
- Industri kecil dapat memakai skema self declare tanpa biaya.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Bobot Manfaat Perusahaan, peraturan.go.id dan peraturan.bpk.go.id.
- Kementerian Perindustrian, “Kemenperin Validasi Pelaku Industri Kecil untuk Akses Fasilitas TKDN Self Declare”, ikm.kemenperin.go.id.
- Kementerian Perindustrian, Siaran Pers Reformasi TKDN, 11 September 2025, kemenperin.go.id.
