Bagaimana jika seseorang harus menghadapi hukuman pidana, sementara bukti yang menunjukkan kesalahannya masih belum jelas?
Dalam situasi seperti ini, asas in dubio pro reo memiliki peran penting dalam proses peradilan.
Prinsip hukum tersebut mengarahkan hakim untuk mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa ketika keraguan mengenai kesalahannya belum berhasil dihilangkan melalui pembuktian.
Sederhananya, seseorang tidak seharusnya menerima hukuman apabila kesalahannya belum terbukti secara meyakinkan.
Menurut penulis, prinsip ini perlu mendapat perhatian dalam setiap perkara pidana.
Sebab, keputusan hakim menyangkut kebebasan dan hak seseorang yang harus dilindungi oleh hukum.
Apa Arti In Dubio Pro Reo?
Istilah in dubio pro reo berasal dari bahasa Latin. Maknanya adalah apabila terdapat keraguan, keputusan harus berpihak kepada terdakwa.
Dalam perkara pidana, prinsip ini muncul ketika hakim menemukan keraguan setelah memeriksa seluruh fakta dan alat bukti.
Keraguan tersebut harus berkaitan dengan pembuktian kesalahan terdakwa.
Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman hanya karena dugaan atau asumsi yang belum memiliki dasar kuat.
Ada tiga bagian istilah yang perlu kamu pahami:
- In dubio: menggambarkan keadaan ketika muncul keraguan.
- Pro: berarti berpihak atau mengutamakan.
- Reo: merujuk kepada terdakwa dalam perkara pidana.
Melalui prinsip tersebut, hakim harus memperhatikan kecukupan bukti sebelum menjatuhkan putusan. Namun, bukan berarti setiap penyangkalan terdakwa otomatis membuatnya bebas. Hakim tetap perlu memeriksa seluruh bukti dan keterangan selama persidangan.
Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru
Dasar Hukum In Dubio Pro Reo di Indonesia
Istilah Latin in dubio pro reo tidak tercantum sebagai satu pasal khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
Meski demikian, substansi perlindungannya berkaitan dengan aturan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sejak 2 Januari 2026, Indonesia menggunakan KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Beberapa ketentuannya berkaitan dengan prinsip pembuktian perkara pidana.
1. Pasal 235 UU Nomor 20 Tahun 2025
Pasal 235 mengatur berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara pidana. Di antaranya:
- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli.
- Surat.
- Keterangan terdakwa.
- Barang bukti.
- Bukti elektronik.
- Pengamatan hakim.
- Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
Selain itu, ketentuan ini berkaitan dengan autentikasi alat bukti. Hakim perlu menilai keaslian serta keabsahan cara memperoleh bukti tersebut.
2. Pasal 237 UU Nomor 20 Tahun 2025
Ketentuan ini menjelaskan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Keterangan tersebut membutuhkan dukungan alat bukti lain. Oleh karena itu, hakim harus melihat kesesuaian antara keterangan saksi dan bukti pendukung selama persidangan.
3. Pasal 240 UU Nomor 20 Tahun 2025
Pasal 240 mengatur bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya.
Artinya, pengakuan seseorang tidak boleh menjadi satu-satunya dasar pemidanaan. Hakim tetap membutuhkan alat bukti sah lainnya untuk memperkuat pembuktian.
4. Pasal 244 UU Nomor 20 Tahun 2025
Pasal ini mengatur konsekuensi hukum berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, yaitu:
- Ayat (1): Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan apabila tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Ayat (2): Hakim menjatuhkan putusan bebas apabila tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Ayat (3): Hakim menjatuhkan putusan lepas apabila perbuatan terbukti, tetapi terdapat dasar peniadaan pidana.
Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan terdakwa ketika pembuktian belum mampu menunjukkan kesalahannya.
Bagaimana Penerapan In Dubio Pro Reo dalam Perkara Pidana?
Penerapan in dubio pro reo berkaitan dengan cara hakim menilai bukti selama persidangan. Setiap keterangan perlu diperiksa secara cermat.
Hakim juga harus mempertimbangkan hubungan antara satu bukti dengan bukti lainnya.
Dalam penerapannya, hakim perlu mempertimbangkan seluruh rangkaian peristiwa, bukan hanya satu bukti yang berdiri sendiri.
Misalnya, keterangan saksi harus diperiksa bersama bukti elektronik, dokumen, maupun fakta lain yang muncul selama persidangan.
Penilaian tersebut membantu hakim memahami apakah suatu dugaan benar-benar memiliki dasar yang kuat.
Selain itu, penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk membuktikan dakwaannya melalui alat bukti yang sah.
Apabila setelah pemeriksaan menyeluruh masih terdapat keraguan mengenai kesalahan terdakwa, hakim perlu mempertimbangkan prinsip in dubio pro reo dalam menyusun putusan.
Dengan begitu, keputusan yang diambil tetap memiliki landasan pembuktian dan pertimbangan hukum yang jelas.
Berikut beberapa contoh situasi yang menggambarkan penerapannya.
1. Bukti Tidak Cukup Membuktikan Kesalahan
Bayangkan seseorang menghadapi dakwaan pencurian. Namun, tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut.
Rekaman CCTV yang diajukan pun tidak memperlihatkan identitas pelaku secara jelas.
Jika bukti lainnya gagal menghubungkan terdakwa dengan perbuatan tersebut, hakim perlu mempertimbangkan keraguan yang muncul.
2. Keterangan Saksi Saling Bertentangan
Dalam suatu perkara, dua saksi mungkin memberikan keterangan berbeda mengenai keberadaan terdakwa saat kejadian.
Hakim perlu memeriksa konsistensi keterangan mereka. Selain itu, bukti pendukung juga harus mendapat perhatian.
Apabila pertentangan tersebut tidak dapat dijelaskan melalui pemeriksaan, keraguan itu perlu masuk dalam pertimbangan putusan.
3. Keaslian Bukti Belum Dapat Dipastikan
Contoh lainnya berkaitan dengan bukti elektronik. Misalnya, penuntut umum mengajukan tangkapan layar percakapan untuk membuktikan dugaan tindak pidana.
Namun, keaslian percakapan dan keterkaitannya dengan terdakwa masih belum jelas.
Dalam keadaan tersebut, hakim perlu menilai autentikasi serta cara memperoleh bukti berdasarkan ketentuan Pasal 235 KUHAP.
Hubungan In Dubio Pro Reo dengan Putusan Bebas
Dalam praktik peradilan, asas in dubio pro reo memiliki hubungan dengan putusan bebas.
Prinsip ini menjadi pertimbangan ketika hasil pemeriksaan belum mampu membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.
Berdasarkan Pasal 244 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025, hakim menjatuhkan putusan bebas apabila tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Namun, kamu perlu memahami perbedaan putusan bebas dan putusan lepas.
- Putusan bebas: Unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Putusan lepas: Perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi terdapat dasar peniadaan pidana.
Perbedaan tersebut penting karena masing-masing putusan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Hakim juga perlu menjelaskan pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara.
FAQ Seputar In Dubio Pro Reo
1. Apakah in dubio pro reo berarti terdakwa selalu bebas?
Tidak. Prinsip ini berlaku ketika keraguan yang relevan mengenai kesalahan terdakwa tetap ada setelah pemeriksaan bukti secara menyeluruh. Hakim tetap harus mempertimbangkan seluruh fakta persidangan.
2. Apakah asas in dubio pro reo memiliki dasar hukum di Indonesia?
Ya. Substansinya berkaitan dengan ketentuan pembuktian dalam Pasal 235, Pasal 237, Pasal 240, dan Pasal 244 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
3. Siapa yang menerapkan asas in dubio pro reo?
Hakim menerapkan prinsip ini ketika memeriksa dan memutus perkara pidana. Dalam proses tersebut, hakim menilai alat bukti serta fakta persidangan sebelum menentukan kesalahan terdakwa.
Kesimpulan
Asas in dubio pro reo merupakan prinsip hukum pidana yang mengutamakan kepentingan terdakwa ketika keraguan mengenai kesalahannya belum dapat dihilangkan melalui pembuktian.
Di Indonesia, substansi perlindungan tersebut berkaitan dengan KUHAP terbaru, khususnya Pasal 235, Pasal 237, Pasal 240, dan Pasal 244 UU Nomor 20 Tahun 2025.
Menurut penulis, prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga keadilan selama proses peradilan.
Karena itu, setiap orang perlu memahami haknya ketika menghadapi perkara pidana, termasuk mekanisme pembuktian yang berlaku.
Jika kamu sedang menghadapi persoalan hukum pidana, sebaiknya cari pendampingan sebelum mengambil keputusan.
Kamu bisa mengklik poster yang tersedia atau tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website untuk memperoleh informasi dan bantuan hukum lebih lanjut.
Ringkasan
- In dubio pro reo berarti keraguan harus menguntungkan terdakwa.
- Prinsip ini melindungi seseorang dari pemidanaan tanpa pembuktian yang memadai.
- Substansi perlindungannya berkaitan dengan UU Nomor 20 Tahun 2025.
- Pasal 235 mengatur jenis dan keabsahan alat bukti.
- Pasal 237 menjelaskan kecukupan keterangan saksi.
- Pasal 240 mengatur keterbatasan keterangan terdakwa sebagai alat bukti tunggal.
- Pasal 244 mengatur putusan pemidanaan, bebas, dan lepas.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1).
