Doktrin Hukum: Pengertian dan Kedudukannya sebagai Sumber

Doktrin hukum sering muncul dalam perkuliahan, putusan pengadilan, dan perdebatan para praktisi.

Namun, banyak orang masih bingung soal statusnya. Apakah pendapat ahli hukum benar-benar punya kekuatan?

Singkatnya, doktrin hukum adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang dipakai sebagai rujukan dalam memahami dan menerapkan hukum.

Doktrin termasuk sumber hukum formal, tetapi tidak mengikat secara mutlak seperti undang-undang.

Menurut saya sebagai pakar hukum, doktrin berfungsi seperti jembatan yang menutup celah ketika aturan tertulis tidak lengkap. Hakim yang cermat tidak akan mengabaikannya.

Artikel ini membahas pengertian, kedudukan, fungsi, dan contoh doktrin hukum di Indonesia.

Pengertian Doktrin Hukum dan Ciri-cirinya

Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum terkemuka yang memengaruhi perkembangan hukum.

Dalam bahasa Latin, para ahli menyebutnya communis opinio doctorum, yaitu pendapat umum para sarjana.

Pendapat itu lahir dari penelitian, analisis, dan pengalaman panjang di bidang hukum.

Selanjutnya, hakim, pembentuk undang-undang, dan praktisi sering menjadikannya acuan.

Oleh karena itu, doktrin membantu semua pihak menafsirkan norma yang kurang jelas.

Perlu dicatat, tidak semua pendapat ahli otomatis menjadi doktrin. Pendapat tersebut harus diakui luas dan dipakai dalam praktik.

Secara historis, doktrin memegang peran besar dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, termasuk Indonesia.

Dalam sistem ini, para sarjana dari era Romawi hingga modern membentuk konsep dasar hukum.

Sebaliknya, negara dengan tradisi common law lebih mengandalkan preseden. Meski begitu, kedua sistem tetap menghargai pendapat ahli.

Doktrin hukum memiliki beberapa ciri berikut:

• Berasal dari ahli hukum yang berwibawa dan diakui secara luas.
• Bersifat ilmiah karena berpijak pada kajian yang teruji.
• Tidak mengikat secara otomatis, tetapi memiliki daya persuasif.
• Berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan zaman.

Baca Juga: Pasal 380 KUHP: Bunyi, Unsur, dan Padanan KUHP Baru

Kedudukan Doktrin Hukum sebagai Sumber Hukum

Doktrin sebagai Sumber Hukum Formal

Para ahli membagi sumber hukum formal menjadi undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin. Dengan demikian, doktrin memiliki tempat dalam teori sumber hukum.

Namun, kedudukannya bersifat pelengkap. Doktrin tidak masuk hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Akibatnya, siapa pun tidak dapat memaksakan doktrin seperti norma tertulis. Meski begitu, daya persuasifnya sangat besar.

Dasar Hukum Penggunaan Doktrin dalam Peradilan

Beberapa ketentuan menunjukkan ruang bagi doktrin dalam praktik peradilan:

• Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman melarang pengadilan menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.
• Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
• Pasal 38 ayat (1) huruf d Statuta Mahkamah Internasional mengakui ajaran para ahli hukum terkemuka sebagai sarana tambahan menentukan hukum.

Dengan kata lain, hakim boleh menimba pertimbangan dari doktrin ketika undang-undang belum mengatur suatu persoalan.

Fungsi Doktrin Hukum dalam Praktik

Doktrin hukum menjalankan sejumlah fungsi penting dalam sistem hukum Indonesia:

• Menafsirkan norma. Doktrin menjelaskan makna pasal yang kabur atau multitafsir.
• Mengisi kekosongan hukum. Hakim memakainya ketika aturan tertulis belum tersedia.
• Mendasari pertimbangan putusan. Hakim sering mengutip pendapat ahli untuk menguatkan argumentasinya.
• Mengarahkan pembentukan hukum. Legislator kerap mengadopsi gagasan akademik ke dalam undang-undang.
• Menjadi bahan pendidikan. Mahasiswa dan peneliti hukum mempelajarinya untuk memahami sistem hukum.

Oleh karena itu, doktrin tidak sekadar teori di atas kertas. Doktrin hidup dan bekerja dalam putusan serta kebijakan.

Selain itu, doktrin membantu advokat menyusun strategi pembelaan. Misalnya, advokat mengutip pendapat ahli untuk menjelaskan unsur pasal kepada majelis hakim.

Di sisi lain, jaksa dan peneliti juga memakainya untuk menguji konsistensi sebuah tuntutan.

Dengan begitu, semua pihak berbicara dengan landasan ilmiah yang sama.

Contoh Doktrin Hukum di Indonesia

Contoh nyata membuat konsep ini lebih mudah dipahami. Pertama, asas legalitas dalam hukum pidana berakar pada gagasan Anselm von Feuerbach, yaitu tiada perbuatan pidana tanpa aturan sebelumnya.

Kedua, ajaran sifat melawan hukum materiil memperluas makna melawan hukum hingga mencakup nilai keadilan dalam masyarakat.

Hakim pidana telah lama memakai ajaran ini dalam sejumlah putusan.

Ketiga, doktrin piercing the corporate veil memungkinkan pengadilan menembus tanggung jawab terbatas perseroan.

Selanjutnya, pembentuk undang-undang menormakan gagasan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Contoh ini membuktikan bahwa doktrin dapat naik kelas menjadi norma tertulis.

Selain itu, contoh tersebut menunjukkan bahwa gagasan akademik sering lebih dahulu hadir sebelum negara merumuskannya dalam pasal.

Karena itu, mempelajari doktrin berarti membaca arah perkembangan hukum di masa depan.

Perbedaan Doktrin, Yurisprudensi, dan Undang-Undang

Banyak orang mencampuradukkan ketiganya. Padahal, masing-masing punya sifat berbeda.

• Undang-undang: norma tertulis yang mengikat semua orang dan berada dalam hierarki peraturan.
• Yurisprudensi: putusan hakim terdahulu yang diikuti hakim lain secara konsisten.
• Doktrin: pendapat ahli hukum yang bersifat persuasif dan tidak mengikat.

Dengan demikian, undang-undang memiliki kekuatan tertinggi, sedangkan doktrin berperan sebagai penopang argumentasi.

Kelebihan dan Keterbatasan Doktrin Hukum

Doktrin hukum memiliki kekuatan sekaligus keterbatasan. Memahami keduanya membantu Anda menilai seberapa jauh pendapat ahli layak dijadikan pegangan.

Pertama, doktrin memberi penjelasan ilmiah yang mendalam sehingga argumentasi hukum menjadi lebih kuat.

Kedua, doktrin fleksibel karena para ahli dapat memperbaruinya mengikuti perkembangan masyarakat.

Namun, doktrin juga memiliki kelemahan. Pendapat para ahli sering berbeda, sehingga hakim harus memilih pendapat yang paling tepat.

Selain itu, doktrin tidak memiliki sanksi karena tidak berasal dari lembaga negara.

Oleh karena itu, praktisi sebaiknya memadukan doktrin dengan undang-undang dan yurisprudensi agar argumen tetap kokoh.

Cara Menggunakan Doktrin Hukum dalam Argumentasi

Praktisi dapat memanfaatkan doktrin secara strategis. Berikut langkah ringkas yang dapat Anda ikuti:

1. Tentukan isu hukum yang ingin Anda jawab.
2. Cari doktrin dari buku, jurnal, atau pendapat ahli yang kredibel.
3. Pastikan pendapat tersebut masih relevan dengan aturan terbaru.
4. Kutip secara tepat dan cantumkan sumbernya.
5. Padukan dengan pasal dan putusan pengadilan yang sesuai.

Dengan langkah ini, argumentasi Anda akan lebih meyakinkan dan mudah diuji.

FAQ

Apakah doktrin hukum mengikat hakim?

Tidak. Doktrin hukum tidak mengikat hakim secara mutlak.

Namun, hakim dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat putusan, terutama ketika undang-undang belum mengatur atau kurang jelas.

Apa bedanya doktrin hukum dengan yurisprudensi?

Doktrin berasal dari pendapat ahli hukum, sedangkan yurisprudensi berasal dari putusan hakim yang diikuti secara berulang.

Keduanya sama-sama sumber hukum formal dalam teori, tetapi asal-usulnya berbeda.

Apakah doktrin hukum termasuk hierarki peraturan perundang-undangan?

Tidak. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mencantumkan doktrin dalam hierarki.

Oleh sebab itu, doktrin berfungsi sebagai sumber hukum pelengkap.

Kesimpulan

Doktrin hukum adalah pendapat ahli hukum terkemuka yang berperan sebagai sumber hukum pelengkap.

Doktrin tidak mengikat seperti undang-undang. Namun, doktrin membantu hakim dan praktisi menafsirkan norma, mengisi kekosongan hukum, serta menyusun argumentasi yang kuat.

Langkah yang saya sarankan sederhana. Pahami dahulu aturan tertulisnya, lalu telusuri doktrin yang relevan untuk memperkuat posisi hukum Anda.

Menurut pandangan saya, pihak yang menguasai doktrin akan selalu satu langkah lebih siap menghadapi perkara.

Selain itu, kebiasaan membaca karya ahli hukum akan mengasah ketajaman analisis Anda dalam menilai setiap sengketa.

Setiap persoalan hukum memiliki konteks yang berbeda. Jika Anda ragu bagaimana doktrin berlaku pada kasus Anda, jangan menebak sendiri.

Klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu Anda dengan tenang.

Baca Juga: Pasal 383 KUHP: Isi Pasal, Unsur, dan Ancaman Hukuman

Ringkasan

• Doktrin hukum adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang dijadikan rujukan.
• Doktrin termasuk sumber hukum formal bersama undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, dan traktat.
• Doktrin bersifat persuasif dan tidak mengikat secara mutlak.
• Doktrin tidak masuk hierarki menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011.
• Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 membuka ruang pemakaian doktrin oleh hakim.
• Doktrin menafsirkan norma, mengisi kekosongan hukum, dan mendasari putusan.
• Doktrin dapat berubah menjadi norma tertulis, seperti piercing the corporate veil dalam UU Perseroan Terbatas.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional, peraturan.bpk.go.id.
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. peraturan.bpk.go.id.
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. peraturan.bpk.go.id.
• Statuta Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice), Pasal 38. icj-cij.org.
• Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
• Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.