Bayangkan seorang pria mencongkel pintu rumah tetangga tengah malam. Belum sempat masuk, lampu teras menyala dan warga berdatangan. Ia kabur dengan tangan kosong.
Apakah ia bebas begitu saja? Tidak. Kasus semacam ini masuk kategori percobaan tindak pidana, yakni perbuatan jahat yang sudah dimulai tetapi tidak rampung karena hal di luar kehendak pelakunya.
Aturannya ada di Pasal 17 sampai Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
Menurut saya sebagai pemerhati hukum, pengaturan ini sudah cukup seimbang. Negara tidak harus menunggu korban jatuh dulu baru bergerak.
Di sisi lain, pelaku yang menghentikan aksinya karena sadar sendiri mendapat ruang untuk tidak dihukum. Keseimbangan semacam itu layak kamu pahami, apalagi kalau suatu hari kamu atau orang terdekatmu berurusan dengan perkara pidana.
Baca juga: Pembebasan Bersyarat: Syarat Narapidana dan Pengawasannya
Pengertian Percobaan Tindak Pidana dalam KUHP Baru
Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023 menjelaskan kapan sebuah percobaan tindak pidana dianggap terjadi. Rumusannya lebih terang dibandingkan Pasal 53 KUHP lama.
Ada empat hal pokok yang perlu kamu tangkap:
- Niat pelaku sudah terlihat nyata dari perbuatannya.
- Pelaku sudah memulai pelaksanaan tindak pidana yang ia tuju.
- Pelaksanaan itu tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- Kegagalan tersebut tidak semata-mata datang dari kehendak pelaku sendiri.
Jadi, percobaan berbeda dengan tindak pidana yang sudah selesai. Pada percobaan, perbuatan terlarang masih setengah jalan atau akibatnya belum muncul.
Walau begitu, hukum tetap memandangnya berbahaya. Alasannya sederhana: pelaku sudah menunjukkan niat jahat lewat tindakan nyata.
KUHP baru juga menitikberatkan pada perbuatan yang tampak dari luar. Niat yang hanya tersimpan di kepala tidak bisa dipidana.
Aparat wajib membuktikan adanya tindakan konkret yang mengarah pada tindak pidana, lalu mengaitkannya dengan niat si pelaku.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
Syarat Percobaan Tindak Pidana Menurut Pasal 17 UU 1/2023
Ada tiga syarat yang harus terpenuhi sekaligus. Kalau satu saja hilang, dakwaan percobaan sulit berdiri. Berikut uraiannya satu per satu.
Niat Pelaku Telah Nyata
Niat adalah rencana untuk melakukan perbuatan tertentu. Para ahli hukum pidana sepakat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan.
Cakupannya meliputi sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran akan kepastian, dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan.
Hakim tentu tidak bisa membaca isi kepala terdakwa. Karena itu, niat dinilai dari fakta yang terungkap di persidangan. Pelaku membawa alat, mendatangi lokasi, lalu mulai beraksi: rangkaian itulah yang biasanya dijadikan bukti.
Ada Permulaan Pelaksanaan
Syarat kedua menyangkut permulaan pelaksanaan. Pasal 17 ayat (2) memberi dua ukuran. Pertama, perbuatan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana. Kedua, perbuatan itu langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju.
Ukuran kedua sangat menentukan. Perbuatan yang masih jauh dari sasaran belum memenuhi syarat. Perbuatan yang sudah mendekati hasil akhir, misalnya mencongkel pintu, masuk kategori permulaan pelaksanaan.
Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Semata-mata karena Kehendak Sendiri
Syarat ketiga berkaitan dengan penyebab kegagalan. Pelaku baru bisa dipidana kalau kegagalannya berasal dari faktor luar. Polisi datang, korban melawan, atau senjata macet: semua itu contohnya.
Lain cerita kalau pelaku berhenti karena menyesal. Ia mendapat perlakuan yang berbeda, dan pembahasannya ada di bagian pengunduran diri sukarela di bawah.
Perbedaan Persiapan dan Percobaan: Kapan Permulaan Pelaksanaan Terjadi?
Banyak orang menyamakan persiapan dengan percobaan. Padahal garis pemisahnya menentukan nasib seseorang di mata hukum. KUHP baru mengatur persiapan secara tersendiri dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
Gampangnya begini. Persiapan berarti pelaku masih menyiapkan sarana atau kondisi. Percobaan berarti ia sudah mulai mengeksekusi rencananya.
Contoh berikut bisa membantu:
- Persiapan: membeli obeng, mengamati rumah target, atau mencari tahu jam rumah itu kosong.
- Percobaan: mencongkel pintu rumah target memakai obeng tadi.
R. Soesilo, pakar hukum pidana, dalam komentarnya atas KUHP lama menjelaskan bahwa sebuah perbuatan baru disebut pelaksanaan bila pelaku sudah memulai salah satu unsur peristiwa pidana. Belum ada unsur yang dimulai? Berarti masih persiapan.
Perlu dicatat, persiapan tidak otomatis bebas sanksi. Pasal 15 ayat (2) menyatakan persiapan dipidana jika undang-undang menentukannya secara tegas.
Meski begitu, Pasal 16 membebaskan pelaku persiapan yang menghentikan atau mencegah terciptanya kondisi untuk melakukan tindak pidana.
Aparat penegak hukum harus teliti menarik garis ini. Kalau terlalu longgar, orang yang belum berbuat apa-apa bisa ikut terseret. Kalau terlalu ketat, pelaku berbahaya bisa lolos begitu saja.
Ancaman Pidana Percobaan Tindak Pidana
Ancaman pidana percobaan lebih ringan daripada tindak pidana yang tuntas. Pasal 17 ayat (3) sampai ayat (5) UU 1/2023 mengaturnya. Isi pokoknya begini:
- Pidana pokok: paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- Tindak pidana berat: bila diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, pelaku percobaan dipidana penjara paling lama 15 tahun.
- Pidana tambahan: sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
Ambil satu contoh. Sebuah tindak pidana diancam penjara maksimal 12 tahun. Maka pelaku percobaannya dapat dipidana paling lama 8 tahun. Hitungannya senada dengan KUHP lama, yang memotong maksimum pidana sepertiga.
Ada satu batas lagi dalam Pasal 19. Percobaan terhadap tindak pidana yang hanya diancam denda paling banyak kategori II tidak dipidana. Jadi, pelanggaran ringan yang ancamannya sebatas denda kecil tidak bisa dijerat lewat jalur percobaan.
Namun, ada pengecualian di luar KUHP. Sejumlah undang-undang khusus mengatur sendiri ancaman percobaan.
UU Narkotika, misalnya, lewat Pasal 132 ayat (1) memidana percobaan dengan pidana penjara yang sama seperti delik yang sudah selesai.
Pasal 612 KUHP baru juga menegaskan aturan percobaan dalam UU Narkotika tetap berlaku. Jadi, selalu periksa dulu apakah undang-undang khusus berlaku pada kasus yang sedang kamu hadapi.
Kapan Percobaan Tindak Pidana Tidak Dipidana?
Pasal 18 UU 1/2023 membuka jalan keluar bagi pelaku yang menyesal. Orang sering menyebutnya pengunduran diri sukarela.
Setelah melakukan permulaan pelaksanaan, pelaku tidak dipidana atas percobaannya dalam dua keadaan:
- Pelaku tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendak sendiri secara sukarela.
- Pelaku dengan kehendak sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.
Contohnya begini. Seseorang sudah menodongkan pisau, lalu menurunkannya karena iba dan pergi. Ia tidak dipidana atas percobaan.
Meski demikian, Pasal 18 ayat (2) menyebut pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan jika perbuatannya sudah menimbulkan kerugian, atau jika perbuatan itu menurut peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana tersendiri.
Misalnya, penodongan tadi sudah membuat korban terluka. Bandingkan dengan pelaku yang gagal karena keburu ketahuan polisi. Kegagalannya datang dari luar dirinya. Hukum tetap memidananya.
Jasa Pendampingan dan Konsultan Hukum Profesional, Didampingi Advokat Resmi. KLIK DI SINI!
FAQ (Frequently Asked Questions)
Apa bedanya percobaan tindak pidana dengan tindak pidana selesai?
Pada percobaan, pelaksanaan tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
Pada tindak pidana selesai, seluruh unsur sudah terpenuhi. Itu sebabnya ancaman pidana percobaan lebih ringan, yakni paling banyak dua pertiga dari ancaman delik selesai.
Apakah semua percobaan tindak pidana dapat dipidana?
Tidak semua. Percobaan tidak dipidana bila pelaku mundur secara sukarela atau mencegah sendiri akibat perbuatannya (Pasal 18).
Percobaan juga tidak dipidana jika tindak pidananya hanya diancam denda paling banyak kategori II (Pasal 19). Selain itu, aturan khusus dalam undang-undang tertentu dapat mengubah ketentuan umum KUHP.
Berapa ancaman maksimal percobaan tindak pidana?
Ancamannya paling banyak dua pertiga dari maksimum pidana pokok tindak pidana yang dituju. Bila tindak pidana itu diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, percobaannya dipidana penjara paling lama 15 tahun.
Kesimpulan
Percobaan tindak pidana terjadi saat niat pelaku sudah nyata, permulaan pelaksanaan sudah ada, dan kegagalan tidak berasal dari kehendaknya sendiri. Ancaman pidananya paling banyak dua pertiga dari maksimum pidana delik yang dituju.
Pelaku yang berhenti secara sukarela mendapat perlindungan hukum, dan percobaan atas delik berancaman denda ringan tidak dipidana. Kalau kamu atau keluargamu terseret kasus percobaan, saya menyarankan kamu segera mencari pendampingan hukum, sebab pembuktian niat dan permulaan pelaksanaan sangat bergantung pada fakta di lapangan.
Menurut saya, rumusan Pasal 17 sudah lebih jelas dibanding pasal lama. Praktik di lapangan tetap menuntut kehati-hatian aparat dan pembelaan yang cermat. Dokumen hukum seperti putusan, berita acara, dan surat dakwaan juga sering perlu diterjemahkan dengan akurat, terutama bila perkara melibatkan pihak asing.
Butuh bantuan penerjemahan dokumen hukum, atau ingin berdiskusi lebih lanjut? Kami siap membantu. Silakan klik poster yang tersedia atau tekan tombol “KONSULTASI GRATIS” di pojok kanan website ini. Tim kami akan menyambutmu dengan ramah dan tanpa tekanan.
Baca juga: Doktrin Hukum: Pengertian dan Kedudukannya sebagai Sumber
Ringkasan
- Percobaan tindak pidana diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
- Percobaan terjadi jika niat pelaku nyata, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri.
- Permulaan pelaksanaan berarti perbuatan itu diniatkan untuk tindak pidana dan langsung berpotensi menimbulkannya.
- Persiapan berbeda dari percobaan, dan hanya dipidana jika undang-undang menentukannya secara tegas.
- Ancaman pidana pokok percobaan paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman delik yang dituju.
- Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, percobaan dipidana penjara paling lama 15 tahun.
- Pelaku yang mundur sukarela atau mencegah sendiri akibatnya tidak dipidana atas percobaan, dan percobaan atas delik yang hanya diancam denda paling banyak kategori II juga tidak dipidana.
- Undang-undang khusus, seperti UU Narkotika, dapat mengatur ancaman percobaan secara berbeda.
Referensi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 15 sampai Pasal 19, Pasal 612, dan Pasal 624).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, peraturan.bpk.go.id.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 132 ayat 1).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, MariNews: “Menentukan Batas Percobaan dalam KUHP Nasional” dan “Mengonstruksi Batas Persiapan dan Percobaan dalam KUHP Nasional”, marinews.mahkamahagung.go.id.
- Astri C. Montolalu, “Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Lex Crimen, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Putu Diana Andriyani dan Winarno Budyatmojo, “Analisis Perbandingan Ketentuan tentang Percobaan Tindak Pidana menurut KUHP Indonesia dan Singapore Penal Code”, Recidive, Vol. 3, No. 3, 2014.
