Angka pengenal importir menjadi identitas wajib bagi pelaku usaha yang ingin memasukkan barang dari luar negeri secara resmi. Tanpa identitas ini, kegiatan impor berisiko ditolak kepabeanan atau dikenai sanksi.
Sebagai praktisi hukum yang kerap mendampingi pelaku usaha mengurus perizinan, saya melihat banyak pemula salah memahami proses ini. Ada yang mengira cukup memiliki perusahaan, padahal izin impor punya syarat tersendiri.
Singkatnya, API diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi dan melekat pada Nomor Induk Berusaha. Jenisnya disesuaikan dengan tujuan impor, apakah untuk diperdagangkan atau dipakai sendiri sebagai bahan produksi.
Nah, di artikel ini kita bahas pengertian, jenis, syarat, dan cara mengurus API. Kamu juga akan tahu kewajiban setelah API terbit dan sanksi bila melanggar.
Pengertian Angka Pengenal Importir (API) dan Dasar Hukumnya
Angka Pengenal Importir atau API adalah tanda pengenal yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor. Fungsinya membuktikan bahwa importir sah dan terdaftar di bidang perdagangan.
Dulu, API berupa kartu atau surat tersendiri. Sejak sistem perizinan berusaha berbasis risiko berjalan, API terintegrasi dengan Nomor Induk Berusaha atau NIB dan diterbitkan melalui sistem OSS.
Dasar hukumnya mencakup Undang-Undang tentang Perdagangan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Penyelenggaraan perizinannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang perizinan berusaha berbasis risiko.
Ketentuan teknis tentang impor ditetapkan melalui peraturan menteri perdagangan. Aturan ini sering diubah, jadi selalu cek versi terbaru sebelum mengajukan.
Kementerian Perdagangan menjadi pembina kegiatan importir. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengawasi pelaksanaan impor di pelabuhan dan kawasan pabean.
Menurut saya, API sebaiknya dipandang sebagai tiket masuk. Dengan tiket ini, kegiatan impor tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan.
Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!
Jenis Angka Pengenal Importir
API dibedakan menurut tujuan penggunaannya. Pembedaan ini menentukan barang apa yang boleh diimpor.
API-U atau API Umum
API-U diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan. Contohnya perusahaan dagang yang mengimpor perlengkapan elektronik untuk dijual kembali.
Importir dengan API-U boleh mengimpor barang sesuai bidang usaha yang tercantum dalam NIB. Untuk barang tertentu, tetap diperlukan perizinan tambahan.
API-P atau API Produsen
API-P diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor barang untuk keperluan proses produksinya sendiri. Barang yang diimpor lazimnya berupa bahan baku, bahan penolong, atau barang modal.
Hasil impor tidak boleh diperdagangkan atau dipindahtangankan. Aturan ini menjaga agar fasilitas impor sesuai tujuannya.
Importir Terdaftar dan Importir Produsen
Untuk komoditas tertentu, pelaku usaha perlu pengakuan sebagai Importir Terdaftar atau Importir Produsen. Pengakuan ini berlaku misalnya pada barang yang diatur ketat oleh pemerintah.
Daftar barang dan tata caranya mengikuti ketentuan yang berlaku saat pengajuan. Karena sering berubah, periksa peraturan terbaru.
Menurut pengalaman saya, kesalahan memilih jenis API membuat izin tidak bisa dipakai. Tentukan tujuan impor sebelum mendaftar.
Siapa yang Wajib Memiliki API dan Pengecualiannya
Pada dasarnya, setiap pelaku usaha yang mengimpor barang untuk kegiatan usaha wajib memiliki API. Kewajiban ini berlaku bagi badan usaha dan perorangan pelaku usaha.
Beberapa contoh pihak yang perlu API:
- Perusahaan dagang yang mengimpor barang untuk dijual.
- Pabrik yang mengimpor bahan baku atau mesin produksi.
- Usaha kecil yang rutin mengimpor barang dalam jumlah komersial.
- Pelaku e-commerce yang mengimpor stok barang dagangan.
Beberapa kegiatan dikecualikan dari kewajiban ini. Contohnya impor barang pribadi, barang kiriman tertentu, dan barang bawaan penumpang dalam batas yang ditentukan.
Barang hibah, barang untuk keperluan pameran, dan barang contoh juga punya aturan tersendiri. Cek ketentuan terbaru karena syarat dan batas nilainya sering berubah.
Sebagai contoh, seseorang membeli barang untuk pemakaian sendiri melalui toko daring luar negeri. Ia tidak perlu API, tetapi tetap tunduk pada ketentuan bea masuk.
Namun, jika orang itu membeli barang dalam jumlah besar untuk dijual lagi, kegiatannya sudah tergolong usaha impor. Pada kondisi ini, API menjadi wajib.
Syarat Mengurus Angka Pengenal Importir
Syarat dasar API berkaitan dengan legalitas usaha. Dokumen utama yang umum diminta antara lain:
- Akta pendirian dan pengesahan badan hukum bagi PT atau CV.
- NPWP badan usaha dan NPWP pengurus.
- KTP pengurus atau pemilik usaha.
- Alamat usaha yang jelas dan sesuai tata ruang.
- Pilihan KBLI yang mencakup perdagangan besar atau kegiatan impor sesuai barang.
- Surat pernyataan komitmen sesuai sistem OSS.
- Email dan nomor telepon aktif untuk verifikasi.
Pilihan KBLI sangat menentukan. API hanya berlaku untuk bidang usaha yang tercantum dalam NIB.
Untuk barang tertentu, kamu perlu perizinan tambahan. Contohnya persetujuan impor untuk barang yang diatur pemerintah.
Selain itu, perusahaan perlu menyiapkan akses kepabeanan sebelum mengimpor. Pendaftaran akun dan sertifikat elektronik dilakukan lewat layanan kepabeanan yang tersedia.
Karena sistem berubah mengikuti kebijakan, tanyakan daftar syarat terbaru ke Dinas Penanaman Modal atau ke layanan OSS. Jangan mengandalkan daftar lama.
Cara Mengurus Angka Pengenal Importir Lewat OSS
Pengurusan API dilakukan secara daring. Berikut langkah umumnya.
- Siapkan akta, NPWP, dan data pengurus perusahaan.
- Buka laman OSS dan buat akun atau masuk dengan akun yang sudah ada.
- Isi data pelaku usaha, alamat, dan modal usaha.
- Pilih KBLI yang sesuai dengan kegiatan perdagangan atau industri.
- Penuhi persyaratan perizinan berusaha sesuai tingkat risiko usaha.
- Terbitkan NIB, lalu pastikan status API tercantum sesuai jenis usaha.
- Unduh dokumen perizinan dan simpan dengan rapi.
NIB yang terbit berfungsi sebagai identitas pelaku usaha sekaligus API untuk kegiatan impor. Pastikan KBLI dan keterangan impor tercantum benar.
Setelah itu, urus registrasi kepabeanan agar bisa memakai sistem layanan bea cukai. Tanpa registrasi ini, kamu tidak bisa mengajukan pemberitahuan impor barang.
Jika barang yang diimpor termasuk komoditas yang diatur, ajukan persetujuan impor sebelum barang dikirim. Pengiriman tanpa persetujuan dapat berakibat barang ditahan.
Waktu pengerjaan bergantung pada kelengkapan data. Sistem yang terintegrasi biasanya mempercepat proses, tetapi verifikasi tambahan bisa terjadi.
Menurut saya, kesalahan paling sering terletak pada data yang tidak cocok. Nama perusahaan, alamat, dan KBLI harus sama dengan akta dan data pajak.
Kewajiban Setelah Memiliki API
Memiliki API membawa kewajiban yang harus dijalankan. Pelanggaran dapat mengancam kelangsungan usaha.
Berikut kewajiban pokok importir:
- Mengimpor barang sesuai jenis API dan bidang usaha dalam NIB.
- Tidak memindahtangankan atau meminjamkan API kepada pihak lain.
- Memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan barang impor.
- Menyampaikan laporan atau data realisasi impor bila diwajibkan.
- Membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan.
- Menyimpan dokumen impor dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Larangan meminjamkan API patut diperhatikan. Praktik memakai API pihak lain untuk mengimpor barang dikenal sebagai impor atas nama atau nominee dan berisiko sanksi.
Pada sisi perpajakan, importir membayar pajak dalam rangka impor, yaitu bea masuk, PPN impor, dan PPh Pasal 22 impor. Tarif PPh Pasal 22 impor bagi importir ber-API umumnya lebih rendah dibanding yang tidak ber-API.
Karena tarif dan ketentuan pajak dapat berubah, cek peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Konsultasikan pula dengan konsultan pajak sebelum mengimpor.
Sebagai contoh, perusahaan dagang mengimpor suku cadang dengan API-U. Ia wajib memastikan barang tersebut tidak termasuk kategori yang memerlukan persetujuan impor tambahan.
Dengan begitu, pelaku usaha menghindari penahanan barang di pelabuhan. Penahanan sering menimbulkan biaya penumpukan yang besar.
Sanksi Jika Melanggar Ketentuan API
Pelanggaran terhadap ketentuan impor dapat dikenai sanksi administratif. Bentuknya bertahap, dari ringan sampai berat.
Sanksi administratif yang lazim meliputi peringatan tertulis, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha. Pelanggaran tertentu juga dapat menutup akses impor perusahaan.
Barang impor yang melanggar ketentuan dapat ditahan, diekspor kembali, atau dimusnahkan menurut aturan yang berlaku. Importir juga menanggung biaya yang timbul.
Jika ada pemalsuan data atau penyalahgunaan API, pelaku dapat dijerat ketentuan pidana. Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Perdagangan memuat ancaman pidana untuk pelanggaran tertentu.
Selain itu, pelanggaran dapat memengaruhi reputasi dan kepercayaan mitra. Bank dan pemasok sering meninjau rekam jejak kepatuhan importir.
Karena itu, jalankan impor dengan tertib. Simpan kontrak, faktur, dokumen pengangkutan, dan bukti pembayaran pajak dengan rapi.
Layanan Pendirian PT Umum dan CV dengan Skema Bayar Setelah Jadi, Bonus Gabung Komunitas Pengusaha. KLIK DI SINI untuk KONSULTASI GRATIS!
FAQ Seputar Angka Pengenal Importir
Apa yang dimaksud dengan angka pengenal importir?
API adalah tanda pengenal yang menunjukkan pelaku usaha sah melakukan kegiatan impor. Saat ini API terintegrasi dengan NIB melalui sistem OSS.
Apa perbedaan API-U dan API-P?
API-U untuk importir yang mengimpor barang untuk diperdagangkan, sedangkan API-P untuk produsen yang mengimpor barang demi proses produksinya sendiri. Hasil impor API-P tidak boleh diperdagangkan.
Apakah impor barang pribadi memerlukan API?
Umumnya tidak, selama barang dipakai sendiri dan memenuhi batas yang ditentukan. Barang tersebut tetap tunduk pada ketentuan bea masuk dan pajak.
Kesimpulan
Angka pengenal importir adalah syarat dasar bagi pelaku usaha yang mengimpor barang secara resmi. Jenisnya disesuaikan dengan tujuan impor, dan pengurusannya terintegrasi dengan NIB lewat sistem OSS.
Dari pengalaman saya, kunci kelancaran ada pada pemilihan KBLI yang tepat dan data yang konsisten. Pahami juga kewajiban setelah API terbit agar kegiatan impor tetap aman secara hukum.
Kalau kamu berencana memulai usaha impor atau menghadapi kendala perizinan, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu memeriksa kelengkapan dokumen dan mendampingi pengurusannya.
Ringkasan
- API adalah tanda pengenal importir yang kini terintegrasi dengan NIB melalui sistem OSS.
- Dasar hukumnya mencakup UU Perdagangan, UU Cipta Kerja, dan peraturan perizinan berbasis risiko.
- Jenis umum API adalah API-U untuk perdagangan dan API-P untuk keperluan produksi sendiri.
- Komoditas tertentu memerlukan pengakuan Importir Terdaftar atau Importir Produsen.
- Syarat dasar meliputi akta, NPWP, alamat usaha, dan KBLI yang sesuai.
- Pelaku usaha perlu registrasi kepabeanan sebelum mengajukan impor.
- API tidak boleh dipindahtangankan atau dipinjamkan kepada pihak lain.
- Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, penahanan barang, hingga pidana.
Referensi
- Undang-Undang tentang Perdagangan.
- Undang-Undang tentang Kepabeanan beserta perubahannya.
- Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Kementerian Perdagangan, kemendag.go.id, dan sistem OSS, oss.go.id.
