Perbedaan Pailit dan Likuidasi serta Prosedurnya

Perbedaan pailit dan likuidasi sering menjadi pertanyaan ketika sebuah perusahaan mulai menghadapi masalah keuangan. Istilahnya memang terdengar mirip. Padahal, keduanya memiliki dasar hukum, proses, tujuan, dan akibat yang berbeda.

Menurut saya sebagai penulis yang melihat persoalan ini dari sudut pandang hukum, pemilik usaha perlu memahami perbedaannya sejak awal. Jangan terburu-buru menyebut perusahaan yang berhenti beroperasi sebagai perusahaan pailit.

Mengenal Pengertian Pailit dalam Hukum Indonesia

Istilah pailit mempunyai arti khusus dalam hukum Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit.

Pengurusan dan pemberesan harta tersebut berjalan melalui mekanisme yang sudah ditentukan undang-undang. Prosesnya melibatkan kurator serta hakim pengawas.

Ada dasar hukum yang harus terpenuhi.

Kapan perusahaan dapat dinyatakan pailit?

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur syarat utama permohonan pernyataan pailit. Debitur harus mempunyai sedikitnya dua kreditor. Selain itu, terdapat sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permohonan kemudian diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pihak yang memiliki kewenangan menurut undang-undang. Pengadilan akan memeriksa permohonan tersebut berdasarkan ketentuan kepailitan yang berlaku.

Apa yang Dimaksud dengan Likuidasi?

Likuidasi berkaitan dengan proses pemberesan perusahaan setelah terjadi pembubaran. Dalam konteks perseroan terbatas, ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Proses ini mempunyai konteks yang berbeda dengan kepailitan. Sebuah perseroan dapat memasuki likuidasi karena adanya keputusan pembubaran atau sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peran likuidator dalam proses likuidasi

Dalam proses tersebut, likuidator memegang peranan penting. Ia bertugas menjalankan pemberesan perseroan sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

Beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan tugas likuidator antara lain:

• melakukan pencatatan dan inventarisasi kekayaan perseroan;
• mengidentifikasi kewajiban perusahaan kepada kreditor;
• menagih piutang yang masih menjadi hak perseroan;
• melakukan penjualan atau pengalihan aset apabila diperlukan;
• menyelesaikan hubungan hukum dengan pihak ketiga;
• memenuhi kewajiban perusahaan sesuai ketentuan;
• membagikan sisa kekayaan kepada pemegang saham apabila seluruh kewajiban telah diselesaikan.

Perbedaan Pailit dan Likuidasi Perusahaan

Memahami perbedaan pailit dan likuidasi perusahaan membantu pemilik usaha menentukan langkah yang sesuai. Kedua proses tersebut memang dapat melibatkan aset dan kewajiban perusahaan. Namun, mekanismenya berbeda.

Pertama, lihat dasar hukumnya.

Kepailitan terutama mengacu pada UU Nomor 37 Tahun 2004. Sementara itu, pembubaran serta likuidasi perseroan berkaitan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 dan aturan lain yang relevan.

Kedua, perhatikan tujuan prosesnya.

Siapa yang menjalankan prosesnya?

Dalam perkara kepailitan, pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Pada likuidasi, tugas pemberesan berada pada likuidator.

Keduanya memang sama-sama berhubungan dengan aset dan kewajiban. Namun, kedudukan hukum serta ruang lingkup tugasnya berbeda. Karena itu, kurator dan likuidator tidak dapat dianggap sebagai pihak yang sama.

Bagaimana dengan hasil akhirnya?

Status pailit tidak selalu berarti perusahaan langsung berhenti untuk selamanya. Dalam kondisi tertentu, perusahaan masih dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Agar lebih mudah dipahami, perbedaannya dapat dilihat berikut ini:

Bagaimana Prosedur Kepailitan di Indonesia?

Prosedur kepailitan mempunyai tahapan yang harus dilalui. Tidak cukup dengan menyatakan bahwa perusahaan sudah kesulitan membayar utang.

Pengajuan permohonan pailit

Tahap awal dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang. Pihak yang mengajukan permohonan harus mempunyai kedudukan hukum sesuai aturan.

Dokumen dan fakta mengenai utang menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Pemohon juga perlu menunjukkan terpenuhinya persyaratan kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004.

Putusan Pengadilan Niaga

Jika pengadilan menyatakan debitur pailit, proses kemudian memasuki tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas serta mengangkat kurator sesuai ketentuan.

Kurator kemudian menjalankan tugasnya. Harta debitur diurus dan dibereskan melalui mekanisme yang telah ditentukan.

Pemberesan harta pailit

Pada tahap ini, kurator dapat melakukan inventarisasi serta pengamanan harta pailit. Apabila diperlukan, aset dapat dijual sesuai ketentuan.

Hasil pemberesan kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur. Proses pembagian harus mengikuti ketentuan mengenai hak dan kedudukan kreditor.

Karena menyangkut kepentingan banyak pihak, tahap ini membutuhkan ketelitian. Identifikasi aset, utang, piutang, dan tagihan harus dilakukan dengan cermat agar proses berjalan sesuai hukum.

Bagaimana Prosedur Likuidasi Perusahaan?

Prosedur likuidasi perusahaan biasanya berjalan setelah terdapat dasar pembubaran perseroan. Dasarnya dapat berupa keputusan pemegang saham atau alasan pembubaran lain yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

Setelah pembubaran berlaku, perseroan memasuki tahap likuidasi. Pada masa tersebut, perseroan menggunakan keterangan “dalam likuidasi” sesuai ketentuan yang berlaku.

Menetapkan pembubaran perseroan

Pembubaran harus mempunyai dasar yang sah. Keputusan tersebut menjadi awal dari proses pemberesan perusahaan.

Berikutnya, likuidator menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Ia mulai mengidentifikasi kondisi keuangan dan kekayaan perseroan.

Membereskan aset dan kewajiban

Setelah kondisi perusahaan teridentifikasi, likuidator menjalankan pemberesan. Aset perusahaan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.

Piutang perusahaan juga perlu ditagih. Di sisi lain, kreditor harus diperhatikan dalam proses penyelesaian kewajiban.

Jika ada aset yang perlu dijual, tindakan tersebut dilakukan sesuai kewenangan likuidator dan aturan yang berlaku. Hasilnya kemudian digunakan dalam proses penyelesaian kewajiban perusahaan.

Menyelesaikan administrasi perusahaan

Tahap terakhir berkaitan dengan penyelesaian laporan dan administrasi. Likuidator perlu memastikan berbagai kewajiban hukum perusahaan telah ditangani.

Dokumen yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi juga harus diproses sesuai ketentuan administrasi badan hukum.

Karena itu, likuidasi tidak selesai hanya dengan berhentinya kegiatan operasional. Masih ada serangkaian pekerjaan hukum dan administratif yang harus dibereskan.

Apakah Perusahaan Pailit Pasti Masuk Likuidasi?

Pertanyaan ini cukup sering muncul ketika orang membahas perbedaan pailit dan likuidasi. Jawabannya tidak selalu.

Kepailitan mempunyai mekanisme sendiri. Proses tersebut menangani persoalan utang melalui pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Di sisi lain, hukum kepailitan juga mengenal mekanisme perdamaian. Jika mekanisme tersebut memenuhi persyaratan hukum, hasilnya dapat memengaruhi keberlanjutan proses kepailitan.

Karena itu, status pailit tidak boleh langsung dianggap sama dengan pembubaran perusahaan. Kondisi perusahaan perlu diperiksa terlebih dahulu.

Kapan Perusahaan Membutuhkan Bantuan Hukum?

Persoalan pailit dan likuidasi dapat menyentuh banyak kepentingan sekaligus. Aset perusahaan bisa terlibat. Kreditor memiliki hak. Pemegang saham juga mempunyai kepentingan hukum.

Karena itu, bantuan profesional layak dipertimbangkan ketika perusahaan mulai menghadapi persoalan serius.

Beberapa kondisi yang patut mendapat perhatian antara lain:

• perusahaan memiliki banyak kreditor;
• terdapat utang yang sudah jatuh tempo;
• perusahaan menerima tuntutan pembayaran;
• ada permohonan pernyataan pailit;
• pemegang saham ingin membubarkan perseroan;
• perusahaan mempunyai aset dalam jumlah besar;
• terdapat sengketa dengan kreditor atau pihak ketiga;
• dokumen perusahaan belum tertata dengan baik.

FAQ

Apakah pailit sama dengan likuidasi?

Tidak. Pailit merupakan mekanisme hukum yang berkaitan dengan penyelesaian utang melalui proses kepailitan. Likuidasi berkaitan dengan pemberesan aset dan kewajiban setelah perseroan mengalami pembubaran.

Jadi, kedua istilah tersebut mempunyai konteks hukum yang berbeda. Perusahaan perlu melihat dasar serta prosesnya sebelum menentukan status yang tepat.

Siapa yang menangani perusahaan pailit?

Kurator menangani pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya, kurator berada dalam pengawasan hakim pengawas.

Sementara itu, proses likuidasi perusahaan ditangani oleh likuidator. Tugas keduanya memiliki dasar dan ruang lingkup berbeda.

Apakah perusahaan dapat dilikuidasi tanpa dinyatakan pailit?

Pada prinsipnya, bisa. Pembubaran dan likuidasi memiliki mekanisme tersendiri dalam hukum perseroan.

Perusahaan tidak perlu menunggu putusan pailit untuk melakukan pembubaran apabila terdapat dasar hukum yang sah. Namun, seluruh kewajiban perusahaan tetap perlu diselesaikan sesuai ketentuan.

Kesimpulan

Perbedaan pailit dan likuidasi terlihat dari dasar hukum, tujuan, mekanisme, serta pihak yang menjalankan prosesnya. Kepailitan berkaitan dengan penyelesaian kewajiban melalui mekanisme kepailitan.

Sebelum memilih salah satu langkah, perusahaan perlu melihat kondisi secara menyeluruh. Periksa utang. Identifikasi kreditor. Hitung aset. Periksa status badan hukum. Setelah itu, tentukan langkah hukum yang paling sesuai.

Menurut saya, keputusan seperti ini sebaiknya tidak dibuat hanya berdasarkan kondisi kas perusahaan pada satu waktu.

Karena itu, pemeriksaan hukum sejak awal sangat membantu. Terutama ketika perusahaan menghadapi banyak utang, sengketa, atau rencana pembubaran.

Jika kamu sedang menghadapi persoalan kepailitan, pembubaran perusahaan, atau pemberesan aset, jangan mengambil keputusan secara terburu-buru. Klik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website untuk memperoleh arahan yang sesuai dengan kondisi perusahaanmu.

Ringkasan

• Pailit dan likuidasi mempunyai dasar serta mekanisme hukum yang berbeda.
• Kepailitan berkaitan dengan penyelesaian utang melalui mekanisme kepailitan.
• Likuidasi berlangsung setelah perusahaan mengalami pembubaran.
• Kurator menangani pengurusan dan pemberesan harta pailit.
• Likuidator menjalankan pemberesan aset dan kewajiban perseroan dalam proses likuidasi.
• Perusahaan yang dinyatakan pailit tidak otomatis harus dibubarkan dan dilikuidasi.
• Kondisi utang, aset, kreditor, dan dokumen perusahaan perlu diperiksa sebelum menentukan langkah.
• Konsultasi hukum dapat membantu perusahaan memahami posisi serta pilihan hukum yang tersedia.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
4. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)